Dengan eazy passport, layanan imigrasi yang akan datang langsung ke tengah masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, untuk segera mengajukan usulan resmi pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pengajuan itu, kata dia, harus dilakukan sesegera mungkin agar proses koordinasi lanjutan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan alokasi anggaran dapat segera dilakukan.

"Saya sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten OKU Timur yang sejak lama telah menyiapkan lahan untuk pembangunan lapas," kata Yusril dalam rapat koordinasi di Jakarta, Rabu, seperti dikonfirmasikan.

Yusril menegaskan bahwa pihaknya akan membantu mengoordinasikan dengan kementerian teknis dan Kemenkeu agar pembangunan lapas itu bisa segera terealisasi.

Sebagai Kementerian Koordinator, dia mengatakan bahwa tugasnya bukan hanya memantau pelaksanaan kebijakan, tetapi juga memastikan sinergi antarkementerian berjalan baik untuk menyelesaikan berbagai persoalan di daerah.

Sejak 2015, Pemkab OKU Timur telah menghibahkan tanah untuk pembangunan lapas, kemudian pada tahun 2023 sertifikat tanah tersebut telah diterbitkan.

Namun, keterbatasan anggaran daerah membuat pembangunan lapas hingga kini belum dapat dilakukan.

Bupati OKU Timur Lanosin Hamzah, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan harapan agar pembangunan lapas di wilayahnya dapat segera terlaksana dengan dukungan dari Kemenko Kumham Imipas.

Lanosin Hamzah memohon dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat karena keterbatasan fiskal daerah menjadi kendala utama.

"Kami berharap pembangunan lapas ini dapat menjadi prioritas," ujar Lanosin.

Selain itu, dia juga menyampaikan persoalan pelayanan keimigrasian di OKU Timur. Hal ini mengingat banyak warga, termasuk calonhaji, mengalami kesulitan karena tidak adanya kantor imigrasi terdekat.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram memandang penting peningkatan akses layanan keimigrasian di daerah tersebut.

Nyoman mendorong agar dilakukan koordinasi dengan Kantor Imigrasi Muara Enim.

Disarankan pula agar pelayanan eazy passport diterapkan di OKU Timur. Eazy Passport memungkinkan pembuatan paspor secara kolektif di luar kantor imigrasi, yaitu di lokasi pemohon dengan menggunakan mobil layanan paspor keliling.

"Dengan eazy passport, layanan imigrasi yang akan datang langsung ke tengah masyarakat. Selain itu, pembentukan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di OKU Timur juga menjadi opsi jangka panjang yang perlu dipertimbangkan," ucap Surya.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas Dwi Nastiti menambahkan bahwa keterlibatan kantor wilayah sangat penting untuk mendukung pembangunan ke depan.

Dwi Nastiti juga mengingatkan bahwa selain kesiapan lahan, perlu kepastian lokasi pembangunan bebas dari risiko bencana seperti banjir, longsor, atau gempa bumi.

Selain itu, kata dia, usulan dari aparat penegak hukum (APH) terkait juga dibutuhkan sebagai bagian dari persiapan pembangunan

Dipimpin oleh Menko Yusril, rapat koordinasi tersebut diharapkan menjadi langkah konkret percepatan pembangunan lapas dan peningkatan layanan keimigrasian yang lebih merata dan mudah dijangkau oleh masyarakat di OKU Timur.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Golkar, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, menyoroti kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Waikabubak, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mengalami overkapasitas. Saat ini, jumlah warga binaan mencapai tiga kali lipat dari kapasitas yang seharusnya.

Umbu mengungkapkan Lapas Waikabubak hanya dirancang untuk menampung 149 warga binaan, namun saat ini dihuni oleh 357 orang. Kondisi ini tetap terjadi meskipun sebelumnya telah dilakukan pemindahan 70 narapidana ke Lapas Waingapu, Sumba Timur.

"Overkapasitas ini bukan hanya berdampak pada warga binaan, tetapi juga terhadap kinerja petugas," kata Umbu dalam keterangan tertulis, Kamis (3/4/2025).

Ia juga menyoroti dampak dari kondisi tersebut, seperti keterbatasan fasilitas dan meningkatnya potensi ketegangan di dalam lapas.

Dalam kunjungannya ke Lapas Waikabubak pada Rabu (2/4/2025), Umbu mendorong pembangunan lapas di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD). Dengan adanya lapas di SBD, narapidana dari daerah tersebut tidak perlu dipindahkan ke Lapas Waikabubak yang sudah melebihi kapasitas.

"Oleh karena itu, pembangunan Lapas di SBD menjadi solusi yang sangat mendesak," tegas Umbu.

Selain lapas, ia juga mengusulkan pembangunan Pengadilan Negeri (PN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di SBD. Keberadaan ketiga institusi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas layanan hukum bagi masyarakat.

"Setiap perkara hukum harus diproses di Sumba Barat, yang memerlukan perjalanan jauh dan waktu yang tidak sedikit," terang Umbu.

Ia berencana berkoordinasi dengan mitra kerja di tingkat pusat serta Pemerintah Daerah Kabupaten SBD untuk menyediakan lahan yang menjadi syarat utama pembangunan lapas, PN, dan Kejari.

"Jika lahannya sudah tersedia, kami akan segera memperjuangkan anggarannya di tingkat pusat," ujar Umbu.

Anggota Komisi IV DPRD NTT dari Fraksi Golkar Dapil Sumba Raya, Anton Mahemba, turut mendukung percepatan pembangunan Lapas, PN, dan Kejari di SBD. Anton, yang ikut mendampingi Umbu saat meninjau Lapas Waikabubak, menegaskan bahwa keberadaan tiga institusi hukum tersebut sangat vital bagi sistem hukum di SBD.

"Keberadaan ketiga institusi ini sangat penting untuk memperkuat sistem hukum, memastikan akses keadilan yang lebih mudah bagi masyarakat, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum di daerah," kata Anton.

Ia berharap kunjungan Umbu ke Lapas Waikabubak dapat mempercepat realisasi pembangunan tersebut.

"Kami berharap pemerintah dan pihak terkait segera merealisasikan pembangunan ini demi terciptanya kepastian hukum dan pelayanan publik yang lebih baik di SBD," tandas Anton.

Aktivitas dan Cerita Dede Yusuf, Produktivitas Kerja Nyata!

Aktivitas dan Cerita Dede Yusuf, Produktivitas Kerja Nyata!