JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai ada masalah komunikasi dari pemerintah dalam proyek strategis nasional (PSN) food estate di Papua Selatan sehingga menuai kritik dari warga setempat.

"Menjadi akar masalah utama itu adalah masalah komunikasi atau masalah dialog antara pihak pemerintah sebagai pelaksana proyek strategis nasional dengan masyarakat," Komisioner Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Sebab itu, Komnas HAM berupaya melakukan komunikasi dengan pihak terkait, baik pemerintah pusat, provinsi, hingga warga terdampak proyek tersebut.

Komnas HAM mendorong adanya dialog agar hak masyarakat adat setempat bisa dihormati dan dipenuhi, serta proyek PSN tetap terlaksana.

"Harapan kami tentunya proyek PSN ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia," imbuhnya.

Prabianto juga mengatakan, potensi konflik antara warga dan pengembangan food estate sangat besar.

Pasalnya, luas proyek lumbung pangan itu akan menggunakan lahan seluas 2 juta hektar.

"Khususnya di Merauke memang agak sedikit rawan, karena kita tahu bahwa lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan ketahanan pangan atau food estate cukup luas," ujarnya.

Pemerintah sendiri telah menyosialisasikan proyek lumbung pangan nasional di Merauke, Papua Selatan.

Komandan Satgas BKO Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, mengunjungi langsung masyarakat Kampung Wogikel dan Kampung Wanam, Distrik Wanam, Merauke pada Kamis (12/9/2024).

Di hadapan warga, Ahmad Rizal menegaskan bahwa program 1 juta hektar sawah ini merupakan program strategis nasional, dan bukan merupakan program investasi dari proyek swasta.

"Pembangunan 1 juta hektar sawah di Merauke adalah program strategis nasional dan bukan merupakan investasi atau proyek swasta karena semua dibiayai dan dikerjakan atas nama negara," kata Ahmad Rizal, dilansir dari Antara.

Rizal mengatakan, program strategis nasional pembangunan 1 juta hektar sawah murni bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat pedalaman Papua, khususnya di Merauke, Papua Selatan.

“Program strategis nasional dilakukan di Merauke karena pemerintah melihat Merauke memiliki potensi yang luar biasa dalam sumber daya pertaniannya. Lahannya luas dan datar, subur, airnya juga melimpah, cuaca juga sangat mendukung untuk budidaya padi sepanjang tahun,” kata dia.

Menurut Rizal, program cetak sawah 1 juta hektar di Merauke akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan itu, akan terbangun infrastruktur jalan dan jembatan, serta fasilitas umum dan sosial mulai dari tingkat kampung sampai kabupaten yang memadai.