Ankara (ANTARA) - Israel membebaskan sekitar 30 tahanan Palestina pada Jumat setelah mereka menyelesaikan masa hukuman, tetapi banyak yang berada dalam kondisi kesehatan kritis dan beberapa memerlukan perawatan segera di rumah sakit.

Kelompok Masyarakat Tahanan Palestina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa banyak dari tahanan yang dibebaskan, khususnya yang berasal dari Penjara Megiddo di Israel utara, menderita kudis dan komplikasi medis lainnya akibat kondisi di penjara yang parah.

Foto-foto yang dibagikan oleh organisasi tersebut menunjukkan tanda-tanda nyata perlakuan buruk dan pengabaian yang parah.

Di antara mereka yang dibebaskan adalah Saeed Salameh, yang telah menjalani hukuman selama 24 tahun dibalik jeruji besi. Beberapa tahanan dilaporkan mengalami luka akibat pukulan berat hingga saat pembebasan mereka, menurut pernyataan kelompok itu.

Pada 24 Maret, Kantor Media Tahanan Palestina menuduh otoritas Israel sengaja menyebarkan kudis di antara tahanan Palestina di penjara Gilboa dan Megiddo, yang menyebabkan banyak kematian.

Kelompok hak asasi manusia telah mengecam penganiayaan terhadap tahanan Palestina dan menyerukan investigasi segera atas perlakuan Israel terhadap para tahanan.

Otoritas Palestina memperkirakan sedikitnya 63 tahanan Palestina telah meninggal di penjara Israel sejak dimulainya perang di Gaza pada Oktober 2023.

Data juga menunjukkan sekitar 300 tahanan telah kehilangan nyawa dalam tahanan Israel sejak pendudukan Israel atas Tepi Barat dan Gaza pada 1967.

Pada Oktober 2024, harian Israel Haaretz melaporkan bahwa penyiksaan dan penganiayaan sistematis terhadap tahanan Palestina masih meluas.

Tentara Israel melancarkan serangan udara mendadak di Jalur Gaza pada 18 Maret, menewaskan 855 orang, melukai hampir 1.900 lainnya, dan menghancurkan perjanjian gencatan senjata serta pertukaran tahanan.

Lebih dari 50.200 warga Palestina terbunuh, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 113.900 orang terluka akibat serangan militer Israel yang brutal di Gaza sejak Oktober 2023.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November lalu untuk Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang di wilayah kantong tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda pembebasan tahanan Palestina berdasarkan perjanjian gencatan senjata Gaza. Penundaan pembebasan tahanan itu akan dilakukan hingga Hamas mengakhiri 'upacara yang dianggap memalukan' saat menyerahkan sandera Israel.

"Mengingat pelanggaran berulang Hamas --termasuk upacara memalukan yang tidak menghormati sandera kami dan penggunaan sandera secara sinis untuk propaganda-- telah diputuskan untuk menunda pembebasan warga Palestina yang direncanakan kemarin (Sabtu) hingga pembebasan sandera berikutnya dipastikan, tanpa upacara yang memalukan," kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Minggu (23/2/2025).

Penundaan pembebasan tahanan Palestina itu mendapat kecaman dari Hamas. Hamas menyoroti alasan Israel.

Hamas mengatakan hal itu sebagai dalih untuk menghindari kewajiban Israel berdasarkan perjanjian gencatan senjata Gaza.

"Keputusan Netanyahu mencerminkan upaya yang disengaja untuk mengganggu perjanjian, merupakan pelanggaran yang jelas terhadap ketentuannya, dan menunjukkan kurangnya keandalan pendudukan dalam melaksanakan kewajibannya," kata anggota Hamas bidang politik, Ezzat El Rashq, dalam pernyataannya, dilansir Al Arabiya, Minggu (23/2/2025).

Dilansir Aljazeera, Hamas menilai upacara penyerahan tahanan bukanlah penghinaan terhadap para sandera yang dibebaskan. Menurutnya, upacara tersebut merupakan perlakuan manusiawi.

"Upacara penyerahan tahanan tidak termasuk penghinaan terhadap mereka, tetapi justru mencerminkan perlakuan manusiawi yang mulia terhadap mereka", kata Hamas, mengacu pada penyelenggaraan pembebasan tawanan.

Diketahui, sejak gencatan senjata berlaku pada 19 Januari, Hamas telah membebaskan 25 sandera Israel. Pembebasan sandera tersebut disiapkan dalam 'upacara', di mana terlihat kelompok militan mengarak para tawanan di atas panggung dan tawanan melambaikan tangan kepada warga Gaza yang berkumpul untuk menyaksikan acara tersebut. Para tawanan juga berbicara melalui mikrofon.

Dalam upacara tersebut, para sandera juga diberikan sertifikat dalam bahasa Ibrani untuk menandai berakhirnya penahanan mereka sebelum diserahkan kepada petugas Palang Merah, yang selanjutnya diserahkan kepada pasukan Israel.

Keluarga Tahanan Palestina Kecewa

Terkait penundaan pembebasan tahanan Palestina oleh Israel, keluarga tahanan Palestina mengaku kecewa dan marah dengan hal tersebut.

"Keluarga para tawanan perang berada dalam keadaan marah, sedih, dan dendam, dan para mediator harus melakukan bagian mereka saat mereka mulai menyelesaikannya sehingga keluarga para tawanan perang dapat bersukacita atas pembebasan tawanan perang mereka yang seharusnya dibebaskan hari ini," kata salah satu warga, Bassam al-Khatib.

"Anda telah menerima tawanan perang Anda, jadi mengapa menunda penyerahan tawanan perang Palestina kami? Ini adalah sesuatu yang menyakitkan hati, kurangnya komitmen dan mengabaikan semua standar dan hukum internasional, dan mengabaikan negara-negara yang mensponsori perjanjian ini," tambahnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda pembebasan tahanan Palestina berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Gaza. Penundaan pembebasan tahanan itu akan dilakukan hingga Hamas mengakhiri 'upacara yang dianggap memalukan' saat menyerahkan sandera Israel.

"Mengingat pelanggaran berulang Hamas --termasuk upacara memalukan yang tidak menghormati sandera kami dan penggunaan sandera secara sinis untuk propaganda-- telah diputuskan untuk menunda pembebasan warga Palestina yang direncanakan kemarin (Sabtu) hingga pembebasan sandera berikutnya dipastikan, tanpa upacara yang memalukan", kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Minggu (23/2/2025).

Diketahui, sejak gencatan senjata berlaku pada 19 Januari, Hamas telah membebaskan 25 sandera Israel. Pembebasan sandera tersebut disiapkan dalam 'upacara', terlihat kelompok militan mengarak para tawanan di atas panggung, tawanan juga melambaikan tangan kepada warga Gaza yang berkumpul untuk menyaksikan acara tersebut. Para tawanan juga berbicara melalui mikrofon.

Dalam upacara tersebut, para sandera juga diberikan sertifikat dalam bahasa Ibrani untuk menandai berakhirnya penahanan mereka sebelum diserahkan kepada petugas Palang Merah, yang selanjutnya diserahkan kepada pasukan Israel.

Sebelumnya pada hari Kamis, militan telah menyerahkan jenazah tiga sandera dalam peti mati dengan sebuah 'upacara'. Hal itu menuai kritik luas dari PBB.

"Pengarakkan jenazah dengan cara yang terlihat pagi ini sangat menjijikkan dan kejam, serta bertentangan dengan hukum internasional," kata kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk.

Sementara Hamas telah menolak seruan yang dilakukan berulang kali oleh Palang Merah untuk membebaskan para sandera secara tertutup.

Sebelumnya pada Sabtu (22/2), Hamas juga telah membebaskan enam sandera Israel sebagai bagian dari pertukaran sandera-tahanan ketujuh yang dijadwalkan berdasarkan kesepakatan gencatan senjata tahap pertama.

Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan lebih dari 600 tahanan Palestina.

Akan tetapi, setelah para sandera Israel dibebaskan oleh Hamas, sumber-sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu diperkirakan akan memutuskan pembebasan tahanan Palestina.

Lalu pada pagi ini, Netanyahu mengumumkan keputusannya untuk menangguhkan pembebasan tahanan Palestina hingga upacara penyerahan sandera dihentikan.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ramallah (ANTARA) - Komisi Palestina untuk Urusan Tahanan dan Eks Tahanan dan Masyarakat Tahanan Palestina pada Jumat mengumumkan bahwa 90 tahanan Palestina dijadwalkan dibebaskan dari penjara Israel pada Sabtu, sebagai bagian perjanjian gencatan senjata di Gaza.

Dalam pernyataan bersama, kedua organisasi tersebut mengonfirmasi bahwa pembebasan ini akan mencakup 81 tahanan yang menjalani hukuman jangka panjang dan sembilan lainnya yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Pembebasan ini menyusul tahap ketiga pembebasan tahanan di bawah perjanjian gencatan senjata Gaza yang mulai berlaku semalam.

Dalam tahap tersebut, otoritas Israel membebaskan 110 tahanan, termasuk 32 tahanan dengan hukuman seumur hidup, 48 dengan berbagai waktu hukuman, dan 30 anak dibawah umur.

Gencatan senjata saat ini di Gaza merupakan perjanjian yang dimediasi secara internasional bertujuan untuk mengakhiri serangan Israel selama 470 hari di Gaza.

Gencatan senjata yang telah dilaksanakan secara bertahap tersebut, mencakup ketentuan untuk pertukaran tahanan, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan diskusi tentang upaya de-eskalasi jangka panjang.

Selain pembebasan bertahap tahanan Palestina dari penjara Israel, gencatan senjata tersebut mencakup mekanisme untuk memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, dengan memenuhi kebutuhan mendesak seperti pasokan medis, makanan, dan tempat tinggal bagi warga sipil yang mengungsi.

Sumber: WAFA

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Gaza City, Palestina (ANTARA) - Kelompok perjuangan Palestina, Hamas, pada Sabtu (25/1) mengumumkan delegasi senior, dipimpin oleh Ketua Dewan Syura, akan bertolak menuju Kairo, Mesir, untuk melakukan kunjungan resmi.

"Delegasi senior yang dipimpin oleh Mohammed Darwish akan bertemu pejabat Mesir dalam kunjungan tersebut," kata juru bicara Hamas, Hazem Qassem.

Delegasi tersebut juga akan menerima tahanan yang diasingkan dan diperkirakan tiba sebagai bagian dari fase kedua proses pertukaran tawanan, tambah Qassem.

Sebanyak 200 tahanan Palestina akan dibebaskan pada Sabtu dalam fase kedua perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel.

Rekaman televisi menunjukkan 114 tahanan tiba di Kota Ramallah, Tepi Barat, dari Penjara Militer Ofer menggunakan tiga bus milik Komite Palang Merah Internasional (ICRC).

Sebanyak 16 tahanan lainnya, didampingi perwakilan Palang Merah, tiba di Rumah Sakit Eropa di Khan Younis, Gaza bagian selatan, disambut meriah oleh ribuan orang.

Kanal berita milik negara Mesir, Al Qahera News, melaporkan bahwa dua bus yang membawa 70 tahanan Palestina yang dibebaskan telah tiba di Mesir sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata.

Kantor Media Tahanan menyatakan pada Sabtu pagi bahwa tahanan yang dibebaskan meliputi 121 orang yang menjalani hukuman penjara seumur hidup dan 79 tahanan dengan waktu hukuman yang lama.

Disebutkan pula bahwa 70 tahanan dengan hukuman seumur hidup akan dipindahkan ke luar wilayah Palestina.

Di bawah fase pertama gencatan senjata Gaza, Israel kini akan menarik pasukannya dari Koridor Netzarim, yang memisahkan Gaza utara dan selatan, sehingga memungkinkan warga Palestina yang mengungsi untuk kembali ke wilayah utara.

Fase pertama perjanjian yang berlangsung selama enam pekan itu mulai berlaku pada 19 Januari, menghentikan perang genosida Israel yang telah menewaskan lebih dari 47.000 warga Palestina, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, serta melukai lebih dari 111.000 orang sejak 7 Oktober 2023.

Pada hari pertama perjanjian, Israel membebaskan 90 tahanan Palestina sebagai imbalan atas tiga warga Israel yang dibebaskan oleh Hamas.

Kesepakatan tiga fase ini mencakup pertukaran tahanan dan upaya menjaga ketenangan, dengan tujuan mencapai gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Serangan Israel telah meninggalkan lebih dari 11.000 orang hilang, kehancuran besar-besaran, dan krisis kemanusiaan yang menewaskan sejumlah besar orang tua, wanita, dan anak-anak.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November lalu untuk pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan otoritas pertahanan, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkannya di wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2025

Yerusalem (ANTARA) - Sebanyak 1.977 tahanan Palestina, termasuk 290 orang yang menjalani hukuman seumur hidup dan 1.687 lainnya yang ditahan atas berbagai tuduhan, akan dibebaskan Israel sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan dan gencatan senjata di Gaza.

Kesepakatan ini akan mulai berlaku pada Minggu (19/1), menurut laporan media Israel.

Tel Aviv akan membebaskan tahanan-tahanan Palestina tersebut sebagai imbalan untuk 33 sandera Israel yang saat ini ditahan di Jalur Gaza, sebagaimana dilaporkan harian Yedioth Ahronoth.

Kesepakatan tersebut mencakup pembebasan 1.000 tahanan Palestina yang ditahan setelah 7 Oktober 2023, serta 47 tahanan yang ditangkap kembali meskipun telah dibebaskan dalam kesepakatan pertukaran tahanan tahun 2011.

Pertukaran tersebut akan dilakukan dalam tujuh tahap selama 42 hari pertama, sesuai kesepakatan.

Surat kabar Israel Haaretz melaporkan pada Jumat bahwa hari pertama kesepakatan akan menyaksikan pembebasan tiga sandera Israel, diikuti oleh empat sandera pada hari ketujuh, dan masing-masing tiga sandera pada hari ke-14, 21, 28, dan 35.

Kelompok terakhir yang terdiri dari 14 sandera akan dibebaskan pada pekan terakhir fase pertama.

Sebuah pernyataan dari kantor pemimpin otoritas Israel memastikan bahwa proses pertukaran diperkirakan akan dimulai pada Minggu setelah disetujui oleh Kabinet Keamanan dan pemerintah.

Kementerian Kehakiman Israel dan kemudian Dinas Penjara Israel akan menerbitkan daftar tahanan yang akan dibebaskan pada fase pertama kesepakatan.

Menurut Komisi Urusan Tahanan Palestina, saat ini Israel telah menahan 10.400 warga Palestina, termasuk 600 orang yang menjalani hukuman seumur hidup.

Rabu malam lalu, Qatar mengumumkan kesepakatan gencatan senjata tiga fase untuk mengakhiri lebih dari 15 bulan serangan mematikan Israel di Jalur Gaza, dengan gencatan senjata dijadwalkan berlaku Minggu.

Hampir 46.800 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas dan lebih dari 110.000 lainnya terluka akibat perang genosida Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023, menurut otoritas kesehatan setempat.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkannya di Palestina.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Joe Biden memutuskan mencabut negara Kuba dari daftar "negara pendukung terorisme" menyusul serangkaian kebijakan yang dikoordinasikan dengan Gereja Katolik dalam rangka kesepakatan pembebasan tahanan politik di Kuba, demikian Gedung Putih.

"Sejak awal kepemimpinan Presiden Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris, kebijakan AS terhadap Kuba berfokus pada pemberdayaan rakyat Kuba untuk menentukan masa depannya sendiri serta pemajuan HAM," ucap Juru Bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre, Selasa.

Dengan demikian, AS mengambil sejumlah langkah mendukung rakyat Kuba "melalui kesepahaman dengan Gereja Katolik di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus" untuk memperbaiki nasib rakyat Kuba, kata dia.

Dalam sebuah memorandum yang dirilis Gedung Putih, Biden menyatakan bahwa pemerintah Kuba tak terbukti memberi bantuan dalam bentuk apapun terhadap gerakan terorisme internasional dalam enam bulan terakhir.

Kuba juga telah memberi jaminan untuk tak lagi mendukung gerakan semacam itu di masa depan. Untuk itu, Presiden AS akan meneruskan informasi terkait perubahan status Kuba ini kepada Kongres AS.

Selain itu, Biden memutuskan memberi keringanan selama 6 bulan terhadap Kuba supaya tidak terdampak atas pemberlakuan sebagian dari sebuah UU terkait embargo AS terhadap Kuba yang disahkan pada 1995.

Ia juga membatalkan sebuah instruksi yang disahkan Donald Trump pada masa jabatan pertamanya sebagai Presiden AS pada 2017 untuk memperketat tekanan ekonomi terhadap pemerintah Kuba.

Meski demikian, Trump kemungkinan akan membatalkan pencabutan status terhadap Kuba ini begitu dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari mendatang.

Terlebih, Trump adalah Presiden AS yang kembali menyematkan status "negara pendukung terorisme" terhadap Kuba di masa jabatan pertamanya sebagai presiden pada 2021, setelah status itu sempat dicabut beberapa tahun sebelumnya.

Sementara itu, Jean-Pierre menyebut bahwa Gereja Katolik telah mengabari Gedung Putih soal rencana Kuba untuk mulai "membebaskan sejumlah besar tahanan politik dengan segera".

"Melalui langkah yang ditempuh untuk menguatkan dialog antara Pemerintah Kuba dan Gereja Katolik ini, Presiden Biden juga menghormati kebijaksanaan dan nasihat dari para pemimpin dunia, khususnya pemimpin Amerika Latin, yang mendorongnya mengambil tindakan ini," ucap jubir Gedung Putih.

Ia turut menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha Gereja Katolik untuk mendorong Kuba supaya secara konstruktif "memulihkan kebebasan terhadap rakyatnya dan menciptakan kondisi untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat Kuba".

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Istanbul (ANTARA) - Junta militer Myanmar pada Sabtu (4/1) mengumumkan pengampunan massal dan membebaskan lebih dari 6.000 tahanan dalam rangka memperingati HUT ke-77 kemerdekaan negara itu dari Inggris.

Namun, belum diketahui apakah para tahanan politik termasuk di antara mereka yang akan dibebaskan. Sebagian besar dari mereka ditahan karena menentang junta yang melakukan kudeta militer pada Februari 2021.

Kudeta itu menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi, yang kemudian memicu gelombang protes dan perlawanan bersenjata.

Menurut stasiun TV pemerintah, MRTV, pemimpin junta Min Aung Hlaing menyetujui pembebasan 5.864 warga negara Myanmar dan 180 warga negara asing yang akan dideportasi.

Pembebasan tahanan adalah hal yang biasa terjadi di Myanmar selama hari libur nasional dan peristiwa penting.

Sejak kudeta, 28.096 orang telah ditangkap dengan tuduhan politis, 21.499 di antaranya masih ditahan.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik melaporkan bahwa sedikitnya 6.106 warga sipil telah dibunuh oleh aparat keamanan Myanmar.

Angka itu belum mencakup korban tewas akibat bentrokan senjata yang masih terus terjadi.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025