Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banda Aceh mendeportasi warga negara (WN) Bangladesh usai menjalani masa hukuman 10 bulan penjara karena pelanggaran keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Gindo Ginting di Banda Aceh, Senin, mengatakan WN Bangladesh tersebut atas nama Parvez.

Parvez dipidana karena tinggal di Indonesia tanpa dokumen keimigrasian.

"Pendeportasian merupakan tindakan administratif keimigrasian. Warga negara Bangladesh tersebut dideportasi melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ke Kuala Lumpur, Malaysia, selanjutnya ke Bangladesh," katanya.

Sebelumnya, Parvez diberangkatkan dari Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Proses deportasi dilaksanakan sesuai prosedur dan mendapatkan pengawalan tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Imigrasi Banda Aceh.

"Pendeportasian merupakan komitmen Imigrasi Banda Aceh menegakkan hukum keimigrasian serta menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pelanggar warga negara asing," kata Gindo Ginting.

Sebelumnya, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh menyerahkan Parvez ke Kantor Imigrasi Banda Aceh, Kamis (1/5). Warga negara Bangladesh tersebut serahkan setelah selesai menjalani hukuman.

Parvez ditangkap tim gabungan di sebuah rumah di kawasan Gampong Pie, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, akhir Februari 2024. Parvez diketahui tinggal bersama istrinya di rumah tersebut sejak Februari 2023.

Kemudian, majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam persidangan 27 Agustus 2024 memvonis Parvez dengan pidana 10 bulan penjara karena terbukti bersalah masuk dan tinggal di wilayah Indonesia secara ilegal atau tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian.

Majelis hakim menyatakan Parvez terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam persidangan 27 Agustus 2024 memvonis Parvez dengan pidana 10 bulan penjara karena terbukti bersalah masuk dan tinggal di wilayah Indonesia secara ilegal atau tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banda Aceh memproses pendeportasian warga negara asing (WNA) mantan narapidana yang telah menjalani masa pidana 10 bulan.

Humas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Taufik di Banda Aceh, Senin, mengatakan WNA mantan narapidana tersebut atas nama Parvez yang merupakan warga negara Bangladesh.

"Saat ini, kami sedang memproses pendeportasian warga negara Bangladesh tersebut setelah menyelesaikan masa pidana dalam perkara keimigrasian," kata Taufik menyebutkan.

Sebelumnya, kata dia, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh menyerahkan Parvez ke Kantor Imigrasi Banda Aceh (1/5). Warga negara Bangladesh tersebut serahkan untuk proses deportasi setelah selesai menjalani hukuman.

Menurut dia, proses pendeportasian baru dapat dilakukan setelah Kantor Imigrasi Banda Aceh menerima dokumen perjalanan dari Kedutaan Besar Bangladesh di Jakarta.

"Usulan dokumen perjalanan atas nama Parvez sudah kami sampaikan ke Kedutaan Besar Bangladesh. Dan saat ini, yang bersangkutan ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Banda Aceh sambil menunggu dokumen perjalanannya keluar," kata Taufik.

Parvez ditangkap tim gabungan di sebuah rumah di kawasan Gampong Pie, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, akhir Februari 2024. Parvez diketahui tinggal bersama istrinya di rumah tersebut sejak Februari 2023.

Setelah itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam persidangan 27 Agustus 2024 memvonis Parvez dengan pidana 10 bulan penjara karena terbukti bersalah masuk dan tinggal di wilayah Indonesia secara ilegal atau tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian.

Majelis hakim menyatakan Parvez terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengingatkan para pejabat di Tanah Rencong tidak terjerat kasus hukum karena dapat menghambat kerja. Dia juga meminta proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan.

Mualem mengumpulkan bawahannya dalam rapat pimpinan dan arahan khusus yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (8/4/2025). Rapat tersebut juga diikuti Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah Dek Fadh, Plt Sekda Aceh Muhammad Nasir.

Dalam arahannya, Ketua Umum Partai Aceh itu mengingatkan para pejabat tentang pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas terutama di lingkungan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Dia mengingatkan setiap pejabat berhati-hati dalam menjalankan program, serta menghindari potensi pelanggaran hukum yang dapat menghambat kinerja pemerintahan.

Mualem juga disebut menekankan pentingnya transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, khususnya di Unit Layanan Pengadaan (ULP), serta menghindari praktik-praktik yang dapat menimbulkan temuan hukum.

"Kita jangan terjerat hukum, dan saya sendiri tidak mau SKPA dipanggil-panggil karena akan menghambat kerja. Mari kita singkirkan hal-hal yang bisa menimbulkan temuan pada kita," jelas Mualem dalam keterangannya.

Mualem juga disebut menyampaikan sejumlah poin strategis yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, percepatan investasi, dan penghapusan hambatan dalam perizinan. Dia meminta izin Hak Guna Usaha (HGU) kebun sawit yang luas arealnya melebihi ketentuan agar dievaluasi ulang.

"Banyak perkebunan sawit dikuasai pihak luar Aceh, dan kondisi itu tidak boleh terus dibiarkan," jelasnya.

Selain itu, Mualem juga meminta Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh untuk menindaklanjuti pengawasan HGU, serta memastikan langkah-langkah penertiban terhadap pelanggaran lahan.

Sementara terkait pertambangan emas, Mualem meminta disiapkan Qanun Pertambangan Rakyat agar aktivitas tambang bisa dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan. Mualem menilai, tambang rakyat dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola melalui koperasi dan diwajibkan membayar pajak.

Wagub Dek Fadh menegaskan pentingnya merevisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk memperpanjang keberlanjutan Dana Otonomi Khusus. Ia meminta seluruh jajaran pemerintahan agar kompak dan sejalan dalam menyuarakan usulan ini ke pemerintah pusat dan DPR RI.

"Kita satu kapal yang sama, rakyat Aceh memberi mandat pada kita semua, jadi kekompakan harus sama-sama kita jaga," kata Dek Fadh.

Video: Kesan Gubernur Aceh Muzakir Manaf Setelah Ikut Retret di Magelang

Video: Kesan Gubernur Aceh Muzakir Manaf Setelah Ikut Retret di Magelang

Banda Aceh (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen) menerima hibah tanah seluas 4,1 hektare (ha) dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk pembangunan lembaga pemasyarakatan di daerah itu.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi di Aceh Tenggara, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya segera membangun lapas baru menggantikan Lapas Kelas IIB Kutacane yang kini kondisinya kelebihan kapasitas.

"Kami akan membangun lapas baru secepatnya di atas tanah yang telah dihibahkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan luas 4,1 hektare," kata Mashudi.

Surat hibah tanah seluas 4,1 hektare tersebut diserahkan Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry kepada Mashudi di sela-sela kunjungan meninjau Lapas Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara

Mashudi mengaku prihatin dengan kondisi Lapas Kutacane.

Lapas Kelas IIB tersebut dihuni sebanyak 362 narapidana dan tahanan. Sementara, kapasitas lembaga pemasyarakatan tersebut hanya 100-an orang.

"Kami prihatin dengan kondisi Lapas Kutacane. Tidak hanya di Kutacane, hampir semua lapas dan rutan di Aceh kelebihan huni hingga 300 persen. Karena itu, Ditjenpas akan membangun lapas di Kabupaten Aceh Tenggara di atas lahan hibah pemerintah daerah," katanya.

Mashudi juga mendorong pemerintah maupun pemerintah daerah dan DPR RI mendukung pembangunan lapas baru guna mengatasi kelebihan kapasitas serta lebih layak ditempati warga binaan.

Kunjungan Mashudi tersebut untuk melihat langsung kondisi Lapas Kutacane dan warga binaan usai kaburnya 52 narapidana pada Senin (10/3) petang. Narapidana tersebut kabur dipicu antre pembagian makanan berbuka puasa.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

"Kondisi Lapas Kutacane sudah terkendali. Polda Aceh juga telah mengerahkan satu peleton Brimob memperkuat pengamanan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,"

Banda Aceh (ANTARA) - Kepolisian RI Daerah (Polda) Aceh mengerahkan satu peleton personel Brigade Mobil (Brimob) guna menjaga dan mencegah potensi gangguan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara.

Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto di Banda Aceh, Selasa, mengatakan saat ini situasi di Lapas Kutacane terkendali usai kaburnya puluhan narapidana pada Senin (10/3) menjelang waktu berbuka puasa.

"Kondisi Lapas Kutacane sudah terkendali. Polda Aceh juga telah mengerahkan satu peleton Brimob memperkuat pengamanan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Joko Krisdiyanto.

Ia mengatakan dari 52 narapidana yang melarikan diri dari lapas tersebut, 16 orang di antaranya bisa ditangkap. Belasan narapidana tersebut kini diamankan di Polres Aceh Tenggara.

"Dari 52 narapidana yang kabur, sebanyak 16 orang sudah diamankan dan saat ini ditahan di Mapolres Aceh Tenggara. Sisanya 36 narapidana masih dalam pencarian," kata Joko Krisdiyanto.

Perwira menengah Polda Aceh itu menambahkan kepolisian terus mengejar narapidana yang belum kembali ke lapas tersebut. Polda Aceh mengimbau masyarakat melaporkan jika mengetahui keberadaan mereka.

"Kami mengajak masyarakat segera melaporkan kepada pihak berwajib jika melihat atau mengetahui informasi terkait keberadaan narapidana melarikan diri tersebut. Partisipasi aktif masyarakat diperlukan untuk memastikan keamanan bersama," katanya.

Ia juga mengimbau narapidana yang masih buron agar segera menyerahkan diri secara sukarela guna menghindari tindakan hukum yang lebih berat. Keluarganya juga diimbau membantu kepolisian mengantarkan kembali narapidana kabur dari lapas tersebut.

"Kami mengimbau para napi yang masih kabur segera menyerahkan diri demi menghindari konsekuensi hukum yang lebih serius. Partisipasi keluarga juga sangat dibutuhkan untuk mengantarkan kembali napi yang terlanjur kabur," kata Joko Krisdiyanto.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Kepolisian RI Resor (Polres) Aceh Tenggara bersama petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kutacane terus mengejar dan mencari narapidana yang melarikan diri dari penjara tersebut.

"Petugas gabungan Polres Aceh Tenggara dan Lapas Kutacane bekerja keras menindaklanjuti pelarian tersebut serta memastikan seluruh narapidana yang kabur dapat kembali," kata Kapolres Aceh Tenggara AKBP R Doni Sumarsono di Aceh Tenggara, Selasa.

Narapidana Lapas Kutacane tersebut melarikan diri pada Senin (10/3) sekira pukul 18.25 WIB. Berdasarkan data, ada sebanyak 51 narapidana melarikan diri. Dari jumlah tersebut, 39 di antaranya masih dalam pencarian. Sementara, 12 orang dapat diamankan dan ditahan di Polres Aceh Tenggara.

Perwira menengah kepolisian tersebut mengatakan kaburnya narapidana tersebut dipicu pembagian makanan berbuka puasa memakan waktu lama. Pembagian makanan tersebut menyebabkan desak-desakan narapidana.

"Kondisi tersebut memicu ketidakpuasan narapidana. Sejumlah narapidana mendobrak pintu besi pembatas wilayah aman dalam lapas tersebut," kata R Doni Sumarsono.

Setelah pintu besi tersebut roboh, narapidana langsung berlarian menuju pintu gerbang utama. Mereka juga melawan petugas yang berupaya mencegah warga binaan tersebut melarikan diri.

Selanjutnya, narapidana tersebut lari melalui ruangan staf lapas serta keluar melalui pintu gerbang utama. Sebagian narapidana membobol plafon dan naik ke atap. Dari atas atap, mereka melarikan diri keluar dari lapas tersebut.

Kapolres menyebutkan insiden tersebut mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap warga binaan, terutama pada saat tertentu seperti pembagian makanan berbuka puasa yang memicu kerusuhan dan pelarian narapidana.

"Polres Aceh Tenggara berkomitmen untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan penegakan hukum guna memastikan keamanan masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara," kata R Doni Sumarsono.

Sementara itu, Kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto menyebutkan hingga saat ini narapidana kabur yang ditangkap dan berada di Polres Aceh Tenggara sebanyak 16 orang.

"Sedangkan narapidana yang belum kembali sebanyak 32 orang. Jumlah penghuni Lapas Kutacane sebanyak 368 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 320 orang di antaranya narapidana, " kata Yan Rusmanto.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banda Aceh menahan seorang warga negara Pakistan yang diduga menyalahi izin tinggal di wilayah Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh Novianto Sulastono di Banda Aceh, Jumat, mengatakan warga negara Pakistan tersebut berinisial FA berusia 46 tahun.

FA ditahan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

"Sebelumnya, FA ditangkap atas dugaan penyalahgunaan visa di sebuah kamar kos di kawasan Merduati, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, pada 12 Januari 2025," kata Novianto Sulastono.

Didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Gindo Ginting, Novianto Sulastono mengatakan FA masuk ke Indonesia melalui Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Desember 2024.

Setelah sebulan tinggal di Sumatera Utara, kata dia, FA masuk ke wilayah Aceh pada 5 Januari 2025. FA masuk dengan visa atau izin sebagai pelayanan purnajual suatu produk.

Namun selama di Aceh, kata Novianto Sulastono, FA menjual barang, bukan memberi layanan purnajual sebuah produk. Barang yang dijual adalah lukisan. Lukisan tersebut diakui dibuat adik perempuannya yang saat ini berada di Palestina.

"Setelah diperiksa, FA mengaku lukisan tersebut bukan milik adik perempuannya. Adik perempuan juga tidak ada di Palestina. Beberapa lukisan ada yang laku dan dibeli masyarakat," katanya.

Novianto Sulastono menyebutkan perbuatan FA melanggar Pasal 121 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Ancaman hukumannya pidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

"Saat ini, FA ditahan di ruang detensi Kantor Imigrasi Banda Aceh. Selanjutnya, kami akan mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP dan menetapkan FA sebagai tersangka tindak pidana keimigrasian," kata Novianto Sulastono.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Aceh menyatakan sebanyak 40 warga binaan yang sedang menjalani hukuman di lapas dan rutan di provinsi ujung barat Indonesia tersebut bakal menerima remisi khusus Natal 2024.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Meurah Budiman di Banda Aceh, Senin, mengatakan usulan remisi atau pengurangan masa hukuman tersebut berkisar antara 15 hari hingga dua bulan.

"Kami mengusulkan sebanyak 40 warga binaan di Aceh menerima remisi khusus Natal 2024. Dari 40 orang tersebut, dua di antaranya diusulkan bebas atau selesai menjalani masa hukuman," kata Meurah Budiman.

Remisi tersebut diusulkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jika usulan diterima, surat keputusan remisi akan diserahkan pada 25 Desember 2024 bersamaan dengan perayaan Natal 2024.

Meurah Budiman menyebutkan dari 40 warga binaan penerima remisi tersebut, sebanyak 12 orang di antaranya diusulkan menerima remisi 15 hari. Serta 22 warga binaan lainnya diusulkan menerima remisi untuk satu bulan.

"Sedang tiga warga binaan diusulkan menerima remisi satu setengah bulan serta satu orang diusulkan menerima remisi dua bulan. Selebihnya, dua warga binaan lainnya langsung bebas setelah menerima remisi 15 hari," katanya.

Sedangkan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) yang mengusulkan remisi, yakni Lapas Kelas IIA Banda Aceh satu orang, Lapas Kelas IIA Lhokseumawe satu orang, Lapas Kelas IIB Meulaboh dua orang.

Lapas Kelas IIB Kutacane sebanyak 17 orang, Lapas Kelas IIB Idi satu orang, Lapas Kelas IIB Kuala Simpang satu orang, Lapas Kelas IIB Blangpidie tiga orang, Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli satu orang serta Lapas Kelas III Lhoknga dua orang.

Sedangkan warga binaan dari rutan yang diusulkan menerima remisi, yakni Rutan Kelas IIB Singkil sebanyak tujuh orang. Serta Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Rutan Kelas IIB Sinabang, Rutan Kelas IIB Jantho, dan Rutan Kelas IIB Sabang, masing-masing satu orang.

"Adapun persyaratan untuk mendapatkan remisi khusus Natal 2024 beragama Kristen, berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman, sudah menjalani pidana seperti yang dipersyaratkan, sudah mengikuti pembinaan, dan lainnya," kata Meurah Budiman.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Aceh menyatakan sebanyak 40 warga binaan yang sedang menjalani hukuman di lapas dan rutan di provinsi ujung barat Indonesia tersebut bakal menerima remisi khusus Natal 2024.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Meurah Budiman di Banda Aceh, Senin, mengatakan usulan remisi atau pengurangan masa hukuman tersebut berkisar antara 15 hari hingga dua bulan.

"Kami mengusulkan sebanyak 40 warga binaan di Aceh menerima remisi khusus Natal 2024. Dari 40 orang tersebut, dua di antaranya diusulkan bebas atau selesai menjalani masa hukuman," kata Meurah Budiman.

Remisi tersebut diusulkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jika usulan diterima, surat keputusan remisi akan diserahkan pada 25 Desember 2024 bersamaan dengan perayaan Natal 2024.

Meurah Budiman menyebutkan dari 40 warga binaan penerima remisi tersebut, sebanyak 12 orang di antaranya diusulkan menerima remisi 15 hari. Serta 22 warga binaan lainnya diusulkan menerima remisi untuk satu bulan.

"Sedang tiga warga binaan diusulkan menerima remisi satu setengah bulan serta satu orang diusulkan menerima remisi dua bulan. Selebihnya, dua warga binaan lainnya langsung bebas setelah menerima remisi 15 hari," katanya.

Sedangkan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) yang mengusulkan remisi, yakni Lapas Kelas IIA Banda Aceh satu orang, Lapas Kelas IIA Lhokseumawe satu orang, Lapas Kelas IIB Meulaboh dua orang.

Lapas Kelas IIB Kutacane sebanyak 17 orang, Lapas Kelas IIB Idi satu orang, Lapas Kelas IIB Kuala Simpang satu orang, Lapas Kelas IIB Blangpidie tiga orang, Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli satu orang serta Lapas Kelas III Lhoknga dua orang.

Sedangkan warga binaan dari rutan yang diusulkan menerima remisi, yakni Rutan Kelas IIB Singkil sebanyak tujuh orang. Serta Rutan Kelas IIB Banda Aceh, Rutan Kelas IIB Sinabang, Rutan Kelas IIB Jantho, dan Rutan Kelas IIB Sabang, masing-masing satu orang.

"Adapun persyaratan untuk mendapatkan remisi khusus Natal 2024 beragama Kristen, berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman, sudah menjalani pidana seperti yang dipersyaratkan, sudah mengikuti pembinaan, dan lainnya," kata Meurah Budiman.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024