Kuasa hukum aktor Ammar Zoni, Jon Mathias, mengungkapkan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan kejaksaan untuk mempercepat proses eksekusi dari kasasi Mahkamah Agung yang menetapkan Ammar Zoni dihukum 4 tahun penjara atas penyalahgunaan narkoba.

Ammar Zoni berpotensi mendapatkan kebebasan lebih awal dari masa hukuman jika memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan perilaku.

"Kita berkoordinasi (dengan jaksa) kapan akan diadakan eksekusi itu, mudah-mudahan minggu depan sudah terlaksana," kata kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias, saat ditemui di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, kemarin.

Langkah percepatan ini bukan tanpa alasan. Jon Mathias menyebut eksekusi yang cepat akan membuka peluang bagi mantan suami Irish Bella itu untuk mendapatkan remisi pada momen penting.

"Kita meminta eksekusi dipercepat karena nanti ada momen untuk mendapatkan hak remisi nanti Agustus. Nah kalau eksekusi belum diajukan, maka remisi nggak bisa diajukan," terang Jon Mathias.

Lebih lanjut, tim kuasa hukum juga tengah mempersiapkan pengajuan amnesti bagi Ammar Zoni. Mereka berharap kebijakan dari presiden terkait pelaku penyalahgunaan narkoba yang disebut tak merugikan negara dapat membawa angin segar.

"Kita juga berencana mengajukan amnesti," ujar Jon Mathias.

Meski masih menjalani proses hukum, Ammar Zoni disebut telah mempersiapkan diri secara mental untuk menyambut kebebasannya.

"Dia (Ammar Zoni) sudah mempersiapkan diri, hitungan bulan dia keluar kan," pungkasnya.

Ammar Zoni sudah 3 kali tersandung kasus narkoba. Dalam kasus terbarunya, ia ditangkap pada Desember 2023 di apartemen kawasan Serpong, Tangerang Selatan, dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara.

Dalam waktu dekat, Ammar Zoni disebut segera bebas karena akan mengajukan pembebasan bersyarat dan telah menjalani syarat administratif pengajuan tersebut.

Video: Pengacara Sebut Akun Instagram Ammar Zoni Laku Terjual

Video: Pengacara Sebut Akun Instagram Ammar Zoni Laku Terjual

Hakim federal Amerika Serikat (AS) memblokir langkah pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mencabut segera status hukum ratusan ribu imigran dari Venezuela, Kuba, Nikaragua dan Haiti.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim distrik AS, Indira Talwani, di Boston itu, seperti dilansir AFP, Selasa (15/4/2025), menjadi perintah terbaru yang menunda upaya pemerintahan Trump melakukan deportasi massal, khususnya yang menargetkan orang-orang Amerika Latin.

Pada Maret lalu, pemerintahan Trump mengatakan akan mencabut status hukum sekitar 532.000 warga Kuba, Haiti, Nikaragua dan Venezuela yang datang ke AS di bawah program "pembebasan bersyarat" yang awalnya diluncurkan oleh mantan Presiden Joe Biden pada Oktober 2022.

"Pengadilan mengabulkan penundaan darurat terhadap Penghentian Proses Pembebasan Bersyarat bagi warga Kuba, Haiti, Nikaragua dan Venezuela," kata Talwani dalam putusannya.

Program pembebasan bersyarat itu memungkinkan masuknya sebanyak 30.000 migran per bulan selama dua tahun terakhir ke AS dari empat negara, yang memiliki catatan hak asasi manusia yang buruk.

Dalam putusannya, Talwani mengatakan pemerintahan Trump telah bertindak berdasarkan interpretasi hukum imigrasi yang keliru, dengan deportasi cepat yang berlaku bagi mereka yang bukan warga negara AS yang memasuki wilayah AS secara ilegal, tetapi tidak berlaku bagi mereka yang diizinkan berada di negara itu, seperti melalui program pembebasan bersyarat.

Simak juga Video: Trump Jual 'Kartu Emas' Rp 81 M ke Imigran Agar Bisa Jadi Warga AS

Berdasarkan langkah pencabutan oleh pemerintahan Trump, para imigran akan kehilangan perlindungan hukum mereka efektif mulai 24 April, hanya 30 hari setelah Departemen Keamanan Dalam negeri AS menerbitkan perintahnya via Federal Register.

Trump telah bersumpah untuk mendeportasi "jutaan" migran tidak berdokumen lengkap dalam masa jabatan keduanya, setelah menjalankan kampanye pemilu yang fokus pada imigrasi ilegal.

Dalam sejumlah langkah lainnya, Trump memberlakukan undang-undang masa perang yang langka untuk menerbangkan ratusan orang yang diduga anggota geng kriminal Venezuela ke El Salvador, yang memenjarakan para migran tersebut.

Simak juga Video: Trump Jual 'Kartu Emas' Rp 81 M ke Imigran Agar Bisa Jadi Warga AS

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ankara (ANTARA) - Israel membebaskan sekitar 30 tahanan Palestina pada Jumat setelah mereka menyelesaikan masa hukuman, tetapi banyak yang berada dalam kondisi kesehatan kritis dan beberapa memerlukan perawatan segera di rumah sakit.

Kelompok Masyarakat Tahanan Palestina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa banyak dari tahanan yang dibebaskan, khususnya yang berasal dari Penjara Megiddo di Israel utara, menderita kudis dan komplikasi medis lainnya akibat kondisi di penjara yang parah.

Foto-foto yang dibagikan oleh organisasi tersebut menunjukkan tanda-tanda nyata perlakuan buruk dan pengabaian yang parah.

Di antara mereka yang dibebaskan adalah Saeed Salameh, yang telah menjalani hukuman selama 24 tahun dibalik jeruji besi. Beberapa tahanan dilaporkan mengalami luka akibat pukulan berat hingga saat pembebasan mereka, menurut pernyataan kelompok itu.

Pada 24 Maret, Kantor Media Tahanan Palestina menuduh otoritas Israel sengaja menyebarkan kudis di antara tahanan Palestina di penjara Gilboa dan Megiddo, yang menyebabkan banyak kematian.

Kelompok hak asasi manusia telah mengecam penganiayaan terhadap tahanan Palestina dan menyerukan investigasi segera atas perlakuan Israel terhadap para tahanan.

Otoritas Palestina memperkirakan sedikitnya 63 tahanan Palestina telah meninggal di penjara Israel sejak dimulainya perang di Gaza pada Oktober 2023.

Data juga menunjukkan sekitar 300 tahanan telah kehilangan nyawa dalam tahanan Israel sejak pendudukan Israel atas Tepi Barat dan Gaza pada 1967.

Pada Oktober 2024, harian Israel Haaretz melaporkan bahwa penyiksaan dan penganiayaan sistematis terhadap tahanan Palestina masih meluas.

Tentara Israel melancarkan serangan udara mendadak di Jalur Gaza pada 18 Maret, menewaskan 855 orang, melukai hampir 1.900 lainnya, dan menghancurkan perjanjian gencatan senjata serta pertukaran tahanan.

Lebih dari 50.200 warga Palestina terbunuh, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 113.900 orang terluka akibat serangan militer Israel yang brutal di Gaza sejak Oktober 2023.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November lalu untuk Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang di wilayah kantong tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

Jaksa pada Sabtu (8/3) memerintahkan pembebasan Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol dari tahanan setelah pengadilan menerima permintaan Yoon untuk membatalkan penangkapannya.

Kantor berita Yonhap memberitakan tim investigasi khusus mengatakan telah memberi tahu Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, tepat di selatan ibu kota, untuk membebaskan Yoon Suk Yeol.

Yoon Suk Yeol akan dibebaskan dari tahanan sekitar 52 hari setelah penyidik menahannya dan membawanya ke sana pada 15 Januari atas tuduhan menghasut pemberontakan melalui deklarasi darurat militernya pada 3 Desember 2024.

Pemberitahuan itu muncul satu hari setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul memerintahkan pembebasan Yoon pada Jumat (7/3), setelah mengabulkan permohonan Yoon untuk membatalkan penangkapannya.

Yoon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul bulan lalu, dengan alasan bahwa dakwaan terhadapnya atas deklarasi darurat militer pada 3 Desember tidak sah.

Yoon telah menghadapi sidang pemakzulan terakhirnya pada Selasa (25/2) di Mahkamah Konstitusi sebelum para hakim memutuskan apakah akan secara resmi mengesahkan pemakzulan sang presiden.

Pemberontakan merupakan tuduhan kejahatan yang dapat membuat Yoon dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati jika terbukti bersalah.

Putusan final dari hakim MK terkait pemakzulan ini diperkirakan akan diumumkan pada pertengahan Maret ini.

Jika MK memutuskan mengesahkan pemakzulan Yoon, Korea Selatan harus menggelar pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari.

Survei Realmeter yang dirilis beberapa waktu lalu menunjukkan 52 persen warga mendukung pemecatan Yoon dari jabatan. Jumlah ini sedikit berbeda dari jajak pendapat Gallup pekan lalu yang menunjukkan angka yang lebih tinggi, dengan 60 persen mendukung pemakzulan dan 34 persen menentangnya.

Hamas menyerahkan jenazah empat sandera Israel sembari menunggu pembebasan ratusan tahanan Palestina oleh Israel sebagai balasannya. Hal ini menandai pertukaran terakhir dalam tahap pertama gencatan senjata.

Dilansir Reuters dan AFP, Kamis (27/2/2025), gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari lalu dan sebagian besar telah terlaksana, meskipun mengalami banyak kemunduran. Namun, fase pertama gencatan senjata akan berakhir minggu ini dan nasib fase berikutnya, yang bertujuan untuk mengakhiri perang, masih belum jelas. Hamas mengatakan bahwa sejauh ini belum menerima proposal apa pun.

Usai berhari-hari mengalami kebuntuan, mediator Mesir mengamankan penyerahan jenazah empat sandera terakhir dalam fase pertama gencatan senjata dan Israel diharapkan membebaskan lebih dari 600 tahanan Palestina sebagai gantinya.

Sebelumnya, Israel sempat menolak membebaskan ratusan tahanan Palestina usai Hamas menyerahkan enam sandera dalam 'upacara' yang dianggap memalukan.

Namun kini penyerahan 4 jenazah terakhir ini dilakukan secara tertutup. Hal itu agar mencegah Israel mencari dalih untuk menunda pembebasan sandera.

"Israel menerima peti jenazah yang membawa sisa-sisa keempat sandera," kata kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dalam sebuah keterangan.

Keempat jenazah sandera itu teridentifikasi sebagai Tsachi Idan, Itzhak Elgarat, Ohad Yahalomi, dan Shlomo Mantzur. Jenazah tersebut sedang menjalani identifikasi awal di wilayah Israel.

"Pemberitahuan resmi akan diberikan kepada keluarga para sandera setelah prosesnya selesai," kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan.

Israel akan melakukan pemeriksaan forensik lengkap untuk menentukan penyebab kematian keempat sandera terakhir.

Tahanan Palestina Dibebaskan

Sementara itu, tahanan Palestina yang akan dibebaskan termasuk 445 pria dan 24 wanita dan anak di bawah umur yang ditangkap di Gaza, serta 151 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup karena serangan mematikan terhadap warga Israel. Data tersebut berdasarkan sumber Hamas.

Tahanan Palestina yang dibebaskan dibawa menggunakan bus dari penjara Ofer Israel di Tepi Barat yang diduduki. Bus tersebut tiba di kota Palestina Ramallah beberapa menit kemudian.

Tahanan Palestina yang dibebaskan lalu turun dari bus diiringi sorak-sorai dari ratusan orang yang berkumpul di luar. Beberapa pria yang dibebaskan mengenakan jaket hijau dan keffiyeh diangkat tinggi-tinggi oleh kerumunan.

Bus yang membawa mantan tahanan Palestina, yang dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran sandera-tahanan ketujuh, tiba di wilayah Palestina (Foto: AFP/ZAIN JAAFAR)

Namun tidak jelas kapan tahanan berikutnya akan dibebaskan.

Tahap pertama gencatan senjata mencakup pertukaran total 33 sandera Israel dengan sekitar 2.000 tahanan Palestina, dan penarikan pasukan Israel dari beberapa posisi di Gaza serta masuknya bantuan.

Namun dengan berakhirnya gencatan senjata selama 42 hari pada hari Sabtu, masih belum jelas apakah perpanjangan yang dapat membebaskan lebih banyak dari 59 sandera yang tersisa akan terjadi atau apakah negosiasi dapat dimulai pada tahap kedua kesepakatan tersebut.

Lihat juga Video: Hamas Serahkan 4 Jenazah Sandera Israel Lewat Palang Merah Internasional

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda pembebasan tahanan Palestina berdasarkan perjanjian gencatan senjata Gaza. Penundaan pembebasan tahanan itu akan dilakukan hingga Hamas mengakhiri 'upacara yang dianggap memalukan' saat menyerahkan sandera Israel.

"Mengingat pelanggaran berulang Hamas --termasuk upacara memalukan yang tidak menghormati sandera kami dan penggunaan sandera secara sinis untuk propaganda-- telah diputuskan untuk menunda pembebasan warga Palestina yang direncanakan kemarin (Sabtu) hingga pembebasan sandera berikutnya dipastikan, tanpa upacara yang memalukan," kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Minggu (23/2/2025).

Penundaan pembebasan tahanan Palestina itu mendapat kecaman dari Hamas. Hamas menyoroti alasan Israel.

Hamas mengatakan hal itu sebagai dalih untuk menghindari kewajiban Israel berdasarkan perjanjian gencatan senjata Gaza.

"Keputusan Netanyahu mencerminkan upaya yang disengaja untuk mengganggu perjanjian, merupakan pelanggaran yang jelas terhadap ketentuannya, dan menunjukkan kurangnya keandalan pendudukan dalam melaksanakan kewajibannya," kata anggota Hamas bidang politik, Ezzat El Rashq, dalam pernyataannya, dilansir Al Arabiya, Minggu (23/2/2025).

Dilansir Aljazeera, Hamas menilai upacara penyerahan tahanan bukanlah penghinaan terhadap para sandera yang dibebaskan. Menurutnya, upacara tersebut merupakan perlakuan manusiawi.

"Upacara penyerahan tahanan tidak termasuk penghinaan terhadap mereka, tetapi justru mencerminkan perlakuan manusiawi yang mulia terhadap mereka", kata Hamas, mengacu pada penyelenggaraan pembebasan tawanan.

Diketahui, sejak gencatan senjata berlaku pada 19 Januari, Hamas telah membebaskan 25 sandera Israel. Pembebasan sandera tersebut disiapkan dalam 'upacara', di mana terlihat kelompok militan mengarak para tawanan di atas panggung dan tawanan melambaikan tangan kepada warga Gaza yang berkumpul untuk menyaksikan acara tersebut. Para tawanan juga berbicara melalui mikrofon.

Dalam upacara tersebut, para sandera juga diberikan sertifikat dalam bahasa Ibrani untuk menandai berakhirnya penahanan mereka sebelum diserahkan kepada petugas Palang Merah, yang selanjutnya diserahkan kepada pasukan Israel.

Keluarga Tahanan Palestina Kecewa

Terkait penundaan pembebasan tahanan Palestina oleh Israel, keluarga tahanan Palestina mengaku kecewa dan marah dengan hal tersebut.

"Keluarga para tawanan perang berada dalam keadaan marah, sedih, dan dendam, dan para mediator harus melakukan bagian mereka saat mereka mulai menyelesaikannya sehingga keluarga para tawanan perang dapat bersukacita atas pembebasan tawanan perang mereka yang seharusnya dibebaskan hari ini," kata salah satu warga, Bassam al-Khatib.

"Anda telah menerima tawanan perang Anda, jadi mengapa menunda penyerahan tawanan perang Palestina kami? Ini adalah sesuatu yang menyakitkan hati, kurangnya komitmen dan mengabaikan semua standar dan hukum internasional, dan mengabaikan negara-negara yang mensponsori perjanjian ini," tambahnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Hamas mengecam keputusan Israel yang menunda pembebasan tahanan Palestina. Hamas menyoroti alasan Israel yang menuding upacara penyerahan sandera adalah "memalukan".

Hamas mengatakan hal itu sebagai dalih untuk menghindari kewajiban Israel berdasarkan perjanjian gencatan senjata Gaza.

"Keputusan Netanyahu mencerminkan upaya yang disengaja untuk mengganggu perjanjian, merupakan pelanggaran yang jelas terhadap ketentuannya, dan menunjukkan kurangnya keandalan pendudukan dalam melaksanakan kewajibannya," kata anggota Hamas bidang politik, Ezzat El Rashq, dalam pernyataannya, dilansir Al Arabiya, Minggu (23/2/2025).

Sementara itu dilansir Aljazeera, Hamas menilai upacara penyerahan tahanan bukanlah penghinaan terhadap para sandera yang dibebaskan. Justru menurutnya, upacara tersebut merupakan perlakuan manusiawi.

"Upacara penyerahan tahanan tidak termasuk penghinaan terhadap mereka, tetapi justru mencerminkan perlakuan manusiawi yang mulia terhadap mereka", kata Hamas, mengacu pada penyelenggaraan pembebasan tawanan.

Hamas meminta mediator untuk campur tangan untuk mendesak Israel untuk mematuhi ketentuan kesepakatan.

Sementara itu, keluarga tahanan Palestina mengaku kecewa dan marah dengan dibatalkannya pembebasan tahanan dari Israel.

"Keluarga para tawanan perang berada dalam keadaan marah, sedih, dan dendam, dan para mediator harus melakukan bagian mereka saat mereka mulai menyelesaikannya sehingga keluarga para tawanan perang dapat bersukacita atas pembebasan tawanan perang mereka yang seharusnya dibebaskan hari ini," kata salah satu warga, Bassam al-Khatib.

"Anda telah menerima tawanan perang Anda, jadi mengapa menunda penyerahan tawanan perang Palestina kami? Ini adalah sesuatu yang menyakitkan hati, kurangnya komitmen dan mengabaikan semua standar dan hukum internasional, dan mengabaikan negara-negara yang mensponsori perjanjian ini," tambahnya.

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda pembebasan tahanan Palestina berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Gaza. Penundaan pembebasan tahanan itu akan dilakukan hingga Hamas mengakhiri 'upacara yang dianggap memalukan' saat menyerahkan sandera Israel.

"Mengingat pelanggaran berulang Hamas --termasuk upacara memalukan yang tidak menghormati sandera kami dan penggunaan sandera secara sinis untuk propaganda-- telah diputuskan untuk menunda pembebasan warga Palestina yang direncanakan kemarin (Sabtu) hingga pembebasan sandera berikutnya dipastikan, tanpa upacara yang memalukan", kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Minggu (23/2/2025).

Diketahui, sejak gencatan senjata berlaku pada 19 Januari, Hamas telah membebaskan 25 sandera Israel. Pembebasan sandera tersebut disiapkan dalam 'upacara', terlihat kelompok militan mengarak para tawanan di atas panggung, tawanan juga melambaikan tangan kepada warga Gaza yang berkumpul untuk menyaksikan acara tersebut. Para tawanan juga berbicara melalui mikrofon.

Dalam upacara tersebut, para sandera juga diberikan sertifikat dalam bahasa Ibrani untuk menandai berakhirnya penahanan mereka sebelum diserahkan kepada petugas Palang Merah, yang selanjutnya diserahkan kepada pasukan Israel.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda pembebasan tahanan Palestina berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Gaza. Penundaan pembebasan tahanan itu akan dilakukan hingga Hamas mengakhiri 'upacara yang dianggap memalukan' saat menyerahkan sandera Israel.

"Mengingat pelanggaran berulang Hamas --termasuk upacara memalukan yang tidak menghormati sandera kami dan penggunaan sandera secara sinis untuk propaganda-- telah diputuskan untuk menunda pembebasan warga Palestina yang direncanakan kemarin (Sabtu) hingga pembebasan sandera berikutnya dipastikan, tanpa upacara yang memalukan", kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Minggu (23/2/2025).

Diketahui, sejak gencatan senjata berlaku pada 19 Januari, Hamas telah membebaskan 25 sandera Israel. Pembebasan sandera tersebut disiapkan dalam 'upacara', terlihat kelompok militan mengarak para tawanan di atas panggung, tawanan juga melambaikan tangan kepada warga Gaza yang berkumpul untuk menyaksikan acara tersebut. Para tawanan juga berbicara melalui mikrofon.

Dalam upacara tersebut, para sandera juga diberikan sertifikat dalam bahasa Ibrani untuk menandai berakhirnya penahanan mereka sebelum diserahkan kepada petugas Palang Merah, yang selanjutnya diserahkan kepada pasukan Israel.

Sebelumnya pada hari Kamis, militan telah menyerahkan jenazah tiga sandera dalam peti mati dengan sebuah 'upacara'. Hal itu menuai kritik luas dari PBB.

"Pengarakkan jenazah dengan cara yang terlihat pagi ini sangat menjijikkan dan kejam, serta bertentangan dengan hukum internasional," kata kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk.

Sementara Hamas telah menolak seruan yang dilakukan berulang kali oleh Palang Merah untuk membebaskan para sandera secara tertutup.

Sebelumnya pada Sabtu (22/2), Hamas juga telah membebaskan enam sandera Israel sebagai bagian dari pertukaran sandera-tahanan ketujuh yang dijadwalkan berdasarkan kesepakatan gencatan senjata tahap pertama.

Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan lebih dari 600 tahanan Palestina.

Akan tetapi, setelah para sandera Israel dibebaskan oleh Hamas, sumber-sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu diperkirakan akan memutuskan pembebasan tahanan Palestina.

Lalu pada pagi ini, Netanyahu mengumumkan keputusannya untuk menangguhkan pembebasan tahanan Palestina hingga upacara penyerahan sandera dihentikan.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kepolisian Turki telah menangkap 282 tersangka dalam operasi penggerebekan di seluruh negeri terhadap militan Kurdi yang dilarang. Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya pada hari Selasa (18/2).

Penangkapan tersebut terjadi di tengah upaya baru untuk mengakhiri konflik selama empat dekade. Pembicaraan perdamaian, yang terhenti selama hampir satu dekade, dimulai setelah partai nasionalis garis keras secara tak terduga menawarkan perdamaian kepada pemimpin Kurdi yang dipenjara, Abdullah Ocalan pada bulan Oktober lalu.

Penggerebekan, yang telah berlangsung selama lima hari terakhir, dilakukan di 51 kota termasuk Istanbul, Ankara dan kota Diyarbakir, yang mayoritas penduduknya Kurdi, tulis Yerlikaya di media sosial X, dilansir kantor berita AFP, Selasa (18/2/2025).

Pada hari Selasa (18/2), otoritas Turki memerintahkan surat perintah penangkapan untuk 60 orang, termasuk partai pro-Kurdi utama, DEM dan beberapa tokoh sayap kiri karena dugaan terkait terorisme, kata kantor kejaksaan Istanbul dalam sebuah pernyataan.

Dari jumlah itu, sebanyak 52 orang telah ditahan sejauh ini. DEM menuliskan di X bahwa "Turki terbangun hari ini dengan operasi lain" terhadap anggota-anggota partai tersebut. "Jelas bahwa prospek solusi dan perdamaian mulai membuat sebagian orang terjaga di malam hari," katanya.

Partai garis keras MHP telah mendesak Ocalan untuk meninggalkan kekerasan sebagai ganti kemungkinan pembebasan lebih awal dari pulau Imrali, tempat ia menjalani hukuman penjara seumur hidup di sel isolasi sejak 1999.

Didukung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, seruan tersebut telah memperbarui harapan akan berakhirnya konflik yang telah menewaskan puluhan ribu orang.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Gaza City, Palestina (ANTARA) - Sekelompok tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel tiba di Khan Younis, Gaza Selatan, dengan bus pada Sabtu (15/2).

Para tahanan yang dibebaskan langsung dibawa ke Rumah Sakit Eropa di Khan Younis untuk menjalani pemeriksaan medis.

Menurut Kantor Media Tahanan Palestina, salah satu tahanan, Nader Jamal Hussein dari kamp pengungsi Jabalia, dibawa ke rumah sakit dengan ambulans.

Hussein dilaporkan mengalami luka dan memar yang terlihat di wajah serta tubuhnya.

Sumber medis yang dikutip Anadolu menyebut bahwa Hussein tidak bisa berdiri dan mengalami penurunan berat badan yang signifikan.

Pembebasan tersebut merupakan bagian dari gelombang keenam dalam kesepakatan pertukaran tahanan yang masih berlangsung.

Pada Sabtu (15/2) pagi, sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, dan sayap militer Jihad Islam, Brigade Al-Quds, membebaskan tiga sandera Israel – termasuk dua warga negara ganda berkewarganegaraan Amerika dan Rusia – di Khan Younis, Gaza Selatan.

Sebagai balasannya, Israel membebaskan 369 tahanan Palestina, termasuk 36 orang yang menjalani hukuman seumur hidup dan 333 lainnya yang ditahan dari Gaza setelah 7 Oktober 2023.

Kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari, menghentikan serangan Israel yang telah menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, serta meninggalkan wilayah tersebut dalam kondisi porak-poranda.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025

Bus-bus yang membawa ratusan tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara-penjara Israel tiba di area Ramallah, Tepi Barat, pada Sabtu (15/2) waktu setempat. Pembebasan tahanan Palestina ini dilakukan tak lama setelah kelompok Hamas membebaskan tiga sandera Israel di Jalur Gaza.

Kedatangan bus-bus yang mengangkut tahanan Palestina itu, seperti dilansir AFP, Sabtu (15/2/2025), disambut kerumunan orang yang bersorak di kota Ramallah.

Dengan mengenakan keffiyeh, para tahanan Palestina yang dibebaskan itu diangkat ke bahu kerumunan orang dan memeluk para kerabat mereka, sebelum menuju ke area pemeriksaan kesehatan singkat.

Laporan jurnalis AFP sebelumnya menyebut sejumlah bus yang membawa ratusan tahanan Palestina, yang dibebaskan berdasarkan perjanjian gencatan senjata Gaza, meninggalkan penjara Israel yang ada di area gurun Negev dan bergerak ke wilayah Jalur Gaza.

Tak lama kemudian, juga menurut laporan jurnalis AFP, bus yang mengangkut tahanan Palestina lainnya meninggalkan penjara Ofer dan bergerak ke Ramallah di Tepi Barat.

Otoritas Israel tidak menyebutkan secara detail jumlah tahanan Palestina yang dibebaskan sebagai pertukaran dengan pembebasan tiga sandera Israel oleh Hamas.

Namun kelompok advokasi Klub Tahanan Palestina sebelumnya menyebut 369 tahanan Palestina akan dibebaskan Tel Aviv sebagai imbalan atas pembebasan tiga sandera Israel. Sekitar 24 tahanan di antaranya, sebut Klub Tahanan Palestina, akan dideportasi ke negara lain usai dibebaskan oleh Israel.

Mayoritas dari tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel itu, atau sekitar 333 tahanan, menurut Klub Tahanan Palestina, merupakan "tahanan dari Jalur Gaza yang ditangkap setelah 7 Oktober" -- ketika Hamas menyerang Israel yang memicu perang Gaza.

Simak Video Tahanan Palestina Usai Dilepas Israel: Dari Neraka ke Surga

Hamas Bebaskan 3 Sandera Israel, 2 di Antaranya Keturunan AS-Rusia

Pembebasan tahanan Palestina itu terjadi setelah Hamas membebaskan tiga sandera Israel di Jalur Gaza. Ketiga sandera itu diserahkan oleh para petempur Hamas kepada tim Palang Merah Internasional di area Khan Younis, Jalur Gaza bagian selatan.

Ketiga sandera yang dibebaskan oleh Hamas itu terdiri atas Sagui Dekel-Chen yang berkewarganegaraan Israel-Amerika, kemudian Sasha Trupanov yang berkewarganegaraan Israel-Rusia, dan Yair Horn yang berkewarganegaraan Israel-Argentina.

Ini menjadi pertukaran sandera-tahanan keenam yang dilakukan oleh Hamas dan Israel di bawah perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza yang berlangsung sejak 19 Januari lalu. Pertukaran ini sempat diwarnai hambatan ketika Hamas dan Israel saling menuding adanya pelanggaran perjanjian.

Dalam pernyataan yang dirilis tak lama usai pembebasan dilakukan di Jalur Gaza, militer Israel mengatakan ketiga sandera telah tiba di wilayah Israel dengan dikawal pasukan militer mereka.

"Beberapa waktu yang lalu, dengan didampingi pasukan IDF (Angkatan Bersenjata Israel) dan ISA (keamanan dalam negeri), para sandera telah melintasi perbatasan kembali ke dalam wilayah Israel," demikian pernyataan militer Israel.

Simak Video Tahanan Palestina Usai Dilepas Israel: Dari Neraka ke Surga

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Hamas mengumumkan penundaan pembebasan sandera Israel yang sebelumnya dijadwalkan. Penundaan ini terjadi karena Israel disebut tidak mematuhi persyaratan yang telah disepakati.

"Pembebasan para tahanan (sandera Israel), yang dijadwalkan pada Sabtu depan, 15 Februari 2025, akan ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut, menunggu kepatuhan pendudukan dan pemenuhan surut kewajiban beberapa minggu terakhir," kata juru bicara Brigade Ezzedine al-Qassam, Abu Ubaida, dalam pernyataan yang dikutip AFP, Selasa (11/2/2025), seperti dilansir dari detikNews.

Ia menegaskan bahwa Hamas tetap berkomitmen terhadap ketentuan perjanjian selama Israel juga memenuhi kewajibannya.

Perjanjian Gencatan Senjata dan Pertukaran Tahanan

Berdasarkan perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel, fase pertama dimulai pada 19 Januari 2025. Dalam fase ini, sebanyak 33 sandera Israel dijadwalkan akan dibebaskan dengan imbalan sekitar 1.900 tahanan, yang sebagian besar merupakan warga Palestina, yang ditahan di penjara-penjara Israel.

Hingga Sabtu lalu, pertukaran tahanan yang kelima telah selesai. Dalam pertukaran tersebut, tiga sandera Israel dan 183 tahanan Palestina dibebaskan. Dengan pembebasan ini, total 73 dari 251 sandera yang ditangkap dalam serangan awal masih berada di Gaza, termasuk 34 orang yang menurut laporan militer Israel telah meninggal.

Hamas Tuduh Israel Langgar Kesepakatan

Hamas menyoroti sejumlah pelanggaran yang dilakukan Israel dalam tiga minggu terakhir, yang menjadi alasan utama penundaan pembebasan sandera.

"Hal ini termasuk menunda kembalinya para pengungsi ke Gaza utara, menargetkan mereka dengan tembakan di berbagai wilayah Jalur Gaza, dan tidak mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan dalam segala bentuk yang disepakati," tambah Abu Ubaida.

Ia juga menegaskan bahwa Hamas telah memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dengan adanya ketegangan ini, prospek kelanjutan pertukaran tahanan dan gencatan senjata masih belum pasti. Situasi di Gaza pun terus menjadi perhatian dunia internasional, mengingat dampaknya terhadap upaya perdamaian di kawasan tersebut.

Artikel ini telah tayang di detikNews.