ISLAMABAD - Menteri Pertahanan (Menhan) Pakistan Khawaja Asif menyebut Barat, dan khususnya Amerika Serikat (AS), atas perannya dalam ketegangan keamanan di kawasan tersebut.

Ketika ditanya tentang dukungan negaranya terhadap terorisme dalam wawancara dengan Sky News yang dirilis pada hari Jumat (25/4/2025), Asif mengakui Islamabad melakukan ?pekerjaan kotor? untuk kekuatan Barat selama beberapa dekade.

?Kami telah melakukan pekerjaan kotor ini untuk Amerika Serikat selama sekitar tiga dekade, Anda tahu dan Barat, termasuk Inggris,? tegas Asif kepada penyiar Inggris tersebut pada hari Kamis.

Dia menambahkan, ?Ini adalah sebuah kesalahan dan Pakistan telah menderita karenanya.?

?Jika kami tidak bergabung dalam perang melawan Uni Soviet dan perang setelah 9/11, rekam jejak Pakistan tidak akan dapat dibantah,? ungkap Asif.

Dia merujuk pada perang Soviet-Afghanistan, di mana AS secara diam-diam mendukung pemberontak antikomunis, dan 'Perang Melawan Teror' yang dipimpin AS yang dilancarkan Presiden George W. Bush saat itu setelah serangan 11 September 2001 dan yang menargetkan Taliban dan Al-Qaeda.

Asif mengklaim Barat telah lama menggunakan kelompok teroris sebagai proksi, dengan mencatat banyak yang sekarang dicap sebagai teroris dulunya diterima di Washington.

"Ketika kami berperang di pihak mereka, di tahun 80-an melawan Uni Soviet, semua teroris masa kini, mereka berpesta dan makan di Washington... Mereka diperlakukan seperti VIP pada masa itu," ungkap dia.

Menteri tersebut menyarankan kelompok yang dianggap teroris di wilayah tersebut bukanlah entitas yang berbeda tetapi bagian dari satu organisasi dengan ideologi agama yang sama.

"Mereka semua bercampur aduk. Mereka bukan beberapa organisasi. Mereka hanya satu organisasi tunggal, terorganisasi secara agama, dan dengan wajah yang berbeda, kepemimpinan yang berbeda. Kadang-kadang mereka bekerja sama, kadang-kadang mereka bertarung satu sama lain," ujar dia.

ISLAMABAD - Menteri Pertahanan (Menhan) Pakistan Khawaja Asif menyebut Barat, dan khususnya Amerika Serikat (AS), atas perannya dalam ketegangan keamanan di kawasan tersebut.

Ketika ditanya tentang dukungan negaranya terhadap terorisme dalam wawancara dengan Sky News yang dirilis pada hari Jumat (25/4/2025), Asif mengakui Islamabad melakukan ?pekerjaan kotor? untuk kekuatan Barat selama beberapa dekade.

?Kami telah melakukan pekerjaan kotor ini untuk Amerika Serikat selama sekitar tiga dekade, Anda tahu dan Barat, termasuk Inggris,? tegas Asif kepada penyiar Inggris tersebut pada hari Kamis.

Dia menambahkan, ?Ini adalah sebuah kesalahan dan Pakistan telah menderita karenanya.?

?Jika kami tidak bergabung dalam perang melawan Uni Soviet dan perang setelah 9/11, rekam jejak Pakistan tidak akan dapat dibantah,? ungkap Asif.

Dia merujuk pada perang Soviet-Afghanistan, di mana AS secara diam-diam mendukung pemberontak antikomunis, dan 'Perang Melawan Teror' yang dipimpin AS yang dilancarkan Presiden George W. Bush saat itu setelah serangan 11 September 2001 dan yang menargetkan Taliban dan Al-Qaeda.

Asif mengklaim Barat telah lama menggunakan kelompok teroris sebagai proksi, dengan mencatat banyak yang sekarang dicap sebagai teroris dulunya diterima di Washington.

"Ketika kami berperang di pihak mereka, di tahun 80-an melawan Uni Soviet, semua teroris masa kini, mereka berpesta dan makan di Washington... Mereka diperlakukan seperti VIP pada masa itu," ungkap dia.

Menteri tersebut menyarankan kelompok yang dianggap teroris di wilayah tersebut bukanlah entitas yang berbeda tetapi bagian dari satu organisasi dengan ideologi agama yang sama.

"Mereka semua bercampur aduk. Mereka bukan beberapa organisasi. Mereka hanya satu organisasi tunggal, terorganisasi secara agama, dan dengan wajah yang berbeda, kepemimpinan yang berbeda. Kadang-kadang mereka bekerja sama, kadang-kadang mereka bertarung satu sama lain," ujar dia.

Asif melanjutkan dengan mengatakan, "Tidak ada negara di dunia yang menderita begitu banyak akibat terorisme seperti Pakistan," dan menuduh India mengikuti "pola" menyalahkan Pakistan atas serangan teroris di wilayahnya.

Pernyataan menhan itu muncul di tengah eskalasi antara Islamabad dan New Delhi, yang menyusul serangan mematikan di Kashmir yang dikelola India yang menewaskan 26 orang awal pekan ini.

Front Perlawanan, kelompok militan yang diyakini terkait dengan Lashkar-e-Taiba yang berbasis di Pakistan, dilaporkan mengaku bertanggung jawab, mendorong New Delhi yang telah lama menuduh Pakistan membantu infiltrasi militan di wilayah tersebut, untuk memberi isyarat bahwa mereka menganggap Islamabad bertanggung jawab secara tidak langsung.

Namun, Asif mengklaim Islamabad "tidak pernah mendengar" tentang organisasi tersebut, sementara Lashkar-e-Taiba "tidak ada lagi."

Dia mengatakan, "Sangat mudah bagi kekuatan besar untuk menyalahkan Pakistan atas apa pun yang terjadi di wilayah ini."

Asif juga menyatakan insiden Kashmir adalah operasi "false flag". Ketika ditanya apa yang akan terjadi jika kebuntuan saat ini dengan India meningkat ke titik serangan udara, ia memperingatkan Islamabad akan ?melakukan pembalasan yang sama.?

NEW DELHI - Pemandangan damai di padang rumput Baisaran di Pahalgam, Jammu & Kashmir, yang kerap dijuluki "Mini Swiss" oleh warga setempat, berubah menjadi medan pembantaian pada Selasa (22/4/2025). Wilayah yang diserang itu di bawah kendali India.

Kelompok militan bersenjata dari The Resistance Front (TRF), yang disebut-sebut sebagai afiliasi Lashkar-e-Taiba (LeT), menembaki rombongan wisatawan Hindu yang tengah berwisata, menewaskan sedikitnya 26 orang dan melukai lebih dari 20 lainnya?termasuk perempuan dan anak-anak.

Serangan ini terjadi sekitar pukul 14.30 waktu setempat di kawasan pegunungan tanpa jalan raya, yang hanya dapat diakses dengan berjalan kaki atau menunggang kuda.

Para pelaku, yang diduga berasal dari kelompok yang didukung Pakistan, menyergap para wisatawan yang sedang berpiknik, menembakkan peluru selama 15 hingga 20 menit, sebelum melarikan diri ke dalam hutan lebat melalui jalur perbukitan sempit.

?Kami Disuruh Sampaikan ke Modi?

Pallavi Rao, salah satu korban selamat, menceritakan bagaimana suaminya, Manjunath Rao, ditembak mati di depan putra mereka.

?Saya berkata pada mereka, ?Kalian sudah bunuh suami saya. Bunuh kami juga'. Salah satu dari mereka menjawab, ?Kami tidak akan membunuhmu?pergilah dan sampaikan ini pada Modi,?? ucap Pallavi sambil menangis.

Pesan tersebut dianggap sebagai ancaman langsung kepada Perdana Menteri India Narendra Modi dan upaya menyebarkan teror di kalangan wisatawan Hindu.

Meskipun tidak ada pasukan keamanan di padang rumput tersebut?berbeda dengan penjagaan ketat di kota Pahalgam di bawahnya?warga lokal Muslim dilaporkan turut membantu para wisatawan.

?Beberapa warga Kashmir mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan kami,? ujar seorang turis dari Mumbai. Mereka membantu membawa korban ke bawah menggunakan tandu darurat karena ambulans tidak bisa mencapai lokasi.

ISLAMABAD - Pakistan pada hari Jumat mengklaim bahwa pembajakan kereta Jaffar Express awal minggu ini dilakukan oleh "teroris" yang berkomunikasi dengan "para penangan di Afghanistan", sambil menuduh bahwa India adalah dalang di baliknya.

Pakistan Tuding India Jadi Dalang Pembajakan Kereta, Akankah Musuh Bebuyutan Berperang?

1. India Adalah Sponsor Utama Serangan Teroris di Pakistan

?Kita harus memahami bahwa dalam insiden teroris di Balochistan ini, dan insiden-insiden sebelumnya, sponsor utamanya adalah tetangga timur [India],? kata Letnan Jenderal Ahmed Sharif Chaudhry, direktur jenderal sayap media militer Hubungan Masyarakat Antar-Layanan (ISPR), dalam sebuah konferensi pers di Islamabad, dilansir Al Jazeera.

Chaudhry juga merujuk pada liputan media yang dilakukan oleh saluran arus utama India, yang mengandalkan video yang dibagikan oleh Tentara Pembebasan Baloch (BLA), kelompok separatis yang bertanggung jawab atas serangan itu, dan menuduh mereka menggunakan gambar yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau insiden lama.

Selama pengarahan yang berlangsung lebih dari satu jam, Chaudhry, bersama dengan Kepala Menteri Balochistan Sarfraz Bugti, menyampaikan beberapa detail operasi militer ? yang diberi nama Operasi Green Bolan ? yang berpuncak pada pembebasan ratusan penumpang dari kereta setelah kebuntuan selama 36 jam yang dimulai pada 11 Maret.

Menurut Chaudhry, total 354 penumpang diselamatkan, sementara 26 penumpang dan petugas keamanan tewas. Selain itu, 33 pejuang yang tergabung dalam BLA juga tewas.

Sementara militer sebelumnya mengatakan bahwa 21 warga sipil atau personel keamanan telah tewas, Chaudhry menyatakan bahwa saat petugas keamanan membersihkan daerah tersebut, lebih banyak orang yang terluka ditemukan, beberapa di antaranya kemudian meninggal.

Dari 26 orang yang tewas, 18 orang merupakan anggota tentara atau pasukan paramiliter, tiga orang merupakan anggota staf kereta api dan lima orang merupakan penumpang sipil.

Chaudhry mengatakan bahwa empat jam setelah kereta berangkat dari Quetta, para penyerang BLA mencegat kereta sejauh 32 km (20 mil) dari kota Sibbi, tepat sebelum memasuki sebuah terowongan di wilayah Bolan Pass, yang terkenal dengan bentang alam pegunungannya yang terjal.

?Para teroris BLA mencegat kereta menggunakan alat peledak rakitan. Sebelum itu, mereka memulai serangan dalam jumlah besar dan menemui pos pemeriksaan paramiliter, menewaskan tiga tentara di sana. Begitu kereta berhenti, mereka menahan para wanita dan anak-anak di dalam sementara para pria di luar sebagai sandera,? katanya.

?Begitu insiden itu terjadi, kami mengaktifkan tim respons kami dan mulai memantau situasi sambil menjaga jarak yang sesuai,? kata Chaudhry.

Meskipun Chaudhry tidak mengungkapkan secara spesifik, bukti visual dari pengarahan tersebut menunjukkan bahwa militer Pakistan sangat bergantung pada pesawat nirawak untuk memantau situasi.

Thailand -

Negera di Asia dengan iklim tropis sepertinya terlalu nyaman bagi orang-orang Eropa. Seperti yang terjadi di Thailand, seorang pria Inggris tinggal di sana selama 25 tahun, walau hanya mengantongi visa liburan 30 hari.

Dikutip detikTravel dari Independent UK pada Kamis (27/2/2025), turis yang overstay di Thailand itu adalah pria asal Inggris yang tak disebutkan namanya dan berusia 60 tahun. Ia tiba di negeri gajah putih dengan visa liburan pada 9 Januari 2000.

Pria itu ditangkap oleh divisi imigrasi di Chiang Mai, kota terbesar di Thailand utara, tempat ia tinggal selama 12 tahun terakhir pada Senin. Setelah ditelusuri didapatkan selama 13 tahun pertama, pria itu membangun kehidupan dengan seorang wanita Thailand di Bangkok. Bersama perempuan itu, dia memiliki seorang anak.

Kemudian, 12 tahun lalu mereka pindah ke Chiang Mai karena alasan ekonomi. Pria itu tidak memiliki pekerjaan, sehingga hidup dari uang dari keluarganya di Inggris.

Ia berhasil menghindari penangkapan oleh otoritas Thailand selama 9.135 hari. Sekarang ia akan dideportasi kembali ke Inggris sebagai bagian dari tindakan keras oleh polisi imigrasi.

Namanya dirahasiakan karena polisi masih menyelidiki bagaimana ia bisa tinggal begitu lama di negara itu.

Pria itu mengaku bahwa ia tidak mengajukan perpanjangan visanya setelah izin pertamanya tiba, kata unggahan itu. Namun, ia berhasil mengajukan perpanjangan paspor pada tahun 2018, kata polisi.

"Orang tersebut dibawa ke petugas investigasi di Kantor Polisi Kota Chiang Mai untuk proses hukum dan menunggu deportasi kembali ke negara asal," kata unggahan di halaman Facebook Imigrasi Chiang Mai.

Ia telah didakwa sebagai "orang asing yang masuk dan tinggal di Kerajaan setelah izinnya habis".

Polisi di Chiang Mai menemukan pria itu saat memeriksa lokasi-lokasi di kota itu yang berisiko menampung orang asing tanpa izin resmi di negara itu.

Polisi Thailand mengatakan itu adalah "rekor" melewati batas visa, memecahkan rekor sebelumnya dari seorang pria Pakistan yang melewati batas visanya selama 10 tahun, menurut kantor berita AFP.

Kota di utara tempat ia ditangkap adalah kota terbesar kedua di Thailand, dengan populasi sekitar 1,2 juta orang.

Artikel ini telah tayang di detikTravel

(bnl/yum)

Denpasar -

Imigrasi mendeportasi puluhan warga negara asing (WNA) dari Bali sejak 14 Januari hingga 21 Februari 2025. Mereka dideportasi karena mendirikan usaha fiktif atau mencari pekerjaan di Pulau Dewata.

Mereka berasal dari China, Rusia, Pakistan, India, hingga Australia. Untuk memuluskan hal itu, pelbagai modus dilakukan agar tidak terdeteksi imigrasi dan tidak membayar biaya birokrasi keimigrasian.

Berikut fakta-fakta puluhan WNA dideportasi gegara pura-pura jadi investor tapi bekerja ilegal di Bali.

Bekerja di 267 PMA Bermasalah

Puluhan WNA itu bekerja secara ilegal di 267 penanaman modal asing (PMA) bermasalah di Bali. Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Lapas, Saffar Muhammad Godam.

"Ada 267 perusahaan asing (penanamam modal asing) yang diperiksa sejak 14 Januari 2025 hingga 21 Februari 2025. Perusahaan itu (seharusnya) sudah tidak berjalan karena izin usahanya (NIB) dicabut," kata Saffar saat konferensi pers di area kedatangan Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (21/2/2025).

Saffar mengatakan total warga asing yang melanggar izin keimigrasian sebanyak 360 orang. Sebanyak 63 di antaranya sudah dipulangkan ke negaranya.

Saffar menerangkan pencabutan NIB terhadap 267 PMA bermasalah itu karena syarat investasi minimal sebesar Rp 10 miliar tidak dipenuhi. Bahkan, 43 di antaranya justru diketahui PMA fiktif.

"Ada 43 perusahaan (PMA) fiktif. Dari 43 itu, ada 48 warga asing yang terlibat. Mereka sudah dideportasi," ungkapnya.

Ratusan WNA Masih Proses Deportasi

Sebanyak 111 orang masih dalam proses pendeportasian. Sedangkan 186 orang lainnya, kini masih dalam proses pemeriksaan.

"Sebanyak 111 orang asing masih dalam proses pendeportasian. Februari ini, masih ada 186 orang asing yang masih kami periksa. Karena, mereka disponsori oleh 86 PMA bermasalah," kata Saffar.

Modus Operandi Pemodal Asing Ilegal

Yuldi mengatakan banyak PMA ilegal yang sudah bertahun-tahun bercokol di Bali. PMA asing itu biasanya tidak memiliki kantor resmi. Kalaupun ada kantornya, biasanya bersifat sementara. Itu pun, tidak diketahui identitas pemodal asing dan keberadaannya.

Kemudian, ada juga PMA ilegal yang diketahui memiliki modal kurang dari Rp 10 miliar. Bahkan, ada juga pemodal asing yang mengeklaim berinvestasi di Bali, tapi perusahaannya tidak ada alias fiktif.

"Di Bali ini banyak, notabene, dia berusaha sebagai investor. Akan tetapi saat kami cek lapangan, perusahaannya itu tidak ada. Kalaupun ada, nilainya (investasi) nggak seberapa," kata Yuldi.

Yuldi mencontohkan ada PMA yang mendirikan restoran di Bali. Setelah dicek, ada restorannya. Tapi nilai investasinya kurang dari Rp 10 miliar. Jika dikalkulasi 267 PMA dikali Rp 10 miliar per PMA, maka ada pemasukan negara sebesar Rp 2 triliun.

"Rp 2 triliun itu apakah ya ada. Pas kami cek ke lapangan, akhirnya ditemukan 267 (PMA ilegal) dengan modusnya yang bermacam-macam," ungkapnya.

Berkedok Investasi tapi Cari Kerja di Bali

Yuldi menyebut ada PMA yang berkedok ingin berinvestasi di Bali. Namun faktanya, pemodal asing itu justru datang ke Bali hanya untuk mencari pekerjaan. Padahal, PMA wajib menyetor dana minimal Rp 10 miliar untuk berinvestasi di Indonesia.

"Tapi kenyataannya, mereka malah ikut mencari pekerjaan," kata Yuldi.

Dalam usahanya mencari kerja di Bali, PMA yang berkedok investor itu menggunakan data perusahaan palsu. Jenis usaha di bidang kuliner yang paling sering disasar PMA palsu itu.

"Ada yang jadi koki di restoran. Kebanyakan kan di restoran kerjaannya. Atau konsultan ya," ungkapnya.

(nor/gsp)

Badung -

Imigrasi menemukan banyak warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia dan bekerja di Bali bermodus koneksi dari penanam modal asing (PMA) ilegal. Jenis usaha yang disasar adalah restoran. Berkedok investasi, para WNA itu justru mencari kerja di Bali.

"Kalau dia (PMA) itu fiktif, kewajiban untuk membayar biaya-biaya itu tidak dikenakan," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Lapas, Brigjen Yuldi Yusman, saat konferensi pers di area kedatangan internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (21/2/2025).

Yuldi mengatakan ada sejumlah biaya birokrasi keimigrasian yang harus dibayarkan PMA jika menggunakan tenaga kerja asing. Hal itu dapat dihindari jika PMA mendirikan perusahaan fiktif.

Yang lebih parah, ada PMA yang berkedok ingin berinvestasi di Bali. Namun faktanya, pemodal asing itu justru datang ke Bali hanya untuk mencari pekerjaan. Padahal, PMA wajib menyetor dana minimal Rp 10 miliar untuk berinvestasi di Indonesia.

"Tapi kenyataannya, mereka malah ikut mencari pekerjaan," kata Yuldi.

Dalam usahanya mencari kerja di Bali, PMA yang berkedok investor itu menggunakan data perusahaan palsu. Jenis usaha di bidang kuliner yang paling sering disasar PMA palsu itu.

"Ada yang jadi koki di restoran. Kebanyakan kan di restoran kerjaannya. Atau konsultan ya," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, selama operasi keimigrasian Wira Waspada, ditemukan 267 PMA di Bali yang bermasalah. Ratusan PMA asing di Bali itu kini sudah dicabut izin usahanya (NIB) dan tidak lagi beroperasi.

Ratusan PMA palsu itu sudah tahunan bercokol di Bali. PMA asing itu biasanya tidak memiliki kantor resmi. Kalaupun ada kantornya, biasanya bersifat sementara. Itu pun, tidak diketahui siapa dan di mana keberadaan pemodal asingnya.

Sepanjang operasi keimigrasian sejak 14 Januari 2025 hingga 21 Februari 2025, ditemukan 360 warga asing asal China, India, Pakistan, Australia, dan Rusia yang terbukti bekerja ilegal di Bali yang disponsori PMA fiktif.

(hsa/iws)

Badung -

Sebanyak 63 warga negara asing (WNA) dideportasi selama operasi keimigrasian Wira Waspada sejak 14 Januari sampai 21 Februari 2025. Mereka berasal dari China, Rusia, Pakistan, India, hingga Australia. Puluhan WNA itu bekerja secara ilegal dari 267 penanam modal asing (PMA) bermasalah di Bali.

"Ada 267 perusahaan asing (penanam modal asing) yang diperiksa sejak 14 Januari 2025 hingga 21 Februari 2025. Perusahaan itu (seharusnya) sudah tidak berjalan karena izin usahanya (NIB) dicabut," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Lapas, Saffar Muhammad Godam, saat konferensi pers di area kedatangan Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (21/2/2025).

Saffar mengatakan total warga asing yang melanggar izin keimigrasian sebanyak 360 orang. Sebanyak 63 di antaranya sudah dipulangkan ke negaranya.

Sisanya, sebanyak 111 orang masih dalam proses pendeportasian. Sedangkan 186 orang lainnya, kini masih dalam proses pemeriksaan.

"Sebanyak 111 orang asing masih dalam proses pendeportasian. Februari ini, masih ada 186 orang asing yang masih kami periksa. Karena, mereka disponsori oleh 86 PMA bermasalah," kata Saffar.

Saffar menerangkan pencabutan NIB terhadap 267 PMA bermasalah itu karena syarat investasi minimal sebesar Rp 10 miliar tidak dipenuhi. Bahkan, 43 di antaranya justru diketahui PMA fiktif.

"Ada 43 perusahaan (PMA) fiktif. Dari 43 itu, ada 48 warga asing yang terlibat. Mereka sudah dideportasi," ungkapnya.

Tak hanya di Bali. Operasi keimigrasian juga dilakukan di Maluku Utara. Ada 74 perusahaan tambang asing dan 4.656 pekerja asingnya yang diperiksa. Hasilnya, 41 orang asal China dari 5 di antara 74 perusahaan tambang asing itu yang terbukti melanggar aturan imigrasi.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pendeportasian," katanya.

(hsa/iws)

Jakarta -

Tiga Warga Negara (WN) Pakistan berinisial SZ, TS, dan MZ yang mencoba memasuki wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen perjalanan palsu dan berhasil digagalkan oleh petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ketiga WN Pakistan tersebut menggunakan paspor Perancis dan ID Card palsu pada Rabu(12/02) sekitar pukul 16.30 WIB di Terminal 3 Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

"Mereka bertiga tiba di Bandara Soekarno Hatta menggunakan pesawat Thai Airways dari Bangkok. Karena pakai paspor Perancis, mereka sempat mengurus Visa On Arrival dan mencoba melewati pemeriksaan imigrasi melalui mesin autogate. Namun, paspor yang mereka gunakan tidak terdeteksi oleh mesin autogate," jelas Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman dikutip dari siaran persnya, Kamis (20/2/2025).

Petugas imigrasi yang curiga kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa ketiga pelaku adalah Orang Asing yang menggunakan paspor Pakistan saat terbang dari Bangkok menuju Indonesia.

Petugas juga menemukan tiga paspor Pakistan milik ketiga pelaku. Mereka baru menggunakan paspor Perancis ketika hendak masuk ke Indonesia.

Berdasarkan bukti awal tersebut, petugas imigrasi kemudian menyerahkan penanganan perkara ini kepada penyidik pada Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta.

"Kami sedang melakukan pendalaman apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Para WNA ini menjadikan Indonesia sebagai negara transit sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan mereka di Eropa. Sejauh ini indikasinya adalah motif ekonomi, untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negara lain," sambung Yuldi.

Dari hasil penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa SZ, TS, dan MZ bertujuan ke Eropa untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Mereka memperoleh paspor Perancis palsu dari seorang WN Sri Lanka berinisial WJ yang mereka kenal melalui media sosial Facebook.

Mereka sepakat untuk membayar sejumlah uang kepada WJ sebagai imbalan atas pembuatan paspor palsu tersebut. WJ menyarankan agar mereka melakukan perjalanan ke Indonesia terlebih dahulu sebelum berangkat ke Eropa. Mereka juga disarankan untuk menggunakan dokumen Paspor Pakistan saat berangkat dari Thailand dan diganti menggunakan dokumen perjalanan Prancis saat tiba di Indonesia

Saat ini, SZ, TS, dan MZ sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana keimigrasian. Mereka dijerat dengan Pasal 119 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian karena sengaja menggunakan dokumen perjalanan palsu dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

(sym/sym)

KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto mengatakan pemerintah terus mengawasi setiap warga negara asing (WNA) yang mencoba masuk wilayah Indonesia dengan cara melanggar prosedur.

Hal itu ia sampaikan menyusul tiga WNA Pakistan yang mencoba masuk lewat Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan paspor Perancis dan kartu identitas palsu pada Rabu (12/02/2025) sekitar pukul 16.30 WIB.

“Untuk mencegah potensi ancaman terhadap keamanan nasional, seperti terorisme, kejahatan transnasional, atau imigrasi ilegal, WNA yang datang dengan maksud tidak baik dan cara yang nonprosedural akan menjadi sasaran utama pengawasan Imigrasi,” ujar Agus dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (17/1/2028).

Pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi terhadap WNA meliputi sebelum kedatangan maupun selama berada di Indonesia.

Agus melanjutkan, meski autogate hadir untuk pemeriksaan imigrasi yang lebih efisien, aspek pengawasan keimigrasian tetap menjadi prioritas.

Adapun motif ketiga WN Pakistan dengan paspor Perancis itu diketahui berupa tindak pidana penyelundupan manusia.

"Jadi, memang motifnya untuk tindak pidana penyelundupan manusia, untuk transit di Indonesia, untuk selanjutnya menuju ke negara ketiga, yaitu tujuannya ke Eropa, makanya menggunakan paspor Perancis palsu," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta Johanes Fanny Satria, dikutip Antara, Selasa (18/2/2025).

Percobaan WN Pakistan berinisial SZ, TS, dan MZ untuk masuk wilayah Indonesia digagalkan oleh petugas imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

“Mereka bertiga tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Thai Airways dari Bangkok. Karena pakai paspor Perancis, mereka sempat mengurus Visa On Arrival dan mencoba melewati pemeriksaan imigrasi melalui mesin autogate. Namun, paspor yang mereka gunakan tidak terdeteksi oleh mesin autogate,” jelas Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa ketiga pelaku adalah orang asing yang menggunakan paspor Pakistan saat terbang dari Bangkok menuju Indonesia.

Petugas juga menemukan tiga paspor Pakistan milik ketiga pelaku. Mereka baru menggunakan paspor Perancis ketika hendak masuk ke Indonesia.

Saat ini, SZ, TS, dan MZ sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana keimigrasian.

Mereka dijerat dengan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian karena sengaja menggunakan dokumen perjalanan palsu dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta rupiah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sindikat internasional mencoba menjadikan Indonesia sebagai negara transit penyelundupan manusia. Hal itu diketahui setelah terungkapnya kasus penggunaan paspor palsu di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta Johanes Fanny Satria mengatakan, pihaknya menggagalkan upaya masuknya tiga warga negara asing (WNA) asal Pakistan ke Indonesia menggunakan paspor palsu Perancis.

"Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta saat ini sedang melakukan proses penyelidikan lebih lanjut atau prapenyidikan dibantu oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Ditjen Imigrasi untuk mendalami lebih lanjut keterlibatan sindikat atau jaringan terkait penyelundupan manusia ini,” ujarnya seperti dikutip dari Antara, Selasa (18/2/2025).

WNA yang Terlibat

Dalam kasus penyelundupan manusia ini, tiga WNA Pakistan berinisial SZR, TS, dan MZ mencoba masuk ke Indonesia menggunakan paspor palsu Perancis.

Saat ini, ketiga WNA Pakistan itu masih diperiksa petugas atas dugaan tindak pidana keimigrasian, yakni perbuatan menggunakan dokumen perjalanan palsu.

Selain WNA Pakistan, ternyata kasus ini juga diduga melibatkan WNA Sri Lanka berinisial WJ yang menjadi pemasok paspor palsu Perancis tersebut.

Setelah diperiksa, paspor tersebut diketahui dibeli dari WJ seharga 1.000 dolar AS atau sekitar Rp 16,3 juta melalui Facebook.

Tujuan Utama WNA Pakistan

Fanny mengatakan motif penggunaan paspor palsu oleh 3 WNA Pakistan tersebut adalah penyelundupan manusia.

Ia mengungkapkan Indonesia hanya dijadikan negara transit sebelum ketiga WNA Pakistan tersebut menuju ke negara tujuan.

Mereka terbang dari Lahore, Pakistan, ke Bangkok, Thailand, lalu ke Jakarta.

"Jadi, memang motifnya untuk tindak pidana penyelundupan manusia, untuk transit di Indonesia, untuk selanjutnya menuju ke negara ketiga, yaitu tujuannya ke Eropa, makanya menggunakan paspor Perancis palsu," kata Fanny.

Pelaku Survei Sebelum Beraksi

Berdasarkan pemeriksaan DItjen Imigrasi, ternyata salah satu pelaku sudah melakukan survei ke Indonesia sebelum kasus ini terungkap.

Dari ketiga WNA Pakistan yang ditangkap, SZR diduga jadi aktor utama dalam upaya penyelundupan manusia tersebut.

SZR datang ke Indonesia pada 2 Januari 2025 menggunakan identitas asli untuk mengetahui celah masuk ke Indonesia.

Setelah itu, ia kembali ke Pakistan tanpa ada kecurigaan dari pihak imigrasi Indonesia karena dokumennya asli.

Namun pada 12 Februari 2025, ia kembali bersama dua WNA Pakistan lainnya dengan paspor palsu Perancis. Kecurigaan muncul saat paspor mereka tidak terdeteksi oleh mesin autogate di Bandara Soekarno-Hatta.

Mereka dijerat dengan Pasal 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sedang menyelidiki adanya sindikat paspor palsu yang melibatkan warga negara asing (WNA).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta, Johanes Fanny Satria, menyebutkan bahwa penyelidikan dilakukan bersama Direktorat Pengawasan dan Penindakan Ditjen Imigrasi.

"Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta saat ini sedang melakukan proses penyelidikan lebih lanjut atau prapenyidikan dibantu oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Ditjen Imigrasi untuk mendalami lebih lanjut keterlibatan sindikat atau jaringan terkait penyelundupan manusia ini," kata Fanny dikutip dari Antara, Selasa (18/2/2025).

Siapa yang Terlibat?

Hal ini diketahui setelah adanya kasus tiga WNA asal Pakistan yang mencoba masuk ke Indonesia dengan paspor palsu Perancis.

Tiga WNA Pakistan berinisial SZR, TS, dan MZ terbang dari Lahore, Pakistan, menuju Bangkok, Thailand, lalu ke Jakarta.

Selain ketiganya, Ditjen Imigrasi juga mengungkapkan adanya peran WNA Sri Lanka berinisial WJ yang memasok paspor palsu kepada ketiga WNA Pakistan.

Bagaimana Kronologinya?

SZR yang diduga sebagai aktor utama kasus ini, sempat ke Indonesia pada 2 Januari 2025 untuk mempelajari jalur masuk.

Awalnya SZR menggunakan identitas asli sehingga tidak terdeteksi adanya kesalahan dokumen perjalanan. Ia pun bisa kembali ke Pakistan tanpa ada kecurigaan apapun.

Namun pada 12 Februari 2025, ia kembali ke Indonesia membawa 2 WNA Pakistan lainnya dan menggunakan paspor palsu Perancis.

Paspor palsu Perancis mereka yang tidak terdeteksi oleh mesin autogate di Bandara Soekarno-Hatta, memicu kecurigaan petugas.

Setelah diperiksa, diketahui paspor tersebut didapat dari WJ melalui Facebook dengan biaya 1.000 dolar AS atau sekitar Rp 17 juta.

Apa Modus dan Tujuannya?

Dari pemeriksaan, ketiga WNA Pakistan tersebut ternyata berniat transit di Indonesia sebelum berangkat ke Eropa.

WJ disebut menyarankan mereka menggunakan paspor Pakistan saat tiba di Thailand dan menggantinya dengan paspor palsu Perancis saat tiba di Indonesia.

Fanny mengatakan kasus ini memiliki motif tindak pidana penyelundupan manusia dengan menjadikan Indonesia sebagai negara transit, untuk selanjutnya menuju ke negara ketiga, yaitu tujuannya ke Eropa.

Apa Sanksi yang Menanti Pelaku?

Saat ini, ketiga WNA Pakistan itu sedang diperiksa petugas atas dugaan tindak pidana keimigrasian, yakni perbuatan menggunakan dokumen perjalanan palsu.

SZR, TS, dan MZ dijerat Pasal 119 Ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman pidana lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta atas penggunaan dokumen perjalanan palsu.