"Beberapa tahun belakangan ini, terorisme di atas permukaan tidak terjadi. Namun di bawah permukaan, kita tetap harus memantau dan memonitor jaringan kelompok terorisme,"

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menilai tugas pencegahan terorisme saat ini menjadi semakin kompleks dan berat, meskipun dalam beberapa tahun terakhir tak ada kejadian terorisme di Indonesia.

"Beberapa tahun belakangan ini, terorisme di atas permukaan tidak terjadi. Namun di bawah permukaan, kita tetap harus memantau dan memonitor jaringan kelompok terorisme," kata Eddy dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat BNPT di Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/2), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Maka dari itu, dirinya berharap Brigadir Jenderal TNI Sudaryanto, yang baru saja dilantik dan diambil sumpah jabatannya sebagai Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, dapat mengemban tugas dengan baik.

Dengan demikian, kata dia, BNPT dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018, yang selaras dan beririsan dengan Astacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Ia meyakini dengan pengalaman Sudaryanto yang baik, maka tugas sebagai Deputi 1 tersebut bisa dijalankan dengan baik.

Dalam pelantikan tersebut, Kepala BNPT turut menjelaskan tugas penting yang akan diemban oleh mantan Kepala Pusat Pengelolaan Kawasan Bainstrahan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tersebut.

"Kami mengucapkan selamat kepada Brigjen TNI Sudaryanto. Jabatan Deputi 1 ini menjadi tugas paling pokok karena, menurut UU Nomor 5 Tahun 2018, pencegahan itu wajib dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah tindak pidana terorisme," ujarnya.

Sebelumnya, BNPT telah menetapkan program kerja BNPT dalam pencegahan terorisme pada 2025 lebih dekat dengan masyarakat dan berdampak langsung.

Saat memimpin rapat kerja di Jakarta, Rabu (22/1), Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Inspektur Jenderal Polisi Ibnu Suhaendra menekankan pentingnya keselarasan program kerja BNPT, khususnya di kedeputiannya, dengan Misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

"Diharapkan program kerja tahun ini semakin mendekatkan BNPT dengan masyarakat melalui berbagai program yang berdampak langsung serta menghindari kegiatan seremonial yang berlebihan," ujar Ibnu seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (24/1).

Ibnu pun menegaskan bahwa kegiatan direktorat di bawah kedeputiannya yang tidak bersifat rahasia perlu dipublikasikan kepada media.

Langkah tersebut bertujuan untuk menunjukkan eksistensi BNPT sekaligus sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra melantik sebanyak 28 pejabat pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, dan pejabat manajerial di Jakarta, Senin.

Dia mengungkapkan pelantikan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kumham Imipas tersebut bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

"Saya percaya dengan pengalaman, integritas, dan kompetensi yang saudara miliki, kita dapat menghadapi tantangan pembangunan bangsa di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan," kata Yusril kepada para pejabat yang baru dilantik.

Ia menegaskan bahwa jabatan yang diberikan kepada para pejabat bukan hanya bentuk penghargaan atas dedikasi dan kompetensi mereka, tetapi juga merupakan amanah serta tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Pelantikan tersebut, kata dia, menjadi bagian dari upaya Pemerintah dalam memperkuat tata kelola Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik serta penegakan hukum yang berkeadilan.

Menko berharap para pejabat yang dilantik mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi nyata bagi reformasi di sektor hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.

"Dengan dilantiknya pejabat baru, diharapkan Kemenko Kumham Imipas dapat semakin meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan," ucap dia.

Acara pelantikan berlangsung dengan khidmat dan diakhiri dengan prosesi pengambilan sumpah jabatan serta penandatanganan berita acara pelantikan.

Pelantikan yang berlangsung di Graha Pengayoman tersebut dihadiri pula oleh Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta, Sekretaris Jenderal Kementerian HAM Novita Ilmaris, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Asep Kurnia.

Adapun terdapat 19 pejabat pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama yang dilantik, yakni meliputi:

1. Pramela Yunidar Pasaribu sebagai Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian
2. Sorta Delima Lumbantobing sebagai Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan HAM
3. Sri Yuliani sebagai Sekretaris Deputi Hukum
4. Syarifudin sebagai Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual
5. Heni Yuwono sebagai Inspektur Kemenko Kumham Imipas
6. Jumadi sebagai Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan
7. Dannie Firmansyah sebagai Kepala Biro Umum dan Keuangan
8. Herdaus sebagai Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Kemigrasian dan Pemasyarakatan
9. Dwinastiti sebagai Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan
10. Ramelan Suprihadi sebagai Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum
11. Robianto sebagai Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif
12. Slamet Pramoedji sebagai Sekretaris Deputi Koordinasi HAM
13. Rudi Hartono sebagai Kepala Biro Manajemen dan Kerja Sama
14. Muslim Alibar sebagai Asisten Deputi Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
15. Ruliana Pendah Harsiwi sebagai Asisten Deputi Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama HAM
16. Achmad Fahrurazi sebagai Kepala Biro SDM, Organisasi, dan Hukum
17. Mamur Saputra sebagai Kepala Biro Humas dan Teknologi Informasi
18. Nur Azizah sebagai Sekretaris Deputi Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan
19. Achmad Brahmantyo Machmud sebagai Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian

Sementara itu, terdapat pula sebanyak sembilan pejabat manajerial yang dilantik terdiri atas:

1. Anton Tri Oktabiono sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol pada Sekretariat Kementerian Koordinator
2. Agung Adi Putro sebagai Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan pengadaan pada Sekretariat Kementerian Koordinator
3. Kyata Rulina sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Inspektorat Kementerian Koordinator
4. Indra Kurniawan sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator
5. Novie Evlina sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri dan Wakil Menteri Koordinator
6. Dinnu Insan Wardiansyah sebagai Kepala Subbagian Protokol
7. Ramdonah sebagai Kepala Subbagian Layanan Pengadaan
8. Rona Puspita sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Koordinator
9. Bobi Indra sebagai Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melantik 90 pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang terdiri dari pejabat yang akan mengisi posisi Kepala Kantor Wilayah.

Dia mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik serta menekankan orientasi untuk memajukan satuan kerja dengan melaksanakan program-program yang telah ditentukan oleh unit utama masing-masing.

"Para pejabat yang dilantik hari ini telah melalui proses panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Agus di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa.

Agus meminta kepada para Kepala Kantor Wilayah yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan kondisi organisasi yang baru.

Adaptasi tersebut dilakukan melalui langkah-langkah percepatan untuk operasional tata kelola organisasi, seperti layanan perkantoran, perkantoran, dan umum termasuk penataan sumber daya manusia.

"Segera tindak lanjuti 13 program akselerasi yang telah saya sampaikan untuk memenuhi tuntutan kompetisi dan perubahan yang semakin cepat pada era yang serba digital," katanya.

Selain itu, dia mengingatkan agar seluruh pejabat yang baru dilantik itu berkolaborasi, bersinergi, serta menjalin komunikasi yang baik dengan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut dia, para pejabat negara tersebut harus merepresentasikan service of excellent atau pelayanan prima melalui pelayanan ramah, cepat, mudah, dan berkualitas kepada seluruh pemangku kebijakan.

"Jalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan bekerjalah dengan diiringi doa," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melantik 90 pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang terdiri dari pejabat yang akan mengisi posisi Kepala Kantor Wilayah.

Dia mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik serta menekankan orientasi untuk memajukan satuan kerja dengan melaksanakan program-program yang telah ditentukan oleh unit utama masing-masing.

"Para pejabat yang dilantik hari ini telah melalui proses panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Agus di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa.

Agus meminta kepada para Kepala Kantor Wilayah yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan kondisi organisasi yang baru.

Adaptasi tersebut dilakukan melalui langkah-langkah percepatan untuk operasional tata kelola organisasi, seperti layanan perkantoran, perkantoran, dan umum termasuk penataan sumber daya manusia.

"Segera tindak lanjuti 13 program akselerasi yang telah saya sampaikan untuk memenuhi tuntutan kompetisi dan perubahan yang semakin cepat pada era yang serba digital," katanya.

Selain itu, dia mengingatkan agar seluruh pejabat yang baru dilantik itu berkolaborasi, bersinergi, serta menjalin komunikasi yang baik dengan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut dia, para pejabat negara tersebut harus merepresentasikan service of excellent atau pelayanan prima melalui pelayanan ramah, cepat, mudah, dan berkualitas kepada seluruh pemangku kebijakan.

"Jalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan bekerjalah dengan diiringi doa," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Para pejabat yang dilantik hari ini telah melalui proses panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melantik 90 pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang terdiri dari pejabat yang akan mengisi posisi Kepala Kantor Wilayah.

Dia mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik serta menekankan orientasi untuk memajukan satuan kerja dengan melaksanakan program-program yang telah ditentukan oleh unit utama masing-masing.

"Para pejabat yang dilantik hari ini telah melalui proses panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Agus di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa.

Dia meminta kepada para Kepala Kantor Wilayah yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan kondisi organisasi yang baru. Adaptasi tersebut dilakukan melalui langkah-langkah percepatan untuk operasional tata kelola organisasi, seperti layanan perkantoran, perkantoran, dan umum termasuk penataan sumber daya manusia.

"Segera tindak lanjuti 13 program akselerasi yang telah saya sampaikan untuk memenuhi tuntutan kompetisi dan perubahan yang semakin cepat pada era yang serba digital," kata dia.

Selain itu, dia mengingatkan agar seluruh pejabat yang baru dilantik itu berkolaborasi, bersinergi, serta menjalin komunikasi yang baik dengan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut dia, para pejabat negara tersebut harus merepresentasikan service of excellent atau pelayanan prima melalui pelayanan ramah, cepat, mudah, dan berkualitas kepada seluruh pemangku kebijakan.

"Jalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan bekerjalah dengan diiringi doa," ujar dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan agar orientasi kinerja dan tujuan Kementerian Imipas harus diselaraskan dengan arah kebijakan Astacita Presiden Prabowo Subianto yang akan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Saat memimpin upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Jakarta, Kamis (9/1), dia menyebutkan dokumen RPJMN tersebut akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya sesuai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

"Kita mau bergerak cepat untuk mencapai target yang telah ditentukan untuk memberikan legacy baik kepada institusi ini," kata Agus seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Maka dari itu, dirinya meminta semua pejabat yang baru dilantik untuk bekerja secara optimal, berani, dan tidak ragu-ragu, serta mampu bekerja sama serta berkolaborasi dengan kementerian/lembaga yang lain.

Ia pun meyakini dengan kepemimpinan yang kuat dan kerja sama yang solid, Kementerian Imipas yang modern, profesional, dan berintegritas akan terwujud.

Di tengah dinamika global, kata dia, tantangan tugas Kementerian Imipas semakin kompleks. Namun dirinya yakin kompetensi, integritas, komitmen, serta dedikasi yang dimiliki para jajarannya dapat berkontribusi besar bagi kemajuan Kementerian Imipas.

Agus berharap seluruh capaian baik yang telah diraih Kementerian Imipas selama ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan.

Di sisi lain, sambung dia, capaian lainnya perlu dievaluasi dan segera diperbaiki supaya berbagai target yang telah ditentukan dapat tercapai dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

“Saya ucapkan selamat kepada para pimpinan tinggi madya yang baru dilantik. Harus disadari bahwa amanah yang diemban merupakan suatu kehormatan, sekaligus menuntut tanggung jawab yang besar," ucap dia.

Mantan Wakil Kapolri tersebut turut mengapresiasi capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kementerian Imipas tahun 2024, yaitu Rp9 triliun atau 150 persen dari target Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dan Rp58,8 miliar atau 621 persen dari target Ditjen Pemasyarakatan.

Dia berharap capaian itu dapat ditingkatkan pada tahun 2025 melalui transformasi paradigma Imigrasi melalui fungsi pelayanan yang mengedepankan kecepatan, keramahan, profesionalisme, dan kepekaan pada kemanusiaan. Dengan demikian, ⁠Imigrasi akan menjadi jendela reputasi Indonesia di dunia internasional.

Selain itu, sambung Agus, upaya mencapai target PNBP juga akan dilakukan melalui pemanfaatan lahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan negara (rutan) dalam program ketahanan pangan.

Adapun pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tujuh orang pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Imipas dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 197/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Ketujuh orang pimpinan tinggi madya beserta jabatannya masing-masing tersebut, yakni Asep Kurnia sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Imipas, Brigjen Pol. Mashudi sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Kementerian Imipas, Irjen Pol. Yan Sultra Indrajaya sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Imipas, serta Aman Riyadi sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi Pemasyarakatan Kementerian Imipas.

Lalu, Anggiat Napitupulu sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Imipas,
Brigjen Pol. Ratna Pristiana Mulya sebagai Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum Kementerian Imipas, serta Ida Asep Somara sebagai Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Imipas.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai mengaku tidak memiliki istri selama 13 tahun. Namun, mantan komisioner Komnas HAM itu memiliki 3 pacar selama periode tersebut.

Hal itu diungkapkan Natalius Pigai dalam acara Pengangkatan Dalam Jabatan Pejabat Manajerial Kementerian HAM dikutip dari Youtube Office iNews, Kamis (2/1/2025). Awalnya, Pigai mengingatkan para pejabatnya agar tidak main serong.

"Nggak boleh main mata antarpasangan laki-laki dan perempuan, saya sudah 13 tahun tidak punya istri cuma 3 pacar, 3 bos, saya 3 aja," kata Natalius Pigai.



"Nggak boleh, kalau ketahuan saya copot," katanya.

Pigai juga menyebut dirinya tidak pernah macam-macam. Meskipun seluruh akun media sosialnya terbuka, tapi dirinya tidak pernah mendapat teror.

"Saya tidak pernah macam-macam, Instagram saya terbuka, Twitter (X) terbuka, Facebook terbuka, nggak ada itu, WA terbuka, teror saya, nggak ada, karena memang kita baik," katanya.

Tokoh asal Papua itu menegaskan tidak akan menoleransi syarat dan aturan dalam pengangkatan atau promosi pegawai. Jika memang golongannya belum memenuhi, maka tidak akan diangkat.

"Kalau syarat, maaf saya pegawai negeri tidak bisa diperdebatkan. Kalau kamu golongan IIIA saya tidak bisa angkat, kalau kamu golongan belum memenuhi syarat, nggak bisa, syarat tidak ada toleransi, aturan tidak ada toleransi, yang lain masih bisa dibicarakan. Karena akomodasi, saya wakil Papua, saya dong, saya nggak ada wakil Papua, nggak ada, lu nggak memenuhi syarat gimana, saya dari agama ini, lu nggak memenuhi syarat gimana," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (Menteri HAM) Natalius Pigai melantik 56 pejabat eselon II dan III Kementerian HAM.

Acara berlangsung di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kuningan, Jakarta, pada Selasa (31/12/2024).

Dalam pidato sambutannya, Pigai mengungkapkan bahwa sebagian besar pejabat yang dilantik berasal dari Direktorat Jenderal HAM.

"Saya 99,99 persen pegawai Eselon II, III, IV di kementerian ini, saya dari mereka yang berasal dari memang Direktorat Jenderal HAM, pegawai internal," kata Pigai.

Pigai menekankan pentingnya etika, moralitas, integritas, dan antikorupsi bagi seluruh pejabat yang dilantik.

Ia juga mengancam akan mencopot pejabat yang terlibat dalam perjudian.

"Tidak boleh judi online. Saya sudah keluarkan instruksi presiden, tidak boleh main judi online, judi online plus judi offline. Tidak boleh kalau ada yang main judi online, out, copot," ujarnya.

Pelantikan ini awalnya dijadwalkan pada 15 Desember 2024.

Namun, Pigai menilai tanggal 31 Desember adalah momentum yang tepat agar para pejabat dapat memulai tahun baru dengan semangat baru.

"Dengan demikian mereka bisa menyambut 2025 dengan suasana segar, dengan energi yang positif," tuturnya.

Pigai juga menyampaikan rencana Kementerian HAM untuk fokus pada beberapa aspek di tahun 2025.

Fokus tersebut meliputi penguatan HAM di sektor Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, serta Pemerintah Daerah.

"Yang kedua adalah sektor swasta, bisnis. Lalu yang ketiga adalah pemasyarakatan hak asasi manusia, sosialisasi di seluruh Indonesia," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi secara resmi melantik 25 pejabat baru di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Jumat.

Prasetyo usai pelantikan yang dilaksanakan pukul 08.00 WIB di Gedung Krida Bhakti, Sekretariat Negara, Jakarta, meminta para pejabat tersebut untuk segera beradaptasi dan berinovasi dalam tugas yang diemban.

"Kami berharap dengan terjadinya kebijakan ini (pelantikan), masing-masing segera bisa beradaptasi, berinovasi," katanya.

Dalam pernyataannya, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Kemensetneg merupakan benteng terakhir dari segala keputusan Presiden RI sehingga tidak boleh ada kesalahan sedikit pun dalam tugas yang dijalankan.

Berikut daftar pejabat yang dilantik beserta jabatannya:

1. Drs. Setya Utama, M.Si. – Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.
2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo, M.Si.(Han). – Sekretaris Presiden.
3. Mayjen TNI Kosasih, S.E. – Sekretaris Militer Presiden.
4. Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M. – Sekretaris Dukungan Kabinet.
5. Rika Kiswardani, S.IP., M.Pol.Adm. – Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden.
6. Mohamad Yusuf Permana, S.E. – Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden.
7. Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M. – Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Perekonomian, Pariwisata, dan Transformasi Digital, Sekretariat Wakil Presiden.
8. Prof. Dr. Dadan Wildan, M.Hum. – Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM, Sekretariat Wakil Presiden.
9. Dr. Al Muktabar, M.Sc. – Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden.
10. Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, S.Sos., M.A. – Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden.
11. Purnomo Sucipto, S.H., LL.M. – Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM, Sekretariat Dukungan Kabinet.
12. Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M. – Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Dukungan Kabinet.
13. Mailani Amperawan, S.E., M.Si. – Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Dukungan Kabinet.
14. Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev. – Deputi Bidang. Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretariat Dukungan Kabinet.
15. Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M. – Deputi Bidang Persidangan Kabinet, Sekretariat Dukungan Kabinet.
16. Dr. Thanon Aria Dewangga, S.IP., M.Si. – Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Dukungan Kabinet.
17. Lydia Silvanna Djaman, S.H., LL.M. – Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum.
18. Bey Triadi Machmudin, S.E., M.T. – Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan.
19. Nanik Purwanti, S.H., M.Pol.Adm. – Deputi Bidang Administrasi Aparatur.
20. Dr. Ir. Gogor Oko Nurharyoko, M.Sc. – Kepala Badan Teknologi, Data, dan Informasi.
21. Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M. – Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan.
22. Ratih Mayangsari, S.E., M.Si. – Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan.
23. M. Rokib, S.H., M.H. – Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan.
24. Nandang Haris, S.IP., M.P.P. – Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
25. Sari Harjanti, S.IP., M.Si. – Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan.

Acara pelantikan ditutup dengan pembacaan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berharap 25 pejabat yang dilantik pada pagi ini dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab baru mereka.

Di antara pejabat yang dilantik adalah Mayjen Ariyo Windutomo yang menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) dan Heru Budi Hartono sebagai Staf Khusus Mensesneg.

"Kami berharap dengan terjadinya pergeseran ini, masing-masing segera bisa beradaptasi dan berinovasi," kata Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024).

Dalam acara pelantikan tersebut, Heru Budi Hartono juga menekankan bahwa Kementerian Sekretariat Negara merupakan benteng terakhir dari keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya akurasi dalam pelaksanaan tugas.

"Di sini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun," ungkapnya.

Heru juga menyoroti pentingnya efisiensi dan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.

"Saya memberikan penekanan terhadap masalah efisiensi, bagaimana kita juga berkomitmen untuk memberantas korupsi, sebagaimana komitmen Bapak Presiden yang harus kita mulai. Kementerian Sekretariat Negara harus menjadi contoh," jelasnya.

Sebagai informasi, pelantikan 25 pejabat tersebut berlangsung di Gedung Krida Bakti pada Jumat pagi dan telah dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO, Hasan Nasbi.

"Pagi ini dilantik. Dilantik oleh Mensesneg," kata Hasan kepada wartawan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melantik 25 pejabat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Jumat (29/11/2024).

Pelantikan ini mencakup berbagai posisi, mulai dari deputi hingga Sekretaris Presiden dan Sekretaris Militer Presiden.

Dalam sambutannya, Prasetyo menjelaskan bahwa pelantikan dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian dan peleburan fungsi di dalam pemerintahan.

Salah satu perubahan signifikan adalah peleburan fungsi Sekretariat Kabinet (Setkab) yang kini berada di bawah Sekretariat Negara (Setneg).

"Pelantikan hari ini dilakukan karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara. Sehingga konsekuensinya terjadi rotasi dan penugasan," ungkap Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat.

Mensesneg menekankan bahwa rotasi dan pelantikan adalah hal yang biasa dalam lingkup Abdi Negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari pengembangan karier, penyegaran, serta peningkatan kompetensi.

"Kita ingin terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kita," tuturnya.

Berikut ini daftar 25 pejabat yang dilantik pagi ini oleh Mensesneg

1. Setya Utama, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;

2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo, Sekretaris Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

3. Mayjen TNI Kosasih, Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

4. Yuli Harsono, Sekretaris Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

5. Rika Kiswardani, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

6. Mohamad Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melantik 25 pejabat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Jumat (29/11/2024).

Pelantikan ini mencakup berbagai posisi, mulai dari deputi hingga Sekretaris Presiden dan Sekretaris Militer Presiden.

Dalam sambutannya, Prasetyo menjelaskan bahwa pelantikan dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian dan peleburan fungsi di dalam pemerintahan.

Salah satu perubahan signifikan adalah peleburan fungsi Sekretariat Kabinet (Setkab) yang kini berada di bawah Sekretariat Negara (Setneg).

"Pelantikan hari ini dilakukan karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara. Sehingga konsekuensinya terjadi rotasi dan penugasan," ungkap Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat.

Mensesneg menekankan bahwa rotasi dan pelantikan adalah hal yang biasa dalam lingkup Abdi Negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari pengembangan karier, penyegaran, serta peningkatan kompetensi.

"Kita ingin terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kita," tuturnya.

Berikut ini daftar 25 pejabat yang dilantik pagi ini oleh Mensesneg

1. Setya Utama, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;

2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo, Sekretaris Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

3. Mayjen TNI Kosasih, Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

4. Yuli Harsono, Sekretaris Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

5. Rika Kiswardani, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

6. Mohamad Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

7. Dyah Kusumastuti, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Perekonomian, Pariwisata, dan Transformasi Digital, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

8. Dadan Wildan, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

9. Al Muktabar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

10. Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

11. Purnomo Sucipto, Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

12. Satya Bhakti Parikesit, Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

13. Mailani Amperawan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

14. Dyah Pancaningrum, Deputi Bidang Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

15. Kardwiyana Ukar, Deputi Bidang Persidangan Kabinet, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

16. Thanon Aria Dewangga, Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

17. Lydia Silvanna Djaman, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;

18. Bey Triadi Machmudin, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara;

19. Nanik Purwanti, Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara;

20. Gogor Oko Nurharyoko, Kepala Badan Teknologi, Data, dan Informasi, Kementerian Sekretariat Negara;

21. Fadlansyah Lubis, Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian Sekretariat Negara;

22. Ratih Mayangsari, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara;

23. M. Rokib, Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan, Kementerian Sekretariat Negara;

24. Nandang Haris, S.IP, Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara;

25. Sari Harjanti, Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan, Kementerian Sekretariat Negara.