JAKARTA - Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia pada Kementerian Hak Asasi Manusia ( HAM ) Nicholay Aprilindo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (17/4/2025). Dia menemui ratusan pengungsi di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.

Dalam kesempatan itu, Nicholay ditemani Wakil Bupati Nduga Yoas Beon, tokoh muda sekaligus intelektual Papua asal Nduga Samuel Tabuni, kelompok masyarakat adat dan anggota MRP Provinsi Papua Pegunungan. ?Utamanya misi ini adalah misi kemanusiaan untuk memastikan masalah di tanah Papua ini bisa kita selesaikan dalam bingkai kemanusiaan; yaitu rekonsiliasi dan perdamaian,? kata Nicholay dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

?Itu semangat utamanya kami hadir di Kabupaten Nduga ini untuk menemui pengungsi yang sudah sejak lama tidak kembali ke rumahnya masing-masing akibat konflik,? sambungnya.



Dia mengatakan, permasalahan Papua sangat kompleks yang harus diurai satu per satu yang dimulai dari aspek kemanusiaan. Diharapkan, masalah Papua bisa perlahan membaik dengan kemanusiaan atau semangat rekonsiliasi dan perdamaian, sehingga tercipta kondisi yang aman dan damai.

?Sebagaimana perhatian Pak Menteri HAM agar kemanusiaan dalam konteks rekonsiliasi dan perdamaian harus menjadi senjata utama penyelesaian sehingga semua pihak yang berkepentingan bisa bertemu dan tidak boleh ada lagi kekerasan, peperangan, penindasan, saling curiga yang bahkan berujung pada kematian termasuk korban masyarakat sipil, perempuan, dan anak-anak,? imbuhnya.

Nicholay mendapatkan banyak temuan dalam pertemuannya dengan pengungsi di Kabupaten Nduga. Temuan itu akan menjadi bahan dalam upaya penanganan masyarakat akibat konflik termasuk menyelesaikan konflik itu sendiri.

Hal yang paling banyak disampaikan adalah kepastian rasa aman bagi masyarakat dan sesegera mungkin bisa kembali ke rumah masing-masing. ?Apalagi ditemukan banyak anak-anak yang masih sekolah harus hidup di pengungsian tentu akan menjadi perhatian,? ucap Nicholay.

Dia pun menegaskan agar negara harus benar-benar hadir secara nyata di Nduga untuk menyelesaikan masalah dengan kehendak politik yang tinggi dan niat tulus untuk membantu masyarakat.

?Makanya kami hadir dengan misi kemanusiaan karena itulah yang menjadi payung untuk semua sebab tidak ada kepentingan lain selain agenda rekonsiliasi dan perdamaian, karena kami yakin hal ini akan bisa menjadi jembatan untuk semua menghadirkan keamanan dan kedamaian di tanah Papua,? katanya.

Dia juga menegaskan pentingnya langkah pengawasan berbagai upaya penanganan pengungsi yang dilakukan selama ini baik oleh pemerintah pusat maupun daerah serta berbagai lembaga atau organisasi masyarakat sipil. ?Kita tidak ingin masyarakat terus menjadi korban karena buruknya tata kelola penanganan yang dilakukan. Ini harus segera dicarikan jalan keluarnya,? tegasnya.

Dia melanjutkan, apa yang ditemukan dalam agenda kunjungan kali ini akan menjadi bahan untuk membantu Kementerian HAM mencari kebijakan solusi yang tepat atas masalah di Nduga dan Papua pada umumnya.

?Buat saya konflik kemanusiaan yang mengakibatkan ribuan pengungsi Nduga bukan hanya soal keamanan, tetapi lebih dari itu, yakni soal tata kelola resolusi konflik secara nasional, tata kelola daerah dan soal hak konstitusional warga negara, dan soal kemanusiaan yang adil dan beradab serta soal keadilan sosial di tanah Papua. Ini akan jadi catatan penting,? pungkasnya.

Wamena (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) RI Nicholay Aprilindo menyambangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Wamena, Papua Pegunungan.

Pada kunjungan itu Nicholay Aprilindo menyempatkan waktu berdialog dengan warga binaan dan para petugas lapas tersebut.

Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Kemenimipas RI Nicholay Aprilindo dalam keterangan tertulis di Wamena, Kamis mengatakan kunjungan ini merupakan bagian dari tugas yang dijalankan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

"Jadi, agenda atau tujuan saya datang itu adalah menjalankan tugas dari Kemenimipas. Tugas yang pertama adalah penguatan hak asasi manusia yang berada di lapas-lapas,baik Lapas Jayapura, Lapas Wamena dan semua lapas yang ada di wilayah Papua pada umumnya," katanya.

Menurut Nicholay, selain mengunjungi di lapas yang ada di wilayah Papua secara keseluruhan, pihaknya juga ditugaskan untuk menginventarisir pengungsi dari Kabupaten Nduga yang ada di sejumlah tempat di Papua.

"Kemudian yang kedua, saya diminta juga untuk menginventarisir masalah pengungsi dari Nduga yg sudah terjadi sejak tahun 2018-2025 untuk mencarikan solusi penanganan pengungsi yang komprehensif,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa dirinya harus turun langsung ke Kabupaten Nduga untuk bertemu dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nduga dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada tanpa terkecuali.

“Kami ingin mendengar secara langsung dan bila perlu mendapatkan data riil masalah pengungsi di sana,” katanya.

Dia menambahkan tugas ketiga, yakni untuk menjajaki satu rekonsiliasi damai bagi Papua secara umum dan khususnya Kabupaten Nduga.

"Untuk itu, saya juga harus bertemu dengan semua tokoh yang ada untuk membicarakan rekonsiliasi damai," ujarnya.

Sementara itu Pelaksana Harian (Plh) Kepala Lapas Kelas II B Wamena M Munir Kossah menyambut baik kunjungan kerja dari Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Kemenimipas RI Nicholay Aprilindo.

“Kami berharap kunjungan ini ada dampak baik bagi warga binaan dan lapas terutama fasilitas pendukung seperti kendaraan operasional ataupun dukungan infrastruktur sehingga pelayanan terhadap warga binaan terus meningkat,” katanya.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengecam aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang membunuh guru di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hetifah mengecam serangan brutal KKB yang dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Dilansir dari detikNews, Hetifah mengaku prihatin terhadap guru dan tenaga kesehatan yang menjadi korban. Dia juga menyampaikan belasungkawa terhadap seorang guru yang meninggal.

"Mengecam tindakan kekerasan dan pembunuhan yang menimpa guru dan tenaga kesehatan di Papua sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia," kata Hetifah kepada wartawan, Senin (24/3/2025).

Hetifah mendorong pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan bagi guru dan tenaga kesehatan di daerah rawan konflik. Dia mengusulkan penempatan personel keamanan di wilayah-wilayah rawan untuk mencegah kejadian serupa.

"Mendorong pemerintah, khususnya kementerian bidang pendidikan, kementerian kesehatan, dan aparat keamanan, untuk memastikan keselamatan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, dengan menempatkan mereka di lingkungan yang lebih aman dan kondusif sesuai dengan kebijakan penugasan yang tepat," paparnya.

Dia berharap pemerintah bisa mencari solusi terbaik menyelesaikan konflik di Papua. Hetifah menegaskan pemerintah berkewajiban memberikan keamanan terhadap guru dan nakes yang bertugas di wilayah rawan.

"Mendesak pemerintah untuk melakukan pendekatan holistik dalam penyelesaian konflik di Papua, tidak hanya menggunakan pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan dialog dan kesejahteraan melalui pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, dan pembangunan ekonomi yang inklusif," tambah Hetifah.

Politikus Partai Golkar ini juga mendorong adanya peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Papua. Hetifah ingin adanya jaminan keamanan di daerah konflik.

"Serta mengkaji kemungkinan regulasi baru atau revisi kebijakan guna memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang bertugas di daerah konflik," imbuhnya.

Sebelumnya, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli mengaku syok atas ulah KKB. Selain seorang guru tewas, Dia mencatat ada 3 orang lain mengalami luka berat, 4 luka ringan, dan 3 orang lainnya selamat.

"Kami biasa merasakan keamanan dan ketenangan. Namun, kali ini kami semua, termasuk pemerintah, masyarakat, dan gereja, terkejut dan syok atas kejadian ini. Kami merasa hal ini seharusnya tidak terjadi di daerah terpencil seperti ini," tegas Yahuli dalam keterangannya.

(sar/asm)

Jakarta -

Organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan serangan brutal terhadap warga di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, sehingga menyebabkan satu guru tewas. Komnas HAM mengecam aksi tersebut,.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyebut pihaknya sedang mengumpulkan informasi dan keterangan awal terkait peristiwa ini. Komnas HAM turut menyampaikan dukacita yang mendalam bagi para korban.

"Komnas HAM mengecam tindakan yang dilakukan KSB atas peristiwa ini, yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun," ujar Atnike dalam keterangannya, Senin (24/3/2025).

Kemudian, Komnas HAM juga mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Pemkab Yahukimo beserta TNI dan Polri yang segera mengevakuasi para korban. Lalu juga cepat mengevakuasi seluruh tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan dari distrik-distrik yang dianggap rawan.

"Segala bentuk serangan terhadap warga sipil dalam situasi perang maupun selain perang yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara merupakan bentuk pelanggaran hukum HAM dan hukum humaniter internasional," ujarnya.

Lalu, Atnike mengatakan Komnas HAM memberikan atensi terhadap situasi pascakonflik dan kekerasan di Distrik Anggruk Kabupaten Yahukimo yang rawan terhadap pelanggaran HAM. Misalnya risiko dampak tindakan penyisiran terduga pelaku oleh aparat penegak hukum dan keamanan, pengungsian internal, dan lumpuhnya pelayanan publik.

Komnas HAM memberikan perhatian serius terhadap peristiwa penyerangan ini dengan meminta sebagai berikut:

1. Komnas HAM mendesak dilakukannya penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan dan pembunuhan melalui investigasi yang profesional, transparan dan tuntas,

2. Komnas HAM meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk melakukan langkah- langkah perlindungan dan pemulihan bagi korban bagi korban jiwa maupun luka, dan keluarga korban aksi kekerasan tersebut, baik pemulihan kesehatan, psikologis, pemberian kompensasi, termasuk pemulangan ke wilayah asal;

3. Komnas HAM meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk memastikan keamanan warga sipil pasca penyerangan di wilayah Distrik Anggruk, termasuk menjamin perlindungan bagi para petugas pelayanan publik (tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan lain-lain).

Sebelumnya, Organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan serangan brutal terhadap warga di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Serangan yang terjadi pada Jumat (21/3) itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia, enam orang luka-luka, serta terbakarnya fasilitas pendidikan.

Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi menegaskan TNI berkomitmen selalu melindungi masyarakat, terutama tenaga pendidik dan kesehatan yang bertugas di daerah terpencil. TNI telah melakukan evakuasi terhadap tenaga pengajar dan tenaga kesehatan pascaserangan OPM di Distrik Anggruk.

"TNI telah mengerahkan personel untuk mengevakuasi korban, mengamankan wilayah, dan mendukung pemulihan situasi pasca tindakan biadab dan pengecut dari OPM," kata Brigjen Kristomei dalam keterangannya, Minggu (23/3).

Serangan ini diduga dilakukan oleh kelompok OPM pimpinan Elkius Kobak. Kelompok kriminal bersenjata (KK) itu sebelumnya meminta sejumlah uang kepada para tenaga pengajar.

Namun, karena permintaan tersebut tidak dipenuhi, kelompok ini melakukan aksi kekerasan pembunuhan, dan menganiaya enam orang guru, membakar gedung sekolah dan rumah guru, serta menimbulkan ketakutan di masyarakat.

TNI bersama aparat terkait telah mengevakuasi 42 tenaga pengajar dan tenaga kesehatan dari Yahukimo ke Jayapura. Selain itu, TNI meningkatkan pengamanan di wilayah rawan dan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menindak tegas pelaku serangan ini.

Lihat juga Videeo 'KKB Bunuh Sopir Truk di Yahukimo Papua':

(azh/imk)

Jakarta -

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengecam aksi kekerasan yang menimpa guru, tenaga Kesehatan (nakes), hingga warga oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Yahukimo, Papua Pegunungan. Hetifah mengatakan pembunuhan tehadap guru hingga nakes adalah pelanggaran hak asasi manusia.

"Mengecam tindakan kekerasan dan pembunuhan yang menimpa guru dan tenaga kesehatan di Papua sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kami sangat prihatin dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta komunitas pendidikan dan kesehatan yang terdampak," kata Hetifah kepada wartawan, Senin (24/3/2025).

Hetifah mendorong pemerintah pusat meningkatkan perlindungan bagi masyarakat di Yahukimo. Hetifah mengusulkan penempatan personel tambahan di daerah rawan.

"Mendorong kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan bagi guru dan tenaga kesehatan di daerah rawan konflik, dan mengusulkan penempatan personel keamanan di wilayah-wilayah rawan untuk mencegah kejadian serupa," katanya.

Hetifah ingin para guru, nakes hingga masyarakat saat bekerja tak merasa khawatir. Hetifah juga mendesak pemerintah untuk melakukan pendekatan secara holistik.

"Mendorong pemerintah, khususnya kementerian bidang pendidikan, kementerian kesehatan, dan aparat keamanan, untuk memastikan keselamatan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, dengan menempatkan mereka di lingkungan yang lebih aman dan kondusif sesuai dengan kebijakan penugasan yang tepat," kata Hetifah.

"Mendesak pemerintah untuk melakukan pendekatan holistik dalam penyelesaian konflik di Papua, tidak hanya menggunakan pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan dialog dan kesejahteraan melalui pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, dan pembangunan ekonomi yang inklusif," tambahnya.

Politikus Partai Golkar ini juga mendorong adanya peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Papua. Hetifah ingin adanya jaminan keamanan di daerah konflik.

"Mendorong penguatan regulasi dan peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Papua, termasuk alokasi dana untuk perlindungan tenaga pendidik dan kesehatan, serta mengkaji kemungkinan regulasi baru atau revisi kebijakan guna memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang bertugas di daerah konflik," kata Hetifah.

Untuk diketahui, pada Jumat (21/3), sekelompok KKB membakar gedung sekolah hingga rumah guru di Kampung Anggruk, Distrik Anggruk, Yahukimo. Tercatat 10 orang yang terdiri dari guru, tenaga kesehatan dan warga menjadi korban.

Dikutip dari keterangan tertulis Divisi Humas Polri, Senin (24/3), korban tewas satu orang, luka ringan empat orang, luka berat tiga orang dan korban lainnya dua orang yang merupakan warga asli Yahukimo. Polri menyebut serangan ini keji karena menyasar pihak-pihak yang justru mengabdikan diri untuk kemajuan Papua Pegunungan.

"Ini adalah tindakan biadab dan sangat keji. Para guru dan tenaga medis itu bukan militer, mereka adalah pendidik yang mengabdikan diri untuk anak-anak Papua," tegas Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Faizal Ramadhani, dalam rilis Humas Polri.

Evakuasi para korban dilakukan tim gabungan TNI di bawah Kogabwilhan, dan Polri di bawah Satgas Operasi Damai Cartenz 2025, juga Polda Papua. Evakuasi yang hanya dapat dilakukan melalui udara ini dilakukan pada Minggu (23/3).

Simak Video: Momen TNI-Polri Evakuasi Korban Serangan KKB di Distrik Anggruk

(dwr/rfs)

Timika (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua menyebut tindakan kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap tenaga guru di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan melanggar prinsip HAM.

"Perbuatan OPM tersebut melanggar unsur kejahatan dan melanggar prinsip-prinsip HAM," kata Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey saat dihubungi Antara dari Timika, Minggu.

Menurut Ramandey, selain itu aksi yang dilakukan kelompok bersenjata tersebut juga merupakan tindakan kejahatan yang melanggar HAM dan bisa berdampak luas.

"Karena dengan meninggalnya tenaga guru maka pelayanan HAM atas pendidikan menjadi terabaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli mengatakan penyerangan yang dilakukan OPM di Distrik Anggruk mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan enam orang lainnya mengalami luka-luka.

"Saat ini para korban sudah berada di RS Marten Indey, Kota Jayapura, Papua untuk mendapatkan perawatan," katanya.

Dia menambahkan korban yang meninggal dunia adalah wanita yang berprofesi sebagai seorang guru.

Dia mengatakan pihaknya sangat menyenangkan kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata karena keberadaan guru untuk mencerdaskan anak-anak di Kabupaten Yahukimo khususnya di Distrik Anggruk.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pembunuhan enam guru dan pembakaran empat sekolah oleh kelompok bersenjata di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, adalah serangan brutal terhadap masa depan Papua. Ini bukan sekadar soal nyawa yang hilang, tetapi penghancuran harapan dan penyerangan terhadap hak asasi manusia dan kehadiran negara di sektor paling mendasar: pendidikan.

Kelompok yang mengaku bagian dari TPNPB-OPM kerap menuduh korbannya sebagai mata-mata. Ini pola lama yang terus diulang-tuduhan yang digunakan untuk membenarkan kekerasan, menebar ketakutan, dan memperkuat posisi mereka di tengah masyarakat yang sudah lama dilanda krisis kepercayaan.

Dalam situasi seperti ini, siapa pun yang membawa layanan publik atau terhubung dengan negara bisa dijadikan sasaran. Tak peduli apakah mereka guru, tenaga kesehatan, atau pekerja infrastruktur.

Tapi tak ada pembenaran apa pun untuk membunuh warga sipil. Apalagi mereka yang bekerja di garis depan kemanusiaan. Tuduhan sepihak tak bisa dijadikan dasar untuk menghilangkan nyawa. Ini bukan perjuangan-ini terorisme.

Masalahnya, pandangan terhadap konflik Papua sering kali kurang proporsional. Negara dipandang sebagai pelaku utama kekerasan, sementara tindakan brutal kelompok bersenjata sebagai ekspresi perlawanan. Padahal bagaimanapun, kekerasan terhadap warga sipil tetaplah pelanggaran HAM, siapa pun pelakunya-baik negara maupun aktor bersenjata non-negara. Kelakuan biadab OPM jangan dinormalisasi hanya karena mereka mengklaim membawa misi perjuangan. Kekejaman tetaplah kekejaman, dan harus dikutuk tanpa syarat.

Di sisi lain, kita juga menghadapi kenyataan bahwa selama ini pemerintah sering tampak gamang dalam merespons kekerasan di Papua di tengah sorotan internasional. Kekhawatiran akan reaksi negatif dari dunia luar dan tudingan pelanggaran HAM, terutama bila terjadi ekses kekerasan oleh aparat keamanan, membuat respons negara sering kali terlihat terlalu hati-hati. Ini menciptakan kesan ambigu dan bahkan bisa memperlemah legitimasi negara di mata masyarakat lokal.

Sudah saatnya pendekatan keamanan di Papua dievaluasi secara serius. Polri perlu lebih fokus dalam melindungi masyarakat, memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum. Sementara TNI perlu diarahkan untuk menangani kelompok separatis bersenjata dengan pendekatan yang terukur, profesional, dan akuntabel sesuai ketentuan UU.

Namun upaya membangun kepercayaan bukan tugas aparat. Tanggung jawab utama terletak pada otoritas sipil. TNI dan Polri cukup memastikan agar perilaku personelnya di lapangan, tidak kontraproduktif dan mencederai upaya tersebut.

Pendekatan represif yang berlebihan hanya akan memperpanjang lingkaran kekerasan dan memperdalam jurang ketidakpercayaan. Karena itu, setiap pelanggaran atau ekses kekerasan juga harus ditindak secara tegas, fair dan terbuka, sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga hak asasi manusia.

Penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mehrtens, yang akhirnya berhasil diselesaikan setelah lebih dari setahun, menjadi pengingat bahwa konflik di Papua sangat kompleks. Negara perlu strategi jangka panjang yang konsisten dan berani menyentuh akar persoalan-ketimpangan, ketidakadilan historis, dan krisis kepercayaan-bukan sekadar memadamkan gejalanya. Karena dalam perang narasi, propaganda terbaik adalah yang paling mendekati realitas. Dan realitas hari ini menuntut negara untuk benar-benar hadir-adil, tegas, dan manusiawi.

Khairul Fahmi.Institute for Security and Strategic Studies (ISESS).

(rdp/rdp)

JAYAPURA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Operasi Damai Kartenz terus mengejar pemimpin Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Yahukimo, Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, yang kabur dari Lapas Wamena di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Kepala Satgas Satgas Operasi Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani mengaku telah menerjunkan personelnya untuk mengejar Penihas.

"Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, yang menyatakan dirinya sebagai Komandan Operasi dan Komandan Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo, kabur dari Lapas Wamena sejak Selasa (25/2/2025)," kata Faizal di Jayapura, Sabtu (1/3/2025), seperti dikutip Antara.

Faizal mengatakan, personel yang dikerahkan akan terus mengejar sampai Penihas Heluka ditangkap kembali.

Faizal menjelaskan, Penihas Heluka kabur dari Lapas Wamena bersama enam tahanan lain. Satu tahanan, berinisial WK (28), berhasil ditangkap lagi. Sedangkan enam lainnya, termasuk Penihas melarikan diri.

Para tahanan yang sampai saat ini masih kabur itu yakni Ariel Sonyap alias Koroway bin Sonyap (31), Ferly Wesabla (21), Sergius Asso (20), Rio Elopere (22), dan Nelkz Heluka (24).

Mereka kabur dengan membobol pagar di sebelah kiri dalam lapas menggunakan tang potong. Mereka lantas memanjat pagar kedua menggunakan tali sal sepanjang satu meter yang diikatkan pada kawat duri.

Penihas Heluka ditangkap pada 19 Mei 2023 karena terlibat dalam pembunuhan terhadap aparat keamanan. Pada 7 Februari 2024, ia dijatuhi hukuman 13 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Wamena.

Jayawijaya -

Komandan kelompok kriminal bersenjata (KKB) bernama Penihas Heluka alias Kopi Tua melarikan diri dari Lapas Kelas IIB Wamena di Jayawijaya, Papua Pegunungan. Komandan Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo itu kabur bersama 6 narapidana (napi) lain dengan membobol pagar lapas.

Penihas Heluka dan 6 napi lain kabur dari Lapas Kelas IIB Wamena pada Selasa (25/2) sore. Satu napi yang kabur telah ditangkap kembali sementara Penihas Heluka dan lima lainnya masih diburu.

"Salah satu pelarian tersebut adalah Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, yang menamakan dirinya sebagai Komandan Operasi dan Komandan Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo," kata Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Rabu (26/2/2025).

Faizal menegaskan pihaknya akan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dia memastikan Penihas Heluka dan lima napi lain dalam pengejaran aparat.

"Kami berkomitmen untuk menjaga kedamaian dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Upaya pengejaran terhadap narapidana yang kabur ini akan terus kami intensifkan," ujar Faizal.

Diketahui, Penihas Heluka sebelumnya terlibat kasus pembunuhan terhadap aparat keamanan pada 4 November 2022. Penihas Heluka kemudian ditangkap pada 19 Mei 2023.

Selanjutnya, Penihas Heluka divonis 13 tahun penjara dalam kasus tersebut pada 7 Februari 2024. Komandan KKB itu baru menjalani masa tahanan selama satu tahun sebelum melarikan diri.

7 Napi Kabur Bobol Pagar Lapas

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2025, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan, ketujuh napi kabur saat diberi waktu beraktivitas di area lapangan lapas. Saat itu, hujan turun hingga ketujuh napi membobol pagar lapas.

"Sekitar pukul 15.09 WIT, di tengah hujan lebat, tujuh tahanan membobol pagar pertama di sebelah kiri dalam lapas menggunakan tang potong," kata Kombes Yusuf Sutejo dalam keterangannya, Rabu (26/2/2025).

Yusuf menuturkan para napi tersebut kemudian memanjat pagar Lapas Kelas II Wamena. Selanjutnya, para napi memanjat pagar menggunakan tali yang diikat pada kawat duri.

"Mereka melarikan diri dengan memanjat pagar kedua menggunakan tali sal sepanjang satu meter yang diikatkan pada kawat duri," tuturnya.

Lanjut Yusuf, salah satu napi yang kabur sudah ditangkap kembali. Sementara enam napi lain termasuk komandan KKB Penihas Heluka masih diburu.

"Satu dari tujuh tahanan berhasil diamankan oleh petugas lapas, sementara enam lainnya berhasil melarikan diri," beber Yusuf.

Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada. Yusuf berharap warga memberikan informasi jika mengetahui keberadaan para napi yang kabur tersebut.

"Kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga situasi tetap kondusif dan segera melaporkan kepada aparat keamanan jika mengetahui informasi terkait keberadaan para pelarian," paparnya.

(hsr/ata)

Jayawijaya -

Pentolan kelompok kriminal bersenjata (KKB), Penihas Heluka alias Kopi Tua kabur dari Lapas Kelas IIB Wamena di Jayawijaya, Papua Pegunungan. Komandan Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo itu melarikan diri bersama 6 narapidana (napi) lain usai membobol pagar lapas.

Ketujuh tahanan Lapas Kelas IIB Wamena itu melarikan diri pada Selasa (25/2). Kejadian bermula saat para tahanan diberi waktu beraktivitas di area dalam lapangan lapas.

"Sekitar pukul 15.09 WIT, di tengah hujan lebat, tujuh tahanan membobol pagar pertama di sebelah kiri dalam lapas menggunakan tang potong," kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2025, Kombes Yusuf Sutejo dalam keterangannya, Rabu (26/2/2025).

Ketujuh tahanan itu kemudian memanjat pagar kedua Lapas Kelas IIB Wamena. Mereka kabur dengan memanjat pagar menggunakan tali.

"Mereka melarikan diri dengan memanjat pagar kedua menggunakan tali sal sepanjang satu meter yang diikatkan pada kawat duri," tuturnya.

Yusuf mengatakan, salah satu napi yang kabur sudah ditangkap kembali. Sementara enam napi lain termasuk komandan KKB Penihas Heluka masih diburu.

"Satu dari tujuh tahanan berhasil diamankan oleh petugas lapas, sementara enam lainnya berhasil melarikan diri," beber Yusuf.

Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada. Yusuf berharap warga memberikan informasi jika mengetahui keberadaan para napi yang kabur tersebut.

"Kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga situasi tetap kondusif dan segera melaporkan kepada aparat keamanan jika mengetahui informasi terkait keberadaan para pelarian," paparnya.

Sebagai informasi, Penihas Heluka sebelumnya ditangkap atas kasus pembunuhan aparat keamanan 4 November 2022. Penihas Heluka kemudian ditangkap pada 19 Mei 2023.

Penihas Heluka sudah divonis 13 tahun penjara pada 7 Februari 2024. Komandan KKB itu baru menjalani masa tahanan selama satu tahun sebelum melarikan diri.

"Salah satu pelarian tersebut adalah Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, yang menamakan dirinya sebagai Komandan Operasi dan Komandan Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo," kata Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Faizal Ramadhani.

(sar/ata)

Jayawijaya -

Tujuh narapidana (napi) kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Wamena di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Salah satu napi yang melarikan adalah komandan kelompok kriminal bersenjata (KKB) bernama Penihas Heluka.

"Salah satu pelarian tersebut adalah Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, yang menamakan dirinya sebagai Komandan Operasi dan Komandan Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo," kata Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Rabu (26/2/2025).

Ketujuh narapidana itu kabur dari Lapas Kelas IIB Wamena pada Selasa (25/2) sekitar pukul 15.00 WIT. Salah satu napi yang kabur sudah ditangkap kembali, sementara komandan KKB masih dalam pencarian.

"Kami berkomitmen untuk menjaga kedamaian dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Upaya pengejaran terhadap narapidana yang kabur ini akan terus kami intensifkan," ujar Faizal.

Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2025, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan, ketujuh napi kabur saat diberi waktu beraktivitas di area lapangan lapas. Selang beberapa menit, hujan turun hingga ketujuh napi membobol pagar lapas.

"Tujuh tahanan membobol pagar pertama di sebelah kiri dalam lapas menggunakan tang potong, kemudian melarikan diri dengan memanjat pagar kedua menggunakan tali sal sepanjang satu meter yang diikatkan pada kawat duri," ucap Yusuf.

Yusuf berharap masyarakat tetap tenang dan waspada. Pihaknya meminta warga memberikan informasi jika mengetahui informasi keberadaan para napi yang kabur tersebut.

"Satu dari tujuh tahanan berhasil diamankan oleh petugas lapas, sementara enam lainnya berhasil melarikan diri," imbuhnya.

Diketahui, pentolan KKB, Penihas Heluka sebelumnya ditangkap pada 19 Mei 2023 atas kasus pembunuhan terhadap aparat keamanannya. Penihas Heluka divonis 13 tahun penjara pada 7 Februari 2024.

(sar/ata)

Jakarta -

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat, sepanjang Januari-Desember 2024, terdapat 113 peristiwa hak asasi manusia di Papua, dengan 85 di antaranya berdimensi konflik bersenjata dan kekerasan. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan situasi itu menyebabkan berbagai persoalan, mulai korban jiwa hingga masalah pengungsian.

"Dampak dari konflik bersenjata dan kekerasan ini menimbulkan berbagai persoalan, baik korban jiwa maupun luka-luka, terjadinya pengungsi internal, dan terhentinya berbagai layanan publik," kata Atnike di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

Menurut Atnike, dari 85 peristiwa konflik bersenjata dan kekerasan, korban jiwa yang ditimbulkan mencapai 61 orang, dengan 39 orang mengalami luka-luka dan 17 orang menjadi korban penyanderaan. Dia mengatakan Provinsi Papua Tengah merupakan wilayah dengan jumlah konflik terbanyak dibanding provinsi lain di Papua.

"Dari segi persebaran wilayah, sepanjang tahun 2024, peristiwa konflik bersenjata dan kekerasan yang tertinggi terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, sebanyak 22 peristiwa, diikuti Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, sebanyak 13 peristiwa, Paniai, Papua Tengah, 12 peristiwa," katanya.

"Yahukimo, Papua Pegunungan 10 peristiwa, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan 7 peristiwa, dan Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 7 peristiwa. Jadi daerah yang rentan, jadi konflik dan kekerasan adalah di Provinsi Papua Tengah," ujarnya.

Komisioner Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo mengatakan, selain konflik bersenjata, konflik agraria yang berkaitan dengan rencana pembangunan proyek strategis nasional (PSN) juga ditemui di Papua. Dia mengatakan salah satu proyek tersebut adalah PSN pangan di Merauke, Papua Selatan.

Menurut Prabianto, pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan dan pelibatan masyarakat lokal Papua.

"Kita tahu semua bahwa pemerintah telah mencanangkan akan membangun PSN pangan di Merauke dengan menggunakan lahan kurang lebih 2 juta hektare. Nah, hal ini juga berpotensi terhadap masyarakat dari setempat akan hak atas tanah dan keberlanjutan kehidupan mereka," ucapnya.

"Tentunya dalam hal ini, sepanjang proses perencanaannya ini tidak, artinya dari tidak dari awal melibatkan masyarakat setempat, tidak melakukan FPIC (Free, Prior, and Informed Consent), harus ada informasi awal dan persetujuan awal dari masyarakat setempat, tentunya ini sangat berpotensi untuk terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat adat setempat," katanya.

Lebih jauh, Prabianto mengatakan, Komnas HAM memiliki 12 rekomendasi terkait penanganan konflik di Papua. Rekomendasi itu meliputi penghentian kontak senjata hingga mengevaluasi pembangunan PSN dan mengutamakan pembangunan bagi warga lokal atau orang asli Papua (OAP).

Berikut ini 12 rekomendasi Komnas HAM soal penanganan konflik di Papua:

1. Komnas HAM menyerukan agar para pihak menghentikan kontak senjata dan tindakan kekerasan lainnya yang menyebabkan eskalasi konflik dan mengancam keselamatan warga sipil.
2. Meminta aparat keamanan agar senantiasa menggunakan penanganan terukur dan proporsional untuk menghindari jatuhnya korban.
3. Meminta Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) dan maupun aparat agar tidak menempatkan warga sipil dan fasilitas layanan publik sebagai target sasaran dalam konflik.
4. Meminta Pemda agar memulihkan fasilitas layanan publik pasca terjadinya konflik bersenjata agar masyarakat dapat mendapat pelayanan dan dapat beraktivitas kembali.
5. Meminta pemerintah pusat untuk mendukung Pemda dalam memulihkan fasilitas layanan publik di wilayah-wilayah pasca terjadinya konflik.
6. Meminta Pemda agar lebih responsif dan memprioritaskan penanganan pengungsi internal di wilayahnya.
7. Meminta aparat penegak hukum untuk memastikan proses penegakan hukum yang efektif terhadap kasus kekerasan, termasuk kekerasan terhadap pembela HAM.
8. Meminta seluruh Pemda yang telah terbentuk pasca pilkada agar memberikan perhatian khusus terhadap persoalan dan/atau sengketa lahan, agraria, dan sumber daya alam, termasuk proyek strategis nasional (PSN), untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan menghormati HAM.
9. Mendesak Pemerintah Pusat dan daerah untuk memastikan penerapan prinsip FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di seluruh provinsi Papua, termasuk bagi proyek-proyek strategis nasional.
10. Meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menunda pelaksanaan PSN yang masih menghadapi sengketa, dan mendorong proses penyelesaian melalui dialog dan partisipasi khususnya bagi masyarakat terdampak;
11. Meminta Presiden agar mengedepankan pendekatan HAM dalam upaya penyelesaian konflik dan pemulihan keamanan di Papua.
12. Meminta Presiden untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan di Papua memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP).

(aik/aik)