Tanjungpandan (ANTARA) - Sebanyak dua orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II B Tanjungpandan, Kanwil Ditjenpas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima remisi atau pengurangan masa tahanan karena sakit.

Kepala WBP Lapas Kelas II B Tanjungpandan, Royhan Al Faisal di Badau, Selasa, mengatakan remisi ini diberikan kepada dua orang WBP dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Dunia Tahun 2025.

"Dua WBP Lapas Kelas II B Tanjungpandan menerima remisi untuk kepentingan kemanusiaan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Dunia yang diperingati setiap 7 April," katanya.

Menurut dia, pemberian remisi sakit ini merupakan pertama kalinya diberikan kepada WBP Tanjungpandan.

"Ini merupakan pertama kali WBP Lapas Kelas II B Tanjungpandan mendapatkan remisi sakit berkepanjangan. Dengan adanya pemberian remisi ini dapat menjadi motivasi bagi WBP untuk tetap konsisten mengikuti program pembinaan serta semangat untuk sembuh dari sakit yang dideritanya sehingga nantinya dapat berkumpul dengan keluarga," ujarnya.

Royhan menjelaskan, kedua orang WBP tersebut masing-masing satu orang menerima remisi tiga bulan dan satu orang menerima remisi lima bulan.

Menurut dia, kedua orang WBP tersebut merupakan WBP yang menderita sakit berkepanjangan dengan kategori penyakit yang diderita sulit disembuhkan dan harus selalu mendapatkan perawatan rutin dari dokter.

Penerima remisi tersebut, lanjut dia, harus ada rekam medis dari dokter pemerintah yang menunjukkan penyakit yang diderita sulit disembuhkan dan membutuhkan perawatan lanjutan.

"Serta proses pengajuannya juga dilengkapi dengan surat keterangan dari dokter dan telah melewati tahapan verifikasi wilayah dan pusat sebelum dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh remisi," katanya.

Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Kelas II B Tanjungpandan, Endang Meidiansyah menjelaskan pemberian pengurangan masa pidana atau remisi ini diberikan kepada WBP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2018 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan yang diberikan kepada WBP yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 tahun, berusia di atas 70 tahun, atau menderita sakit berkepanjangan.

"Mereka yang mendapatkan remisi ini selama menjalani masa hukumannya di Lapas memang memiliki penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan dalam kategori sakit berkepanjangan sesuai surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Marsidi Judono," ujarnya.

Pewarta: Kasmono/Apriliansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Menjelang Idul Fitri, tradisi menukar uang baru menjadi kebiasaan yang tak terpisahkan bagi masyarakat Indonesia. Uang baru ini biasanya diberikan sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) kepada anak-anak, sanak saudara, maupun orang terdekat.

Namun, muncul pertanyaan terkait hukum penukaran uang ini dalam perspektif Islam, terutama karena adanya praktik jasa penukaran uang yang berpotensi menormalisasi riba. Lalu, bagaimana sebenarnya hukum Islam memandang praktik ini?

Hukum Tukar Uang Lebaran dalam Islam

Melansir laman NU Online dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), hukum menukar uang Lebaran dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

· Dari Segi Uang yang Ditukar (Ma'qud 'Alaih)

Jika penukaran uang dilakukan dengan tambahan nominal yang berbeda dari jumlah yang ditukarkan, maka hukumnya haram karena termasuk dalam praktik riba. Dalam Islam, pertukaran uang dengan jumlah yang berbeda dianggap riba jika dilakukan secara tunai, sebagaimana dijelaskan dalam pandangan ulama.

· Dari Segi Jasa yang Diberikan (Ijarah)

Jika melihat dari sudut pandang penyedia jasa, penukaran uang dengan biaya tertentu dapat dianggap mubah (boleh) karena termasuk transaksi ijarah, yaitu jual beli jasa. Dalam kitab Fathul Mujibil Qarib karya Kiai Afifuddin Muhajir, dijelaskan bahwa ijarah tidak termasuk riba karena yang diperjualbelikan adalah manfaat atau jasa, bukan barang fisik.

Pendapat Ulama tentang Tukar Uang Lebaran

Dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, dan sebagian pendapat dalam mazhab Hambali, penukaran uang Lebaran diperbolehkan selama dilakukan secara kontan dan tidak berbasis utang. Perbedaan pendapat muncul karena adanya dua sudut pandang:

• Sebagian orang melihat uang sebagai barang yang dipertukarkan, sehingga tambahan nominal dianggap sebagai riba.
• Sebagian lainnya melihat adanya jasa dalam proses penukaran uang, sehingga tambahan biaya dianggap sebagai upah jasa.

Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain menjelaskan bahwa suatu barang dapat mengikuti akad tertentu. Misalnya, dalam konteks menyusui bayi, yang menjadi objek akad adalah jasa pengasuhan, bukan air susu ibu itu sendiri. Dengan analogi ini, biaya tambahan dalam penukaran uang dapat dianggap sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, bukan sebagai pertukaran uang yang mengandung riba.

Misal yang ingin ditukarkan adalah uang senilai Rp 2.000.000 kemudian ada biaya penukaran sejumlah Rp 50.000, maka biaya tersebut diperbolehkan dengan tujuan upah jasa penukaran, bukan bunga. Apabila melakukan penukaran uang Rp 100.000 akan mendapatkan uang baru sebanyak Rp 80.000 kemudian berlaku kelipatan, maka hal tersebut bisa dianggap riba karena terdapat perbedaan nilai tukar uang tersebut.

Dalil Al-Qur'an tentang Jasa dalam Transaksi

Dalam Al-Qur'an, surah At-Thalaq ayat 6 membahas mengenai pemberian upah atas jasa:

... فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ ..

Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka." (QS At-Thalaq: 6)

Ayat ini menunjukkan bahwa upah diberikan atas jasa yang dilakukan, bukan pada barangnya. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, Abu Bakar Al-Hisni menegaskan bahwa Allah SWT mengaitkan upah dengan aktivitas menyusui, bukan pada air susu itu sendiri.

Aturan Islam dalam Pertukaran Uang

Dalam Islam, terdapat beberapa ketentuan mengenai jual beli dan pertukaran uang, yaitu:

• Kesetaraan nilai (tamatsul): Uang yang dipertukarkan harus memiliki nominal yang sama.
• Pembayaran langsung (taqabudh): Transaksi harus dilakukan secara tunai tanpa penundaan atau sistem kredit.
• Tanpa tambahan yang tidak sah: Tidak diperbolehkan adanya kelebihan atau komisi, kecuali jika berupa jasa yang diakui dalam syariat.

Maka dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menukar uang baru dengan tambahan biaya diperbolehkan dalam Islam asalkan biaya tersebut ditujukan untuk jasa penukaran, bukan sebagai tambahan dalam jumlah uang yang ditukarkan. Untuk besaran tarifnya, hal ini dapat disesuaikan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak.

Semoga bermanfaat, ya!

Video Menaker: THR Paling Lambat H-7 Lebaran-Tak Boleh Dicicil

Video Menaker: THR Paling Lambat H-7 Lebaran-Tak Boleh Dicicil

Jakarta (ANTARA) - Fenomena mengemis online di TikTok dengan cara ekstrem, seperti berjoget berlebihan, berendam di lumpur, atau melakukan tantangan aneh demi mendapatkan donasi, semakin banyak ditemukan. Aksi ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat karena dianggap mengaburkan batas antara hiburan dan eksploitasi diri.

Para pelaku biasanya melakukan siaran langsung (live streaming) sambil meminta penonton mengirimkan hadiah virtual (gift) yang dapat ditukar dengan uang. Praktik ini semakin menuai kritik, terutama jika dilakukan oleh individu yang sebenarnya sehat dan masih mampu bekerja.

Dalam Islam, konsep meminta-minta memiliki batasan yang jelas, di mana seseorang dianjurkan untuk bekerja dan berusaha terlebih dahulu sebelum meminta bantuan kepada orang lain. Dalam ajaran Islam, mengemis diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat atau ketika seseorang benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah.

Lebih dari sekadar masalah etika, fenomena ini juga menimbulkan dampak sosial yang merugikan. Jika terus dibiarkan, kebiasaan ini dapat membentuk mentalitas instan di masyarakat, di mana seseorang lebih memilih mencari simpati publik ketimbang berusaha dengan cara yang lebih produktif.

Hukum mengemis online di TikTok menurut Islam

Dalam pandangan Islam, perbuatan meminta-minta tanpa alasan yang dibenarkan dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Islam menekankan pentingnya menjaga martabat dan harga diri, serta mendorong umatnya untuk bekerja keras dalam mencari nafkah yang halal. Rasulullah SAW bersabda, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah."

Abu Hamid al-Ghazali, seorang ulama terkemuka, menjelaskan bahwa meminta-minta tanpa kebutuhan mendesak dapat merendahkan martabat seseorang. Beliau menekankan bahwa tindakan tersebut menunjukkan ketidakpuasan terhadap rezeki yang telah Allah berikan dan dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

Dalam Islam, mengemis online di TikTok hukumnya haram. Hal ini karena mengemis bertentangan dengan ajaran Islam dan merupakan perbuatan hina. Islam melarang pemeluknya untuk meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya unsur darurat ataupun adanya kebutuhan mendesak. Rasulullah SAW bersabda:

قال رسول الله من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار

Artinya, “Rasulullah bersabda ‘Barang siapa yang meminta-minta sedangkan ia memiliki perkara yang mencukupinya maka ia sedang memperbanyak (bagian) dari api neraka,’” (HR Abu Dawud).

Selain itu, tindakan mengemis online dapat menyebabkan ketergantungan dan mengurangi semangat untuk bekerja keras. Islam mendorong umatnya untuk berusaha dan tidak bergantung pada belas kasihan orang lain tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, fenomena mengemis online melalui TikTok dipandang tidak sesuai dengan etika dan ajaran Islam.

Oleh karena itu, umat Islam perlu lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi dan media sosial agar tidak terjebak dalam perilaku yang dapat merendahkan martabat. Media sosial seharusnya digunakan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.

Selain itu, penting untuk tetap berpegang pada nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Sikap menjaga kehormatan dan berusaha mencari rezeki dengan cara yang baik harus selalu diutamakan dalam setiap aktivitas, termasuk di dunia digital, demikian mengutip dari sejumlah sumber.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Ahli hukum pidana dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Prof Aan Asphianto menyambut baik langkah KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Aan yakin penyidik KPK profesional.

"Saya menyambut baik penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, tentu penyidik KPK kan tidak sembarangan, saya yakin sebagai seorang akademisi melakukan langkah-langkah sesuai dengan KUHAP, di mana di sana dijelaskan dalam KUHAP untuk penetapan tersangka itu kan sudah dilakukan sesuai dengan bukti permulaan yang cukup, minimal 2 alat bukti yang valid, yang sah untuk seseorang bisa ditetapkan tersangka," kata Aan kepada wartawan, Jumat (27/12/2024).

Aan menilai langkah KPK ini sesuatu hal yang baik. Dia berharap ke depan KPK melakukan penegakan hukum tidak pandang bulu.

"Ini saya kira sebagai orang akademisi itu kan ya saya melihat ini hal yang baik, mudah-mudahan penegakan hukum ke depan tidak pandang bulu. Tapi tetap kan masih menggunakan asas praduga tak bersalah, tapi setiap orang apakah orang biasa, pejabat tinggi, ya equality before the law, setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan," ucapnya.

Aan yakin KPK bisa membuktikan bahwa anggapan penetapan Hasto tersangka politisasi itu tidak benar. Dia pun mendukung langkah-langkah KPK selama dalam aturan yang berlaku.

"Penetapan tersangka seseorang itu harus sangat hati-hati, harus profesional, harus proporsional, harus transparan. Karena masyarakat sekarang sudah kritis," imbuhnya.

PDIP Tuding Politisasi

Juru bicara PDIP, Chico Hakim, menuding ada upaya mengganggu dan menenggelamkan PDIP terkait penetapan tersangka Hasto.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico saat dihubungi, Selasa (24/12).

KPK Tepis PDIP

KPK menepis penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bermuatan politis. KPK menyebutkan penetapan tersangka ini murni penegakan hukum.

"Kemudian tadi disampaikan apakah penetapan ini ada politisasi ini sama jawabannya, murni penegakan hukum," kata kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).

Setyo juga merespons pernyataan PDIP yang menyebut ada pihak-pihak yang akan mengganggu kongres PDIP. Setyo mengaku tidak mengetahui informasi tersebut.

"Kemudian di kongres ada pihak-pihak yang mengganggu selama ini kami pimpinan tidak ada informasi masukan dan lain-lain terkait masalah kongres segala macam," ujar Setyo.

Setyo mengatakan ekspose penetapan tersangka terhadap Hasto ini dihadiri seluruh pimpinan lengkap, termasuk kedeputian. Setyo memastikan keputusan yang diambil dalam ekspose tersebut akurat hingga akhirnya terbit penetapan sprindik penetapan tersangka.

Simak juga video: Pernyataan Lengkap Hasto Usai Jadi Tersangka Terkait Harun Masiku

[Gambas:Video 20detik]

Tanggal 25 Desember 2024, umat kristiani merayakan hari raya Natal. Untuk turut merayakannya, sebagian masyarakat Indonesia pun saling bertukar ucapan sebagai bentuk suka cita. Lantas apakah umat Islam juga boleh mengucapkan selamat Natal?

Masyarakat Indonesia dikenal dengan menjunjung tinggi sikap toleransi antar beragama. Biasanya bentuk toleransi tersebut juga dilakukan dengan saling berucap selamat saat perayaan hari besar keagamaan. Akan tetapi terdapat kontroversi terkait boleh dan tidaknya mengucapkan selamat Natal dalam ajaran Islam.

Oleh karenanya, banyak muslim yang bertanya-tanya bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal dalam Islam?

Untuk mengetahuinya, berikut detikSulsel menyajikan ulasan selengkapnya dari pandangan para ulama. Simak di bawah ini!

Hukum Mengucapkan Selamat Natal dalam Islam

Terdapat berbagai pandangan ulama tentang hukum mengucapkan selamat Natal dalam Islam. Ada ulama yang dengan tegas melarang, ada pula yang membolehkannya. Semua pandangan dijelaskan dengan dengan landasan dalil Al-Qur'an dan Hadist. Berikut ulasannya:

1. Pandangan yang Membolehkan

Dijelaskan dalam Jurnal Agama dan Sosial Humaniora Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Aceh berjudul "Mengucapkan Selamat Natal dan Selamat Hari Raya Agama Lain", bahwa mayoritas ulama kontemporer membolehkan umat muslim untuk mengucapkan selamat Natal, salah satunya ulama Yusuf Qaradhawi. Menurutnya ucapan tersebut dibolehkan karena termasuk kebaikan yang tidak dilarang oleh Allah SWT.

Mengucapkan selamat Natal menurutnya termasuk perbuatan yang disenangi Allah SWT sebagaimana suka-Nya pada sikap adil. Al-Qaradhawi melandaskan pendapatnya itu pada firman Allah SWT surah Mumtahanah ayat 8 berikut:

لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وه وه أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Mumtahanah: 8)

Berdasarkan ayat itu, Al-Qaradhawi memandang ucapan selamat Natal hanya sebagai etika pergaulan sesama umat manusia. Apalagi, jika umat kristiani tersebut juga memberi ucapan selamat pada hari raya umat Islam.

Memberikan ucapan ini juga sebagai bentuk penghormatan. Sebagaimana dilandaskan pada firman Allah SWT pada surah An-Nisa ayat 86 berikut:

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

Artinya: "Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. (Qs. an-Nisa';86)

Batasan Mengucapkan Selamat Natal Bagi Muslim

Al-Qaradhawi menyebutkan mengucapkan selamat Natal dikhususkan kepada umat Kristen yang memiliki hubungan dengan muslim tersebut. Seperti hubungan kekerabatan, bertetangga, berteman, dan lain-lain.

Mengucapkan selamat Natal diperbolehkan asal tidak ikut memperingati atau merayakan ritual agama mereka. Umat muslim boleh hidup bersama non muslim dengan melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Dijelaskan lebih rinci, bahwa mengucapkan selamat Natal diperbolehkan dengan batasan umat muslim tidak mengakui teologi umat Kristen.

Sebagaimana dijelaskan pula oleh ahli fikih Wahbah Zuhaili sebagai berikut:

لا مانع من مجاملة النصارى في رأي بعض الفقهاء في مناسباتهم على ألا يكون من العبارات ما يدل على إقرارهم على معتقداتهم

Artinya: "Tidak ada halangan dalam bersopan santun (mujāmalah) dengan orang Nasrani menurut pendapat sebagian ahli fiqh berkenaan hari raya mereka asalkan tidak bermaksud sebagai pengakuan atas (kebenaran) ideologi mereka."

2. Pandangan yang Melarang Mengucapkan Selamat Natal

Sebagian ulama lainnya juga berpandangan mengucapkan selamat Natal tidak diperbolehkan karena disebut bid'ah atau inovasi dalam agama. Bahkan, mengucapkan selamat Natal dianggap menyerupai orang-orang kafir.

Ulama yang mengharamkan ucapan selamat Natal umumnya berpegang pada fatwa Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim. Keduanya mengharamkan karena mengucapkan selamat pada perayaan umat agama lain sama saja mengakui kebenaran agama mereka.

Hal tersebut tentunya bertentangan dengan firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat 7, sebagai berikut:

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ

Artinya: Jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu. (QS Al-Zumar: 7)

Salah satu ulama yang sejalan dengan fatwa tersebut adalah Syekh Utsaimin. Dia mengatakan mengucapkan selamat Natal hukumnya minimal haram sebab sama halnya dengan sujud terhadap salib.

Bahkan dosa mengucapkan Natal dinilai parah dan dahsyat kemurkaan di sisi Allah SWT. Dengan begitu, orang yang mengucapkan selamat Natal dianggap berbuat maksiat, bid'ah atau kufur sehingga pantas mendapatkan kebencian dan murka Allah SWT.

Hukum haramnya mengucapkan Natal ini juga berlaku meskipun memiliki hubungan kedekatan. Adapun jika seorang non muslim mengucapkan selamat hari raya kepada muslim, hukumnya juga tidak boleh dijawab.

Mengucapkan selamat Natal maupun menjawab ucapan selamat dari non muslim tidak diperbolehkan karena adanya kemungkinan mencari agama selain Islam. Seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Imran ayat 85:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَمِ دِينًا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الخَسِرِينَ

Artinya: "Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya hal itu dan dia di akhirat termasuk orang-orang merugi." (Ali Imran: 85).

Itulah ulasan mengenai hukum mengucapkan selamat Natal dalam Islam. Semoga menambah wawasan!

Video Gibran: Jika Ada yang Dipersulit Saat Jalankan Natal, Lapor Saya!

Video Gibran: Jika Ada yang Dipersulit Saat Jalankan Natal, Lapor Saya!

Jakarta (ANTARA) - Perayaan Tahun Baru Masehi yang jatuh pada 31 Desember di setiap tahunnya, menjadi momen yang dinanti-nanti oleh banyak orang di seluruh dunia, termasuk umat Muslim. Namun, perayaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai hukum merayakannya dalam pandangan Islam.

Beberapa ulama memiliki pandangan berbeda terkait perayaan tersebut, dengan sebagian menganggapnya tidak diperbolehkan, sementara lainnya memberikan penjelasan dengan pendekatan yang lebih kontekstual.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa merayakan Tahun Baru Masehi bertentangan dengan ajaran Islam, karena merupakan tradisi non-Islam yang tidak berlandaskan syariat. Oleh karena itu, banyak yang menganggap perayaan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Namun, menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), tidak ada larangan untuk merayakan Tahun Baru Masehi atau mengucapkan selamat tahun baru. MUI mengimbau agar perayaan tersebut dilakukan dengan sederhana dan tidak berlebihan, serta tidak mengganggu ketenangan orang lain.

Mengulas sejarah kalender Gregorian, tahun baru yang dimulai pada 1 Januari pertama kali ditetapkan oleh Kaisar Romawi Julius Caesar pada tahun 46 SM.

Selanjutnya, pada tahun 1582, Paus Gregorius XIII mengesahkan kalender ini. Penetapan resmi kalender tersebut diikuti oleh negara-negara Eropa Barat yang mulai menggunakannya pada tahun 1752.

Kendati demikian, perdebatan mengenai hukum merayakan tahun baru masih terus berlangsung di kalangan umat Islam. Banyak yang mempertanyakan apakah tindakan tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai hal tersebut menurut perspektif hukum Islam.

Hukum merayakan tahun baru dalam perspektif Islam

Berdasarkan kajian dari berbagai literatur, diperoleh keterangan bahwa merayakan tahun baru diperbolehkan selama tidak disertai dengan perbuatan maksiat, seperti kerusuhan, balap liar, tawuran, pacaran, dan sebagainya.

Pendapat ini sejalan dengan pernyataan Guru Besar Al-Azhar Asy-Syarif dan Mufti Agung Mesir, Syekh Athiyyah Shaqr (wafat 2006 M). Dalam kompilasi fatwa ulama Al-Azhar, dirinya menyatakan:

وَقَيْصَرُ رُوْسِيَا "الإِسْكَنْدَرُ الثَّالِثُ" كَلَّفَ الصَّائِغَ "كَارِلْ فَابْرَج" بِصَنَاعَةِ بَيْضَةٍ لِزَوْجَتِهِ 1884 م، اسْتَمَرَّ فِي صُنْعِهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ كَانَتْ مَحِلَّاةً بِالْعَقِيْقِ وَالْيَاقُوْتِ، وَبَيَاضُهَا مِنَ الْفِضَّةِ وَصِفَارُهَا مِنَ الذَّهَبِ، وَفِى كُلِّ عَامٍ يَهْدِيْهَا مِثْلَهَا حَتَّى أَبْطَلَتْهَا الثَّوْرَةُ الشُّيُوْعِيَّةُ 1917 م. وَبَعْدُ، فَهَذَا هُوَ عِيْدُ شَمِّ النَّسِيْمِ الَّذِي كَانَ قَوْمِيًّا ثُمَّ صَارَ دِيْنِيًّا فَمَا حُكْمُ احْتِفَالِ الْمُسْلِمِيْنَ بِهِ؟ لَا شَكَّ أَنَّ التَّمَتُّعَ بِمُبَاهِجِ الْحَيَاةِ مِنْ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَتَنَزُّهٍ أَمْرٌ مُبَاحٌ مَا دَامَ فِى الْإِطَارِ الْمَشْرُوْعِ الَّذِي لَا تُرْتَكَبُ فِيْهِ مَعْصِيَّةٌ وَلَا تُنْتَهَكُ حُرْمَةٌ وَلَا يَنْبَعِثُ مِنْ عَقِيْدَةٍ فَاسِدَةٍ

Artinya: “Kaisar Rusia, Alexander III pernah mengutus seorang tukang emas ‘Karl Fabraj’ guna membuat topi baja untuk istrinya pada tahun 1884 M. Proses pembuatannya berlangsung selama 6 bulan. Topi itu ditempeli batu akik dan permata. Warna putihnya dari perak dan warna kuningnya dari emas.

Di setiap tahunnya ia menghadiahkan topi serupa kepada istrinya hingga kemudian istrinya ditumbangkan oleh pemberontakan kelompok komunisme pada tahun 1917 M.

Mulanya acara ini merupakan suatu perayaan ‘Sham Ennesim’ (Festival nasional Mesir yang menandai dimulainya musim semi) yang merupakan tradisi lokal Mesir lantas berubah menjadi tradisi keagamaan. Lalu bagaimanakah hukum memperingati dan merayakannya bagi seorang muslim?

Tidak diragukan lagi bahwa menikmati keindahan hidup, seperti makan, minum, dan menjaga kebersihan, diperbolehkan selama sesuai dengan syariat, tidak mengandung kemaksiatan, tidak merusak kehormatan, dan tidak bertentangan dengan akidah yang benar. [Wizarah Al-Auqof Al-Mishriyyah, Fatawa Al-Azhar, Juz X, halaman 311].

Sejalan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Agung Mesir, ulama Hadist terkemuka asal Haramain, Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki (wafat 2004 M), dalam kitabnya juga menegaskan:

جَرَتْ عَادَاتُنَا أَنْ نَجْتَمِعَ لإِحْيَاءِ جُمْلَةٍ مِنَ الْمُنَاسَبَاتِ التَّارِيْخِيَّةِ كَالْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ وَذِكْرَى الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَالْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ وَذِكْرَى نُزُوْلِ الْقُرْآنِ وَذِكْرَى غَزْوَةِ بَدْرٍ وَفِى اعْتِبَارِنَا أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ عَادِيٌّ لَا صِلَةَ لَهُ بِالدِّيْنِ فَلَا يُوْصَفُ بِأَنَّهُ مَشْرُوْعٌ أَوْ سُنَّةٌ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ مُعَارِضًا لِأَصْلٍ مِنْ أُصُوْلِ الدِّيْنِ لأَنَّ الْخَطَرَ هُوَ فِى اعْتِقَادِ مَشْرُوْعِيَّةِ شَيْءٍ لَيْسَ بِمَشْرُوْعٍ

Artinya: “Sudah menjadi tradisi bagi kita berkumpul untuk menghidupkan berbagai momentum bersejarah, seperti halnya maulid nabi, peringatan isra mi’raj, malam nishfu sya’ban, tahun baru hijriyah, nuzulul qur’an dan peringatan perang Badar.

Menurut pandanganku, peringatan-peringatan seperti ini merupakan bagian daripada tradisi, yang tidak terdapat korelasinya dengan agama, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang disyariatkan ataupun disunahkan.

Kendati demikian, juga tidak berseberangan dengan dasar-dasar agama, sebab yang justru mengkhawatirkan ialah timbulnya keyakinan terhadap disyariatkannya sesuatu yang tidak disyariatkan.” [Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Mafahim Yajibu an Tushahihah, [Surabaya: As-Shafwah Al-Malikiyyah], halaman 337-338.

Dapat disimpulkan, Berdasarkan dua referensi di atas, bahwa perayaan tahun baru dalam perspektif Islam termasuk dalam kategori adat atau tradisi yang tidak berkaitan langsung dengan ajaran agama.

Oleh karena itu, seorang Muslim diperbolehkan merayakan pergantian tahun baru, asalkan tidak disertai dengan perbuatan maksiat.

Namun demikian, sebaiknya kita memaknai pergantian tahun baru ini sebagai momen untuk melakukan evaluasi diri, agar dapat lebih maksimal dalam beribadah di masa depan dengan penuh rasa syukur.

Selain itu, hal yang tak kalah penting adalah memohon kepada Allah SWT, agar diberikan kekuatan untuk terus menjalankan kebaikan dan ketaatan, serta dijauhkan dari segala bahaya.

Wallahu’alam bisshawab.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024