Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa penundaan kongres partainya tidak terkait sama sekali dengan proses hukum yang tengah dijalani Sekjen Hasto Kristiyanto.

Ganjar mengatakan penundaan Kongres dari semula direncanakan pada April murni karena alasan internal partai. Dia menyebut kongres pada waktunya akan diumumkan langsung Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Enggak, itu tidak ada hubungannya juga. Nanti akan ditentukan sendiri oleh Ketua Umum," kata Ganjar usai menghadiri pembekalan kepala daerah PDIP di Sekolah Partai, Jakarta, Jumat (16/5).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyebut agenda pembekalan tersebut bukan bagian dari konsolidasi internal menjelang kongres.

"Kalau ini kebetulan saya dan Mas Djarot [Djarot Saiful Hidayat] di diklat, saya urusan pemerintahan, dan kita memandang penting untuk melakukan ini. Dan menurut saya ini ya retret partai kita," ujar Ganjar.

Ia menekankan kegiatan yang akan berlangsung selama tiga hari hingga Minggu (18/5) itu, dilakukan sebagai upaya sinkronisasi dan harmonisasi internal antara program pemerintah pusat dan daerah.

"Jadi dua hal yang berbeda dengan kongres. Kongres nanti disiapkan secara tersendiri," jelasnya.

Ganjar mengaku menekankan ke kepala daerah PDIP untuk komitmen terhadap nilai ideologis, platform partai, janji-janji kampanye, termasuk misi partai dalam kepemimpinan mereka.

"Mesti ada komitmen satu nilai-nilai ideologis, platform partai, program yang sudah mereka siapkan pada saat kampanye, tapi juga misi politik partai yang mesti dibawa, yang saya katakan tadi," katanya.

Hasto yang masih menjabat sebagai Sekjen partai tengah menjalani proses hukum di pengadilan atas kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan PAW Harun Masiku. Hasto diduga mengeluarkan sebagian uang suap sejumlah Rp400 juta.

Jaksa KPK juga meyakini Hasto telah merintangi penyidikan perkara Harun Masiku. Sekjen PDIP dua periode itu disebut memerintahkan anak buahnya untuk menghilangkan barang bukti dan meminta Harun Masiku melarikan diri.

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menegaskan pentingnya kepala daerah dan wakil kepala daerah memahami anggaran dasar dan rumah tangga partai sebagai bagian dari peran politik mereka.

Menurut Djarot, kepala daerah adalah pejabat politik yang lahir dari partai politik sehingga wajib menghayati nilai-nilai partai yang berlandaskan Pancasila dan cita-cita reformasi demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial.

Dalam pertemuan dengan para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Jakarta, Jumat, Djarot meminta agar seluruh pejabat daerah tersebut membaca dengan saksama anggaran dasar dan rumah tangga partai yang selama ini hanya sekadar diterima secara formal.

"Jangan hanya diberikan kepada ajudan untuk dibaca, tetapi wajib bagi ibu bapak sendiri untuk membaca dan memahami," kata Djarot dalam sambutannya.

Apabila masih membutuhkan salinan anggaran dasar tersebut, Djarot mempersilakan untuk mengajukan permintaan ke pihak partai.

Djarot menegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan pejabat politik yang lahir dari partai politik melalui proses politik yang sah. Tanpa dukungan partai politik, tidak mungkin seseorang dapat menduduki posisi tersebut.

Oleh karena itu, hubungan antara partai politik dengan kepala daerah haruslah jelas dan berdasarkan pemahaman yang sama.

"Partai adalah alat perjuangan guna membangun dan membentuk karakter bangsa berdasarkan Pancasila," ujarnya.

Djarot menambahkan bahwa tujuan utama partai politik adalah mewujudkan cita-cita reformasi seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Ia menambahkan karakter yang dibentuk melalui partai harus menjadi pedoman kepala daerah dalam menjalankan tugasnya. Hal ini bertujuan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, berkeadilan sosial, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dengan demikian, kepala daerah yang merupakan produk partai diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai partai ke dalam kebijakan dan tindakan pemerintahan daerah, demi kemajuan bangsa dan negara.

Djarot berharap agar seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berafiliasi dengan PDI Perjuangan dapat menjalankan amanahnya dengan penuh tanggung jawab dan konsisten pada nilai-nilai perjuangan partai.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto merindukan nasi goreng buatan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. PKB menyambut baik jika Prabowo dan Megawati bertemu lagi dalam waktu dekat.

"Kami menyambut baik rencana pertemuan tersebut, baik terbuka maupun tertutup, apalagi sambil makan nasi goreng, kesannya akan penuh kekeluargaan," kata Waketum PKB, Jazilul Fawaid, kepada wartawan, Minggu (11/5/2025).

Jazilul menyebut pertemuan dua tokoh politik itu akan memberikan dampak positif untuk perpolitikan tanah air. Jazilul pun menunggu pertemuan itu.

"Hemat kami, silaturrahim pasti lebih banyak positifnya, apapun hasilnya. Kami tunggu saja. Ya positif, meskipun kami tidak bisa mengukur seberapa besar pengaruh positifnya," jelasnya.

Senada, Ketua DPP PKB Daniel Johan juga menyambut positif rencana pertemuan itu. Daniel menyebut komunikasi politik antara tokoh bangsa sangat penting.

"Silaturahmi dan komunikasi politik itu penting apalagi antarpimpinan bangsa, karena tantangan saat ini sangat besar, baik secara internal maupun global, sehingga dibutuhkan kolaboratif semua elemen bangsa," kata Daniel dihubungi terpisah.

Daniel menyebut saat ini masyarakat membutuhkan suasana teduh. Menurutnya, pertemuan Megawati dan Prabowo bisa jadi kesempatan untuk membicarakan terkait masalah ekonomi.

"Kita butuh suasana teduh yang memperkuat harapan Indonesia yang lebih baik, saling memberi masukan untuk menjawab hal-hal konkrit seperti PHK, kemiskinan, dan ekonomi saat ini," jelasnya.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri bercerita nasi goreng buatannya sering ditanyakan Presiden Prabowo. Megawati mengatakan Prabowo minta dimasakkan nasi goreng olehnya.

"Yang masih nanya terus tuh tahu nggak sopo? Rahasia ya. Siapa? Hayo, Presiden bolak-balik nanya 'Kapan aku dibikinin nasi goreng Mbak ya'. Yo Presiden sopo yo? Terang aja dah," ujar Megawati saat acara Trisakti Tourism Award, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (8/5).

Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo memang merindukan nasi goreng buatan Megawati. Prasetyo pun membuka peluang keduanya akan bertemu lagi.

"(Pertemuan lanjutan) sedang diatur, tenang saja," kata Prasetyo.

(lir/idh)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi dengan santai terkait dengan narasi Presiden Prabowo Subianto merindukan momen makan nasi goreng buatan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Betul,” kata Prasetyo singkat kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5/2025).

Ketika ditanya lebih lanjut soal kapan Prabowo akan kembali bersilaturahmi dengan Megawati untuk menikmati nasi goreng khasnya, Prasetyo menyebut bahwa kerinduan itu sudah cukup lama terpendam.

“Kan kangennya sudah dua setengah tahun, tetapi kemarin kan sudah alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua,” ujar Prasetyo, merujuk pada pertemuan yang sudah sempat terjadi antara Megawati dan Prabowo.

Namun, saat didesak kapan lagi momen makan nasi goreng itu akan terulang, Prasetyo menjawab dengan diplomatis.

“Sedang diatur, tenang aja,” ungkapnya sambil memberi isyarat bahwa komunikasi dan kedekatan keduanya masih terus terjalin.

Pertemuan Megawati-Prabowo

Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri bertemu selama 1,5 jam di kediaman pribadi Megawati, Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025). Keduanya disebut bertemu dalam rangka silaturahmi setelah Idulfitri 2025.

Hal itu diungkap oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Dia menyebut pertemuan antara keduanya merupakan pertemuan kekeluargaan.

Dasco menyebut pertemuan itu berlangsung selama 1,5 jam dimulai sekitar pukul 20.00 WIB. Dia mengaku tidak tahu apa saja isi pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra dan Ketu Umum PDIP itu, namun dia memastikan keduanya bertemu untuk membahas masa depan negara.

"Saya enggak tahu persis tapi yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan," paparnya kepada wartawan, Selasa (8/4/2025).

Dasco mengaku pertemuan itu turut dihadiri oleh sejumlah elite Gerindra dan pejabat Kabinet Merah Putih. Beberapa di antaranya adalah Dasco, Ketua MPR sekaligus Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, politisi Gerindra sekaligus Menteri Luar Negeri Sugiono, politisi Gerindra sekaligus Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dari pihak Megawati, Dasco mengungkap ada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), yang juga mantan ajudan Megawati saat menjabat Presiden ke-5, Budi Gunawan.

"Di sana ditemenin oleh pak Budi Gunawan dan beberapa yang lain," ungkap pria yang juga Wakil Ketua DPR itu.

Adapun Dasco turut mengungkap pertemuan itu lebih banyak berlangsung secara empat mata antara Prabowo dan Megawati. Saat ditanya apabila pertemuan keduanya dapat dibaca sebagai sinyal PDIP untuk merapat ke pemerintahan Prabowo, Dasco mengaku tidak tahu

Namun, dia memastikan kedua tokoh itu bertukar pikiran mendalam tentang Indonesia.

"Dan pertemuan penuh keakraban saya lihat, kita denger lebih banyak ketawa-ketawanya juga sih sebenernya," ungkap Dasco.

Jakarta -

Penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti menyebut penggeledahan yang dilakukan terkait kasus Harun Masiku termonitor oleh tim hukum DPP PDIP. Rossa menuding monitoring itu merupakan bagian dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hal itu disampaikan Rossa saat dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan perintangan penyidikan untuk terdakwa Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (9/5/2025). Mulanya, Rossa menjelaskan dugaan perbuatan perintangan penyidikan yang dilakukan Hasto.

Rossa mengatakan Hasto diduga merintangi penangkapan Harun dengan meminta Harun menenggelamkan ponsel. Dia menyebut perintah itu diberikan Hasto ke Harun melalui satpam kantor DPP PDIP, Nurhasan.

"Kami akan jelaskan konstruksi Pasal 21 perintangan itu salah satunya adalah upaya mencegah, perbuatan mencegah, merintangi, menggagalkan secara langsung ataupun tidak langsung. Nah perbuatan terdakwa itu secara tidak langsung memerintahkan Harun Masiku melalui Nurhasan supaya menenggelamkan handphone," kata Rossa.

Rossa mengatakan timnya kembali dimasukkan dalam satgas penanganan perkara Harun tahun 2023. Dia mengatakan tim satgasnya sempat dikeluarkan setelah mantan Ketua KPK, Firli Bahuri menyampaikan ke publik soal kegiatan tangkap tangan (OTT) kasus Harun pada 8 Januari 2020.

"Baru pada tahun 2023, tepatnya bulan Mei, satgas kami dimasukkan kembali ke dalam perkara ini dengan Sprindik tambahan. Pada saat itu, misi yang diemban oleh satgas kami hanya utk melakukan pencarian Harun Masiku saja. Membantu pencarian DPO saja," ujarnya.

Rossa mengatakan pihaknya sudah beberapa kali melakukan penggeledahan untuk memburu buron Harun. Salah satu lokasi yang digeledah yakni parkiran di sebuah apartemen Jakarta.

"Kami memang sudah beberapa kali melakukan penangkapan terhadap DPO, sepengetahuan dan pengalaman kami, untuk membuat perkara ini terang harus mulai dari TKP awal. Maka, kami, satgas kami melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, salah satunya adalah di tempat parkir apartemen yang ada di wilayah Jakarta," ujarnya.

Jaksa mendalami hasil penggeledahan di parkiran tersebut. Rossa mengatakan pihaknya menemukan mobil Harun dan foto Harun bersama ketua partai yang disebut ditunjukkan ke eks Ketua KPU Arief Budiman.

"Apa yang ditemukan?" tanya jaksa.

"Di situ ada terparkir mobil Harun Masiku yang sudah lama terparkir dan kami menemukan beberapa dokumen dan petunjuk pada mobil tersebut, di antaranya ialah menguatkan keterangan dari saksi Ketua KPU (Arief Budiman) pada saat itu bahwa Harun Masiku, didatangi Harun Masiku, dengan membawa foto-foto Harun Masiku dengan ketua partai. Dan kita dapat foto-foto itu ada di situ," jawab Rossa.

Rossa mengatakan pihaknya lanjut melakukan penggeledahan ke rumah eks komisioner KPU, Wahyu Setiawan di Pirwokerto untuk mencari keberadaan Harun Masiku. Namun, dia mengatakan timnya hanya bertemu dengan anak Wahyu.

"Selain itu, selain mobil, foto apa lagi yang meyakinkan menambahkan alat bukti untuk tim, meyakinkan bahwa tadi ada perbuatan perintangan apalagi yang ditemukan?" tanya jaksa.

"Kemudian setelah melakukan penggeledahan, kami berangkat menuju ke Semarang untuk melakukan pemeriksaan kepada terpidana Wahyu Setiawan, yang waktu itu sudah divonis, ternyata kami sampai di Semarang, ternyata sudah mendapatkan PB (pembebasan bersyarat). Sehingga kami berinisiatif untuk melakukan penggeledahan di rumah Wahyu yang ada di Purwokerto," jawab Rossa.

"Ditemukan apa di sana?" tanya jaksa.

"Pada saat kami melakukan penggeledahan di tempat atau di rumah Wahyu, kami hanya ketemu anaknya dan kami berusaha persuasif karena tujuan kami pada saat itu adalah menemukan Harun Masiku," jawab Rossa.

Rossa lalu menjelaskan jika rangkaian penggeledahan yang lakukan itu ternyata termonitor oleh tim hukum DPP PDIP. Dia menyakini monitoring itu merupakan bagian dari Hasto.

"Faktanya adalah, penggeledahan-penggeledahan yang kami lakukan ini termonitor dari pihak tim hukum DPP yang dalam hal ini kami menduga menjadi bagian dari Hasto kristiyanto atau terdakwa," ujarnya.

Rossa mengatakan pihaknya melanjutkan penggeledahan ke rumah kerabat Harun di Jakarta Timur. Dari situlah, Rossa mengatakan pihaknya kemudian menemukan barang bukti elektronik (BBE) terkait upaya penyelarasan keterangan agar perkara ini tidak melibatkan Hasto.

"Kemudian kami melakukan penggeledahan juga terhadap salah satu kerabat Harun Masiku yang ada di Jakarta timur dan setelah kami melakukan penggeledahan itu, yang bersangkutan ditemui oleh tim dari penasihat hukum juga. Nah ini sampai complain kepada saya, kenapa saya bisa diketahui," kata Rossa.

"Nah dari situ kami menemukan petunjuk bahwa ada yang perlu kita lakukan penggeledahan yaitu namanya Simon Petrus. Setelah kita lakukan penggeledahan di rumah Simon Petrus ini, kami menemukan BBE yang terkait dengan upaya-upaya penyelarasan keterangan supaya tidak melibat, perkara ini tidak melibatkan atau terbuka terkait dengan perannya terdakwa," tambahnya.

KPK mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang jadi buron sejak 2020.

Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku merendam handphone agar tak terlacak KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020. Hasto juga disebut memerintahkan Harun Masiku stand by di kantor DPP PDIP agar tak terlacak KPK.

Perbuatan Hasto itu disebut membuat Harun Masiku bisa kabur. Harun Masiku pun masih menjadi buron KPK.

Selain itu, Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

(mib/azh)

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut tengah mengatur waktu pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDIP RI Megawati Sukarnoputri.

"Sedang diatur, tenang saja," kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/5).

Pras mengungkapkan bahwa Prabowo memang merindukan nasi goreng buatan Mega.

"Kan kangennya sudah 2,5 tahun tapi kemarin kan sudah ketemu, beliau berdua," ucap dia.

Ketum PDIP Megawati Sukarnoputri mengaku ada Presiden RI yang selalu mau dibuatkan nasi gorengnya. Namun, Mega tak menyebut Presiden yang dimaksud.

"Yang masih nanyain terus tuh tahu enggak siapa? Rahasia ya. Siapa? Presiden. Bolak balik nanya kapan aku dibikinin nasi goreng Embak ya? Presiden sopo yo?" Kata Mega saat memberi sambutan di acara Penganugerahan Trisakti Tourism Award 2025 di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (8/5) malam.

Menurut Mega, Presiden selalu senang dibuatkan nasi goreng olehnya. Sambil kembali berkelakar, Mega pun meminta kader yang ingin nasi goreng buatannya untuk membayar.

"Nanti siapa ta' mau nasi goreng Ibu Mega, ya tapi bayar loh. Gimana enggak bayar. Masa saya selalu dalam posisi tertekan," kata Megawati.

Mega sendiri pernah menyuguhkan nasi goreng ke Prabowo ketika mereka bertemu pada 2019 lalu. Pada pertemuan setelah Lebaran lalu, Prabowo juga mendapat hidangan nasi goreng.

Jakarta -

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto bolak-balik bertanya soal nasi goreng buatannya. Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo memang merindukan nasi goreng buatan Megawati.

"Betul (Prabowo kangen nasi goreng buatan Mega)," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Jubir Presiden Prabowo itu mengapresiasi kedua tokoh itu telah bersilaturahmi belum lama ini setelah tak berjumpa langsung selama 2,5 tahun. Prasetyo pun membuka peluang keduanya akan bertemu lagi.

"Kan kangennya sudah dua setengah tahun, tapi kemarin kan sudah alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua," kata Prasetyo.

"(Pertemuan lanjutan) sedang diatur, tenang saja," pungkasnya.

Megawati Soekarnoputri sebelumnya bercerita nasi goreng buatannya sering ditanyakan Presiden Prabowo. Megawati mengatakan Prabowo minta dimasakkan nasi goreng olehnya.

"Saya jelek-jelek gini, kalau saya daftar sebagai chef, pasti diterima. Betul loh. Itu nggak bohong loh. Biar gimana aja, masa aku sudah Presiden ke-5, sudah gitu ketua umum partai, terus suruh masakin masak-masak, terus ngasih kamu, ya nggaklah. Masak masakin buat kalian," kata Megawati saat acara Trisakti Tourism Award, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (8/5).

Megawati kemudian mengungkapkan Presiden Prabowo sering menanyakan soal nasi goreng. Presiden, kata Megawati, bolak-balik minta dimasakkan nasi goreng.

"Yang masih nanya terus tuh tahu nggak sopo? Rahasia ya. Siapa? Hayo, Presiden bolak-balik nanya 'Kapan aku dibikinin nasi goreng Mbak ya'. Yo Presiden sopo yo? Terang aja dah," ujarnya.

(fca/gbr)

JAKARTA - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan tiga penyidik Lembaga Antirasuah dalam sidang Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Tiga penyidik KPK tersebut adalah, Rossa Purbo Bekti, Rizka Anungnata, dan Arif Budi Raharjo.

Tim hukum Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail menyatakan keberatan pihaknya atas saksi-saksi yang dihadirkan itu.


Jaksa kemudian menyebutkan, tiga saksi tersebut merupakan saksi fakta. Di mana, keterangan mereka untuk pembuktian dakwaan perintangan penyidikan.

"Dalam dakwaan kami, kita mendakwakan perbuatan Pasal 21. Sehingga perlu kami hadirkan di persidangan saksi yang merupakan penyidik di perkara Harun Masiku dan juga penyidik pada waktu peristiwa OTT untuk menjelaskan fakta kejadian pada waktu itu dan juga fakta terintanginya atau terhalanginya penyidikan perkara harimau siku. Demikan yang Mulia," papar jaksa.

Kubu Hasto kembali menyampaikan keberatannya. Hakim Rios kemudian mencoba menengahi.

"Baik, kami paham. Keberatan saudara kami pahami, namun seperti apa yang disampaikan oleh penuntut umum, bahwa ini adalah saksi fakta. Adapun, nanti memang ini tidak relevan atas seperti saudara katakan, silakan tanggapi nanti, kami pun juga akan menilai," ujar Hakim Rios.

"Hakim juga tidak terikat dengan saksi. Kan banyak syarat saksi untuk apa mengikat untuk hakim. Dan ini adalah proses pembuktian. Sehingga kita dengarkan saja proses pembuktian. Namun penilaian atas bukti nanti silakan saudara dalam pleidoi tanggapi, penuntut umum dalam tuntutan dan hakim dalam putusannya. Begitu jawaban dari Majelis," sambungnya.

JAKARTA - Ketua Komisi V DPR Lasarus mengkritik Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) yang berencana membangun perumahan di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas). Lasarus yang merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengingatkan Ara agar tidak menyimpang dari aturan yang ada.

?Kalau saya sederhana saja menganggap itu, jangan menyimpang dari aturan ketentuan yang ada. Tolong seluruh proses bernegara ini tetap ngacu kepada aturan yang ada," kata Lasarus dikutip Jumat (9/5/2025).

Lasarus meminta agar aturan yang ada saat ini terkait perumahan dipatuhi. Khususnya terkait alas hak tanah atau bukti kepemilikan.

"Kalau kita bikin rumah, ada namanya alas hak atas tanah, mengacu kepada Undang-Undang Agraria. Nanti rumah ini disumbangkan buat kos kah atau disewakan atau hak milik. Ini semua harus ada alas hak atas tanahnya, harus ada alas hukumnya," ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa ada uang negara pada setiap kebijakan pemerintah. Sehingga, setiap kebijakan harus dimatangkan agar tak muncul masalah ke depannya.

"Pesan saya cuma satu, jangan melakukan apapun dengan uang negara tanpa memperhatikan aturan dan ketentuan berlaku. Hal itu akan menimbulkan masalah di belakang hari," pungkasnya.

Diketahui, Maruarar Sirait bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk membahas rencana pembangunan rumah di lahan lapas. Nantinya, narapidana dipindahkan ke luar pulau Jawa.

Menurut Maruarar, lokasi lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

"Saat ini banyak lapas yang lokasinya strategis di kawasan perkotaan. Padahal banyak warga perkotaan yang juga membutuhkan rumah layak sehingga potensi lapas untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah masyarakat sangat besar," kata Maruarar Sirait di Lapas Kelas I Cipinang, Rabu (8/5/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto berpandangan, jika kehidupan berbangsa dan bernegara dibangun tanpa kepastian hukum, maka sistem hukum yang ada akan jauh dari keadilan.

Pernyataan ini disampaikan Hasto melalui surat yang dibacakan politikus PDI-P, Guntur Romli sesaat setelah Sekjen PDI-P itu masuk ke ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

Menurut Hasto, persoalan serius terhadap kehidupan politik, ekonomi dan sosial pasti timbul tanpa supremasi hukum atau upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi.

“Berbagai persoalan perekonomian saat ini terjadi akibat tidak adanya kepastian hukum,” kata Hasto dalam surat yang dibacakan Guntur, Kamis

Hasto pun menilai bahwa perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku merupakan daur ulang perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Dia bilang, dalam empat kali persidangan yang sudah digelar semakin memperkuat fakta bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dalam memberikan keterangan, ternyata sama.

Keterang-keterangan dalam sidang Hasto sudah terungkap dalam persidangan dengan terdakwa Wahyu Setiawan, Agustiani Tio dan Saeful Bahri pada tahun 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

“Proses daur ulang ini melanggar azas kepastian hukum, akuntabilitas dan kepentingan umum,” kata Hasto dalam surat tersebut.

“Bayangkan jika setiap persoalan hukum yang telah inkracht, lalu bisa didaur-ulang, maka runtuhlah sistem hukum tersebut,” imbuhnya.

Jakarta -

Kader PDIP Riezky Aprilia mengaku dijanjikan menjadi anggota Komnas HAM jika bersedia mundur dari pencalegan Dapil 1 Sumatera Selatan (Sumsel). Riezky mengaku juga ditawari posisi komisaris jika bersedia mundur.

Hal itu disampaikan Riezky yang juga mantan anggota DPR fraksi PDIP saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Riezky mengatakan tawaran itu disampaikan oleh mantan narapidana kasus Harun, Saeful Bahri, saat menemuinya di Singapura. Dia mengatakan tawaran posisi komisaris disampaikan oleh pengacara Donny Tri Istiqomah yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

"Apa yang dikatakan Saeful pada waktu itu?" tanya jaksa.

"Ya ini sebentar lagi ada pergantian Komnas HAM nanti kita dorong jadi Komnas HAM gitu-gitu. Kalau Donny menyampaikan kan nanti bisa jadi komiasaris macem-macem walaupun konteksnya saya nggak tahu serius atau bercanda gitu loh," jawab Riezky.

KPK sebelumnya mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang telah buron sejak 2020.

"Dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap Tersangka Harun Masiku," kata jaksa saat membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Selain itu, Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri, kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

"Memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu Terdakwa bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode 2017-2022," kata jaksa.

(mib/ygs)

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira berharap pengganti Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau PCO Hasan Nasbi nantinya memiliki sensitivitas terhadap isu hak asasi manusia (HAM). Kepala PCO disebutnya harus memiliki strategi komunikasi yang baik.

"Posisi ini harus diisi oleh orang yang memiliki kepekaan tinggi terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh," kata Andreas Hugo kepada wartawan, Senin (5/5/2025).

Ia menyebutkan Kepala PCO yang baru perlu memiliki pandangan yang sejalan dengan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap HAM. PCO dinilai harus menjadi representasi presiden untuk mengomunikasikan informasi kepada publik.

"Untuk itu, jubir harus memahami persis hal-hal apa yang dikehendaki oleh Presiden untuk dikomunikasikan dan apa yang tidak untuk dikomunikasikan. Maka kantor komunikasi harus benar-benar memahami berbagai arus informasi di dalam dan isu yang berkembang di luar," kata Andreas.

"Sehingga bisa secara elegan menyampaikan informasi keluar dan merespons berbagai isu yang berkembang di luar," katanya.

Politikus PDIP ini menyatakan sudah pernah mewanti-wanti Hasan Nasbi untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan terbuka. Kala itu, Andreas mengatakan pernyataan Hasan soal kepala babi arogan dan tak sensitif terhadap HAM.

"Presiden Prabowo sangat tahu siapa yang tepat untuk posisi ini. Saya percaya beliau akan memilih sosok yang tidak hanya sambung pikirannya, tapi juga satu nafas dalam memahami misi besar pemerintahan ini," tambahnya.

Sebelumnya, Hasan Nasbi mengundurkan diri dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Surat pengunduran diri Hasan Nasbi itu sudah diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto dan masih dikaji.

Hasan Nasbi mengaku telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo melalui Seskab dan Mensesneg. Surat resign itu disampaikan sejak 21 April lalu.

"Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba, surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden lewat dua kawan baik saya: Mensesneg dan Seskab," kata Hasan Nasbi dalam video yang diunggah Total Politik, Selasa (29/4).

(dwr/maa)