DEPOK - Pengadilan Negeri Depok , Jawa Barat menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara terhadap Rizqy Gunawan yang melakukan kekerasan fisik kepada perempuan berinisial DS. Meskipun lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Partai Perindo tetap mengapresiasi kinerja penegak hukum dalam merespons dan menangani laporan kekerasan terhadap perempuan.

Kasus ini berawal dari permintaan pendampingan hukum oleh korban atas kekerasan yang dialaminya pada 8 September 2023. Korban melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh mantan kekasihnya, Rizqy Gunawan, kepada Tim Advokasi Hukum dan Pemilih Partai Perindo.

"Saat itu korban yang mengalami luka berdarah di bagian bibir, segera kami dampingi ke Polres Kota Depok. Kemudian dilanjutkan dengan visum ke Rumah Sakit Brimob Kelapa Dua, Depok," ujar Wakil Ketua DPP Partai Perindo Bidang Advokasi Hukum dan Pemilih Amriadi Pasaribu, Kamis (30/1/2025).

Amriadi mengungkapkan, proses hukum berjalan cukup progresif. Saksi atau pelapor dimintai keterangan oleh penyidik, dan berlanjut ke persidangan. Selama proses, baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan, Partai Perindo terus melakukan pengawalan. "Kami harus memastikan hak-hak korban terpenuhi," tegasnya.

Ke depannya, lanjut Amriadi, Partai Perindo berharap ada kolaborasi termasuk dalam upaya pencegahan dari semua pihak agar peristiwa serupa tidak terulang. "Kami yakin, peristiwa ini bagai fenomena gunung es, satu dari sekian banyak kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia."

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2024, jumlah kekerasan terhadap perempuan mencapai 289.111 kasus sepanjang 2023. Menurut Amriadi, dibutuhkan kerja sama semua pemangku kepentingan untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan tersebut.

"Kami yakin, tugas tersebut bukan hanya beban bagi penegak hukum, akan tetapi menjadi tugas kita bersama. Kami juga mengimbau agar siapa pun yang menjadi korban, harus berani dan tidak perlu takut melaporkan atas segala kekerasan yang dialami."

JAKARTA - Tim Hukum pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang diusung Partai Perindo Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat-Deni Lumbantoruan meyakini mampu membantah seluruh dalil yang dilayangkan pihak pemohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Keyakinan itu disampaikan salah satu tim kuasa hukum paslon, Tama S. Langkun usai memberikan keterangan sebagai pihak terkait dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tapanuli Utara 2024.

"Artinya apa yang didalilkan sudah kami bantah juga semua, dan bantahan itu tidak hanya bicara opini atau pandangan, tetapi juga dengan bukti-bukti," kata Tama di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Kendati mengaku optimistis, Tama menegaskan pihaknya tentu tidak boleh mendahului apa yang akan menjadi putusan majelis hakim.

"Karena biar bagaimanapun kita serahkan semua kepada majelis Hakim, yang kemudian memutuskan perkara sengketa Pilkada Tapanuli Utara," ujarnya.

Dalam sidang lanjutan ini, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat dan Deni Lumbantoruan selaku pasangan calon Tapanuli Utara 2024, hadir langsung menyaksikan jalannya persidangan.

Senada dengan tim kuasa hukumnya, Joni juga menyerahkan sepenuhnya apa yang menjadi fakta persidangan ini untuk dapat diputuskan oleh Majelis Hakim MK.

"Kita melihat apa yang menjadi dalil, dan apa yang menjadi bukti sama kita, saya percaya saja bahwasannya ini Hakim Mahkamah memutuskan yang terbaik bagi kita," tutur Joni.