Pemerintah komunis Vietnam berencana melakukan "revolusi" institusional dengan merampingkan birokrasinya secara radikal dalam beberapa bulan mendatang. Jumlah badan pemerintah akan dikurangi dari 30 menjadi 21.

Beberapa kementerian utama, termasuk kementerian keuangan dan investasi, akan digabung, sementara komisi-komisi yang dijalankan oleh Partai Komunis Vietnam (VCP) yang berkuasa dan organisasi-organisasi media milik negara, akan dibubarkan, demikian menurut rencana reformasi itu.

Komite Sentral partai telah menyetujui rencana tersebut pada 25 November, dan diharapkan selesai pada bulan April 2025 mendatang. Nantinya, Vietnam akan memiliki 13 kementerian, empat lembaga setingkat kementerian, dan empat badan pemerintah tambahan.

Rincian perubahan yang direncanakan

Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah penggabungan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perencanaan dan Investasi untuk membentuk "kementerian super" baru yang disebut Kementerian Keuangan dan Perencanaan Nasional.

Kementerian Transportasi juga akan bergabung dengan Kementerian Konstruksi, sementara Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Urusan Sosial akan bergabung dengan Kementerian Dalam Negeri, demikian menurut laporan media pemerintah Vietnam.

Partai Komunis dan Majelis Nasional juga akan mengalami restrukturisasi. Sebagai contoh, Komisi Pusat Partai untuk Urusan Eksternal dan Komite Hubungan Luar Negeri dari Majelis Nasional akan diserap ke dalam Kementerian Luar Negeri.

Lebih jauh lagi, beberapa media yang dikelola negara, terutama stasiun radio, akan dibubarkan dan staf mereka akan dialihkan ke organisasi berita yang lebih besar.

Meskipun angka-angka spesifiknya belum diungkapkan, skala pemangkasan tersebut menunjukkan bahwa ribuan pegawai negeri kemungkinan terpengaruh dampaknya.

Penggabungan semacam ini bukan hal baru di Vietnam, yang secara bertahap mengurangi jumlah kementerian dari 36 kementerian pada awal 1990-an menjadi 22 kementerian pada tahun 2021.

Namun, para analis mencatat bahwa skala dan kecepatan reformasi kali ini sangat besar, dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis, To Lam, menyebut proses tersebut sebagai "revolusi kelembagaan".

Tujuan utamanya adalah "modernisasi aparatur negara Vietnam, mengatasi inefisiensi yang terus-menerus menghambat tata kelola pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi, serta merampingkan birokrasi yang membengkak," ujar Nguyen Khac Giang, peneliti tamu di ISEAS Yusof Ishak Institute.

Menurut Nguyen, jika dilaksanakan dengan baik, reformasi ini dapat menjadikan To Lam, yang dianggap sebagai politisi paling berkuasa di Vietnam, dan warisan Perdana Menteri Pham Minh Chinh, sebagai seorang reformis yang berorientasi pada tindakan.

Reformasi sebagai kebutuhan ekonomi

Dalam pertemuan Komite Sentral bulan lalu, To Lam menyebut perubahan-perubahan ini sebagai kebutuhan ekonomi, dengan menggambarkan institusi-institusi sebagai "hambatan dalam hambatan". Menurutnya, reformasi ini bertujuan membuat pemerintah menjadi "ramping, kompak, kuat, efisien, efektif, dan berdampak."

Nguyen Dinh Cung, mantan direktur Central Institute for Economic Management, salah satu institut nasional utama di Vietnam, meyakini reformasi ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi.

Menurutnya, perampingan kementerian dan komisi akan memudahkan dokumen investasi serta skema infrastruktur dan real estat, juga menyelesaikan beberapa tumpang tindih kelembagaan yang menarik pemerintah ke arah yang berlawanan.

"Satu lembaga mengharuskan Anda ke kanan sementara lembaga lain menuntut Anda ke kiri. Masalah ini cukup umum terjadi," jelas Cung.

Rencana reformasi ini muncul di tengah kekhawatiran di Hanoi tentang laju pertumbuhan ekonomi.

Sebagai ekonomi yang bergantung pada ekspor, Vietnam menghadapi ketidakpastian tentang hubungan perdagangannya dengan pasar terbesarnya, Amerika Serikat, yang semakin meningkat menjelang masa kepresidenan Donald Trump yang akan datang.

Trump telah mengancam akan memberlakukan tarif sebesar 10%-20% untuk semua impor dan sebelumnya telah melabeli Vietnam sebagai "pelanggar terburuk" perdagangan AS karena surplus besarnya, yang telah meningkat secara besar-besaran sejak 2019.

Hai Hong Nguyen, seorang dosen senior di VinUniversity, mencatat bahwa 40 tahun setelah mengadopsi prinsip-prinsip pasar bebas, Vietnam kini menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah dan dipandang oleh dunia internasional sebagai sebuah model pembangunan.

Namun, "kerangka institusionalnya dipandang sebagai 'hambatan' yang menghambat perkembangan ekonomi lebih lanjut," kata Nguyen.

"Berdasarkan semua indikasi, Vietnam seharusnya berkembang lebih cepat dan berada di tingkat perkembangan yang lebih tinggi," tambahnya.

Upaya konsolidasi kekuasaan?

Reformasi ini juga memiliki dimensi politik. To Lam menjadi pemimpin partai pada bulan Agustus setelah kematian pendahulunya, Nguyen Phu Trong, yang mengubah Vietnam dengan kampanye anti-korupsi yang dijuluki "tungku yang menyala-nyala".

Sebelumnya, saat menjabat sebagai menteri keamanan publik, To Lam mengumpulkan kekuatan yang signifikan dengan memelopori upaya antikorupsi. Sejak tahun 2021, pejabat dari Kementerian Keamanan Publik, militer, dan polisi semakin banyak mengisi mayoritas kursi di Politbiro, badan pembuat keputusan tertinggi di Vietnam.

Setelah naik ke jabatan tertinggi partai, To Lam terus mengonsolidasikan kekuasaan, yang mengarah pada tuduhan kecenderungan diktator. Awal tahun ini, ia sempat memegang jabatan sebagai pemimpin partai dan presiden negara, sebuah konsentrasi kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Vietnam.

Meskipun sebagian besar analis memperkirakan dia akan lanjut menjabat sekretaris jenderal, ada gosip ketidakpuasan di dalam partai.

Beberapa pengamat menarik kesamaan antara reformasi institusional Vietnam dan rencana pemerintahan Trump mendatang untuk merombak pemerintahan AS. David Brown, mantan diplomat AS di Vietnam, mengatakan bahwa pendekatan Trump bertujuan untuk "mengukuhkan kendalinya."

Demikian juga, To Lam "berniat untuk menempatkan orang-orang yang ia percayai pada jabatan-jabatan penting," terutama jika hal tersebut dibarengi dengan perombakan struktur pemerintahan yang sudah lama tertunda.

Diadaptasi dari artikel DW bahasa Inggris

Tanggal 1 Oktober adalah peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Berbeda dengan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni, peringatan Hari Kesaktian Pancasila berkaitan dengan peristiwa G30S PKI yang diperingati satu hari sebelumnya, yakni pada tanggal 30 September.

Hari Kesaktian Pancasila diperingati untuk menegaskan kekuatan ideologi Pancasila setelah peristiwa G30S PKI yang berupaya mengganti ideologi negara Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 153 Tahun 1967.

Lantas, mengapa Hari Kesaktian Pancasila penting untuk diperingati? Simak sejarah, makna dan link twibbon dari Hari Kesaktian Pancasila berikut ini.

Sejarah di Balik Hari Kesaktian Pancasila

Merangkum arsip detikEdu, pasca terjadinya peristiwa berdarah pada 30 September 1965, banyak dari masyarakat yang menduga bahwa peristiwa ini merupakan percobaan kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mengubah ideologi negara menjadi komunis.

Peristiwa G30S PKI membuat situasi politik di Indonesia tidak stabil, penculikan dan pembunuhan keenam perwira tinggi militer membuat banyak rakyat Indonesia marah dan kecewa terhadap pemerintah. Sebagai respons, pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret atau yang lebih dikenal dengan Supersemar.

Melalui Supersemar, Letnan Jenderal Soeharto diberi wewenang sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban, dengan tugas melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan dan kestabilan negara pasca G30S PKI.

Salah satu tindakan yang diambil oleh Soeharto adalah menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila dan mewajibkan seluruh pasukan TNI AD untuk memperingati hari tersebut. Setelah Soeharto menjadi presiden, Hari Kesaktian Pancasila ditetapkan sebagai hari peringatan nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967.

Makna Hari Kesaktian Pancasila

Sejak ditetapkannya Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober, rakyat Indonesia secara serentak memperingati hari ini untuk mengenang keenam perwira tinggi militer yang telah gugur pada peristiwa G30S PKI.

Makna dari Hari Kesaktian Pancasila berdasarkan buku "Mengenal Orde Baru" karya Dhianita Kusuma Pertiwi adalah untuk menekankan keberhasilan dan kesaktian Pancasila sebagai Ideologi negara dalam melenyapkan paham komunisme yang berusaha diterapkan oleh Partai Komunis Indonesia melalui kudeta pada tanggal 30 September 1965.

Pada peringatan ini, masyarakat Indonesia umumnya melaksanakan upacara bendera selama dua hari, yaitu pada 30 September dan 1 Oktober. Upacara dilakukan dengan menaikan bendera setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para perwira tinggi militer yang telah gugur dalam peristiwa G30S PKI.

Link Twibbon Hari Kesaktian Pancasila

Untuk meramaikan Hari Kesaktian Pancasila 2024, berikut beberapa twibbon yang dapat digunakan untuk media sosial, diantaranya:

Twibbon Hari Kesaktian Pancasila 2024 (1)

Twibbon Hari Kesaktian Pancasila 2024 (2)

Twibbon Hari Kesaktian Pancasila 2024 (3)

Twibbon Hari Kesaktian Pancasila 2024 (4)

Twibbon Hari Kesaktian Pancasila 2024 (5)

Momen Jokowi-Ma'ruf Amin Berdoa di Sumur Lubang Buaya

Momen Jokowi-Ma'ruf Amin Berdoa di Sumur Lubang Buaya

Setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila sebagai bentuk penghormatan terhadap dasar negara dan ideologi bangsa. Peringatan ini erat kaitannya dengan Gerakan 30 September (G30S/PKI) pada tahun 1965. Saat itu, G30S/PKI bertujuan menggulingkan pemerintahan dan meruntuhkan Pancasila sebagai ideologi negara.

Dilansir dari BEM Universitas Gadjah Mada berjudul Hari Kesaktian Pancasila yang ditulis Zulfikar F, peristiwa G30S/PKI merupakan peristiwa kelam yang pernah terjadi di Indonesia. Tragedi itu menewaskan enam perwira tinggi dan satu perwira menengah TNI AD, yang kemudian dianugerahi gelar pahlawan revolusi.

Hingga kini, insiden tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi terkait siapa dalang di balik gerakan itu dan apa motif sesungguhnya. Peristiwa ini dianggap sebagai upaya kudeta untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno, dan menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis.

Beberapa pakar berpendapat G30S/PKI adalah gerakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mengubah dasar negara dari Pancasila menjadi komunisme. Anggapan ini diperkuat pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat, yang dipandang sebagai bagian dari upaya perebutan kekuasaan.

Pemerintah Orde Baru menggambarkan insiden ini sebagai ancaman serius terhadap eksistensi Pancasila dan kedaulatan negara Indonesia. Merespons peristiwa ini, pemerintah Orde Baru menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila,

Penetapan dilakukan melalui Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat pada 17 September 1966 (Kep 977/9/1966). Peringatan ini bertujuan mengenang peristiwa yang hampir menggulingkan Pancasila, dan sebagai pengingat pentingnya menjaga ideologi negara dari ancaman ideologi lain.

Latar Belakang Peristiwa G30S/PKI

Pada malam 30 September 1965, sekelompok anggota PKI melakukan gerakan militer yang menyebabkan enam jenderal dan seorang perwira TNI AD tewas dalam peristiwa yang dikenal sebagai Pemberontakan G30S/PKI.

Jenazah para pahlawan revolusi tersebut ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur, dan menjadi simbol dari kekejaman gerakan tersebut. Pemberontakan ini dimaksudkan untuk mengubah ideologi negara dari Pancasila menjadi ideologi komunis.

Namun, upaya pemberontakan tersebut berhasil digagalkan TNI dan pemerintah yang saat itu dipimpin Presiden Soekarno dan Jenderal Soeharto. Pada 1 Oktober 1965, pemerintahan Indonesia berhasil mengendalikan kembali situasi.

Termasuk menumpas gerakan yang ingin merusak kedaulatan negara. Momentum ini menjadi dasar bagi pemerintah menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebagai simbol kemenangan ideologi Pancasila atas ancaman ideologi lain.

Makna Hari Kesaktian Pancasila

Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekadar peringatan atas keberhasilan negara dalam melawan pemberontakan. Tetapi, juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga persatuan dan keutuhan negara berdasarkan ideologi Pancasila.

Peringatan ini memiliki makna mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. Terutama untuk terus mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari.

Setiap tahun, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan revolusi yang gugur. Juga menjadi momen refleksi agar tidak melupakan sejarah dan tetap setia kepada Pancasila sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila sebagai momen bersejarah yang penuh makna. Peristiwa ini tak hanya menjadi pengingat atas berbagai tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga simbol kekuatan dan ketahanan ideologi bangsa.

Fungsi Pancasila

Peristiwa kelam G30S/PKI yang terjadi pada tahun 1965 menjadi latar belakang utama peringatan Hari Kesaktian Pancasila, ketika Pancasila berhasil dipertahankan dari ancaman kudeta yang berupaya menggantikan ideologi negara.

Dilansir dari jurnal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak berjudul Kesaktian Pancasila Dalam Membangun Kesadaran dan Keamanan Bangsa Indonesia, yang ditulis Fathurrosi, pendiri bangsa menginginkan Pancasila dijadikan dasar mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, untuk menciptakan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Pancasila pertama kali diperkenalkan secara resmi Ir Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945. Bung Karno menjelaskan, Pancasila merupakan dasar filosofis atau philosofische grondslag, yakni landasan mendasar yang berfungsi sebagai fondasi negara merdeka yang akan didirikan.

Selain menjadi fondasi berdirinya negara, Pancasila juga berperan sebagai ideologi nasional dan pandangan hidup bangsa. Fungsi lainnya adalah sebagai pemersatu bangsa serta pemandu dalam mencapai cita-cita nasional.

Sebagai pandangan hidup, Pancasila diharapkan menjadi bintang pemandu atau Leitstar yang mengarahkan bangsa Indonesia dalam mengatasi berbagai tantangan di masa depan. Karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus mencerminkan kebenaran yang tak terbantahkan, sehingga masyarakat rela menerimanya sebagai pegangan hidup.

Pentingnya kedudukan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia membuat setiap warga negara dan penyelenggara negara berkewajiban untuk memahami, meyakini, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Menjaga dan memperkuat Pancasila menjadi tanggung jawab bersama, sehingga fondasi ini tetap kokoh dan mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Dengan begitu, Pancasila terus relevan dalam membimbing masyarakat menuju tujuan nasional yang diinginkan.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tak hanya sebatas mengenang masa lalu, namun juga menjadi refleksi bagi seluruh rakyat tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Peristiwa ini mengingatkan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang telah terbukti kokoh dalam menghadapi berbagai ancaman dari dalam maupun luar negeri.

Masyarakat diharapkan tidak hanya mengenang perjuangan para pahlawan pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Tetapi juga mengukuhkan tekad untuk terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, diharapkan generasi penerus bangsa dapat terus menjaga nilai-nilai luhur Pancasila, serta mempertahankan persatuan dan integritas bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Artikel ini ditulis oleh Sri Rahayu, peserta Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Video: Gaya Ketiga Paslon Hadiri Debat Ketiga Pilgub Jatim 2024

Video: Gaya Ketiga Paslon Hadiri Debat Ketiga Pilgub Jatim 2024