JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung soal Umar bin Khattab yang tidak segan untuk menghukum aparat yang lalai dalam melindungi rakyatnya.

Menurutnya, Umar bin Khattab ingin membangun pemerintahan yang efisien dan adil.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam peresmian pembukaan PUIC ke-19 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025) malam.

"Umar bin Khattab membangun pemerintah yang adil dan efisien. Ia meyakini untuk memeriksa keadaan rakyatnya. Ia tidak rela melihat rakyatnya diperlakukan dengan tidak adil dan ia tidak segan menghukum aparatnya yang lalai dan yang tidak melindungi serta menyayangi rakyatnya," ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan, dalam konteks masa kini, rakyat di negara mana pun menuntut pemerintah yang bersih dan transparan.

Dia menekankan, keteladanan Umar bin Khattab itu menjadi panggilan bagi para pemimpin untuk segera bertindak adil.

"Dalam konteks hari ini, saya yakin bahwa rakyat kita semuanya menuntut pemerintah yang bersih dan transparan. Teladan Umar bin Khattab adalah panggilan untuk bertindak, bukan sekadar berwacana," imbuhnya.

Adapun Konferensi PUIC ke-19 berlangsung sejak 12 hingga 15 Mei 2025.

Namun, pembukaan resmi pertemuan internasional itu dijadwalkan pada Rabu (14/5/2025).

Beberapa isu yang menjadi pembahasan utama dalam forum ini antara lain kondisi Palestina, hak-hak minoritas Muslim dan non-Muslim, dialog antarperadaban, persoalan lingkungan, serta hak asasi manusia dan isu-isu perempuan serta keluarga.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengajak negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk bersatu mendukung kemerdekaan Palestina.

Prabowo menegaskan Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina dan mendukung kemerdekaan negara tersebut, tetapi dukungan itu akan semakin kuat jika diikuti oleh negara-negara Islam.

“Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina. Perjuangan ini akan semakin kuat bila kita, dunia Islam, negara-negara Islam yang mewakili seperempat umat manusia bisa bersatu,” ujar Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Pejabat hukum Inggris menekankan bahwa hukum humaniter internasional mewajibkan Israel untuk mengizinkan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mengunjungi tahanan Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Direktur Jenderal Hukum dari Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris, Sally Langrish, saat hadir pada sidang hari keempat di Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat (2/4).

Langrish menyampaikan bahwa sejak 7 Oktober 2023, telah muncul berbagai laporan terpercaya yang mengungkap perlakuan buruk terhadap warga Palestina yang ditahan oleh pasukan Israel.

“Israel harus memfasilitasi pemberian bantuan kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan kepada penduduk Gaza, termasuk makanan, air, dan listrik, serta harus memastikan akses ke perawatan medis sesuai hukum humaniter internasional,” kata Langrish seperti dikutip The Guardian.

Israel telah memberlakukan blokade total terhadap bantuan ke Gaza sejak 2 Maret yang menyebabkan semakin banyaknya laporan mengenai keputusasaan di antara dua juta penduduknya.

Majelis Umum PBB telah meminta ICJ memberikan pendapat penasihat mengenai kewajiban Israel untuk mengizinkan masuknya bantuan ke Gaza, serta tugasnya untuk bekerja sama dengan badan-badan PBB, khususnya Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Jakarta -

Pemerintah Indonesia mengatakan Israel tidak memenuhi kewajiban internasional sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia menyebut Israel telah melanggar hukum karena tidak melaksanakan kewajiban hak asasi manusia di Palestina.

"Israel tidak memenuhi kewajiban internasionalnya sebagai anggota PBB dan Occupying Power. Ini merupakan pelanggaran berat hukum internasional," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono saat menyampaikan pendapat hukum atau advisory opinion di Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), Den Haag, Belanda, Kamis (1/5/2025).

"Ketidakmauan Israel melaksanakan kewajiban hukumnya telah menyebabkan rakyat Palestina tidak dapat melaksanakan hak untuk menentukan nasib sendiri," imbuhnya.

Sugiono menerangkan pelanggaran yang terus menerus dilakukan Israel menimbulkan pertanyaan kelayakan Israel disebut negara 'cinta damai'. Di mana hal itu, kata Sugiono, menjadi prasyarat keanggotaan PBB.

"Pelanggaran yang terus-menerus dilakukan oleh Israel dan keengganan Israel memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional telah menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakannya untuk disebut sebagai negara yang 'cinta damai', yang merupakan prasyarat keanggotaan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Piagam PBB," ujarnya.

Sugiono mengatakan fatwa hukum dari Mahkamah Internasional akan memberikan pedoman yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat internasional. Termasuk, kata Sugiono, menyelesaikan isu Palestina dan bencana kemanusiaan terbesar abad ini.

"Fatwa Hukum dari Mahkamah Internasional akan memberikan pedoman yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat internasional dalam menyelesaikan isu Palestina, termasuk menyelesaikan bencana kemanusiaan terbesar abad ini," kata Sugiono.

Sebagai informasi, Majelis Umum PBB, melalui resolusi Nomor 79/232, telah meminta ICJ untuk menetapkan Fatwa tersebut setelah krisis berkepanjangan di Palestina semenjak 7 Oktober 2023. ICJ kemudian meminta masukan negara anggota PBB dan organisasi internasional dalam proses penyusunan Fatwa Hukum-nya.

Permintaan Fatwa Hukum ke ICJ terkait Palestina merupakan kali ketiga diajukan oleh Majelis Umum PBB. Dalam Fatwa Hukum terakhir yang ditetapkan pada 19 Juli 2024, ICJ telah menetapkan bahwa pendudukan berkelanjutan Israel atas wilayah Palestina bertentangan dengan hukum internasional dan Israel harus segera mengakhiri pendudukannya atas wilayah Palestina.

Hingga 30 April, tercatat 39 negara termasuk Indonesia, dan 4 organisasi internasional mendaftarkan diri untuk memberikan pernyataan lisan.

Adapun Fatwa Hukum yang tengah dimintakan Majelis Umum diharapkan dapat secara spesifik menguraikan kewajiban Israel sebagai anggota PBB dan Kuasa Pendudukan (Occupying Power) yang termasuk penghormatan dan fasilitasi bantuan kemanusiaan atas rakyat Palestina.

(whn/dhn)

Jakarta -

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, menyampaikan pendapat hukum atau advisory opinion dalam sidang umum Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Sugiono mengatakan rakyat Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri.

"Israel harus patuh pada kewajiban terhadap PBB, Organisasi Internasional dan Negara Ketiga yang Beroperasi di Palestina," kata Sugiono dalam sidang Mahkamah Internasional atau Internasional Court of Justice (ICJ) di Den Haag, Belanda, Rabu (30/4/2025).

Sugiono mengatakan kewajiban tersebut timbul berdasarkan hukum internasional dan piagam PBB. Di mana, kata dia, hukum itu mengatur Israel memiliki kewajiban menghormati, melindungi, serta memfasilitasi PBB di mana pun berada, termasuk di Palestina.

"Langkah menghalangi, bahkan melarang organisasi PBB seperti UNRWA, dan organisasi internasional lainnya untuk beroperasi memberikan bantuan kemanusiaan adalah pelanggaran terhadap kewajiban tersebut," ujarnya.

Sugiono mengatakan Israel sebagai Occupying Power memiliki kewajiban melindungi masyarakat di Palestina. Selain itu, kata dia, Israel harus menjamin kebutuhan dasar rakyat Palestina.

"Sebagai Kuasa Pendudukan atau Occupying Power, Israel juga memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia, untuk melindungi masyarakat sipil di Palestina," jelasnya.

"Occupying Power wajib menjamin kebutuhan dasar masyarakat Palestina, menjamin hak-hak dasar mereka termasuk hak dasar untuk mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan hak-hak dasar lain-lain," sambungnya.

Sugiono menjelaskan dalam hukum internasional telah dijamin jika fasilitas dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan tak boleh dirusak. Sugiono menegaskan Israel pun gagal memenuhi kewajiban untuk rakyat Palestina.

"Indonesia menegaskan bahwa Israel telah gagal memenuhi kewajiban internasional tersebut. Tindakan melarang beroperasinya UNRWA, melarang bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza dari PBB dan berbagai pihak lainnya, telah membuktikan bahwa Israel tidak mematuhi hukum internasional," paparnya.

Sugiono mengatakan gagalnya Israel memenuhi kewajibannya mengakibatkan rakyat Palestina tak bisa melaksanakan hak dasar. Padahal, kata dia, rakyat Palestina memiliki hak untuk hidup dengan damai.

"Saya menegaskan di depan ICJ bahwa hak untuk melaksanakan self-determination rakyat Palestina adalah sah. Hak rakyat Palestina ini telah diakui oleh PBB melalui berbagai resolusinya, dan bahkan juga telah diakui oleh ICJ dalam beberapa keputusannya, termasuk pada Fatwa Hukum ICJ tahun 2004 dan 2024," ungkap dia.

"Saya juga menyampaikan kepada ICJ bahwa berbagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional telah menyebabkan rakyat Palestina tidak dapat melaksanakan hak untuk menentukan nasib sendiri tersebut," lanjutnya.

Sugiono mengatakan pelanggaran hukum itu tak hanya membuat rakyat Palestina menderita. Namun, juga menghancurkan pelaksanaan hak dasar yang dijamin oleh hukum internasional.

Lebih lanjut, Sugiono mendorong ICJ mengeluarkan fatwa hukum terkait kegagalan Israel itu. Dia mengatakan ICJ memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa hukum yang diminta oleh Majelis Umum PBB.

"Karena itu saya menegaskan kepada ICJ bahwa fatwa hukum perlu dikeluarkan, dan bahwa hak-hak rakyat Palestina, termasuk hak menentukan nasib sendiri harus dijamin.
Rekan-rekan sekalian," kata dia.

"Partisipasi Indonesia dalam proses hukum di ICJ ini sekali lagi menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Secara nyata, Indonesia memberikan dukungan tersebut di semua fora internasional, baik di PBB di New York, di Jenewa, dalam berbagai pertemuan bilateral, dan sekarang, saat ini di forum ICJ," sambungnya.

Sugiono menekankan dunia perlu untuk membuka mata dan melakukan aksi nyata agar tindakan kekerasan berhenti. Sugiono mengatakan solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan keluar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkan perdamaian dan penyelesaian konflik Israel dan Palestina.

"Saya harap, dengan masukan dari Pemerintah Indonesia dan dari negara-negara lain, advisory opinion Majelis Hakim ICJ dapat ditetapkan secara adil dan menjadi acuan untuk penegakan hukum internasional dalam penanganan bencana kemanusiaan yang berlarut-larut di Palestina," tuturnya.

Simak juga Video 'AS Dukung Israel Larang Bantuan UNRWA ke Gaza di Pengadilan Dunia':

(amw/dhn)

JAKARTA - Mohsen Mahdawi , seorang mahasiswa kelahiran Palestina ditangkap oleh petugas imigrasi Amerika Serikat (AS) sejak 14 April 2025. Mohsen Mahdawi ditahan saat menghadiri apa yang seharusnya menjadi wawancara naturalisasi rutin di Vermont.

Kuasa hukum pria berusia 34 tahun itu pun telah mengajukan petisi habeas corpus di Distrik Vermont dan telah meminta perintah penahanan sementara yang melarang pemerintah mengeluarkannya dari yurisdiksi atau dari Amerika.

Mohsen Mahdawi pemegang green card dan telah tinggal di AS selama satu dekade itu bukan mahasiswa Palestina pertama dari Columbia University yang ditahan di bawah tindakan keras imigrasi pemerintahan Trump.

Bulan lalu, agen imigrasi federal menahan Mahmoud Khalil (30), penduduk sah AS lainnya yang berasal dari Palestina, karena memimpin protes kampus terhadap perang brutal Israel di Gaza.

Dalam perkembangannya, New York Times menulis, Mohsen Mahdawi telah dibebaskan dari tahanan federal, lebih dari dua minggu setelah petugas imigrasi menahannya dan berusaha mencabut kartu hijaunya sebagai bagian dari tindakan keras yang meluas terhadap pengunjuk rasa mahasiswa.

Mahdawi memberikan nada menantang setelah dibebaskan.

?Saya katakan dengan jelas dan lantang, kepada Presiden Trump dan kabinetnya: Saya tidak takut kepada Anda,? katanya, dikutip dari New York Times.

Mengenakan setelan kotak-kotak dan kacamata berbingkai kawat emas, Mahdawi melilitkan kaffiyeh di bahunya. Saat ia keluar dari gedung pengadilan menuju kerumunan yang menunggunya, ia mengangkat tangannya membentuk tanda perdamaian.

?Mereka menangkap saya. Apa alasannya? Karena saya meninggikan suara, dan saya berkata tidak untuk perang, ya untuk perdamaian,? kata Mahdawi. ?Karena saya berkata, ?Sudah cukup. Membunuh lebih dari 50.000 warga Palestina sudah lebih dari cukup.??

Profil Mohsen Mahdawi

Dikutip dari Guardian, Mahdawi lahir dan dibesarkan di kamp pengungsi di Tepi Barat, tempat ia tinggal hingga pindah ke Negeri Paman Sam pada 2014. Ia menjadi penduduk tetap sah AS pada 2015.

Mahdawi adalah mahasiswa Columbia University, dengan perkiraan tanggal kelulusan Mei 2025. Mahdawi berencana untuk kembali ke sekolah tersebut karena ia telah diterima di program magister di Sekolah Hubungan Internasional dan Publik Columbia, yang akan dimulai musim gugur ini, menurut dokumen pengadilan.

Mohsen Mahdawi adalah bagian dari sekelompok mahasiswa di kampus-kampus yang memiliki visa pelajar ataugreen card yang ditahan pemerintah sebagai bagian dari apa yang diklaim pemerintahan Trump sebagai upaya untuk menindak antisemitisme dan protes pro-Palestina.

Tak lama setelah pembebasan Mahdawi, pengacaranya mengatakan bahwa ia akan diizinkan untuk menyelesaikan program akademiknya di Columbia.

REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mendorong BRICS menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hukum internasional. Dia pun sempat menyinggung situasi di Jalur Gaza sebagai contoh konkret dari kegagalan hukum internasional.

"BRICS harus terdepan dalam memperjuangkan hukum internasional. Penegakan hukum harus adil, konsisten, dan tanpa standar ganda. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum," kata Sugiono saat berpidato dalam BRICS Foreign Ministers’ Meeting (FMM) yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, Senin (28/4/2025).

Sugiono menyampaikan pernyataannya tersebut ketika berpartisipasi pada sesi bertajuk "Peran BRICS dalam Menghadapi Krisis Global dan Regional serta Mendorong Perdamaian dan Keamanan". Sugiono menilai, BRICS harus mengambil peran lebih aktif dan konstruktif dalam mendorong perdamaian serta menegakkan norma-norma global.

Menlu RI kemudian menyoroti situasi di Jalur Gaza sebagai bukti kegagalan masyarakat global dalam menegakkan hukum humaniter internasional. "Kita harus melindungi lembaga hukum internasional dari penegakan hukum yang selektif dan campur tangan politik. Perintah dan fatwa Mahkamah Internasional harus dihormati. Dewan Keamanan PBB harus diberi kewenangan untuk melaksanakan mandatnya secara efektif," ucapnya.

Dalam sesi kedua bertema "Reformasi Institusi Internasional untuk Tata Kelola yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan", Menlu Sugiono menggarisbawahi urgensi untuk menjadikan multilateralisme lebih inklusif, transparan, terpercaya, dan responsif terhadap tantangan global. Dia menegaskan pentingnya reformasi lembaga-lembaga global, termasuk mendorong perluasan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, serta memperkuat suara negara-negara berkembang dalam lembaga keuangan internasional.

Pada kesempatan itu, Sugiono turut mengumumkan komitmen Indonesia untuk bergabung dengan New Development Bank. Hal itu sebagai bentuk dukungan terhadap perluasan akses pembiayaan pembangunan bagi negara-negara Global South.

REPUBLIKA.CO.ID, DEN HAAG— Afrika Selatan hari ini, Selasa (29/4/20250 mengatakan kepada Mahkamah Internasional (ICJ) bahwa Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata untuk melawan warga Palestina di wilayah pendudukan, melanggar kewajiban internasionalnya.

"Hukum internasional melarang Israel menggunakan kelaparan sebagai metode perang, termasuk dalam pengepungan atau blokade, Israel tidak boleh secara kolektif menghukum penduduk Palestina yang dilindungi, yang berada di bawah pendudukan yang melanggar hukum," kata perwakilan Afrika Selatan Jaymion Hendricks pada hari kedua dengar pendapat di Den Haag, dikutip dari Middleeasmonitor, Selasa (29/4/2025).

Hendricks mengatakan bahwa Israel telah mengerahkan berbagai teknik kelaparan dan kelaparan, menyempurnakan tingkat penderitaan dan kematian yang dapat disebabkannya melalui sistem pangan.

Hal tersebut mengarah pada saat genosida ini, terlepas dari upaya mengerikan yang dilakukan oleh para pejabat Israel untuk mengkarakterisasi mereka sebaliknya, orang Palestina adalah manusia.

Dia menekankan bahwa Israel harus bekerja sama dengan itikad baik dengan PBB dan memberikan setiap bantuan.

“Israel harus mematuhi kewajibannya sebagai kekuatan pendudukan untuk memastikan pasokan makanan dan medis dan memfasilitasi penyediaan barang-barang kemanusiaan, layanan-layanan penting, dan bantuan pembangunan tanpa hambatan oleh PBB, negara-negara ketiga, dan organisasi-organisasi internasional lainnya," kata Hendricks.

Stok makanan yang kian menipis di Jalur Gaza memperparah kelaparan di wilayah kantong Palestina itu di tengah perang Israel yang menghancurkan, kata UNRWA pada Ahad lalu.

"Kelaparan semakin parah di Gaza," kata badan PBB untuk pengungsi Palestina itu dalam sebuah pernyataan.

BACA JUGA: Abbas Gembosi Pejuang Gaza yang Korbankan Jiwa Raga, Akhir Keruntuhan Otoritas Palestina?

Penduduk, termasuk anak-anak, berharap bisa mendapatkan makanan untuk bertahan hidup dari organisasi-organisasi amal, kata UNRWA.

Disebutkan bahwa persediaan tepung di Gaza semakin berkurang pekan ini.

"Hampir 3 ribu truk bantuan UNRWA bersiap memasuki Gaza," kata UNRWA. "Pengepungan harus dihentikan."

Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan bahwa anak-anak Palestina di Gaza menderita kelaparan karena Israel terus mencegah masuknya pasokan makanan dan kebutuhan pokok lain.

REPUBLIKA.CO.ID,YERUSALEM -- Komite Perencanaan dan Pembangunan di Yerusalem yang dikuasai Israel berniat untuk membahas rencana baru untuk perluasan permukiman ilegal di Yerusalem Timur yang diduduki pada Rabu (23/4) sebagai langkah pertama untuk menyetujui proyek tersebut, menurut Middle East Monitor (MEMO).

Rencana tersebut bertujuan untuk memperluas apa yang dikenal sebagai pemukiman Gilo ke arah tenggara, di atas tanah dan kebun zaitun yang dimiliki oleh penduduk kota Beit Jala, Palestina, kata laporan itu.

Diberitakan laman Palestine Chronicle, Rabu (23/4/2025), rencana tersebut mencakup pembangunan 1.900 unit pemukiman baru di atas lahan terbuka seluas 176 dunam (sekitar 43,5 hektare) yang terletak di antara Jalan Terowongan dan pemukiman tersebut.

Hukum Mengizinkan Penyitaan

Data menunjukkan bahwa 29 persen dari tanah yang termasuk dalam rencana tersebut diklasifikasikan sebagai milik pribadi, 12 persen dimiliki oleh kotamadya Israel dan negara, 15 persen berada di bawah pengelolaan Departemen Kustodian Properti Absen, dan 44 persen tidak terdaftar secara resmi, kata laporan itu.

Pihak berwenang Israel menyita sebagian besar tanah ini melalui penerapan Hukum Properti Absentee, yang memungkinkan penyitaan properti warga Palestina yang mengungsi pada tahun 1948 atau setelah 1948, menurut Ir Amim, sebuah organisasi sayap kiri Israel yang mengkhususkan diri dalam urusan Yerusalem yang diduduki, demikian laporan MEMO.

Tanah yang Disita

Aviv Tatarsky, seorang peneliti dari Ir Amim, mengatakan, "Satu-satunya alasan Israel mengklasifikasikan para pemilik tanah-tanah ini sebagai 'absentee' adalah karena Israel mencaplok kebun-kebun mereka di dalam perbatasannya, namun tetap menjadikan para pemiliknya di luar perbatasan sebagai penduduk Tepi Barat yang tidak memiliki hak.”

"Penggunaan ekstensif Hukum Properti Absentee untuk membangun permukiman di Yerusalem Timur adalah salah satu manifestasi paling menonjol dari diskriminasi yang dipraktekkan oleh Israel di kota yang diduduki," kata Tatarsky.

Organisasi tersebut mengatakan dalam sebuah posting di X pada Selasa (22/4), "Bahkan dalam kasus rencana pembangunan Gilo saat ini, pemilik tanah dan kebun Palestina tidak benar-benar ‘tidak hadir’."

"Mereka tinggal di Beit Jala persis di tempat yang sama di mana mereka selalu tinggal. Namun ketika Israel menduduki wilayah tersebut pada tahun 1967, Israel mencaplok tanah-tanah tersebut ke Yerusalem tanpa pemiliknya yang didefinisikan sebagai penduduk Tepi Barat,” organisasi tersebut menjelaskan.

Ditambahkan bahwa karena keputusan yang sama untuk mencaplok tanah tanpa penduduknya, Israel dapat memutuskan bahwa pemilik kebun-kebun tersebut ‘tidak hadir’ sehingga membuka jalan untuk menguasai properti mereka secara hukum.”

Mengubah Kebijakan

Ir Amim mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, badan-badan hukum dan terutama badan-badan internasional telah memblokir penggunaan hukum secara besar-besaran di Yerusalem Timur.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan tersebut telah berubah.

Pembangunan pemukiman telah meningkat secara signifikan sejak pemerintah sayap kanan Israel, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, berkuasa pada Desember 2022.

Komunitas internasional, termasuk PBB, menganggap permukiman ini ilegal menurut hukum internasional. PBB telah berulang kali memperingatkan bahwa perluasan permukiman yang terus berlanjut mengancam kelangsungan solusi dua negara.

Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa pendudukan Israel selama puluhan tahun atas wilayah Palestina adalah “ilegal” dan menyerukan agar semua permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur segera dievakuasi.

REPUBLIKA.CO.ID, MINNESOTA – Seorang ayah warga negara Indonesia yang memiliki bayi berkebutuhan khusus, yang ditahan oleh agen federal di tempat kerjanya di rumah sakit di Minnesota setelah visa pelajarnya dicabut secara diam-diam. Ia diketahui sempat mengunggah donasi untuk Palestina.

Sejauh ini hakim Imigrasi Sarah Mazzie menolak mosi untuk membatalkan kasus Aditya Wahyu Harsono atas dasar kemanusiaan, menurut kuasa hukumnya. Harsono (33 tahun) ditangkap empat hari setelah visa pelajarnya dicabut tanpa pemberitahuan. Dia dijadwalkan untuk sidang berikutnya pada 1 Mei.

Penangkapan ini dilakukan seiring banyak penangkapan lainnya terkait pencabutan visa pelajar mahasiswa asing yang dilancarkan pemerintahan Donald Trump. Mahasiswa asing yang sempat mengikuti aksi bela-Palestina tahun lalu jadi sasaran utama penangkapan dan pencabutan visa itu untuk kemudian di deportasi.

Dalam beberapa kasus penting, termasuk penahanan mantan mahasiswa pascasarjana Universitas Columbia Mahmoud Khalil, pemerintahan Trump berpendapat bahwa mereka harus diizinkan untuk mendeportasi warga negara yang bukan warga negara karena keterlibatan mereka dalam aktivisme pro-Palestina yang dianggap antisemit. Namun dalam sebagian besar pencabutan visa, perguruan tinggi mengatakan tidak ada indikasi bahwa mahasiswa yang terkena dampak memiliki peran dalam protes.

Merujuk the Guardian, Harsono adalah seorang Muslim dan sering memposting di media sosial untuk mendukung bantuan kemanusiaan di Gaza. Dia juga menjalankan organisasi nirlaba kecil, yang menjual karya seni dan barang dagangan, dan hasilnya akan disumbangkan ke organisasi-organisasi yang membantu Gaza.

“Istrinya shock dan kelelahan,” kata Sarah Gad, pengacara Harsono dilansir the Guardian pada Sabtu. “Departemen Keamanan Dalam Negeri telah mempersenjatai sistem imigrasi untuk tujuan yang sama sekali berbeda, yaitu untuk menanamkan rasa takut.”

Harsono, seorang manajer rantai pasokan di sebuah rumah sakit di Marshall, Minnesota, yang menikah dengan seorang warga negara AS, dikejutkan oleh pihak berwenang di ruang bawah tanah tempat kerjanya pada 27 Maret lalu. Gad mengatakan, Harsono ditahan tanpa penjelasan jelas dan diinterogasi berjam-jam.

Istri Harsono, Peyton, menelepon Gad karena panik setelah mendapat telepon dari bagian sumber daya manusia di rumah sakit. Dua agen Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (Ice), mengenakan pakaian preman, muncul dan menginstruksikan staf untuk mengadakan pertemuan palsu di ruang bawah tanah sehingga mereka dapat menangkapnya, menurut Gad.

Staf rumah sakit putus asa tetapi merasa terpaksa untuk mematuhinya.“Mereka (para agen) tanpa diduga masuk ke dalam sambil tersenyum, dan kemudian mereka menarik borgol dan menahannya secara paksa, mendorongnya ke dinding, mulai menggeledahnya, dan melucuti semua barang miliknya,” kata Gad.

Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Luar Negeri tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Guardian. Harsono dibawa ke Penjara Kabupaten Kandiyohi, di mana dia masih ditahan, menurut pencari lokasi tahanan Ice.

Dia mengatakan kepada agen Ice bahwa visa pelajar F-1 miliknya berlaku hingga Juni 2026, dan bahwa dia memiliki permohonan kartu hijau yang tertunda berdasarkan pernikahannya dengan seorang warga negara AS, namun dia telah diberikan pemberitahuan untuk hadir di pengadilan yang menyatakan bahwa dia telah memperpanjang masa berlaku visanya.

Pengacaranya mengatakan bahwa hingga 28 Maret, sehari setelah penangkapannya, visa F-1 miliknya masih aktif. Gad mengatakan pemerintah mencabutnya tanpa pemberitahuan apa pun kepadanya, dan kemudian menyatakan bahwa dia telah melebihi masa tinggalnya.

Pencabutan tersebut dilakukan pada tanggal 23 Maret dan diduga didasarkan pada hukuman pelanggaran ringan pada tahun 2022 karena membuat coretan pada trailer semitruk. Ini serupa dengan dalih penangkapan dan upaya deportasi mahasiswa asing lainnya di AS belakangan.

Gad mengatakan bahwa ini bukan pelanggaran yang dapat dideportasi berdasarkan Undang-Undang Imigrasi dan Kebangsaan. Dia telah melakukan perjalanan internasional dan kembali beberapa kali ke Indonesia sejak hukuman tersebut tanpa insiden.

Sehari sebelum sidang penjaminan Harsono, DHS membeberkan bukti-bukti yang memberatkannya. Selain menyatakan bahwa visanya telah dicabut karena hukuman pelanggaran grafiti, yang mana ia membayar ganti rugi sebesar 100 dolar AS, mereka juga menyebutkan penangkapan pada tahun 2021 saat protes atas pembunuhan George Floyd. Tuduhan itu dibatalkan.

Istrinya dan putrinya yang berusia delapan bulan, yang berkebutuhan khusus, putus asa dengan penangkapannya, kata Gad. Setelah hakim memberikan jaminan sebesar 5.000 dolar AS kepada Harsono pada tanggal 10 April, Minnesota Freedom Fund sedang dalam perjalanan untuk membayarnya.

Namun DHS segera mengajukan banding atas keputusan obligasi tersebut, yang mengakibatkan penangguhan otomatis, yang berarti Harsono harus tetap ditahan. Gad mengatakan tindakan semacam ini jarang terjadi, biasanya hanya terlihat ketika hakim memberikan jaminan kepada seseorang yang didakwa melakukan kejahatan kekerasan atau kejahatan berat.

“Anda tidak pernah harus menunda surat perintah jaminan hakim imigrasi untuk hukuman ringan ketika seseorang sedang dalam perjalanan untuk menjadi pemegang kartu hijau,” katanya. Gad sedang bersiap untuk mengajukan petisi federal dan perintah penahanan sementara terhadap DHS.

Saat meminta bantuan melalui GoFundMe, istri Harsono menjelaskan bahwa suaminya telah dipecat dari pekerjaannya saat berada dalam tahanan dan sekarang keluarganya “dalam bahaya kehilangan apartemen kami” dan mereka “tidak lagi memiliki asuransi kesehatan”.

Asosiasi Perawat Minnesota mengutuk penangkapan pekerja rumah sakit tersebut dan menyatakan kembali pendiriannya bahwa “perawat tidak boleh dan tidak akan berperan apa pun dalam penegakan imigrasi” dan harapannya bahwa “semua pegawai rumah sakit juga akan menolak peran dalam membantu Ice”.

Kasus Harsono muncul di tengah gelombang laporan pencabutan visa pelajar berdasarkan kebijakan eksekutif baru pemerintahan Trump. Tindakan pemerintah federal untuk mencabut status hukum mahasiswa telah menyebabkan ratusan cendekiawan berisiko ditahan dan dideportasi.

Setidaknya 901 pelajar di 128 perguruan tinggi dan universitas telah dicabut visanya atau status hukumnya dihentikan sejak pertengahan Maret, menurut tinjauan Associated Press atas pernyataan universitas dan korespondensi dengan pejabat sekolah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi sementara warga Gaza, Palestina ke Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

“Apa yang disampaikan oleh Presiden itu adalah sesuai dengan amanat konstitusi UUD ‘45, yaitu Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia,” kata Pigai saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, Pigai mengatakan bahwa ia mengikuti sikap Presiden.

Menurut dia, pengaturan yang lebih spesifik mengenai rencana evakuasi tersebut akan dibahas lebih lanjut setelah Prabowo kembali ke Tanah Air dari lawatan internasionalnya.

“Nanti pulang, baru pasti. Kalau disampaikan hal yang spesifik seperti apa [sekarang], ‘kan kita semua belum tahu,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan Pemerintah Indonesia siap menampung kurang lebih 1.000 warga Palestina di Gaza untuk gelombang pertama, terutama mereka yang luka-luka, yang terdampak trauma, dan anak-anak yatim piatu.

"Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," kata Presiden saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu (9/4) dini hari.

Lebih lanjut Presiden menegaskan bahwa rencana evakuasi 1.000 warga Palestina di Gaza yang terluka akibat serangan militer Israel bukan bertujuan untuk merelokasi mereka dari rumahnya.

Presiden menjelaskan rencana evakuasi itu hanya bersifat sementara. Jika situasi di Gaza kembali stabil, para penyintas perang yang dievakuasi itu nantinya akan dipulangkan kembali ke sana.

“Tidak, tidak, tidak. Kita ini untuk membantu,” kata dia saat ditemui selepas menghadiri Antalya Diplomacy Forum di Kota Antalya, Turki, Jumat (11/4) sore waktu setempat.

Presiden juga menekankan bahwa rencana tersebut masih dikonsultasikan ke para pemimpin Palestina dan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah.

“Ya, itu tawaran kami untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan, penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat. Kami ingin berbuat sesuatu,” katanya.

Kemudian, Presiden menyebut akan ada terobosan soal kepentingan rakyat Palestina, terutama di Jalur Gaza, berdasarkan hasil konsultasi dengan lima negara dalam lawatannya, yakni Persatuan Emirat Arab, Turki, Qatar, Mesir, dan Yordania.

Hal itu disampaikan Presiden saat ditemui sebelum kepulangannya ke Jakarta di Pangkalan Udara Marka, Amman, Yordania, Senin (14/4) sore waktu setempat.

"Alhamdulillah, kita dapat 'update' yang jernih, kita berharap mungkin dalam waktu dekat akan ada terobosan ke arah yang baik tentunya," kata Presiden Prabowo melalui rekaman suara yang diterima di Jakarta.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan lawatannya dari lima negara di kawasan Timur Tengah dan Turki. Prabowo telah tiba di Tanah Air pagi ini.

Dikutip Biro Sekretariat Presiden, Prabowo tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Selasa (15/4/2025) pukul 07.35 WIB. Ketibaan Prabowo disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Adapun lima negara yang dikunjungi Prabowo adalah Persatuan Emirat Arab (PEA), Republik Turki, Republik Arab Mesir, Qatar, dan Kerajaan Yordania Hasyimiyah. Dalam kunjungannya itu, Prabowo melakukan pertemuan dengan masing-masing pemimpin negara.

Prabowo berkonsultasi dan berdiskusi dengan para pemimpin negara dengan pembahasan terkait peningkatan hubungan kerja sama kedua negara dan kondisi geopolitik dan ekonomi global.

Selain itu, dalam kunjungan ini belasan dokumen kerja sama telah ditandatangani dan dipertunjukkan di hadapan para pemimpin negara. Kerja sama ini meliputi sejumlah bidang mulai dari peningkatan kerja sama strategis kedua negara, politik, keamanan, kebudayaan, pertanian, pendidikan, hingga keagamaan.

Prabowo juga berkonsultasi terkait penyelesaian konflik negara di kawasan Timur Tengah dan Gaza. Termasuk berdiskusi terkait rencana mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Prabowo berharap ada terobosan kepentingan Palestina dalam waktu dekat.

"Alhamdulillah kita dapat update yang jernih, kita berharap mungkin dalam waktu dekat akan ada terobosan ke arah yang baik tentunya kita harus menghitung dan membela kepentingan semua pihak, terutama kepentingan rakyat Palestina, saya kira itu," kata Prabowo kepada wartawan di Amman, Yordania, Senin (14/4).

Simak juga Video: Prabowo Harap Kunker ke Timur Tengah Hasilkan Terobosan untuk Palestina

(eva/maa)

KOMPAS.com - Seorang hakim imigrasi Amerika Serikat (AS), Jumat (11/4/2025), memutuskan bahwa aktivis Palestina, Mahmoud Khalil, dapat dideportasi. Hal itu membuka jalan bagi pemerintahan Presiden Donald Trump untuk melanjutkan upaya mengusir mahasiswa Universitas Columbia itu dari AS, sebulan setelah dia ditangkap di New York City.

Putusan yang dikeluarkan Hakim Jamee Comans di Pengadilan Imigrasi LaSalle di Louisiana itu bukanlah keputusan akhir atas nasib Khalil. Namun, putusan tersebut merupakan kemenangan penting bagi presiden Trump dalam upayanya untuk mendeportasi para mahasiswa asing pro-Palestina yang tinggal secara legal di AS dan, seperti Khalil, tidak dikenai tuduhan tindak pidana apapun.

Mengacu pada Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan AS tahun 1952, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, memutuskan bulan lalu bahwa Khalil dianggap bisa membahayakan kepentingan kebijakan luar negeri AS. Dia harus dideportasi karena pidato serta aktivitasnya, yang “pada dasarnya sah secara hukum”, dinilai berdampak buruk terhadap kepentingan nasional.

Comans menyatakan, dia tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan seorang menteri luar negeri. Hakim itu menolak permohonan tim kuasa hukum Khalil untuk memanggil Rubio sebagai saksi guna menguji dasar pertimbangan yang disebut "alasan yang masuk akal" berdasarkan undang-undang tahun 1952 tersebut.

Putusan hakim itu disampaikan setelah sidang selama 90 menit yang berlangsung panas di sebuah ruang pengadilan yang terletak di dalam kompleks penjara imigran di wilayah pedesaan Louisiana. Penjara itu dikelilingi pagar kawat berduri dan dikelola kontraktor swasta yang disewa pemerintah.

Khalil, tokoh terkemuka dalam gerakan protes mahasiswa pro-Palestina yang telah mengguncang kampus Universitas Columbia di New York City, lahir di sebuah kamp pengungsi Palestina di Suriah. Dia memiliki kewarganegaraan Aljazair dan menjadi penduduk tetap AS (permanent resident) tahun lalu. Istri Khalil warga negara AS.

Saat ini, Khalil ditahan di penjara Louisiana. Dia dipindahkan ke sana oleh otoritas federal setelah ditangkap pada 8 Maret di apartemennya di Universitas Columbia, Jarak penjara itu dengan Universitas Columbia sekitar 1.930 km.

Comans memberi waktu kepada tim pengacara Khalil hingga 23 April untuk mengajukan permohonan penangguhan deportasi sebelum dia mempertimbangkan apakah akan mengeluarkan perintah deportasi.

Seorang hakim imigrasi dapat memutuskan seorang migran tidak dapat dideportasi jika terdapat kemungkinan dia akan mengalami penganiayaan di negara asalnya, atau karena alasan hukum lainnya.

Khalil Sampaikan Pernyataan di Hadapan Hakim

Saat sidang ditutup Hakim Comans, Khalil mencondongkan tubuhnya ke depan dan meminta izin untuk berbicara di hadapan pengadilan. Comans sempat ragu, tetapi akhirnya mengizinkannya.

Khalil mengutip pernyataan Comans dalam sidang hari Selasa sebelumnya, bahwa tidak ada yang lebih penting bagi pengadilan selain "hak atas proses hukum yang adil dan keadilan yang mendasar."

“Jelas sekali, apa yang kita saksikan hari ini —dua prinsip dasar itu sama sekali tidak hadir, baik hari ini maupun dalam keseluruhan proses ini,” kata Khalil. “Inilah tepatnya alasan mengapa pemerintahan Trump mengirim saya ke pengadilan ini, seribu mil jauhnya dari keluarga saya.”

Hakim menyatakan, putusannya didasarkan pada sebuah surat dua halaman tanpa tanggal yang ditandatangani Rubio dan disampaikan ke pengadilan serta kuasa hukum Khalil.

Tim pengacara Khalil, yang hadir melalui tautan video, menyampaikan protes karena hanya diberi waktu kurang dari 48 jam untuk meninjau surat Rubio dan bukti yang disampaikan pemerintahan Trump kepada hakim Comans dalam pekan itu. Marc Van Der Hout, pengacara utama Khalil, berulang kali meminta agar sidang ditunda. Namun, Comans menegurnya karena dianggap menyimpang dari pokok agenda sidang, bahkan dua kali menyatakan bahwa Van Der Hout “punya agenda sendiri.”

Comans menjelaskan, undang-undang imigrasi tahun 1952 memberikan “hak penilaian sepihak” kepada Menteri Luar Negeri dalam membuat keputusan soal Khalil.

Rubio menulis, Khalil harus dideportasi karena keterlibatannya dalam “protes antisemit dan aktivitas mengganggu,” yang menurutnya menciptakan lingkungan bermusuhan bagi mahasiswa Yahudi di AS.

Surat Rubio tidak menuduh Khalil melakukan pelanggaran hukum, tetapi menyatakan bahwa Departemen Luar Negeri AS dapat mencabut status hukum imigran yang dianggap dapat membahayakan kepentingan kebijakan luar negeri AS, meskipun pandangan, asosiasi, atau pernyataan mereka “tidak melanggar hukum”.

Khalil mengatakan, kritik terhadap dukungan pemerintah AS terhadap pendudukan militer Israel di wilayah Palestina telah disalahartikan sebagai antisemitisme. Tim pengacaranya mengatakan, mereka telah menyerahkan bukti berupa wawancara Khalil dengan CNN dan media lain yang dilakukan tahun lalu, di mana dia mengecam antisemitisme dan bentuk prasangka lainnya.

Para pengacaranya juga menegaskan, pemerintahan Trump menargetkan Khalil karena ucapannya yang dilindungi hukum, termasuk hak untuk mengkritik kebijakan luar negeri AS.

“Mahmoud telah menjadi korban dari sandiwara proses hukum yang nyata, pelanggaran mencolok atas haknya untuk mendapatkan sidang yang adil, serta bentuk penyalahgunaan hukum imigrasi untuk membungkam perbedaan pendapat,” kata Van Der Hout dalam pernyataan setelah sidang.

Sistem pengadilan imigrasi AS berbeda dari sistem pengadilan federal biasa. Sistem itu dijalankan oleh Departemen Kehakiman AS, bukan oleh lembaga yudikatif independen. Para hakim imigrasi pun diangkat Departemen Kehakiman, bukan melalui proses peradilan federal seperti hakim pada umumnya.