REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai mengingatkan pejabat manajerial di lingkungan Kementerian HAM (Kemenham) untuk tidak terlibat judi dan melakukan korupsi. Jika ketahuan melakukan dua pelanggaran itu, Pigai tidak segan untuk mencopot jajarannya.

"Tidak boleh main judi, judi online plus judi offline. Tidak boleh. Kalau ada yang main judi, out (keluar), copot!" kata Pigai dalam sambutannya usai melantik 56 pejabat manajerial Kementerian HAM di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

Menurut Pigai, judi tidak sesuai dengan aspek sikap (attitude) yang harus dijaga oleh pejabat Kementerian HAM. Di samping itu, dia menilai, korupsi termasuk pelanggaran HAM karena dapat menyebabkan pemenuhan hak masyarakat, seperti hak atas pendidikan dan kesehatan, menjadi terhambat.

Pigai juga mengimbau pejabat di kementeriannya untuk tidak melakukan zina serta menegakkan kejujuran. Pigai menekankan, menjaga moral dan integritas di dalam dan di luar kantor merupakan hal yang wajib sebagai insan Kemenham. Selain aspek sikap, Pigai juga memperhatikan aspek pengetahuan dan kemampuan dalam mengangkat pejabat manajerial.

Dia memastikan, pengangkatan pejabat di lingkungan Kemenham dilandaskan meritokrasi serta tidak berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). "Ukuran-ukuran yang menyangkut, baik itu kriteria pengetahuan, keterampilan, maupun juga attitude (sikap), mental, dan moral menjadi ukuran yang sangat penting. Maka, semua yang saya angkat ini hampir saya tidak kenal, tapi saya pelajari (latar belakangnya)," ucap Pigai.

Adapun Pigai melantik sebanyak 56 pejabat manajerial Kemenham pada Selasa, guna mempercepat transisi kementerian baru tersebut. Sebagian besar dari pejabat yang dilantik merupakan pegawai Direktorat Jenderal HAM yang sebelumnya tergabung dalam Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Ke depannya, Kemenham akan fokus pada pengarusutamaan HAM di Indonesia, baik di sektor kementerian/lembaga, TNI/Polri, pemerintah pusat dan daerah, hingga sektor swasta dan bisnis. Sebagai bagian dari upaya pengarusutamaan HAM tersebut, Pigai mengaku, sedang menyiapkan sejumlah peraturan menteri yang akan menjadi payung hukum.