JAKARTA - Sebanyak 170 warga negara asing (WNA), termasuk dari India dan Pakistan , terancam dideportasi dari Indonesia lantaran tidak lengkapnya dokumen keimigrasian hingga bermasalah hukum. Mereka diamankan dalam Operasi Wira Waspada yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Plt Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman mengatakan, pihaknya melakukan Operasi Wira Waspada dengan kendali pusat secara serentak. Operasi tersebut digelar pada 14 sampai dengan 16 Mei 2025. Operasi tersebut dilakukan di 28 titik secara bersama-sama, tersebar di wilayah Jabodetabek.

"Adapun hasil dari operasi tersebut, Dirjen Imigrasi menjaring 170 warga negara asing, yang berasal dari 27 negara dan dalam pelaksanaannya Dirjen Imigrasi melibatkan sepuluh Kantor Imigrasi di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi," jelas Yuldi Yusman saat jumpa pers di Aula Ditjen Imigrasi, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (16/5/2025).

Yuldi membeberkan, WNA asal Nigeria hingga Kamerun mendominasi daftar yang akan dideportasi. "Negara yang pertama menduduki peringkat pertama Nigeria ada 61 orang. Kemudian Kamerun ada 27 orang, kemudian Pakistan ada 14 orang, Sierra Leone ada 12 orang, Pantai Gading ada 8 orang, dan India ada 6 orang," ucapnya.

Yuldi mengatakan, lokasi yang dijadikan sasaran objek operasi tersebut ada di tiga objek, yaitu apartemen, kafe di wilayah Jakarta Pusat, dan pusat perbelanjaan di Jakarta Barat.

"Hal ini kita jadikan target operasi karena melihat situasi yang berkembang beberapa akhir belakangan ini, adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara asing, terutama yang akhir belakangan di swalayan mengamuk tanpa bisa dikendalikan," ujar Yuldi.



Yuldi menyebut, 170 WNA itu tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan yang lengkap hingga over stay atau melebih masa tinggal, sehingga diambil tindakan tegas.

Menurut Yuldi, para WNA tersebut diduga melanggar Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengenai orang asing pemegang izin tinggal yang berada di wilayah Indonesia dan melebihi masa berlakunya, serta Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur tentang penyampaian data palsu atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh visa atau izin tinggal.

"Ancaman hukuman atas pelanggaran ini adalah pidana paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak 500 juta rupiah, serta pengenaan TAK ataupun Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa pendeportasian dan pencantuman dalam daftar penangkalan," ujarnya.

ISLAMABAD - Pakistan dan India masing-masing bertukar satu tahanan di perbatasan Wagah-Attari pada Rabu.

Menurut sumber keamanan, pertukaran tahanan dilakukan di bawah pengaturan keamanan yang ketat dengan kedua negara menyerahkan pejabat yang sebelumnya berada dalam tahanan satu sama lain.

Siapa yang dibebaskan?

Melansir Samaa TV, warga negara India Purnam Kumar Shah - polisi dari Pasukan Keamanan Perbatasan - dibebaskan oleh Pakistan dan diserahkan kepada otoritas India di perbatasan Wagah.

Sementara itu, pejabat India mengembalikan Muhammad Allah, seorang pejabat Punjab Rangers, ke Pakistan.

Keadaan yang melatarbelakangi kedua individu tersebut memasuki wilayah masing-masing masih belum jelas.

Namun, para pejabat mengonfirmasi bahwa kedua pihak telah berkoordinasi melalui jalur diplomatik untuk pemulangan mereka.

Sebelumnya, Pakistan pada hari Selasa dengan tegas menolak apa yang disebutnya sebagai "pernyataan provokatif dan provokatif" yang dibuat oleh Perdana Menteri India Narendra Modi dengan peringatan bahwa pernyataan tersebut berisiko semakin mengganggu lingkungan regional yang sudah tegang dan merupakan "eskalasi yang berbahaya."

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Juru Bicara Kantor Luar Negeri Shafqat Ali Khan, Islamabad menggambarkan pidato perdana menteri India baru-baru ini sebagai "berakar pada misinformasi, oportunisme politik, dan pengabaian terang-terangan terhadap hukum internasional."

"Pada saat dunia melakukan upaya bersama untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas regional, pernyataan seperti itu hanya akan menggagalkan kemajuan," kata juru bicara tersebut. Dia menambahkan bahwa penggambaran India tentang Pakistan yang mencari gencatan senjata dalam "keputusasaan dan frustrasi" adalah "kebohongan terang-terangan."

Kesepakatan gencatan senjata di sepanjang Garis Kontrol, menurut FO, merupakan hasil dari keterlibatan diplomatik, yang difasilitasi oleh beberapa negara sahabat yang mendesak de-eskalasi. ?Pakistan tetap berkomitmen pada kesepakatan ini dan terus mengambil langkah-langkah menuju stabilitas regional,? kata pernyataan itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat mengamankan empat Warga Negara Asing (WNA) asal Pakistan dalam kegiatan patroli keimigrasian di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat pada 23 April 2025.

Keempat WNA tersebut diduga memberikan informasi tidak benar dalam proses pengajuan izin tinggal di Indonesia.

Kegiatan patroli ini dilaksanakan sebagai bagian dari pengawasan rutin terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Jakarta Barat.

"Petugas kami menemukan keempat WNA tersebut menunjukkan gelagat mencurigakan di wilayah Taman Sari dan setelah dilakukan pengamatan lebih lanjut, diketahui bahwa mereka tinggal di sebuah tempat daerah Maphar Jakarta Barat," jelas Nur Raisha Pujiastuti, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, Senin (5/5/2025) dalam keterangannya.

"Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa mereka diduga memberikan keterangan data dan informasi yang tidak sesuai saat pengajuan izin tinggal," tambahnya.

Empat WNA berinisial IHB, UAB, IH, dan AQ masing-masing mengaku tidak pernah melakukan kegiatan investasi sebagaimana tercantum dalam Izin Tinggal Terbatas (ITAS) mereka.

Bahkan beberapa di antaranya tidak mengetahui perusahaan yang menjadi sponsor izin tinggalnya, dan tinggal di alamat yang berbeda dari yang tercatat dalam dokumen keimigrasian.

Salah satu di antaranya, AQ, mengaku masuk ke Indonesia bukan untuk berinvestasi, tetapi untuk mengumpulkan cap paspor guna mempermudah perjalanan ke negara Eropa.

Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh keempat WNA tersebut meliputi Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Saat ini, mereka telah dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendetensian dan sedang dalam proses penegakan hukum keimigrasian.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Arief Munandar memberikan apresiasi atas langkah cepat dan profesional yang dilakukan oleh jajaran Imigrasi Jakarta Barat.

"Kami mengapresiasi kinerja Kantor Imigrasi Jakarta Barat yang responsif dan sigap dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing. Upaya seperti ini penting untuk memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta tetap terjaga," ujarnya.

BACA JUGA: Ternyata Begini Kondisi Sebenarnya Tentara Israel yang Ditutup-tutupi Selama Perang Gaza

"Semoga hasil ini menjadi pemicu bagi seluruh jajaran petugas imigrasi untuk semakin optimal dalam mengawasi dan menegakkan aturan keimigrasian," tutup Arief.

Imigrasi Jakarta Barat menegaskan komitmennya dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan keimigrasian, serta mengimbau kepada masyarakat untuk segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan yang melibatkan orang asing di lingkungannya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Barat mendeportasi empat warga negara asing (WNA) asal Pakistan yang berinisial IHB, UAB, IH, dan AQ.

Keempatnya dideportasi karena memberikan informasi yang tidak benar dalam proses pengajuan izin tinggal di Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta Arief Munandar menjelaskan, keempat WNA tersebut ditangkap oleh petugas yang tengah melakukan patroli rutin di wilayah Tamansari, Jakarta Barat, pada Rabu (23/4/2025).

“Tiga dari empat WNA tersebut, yakni IHB, UAB, dan IH, tinggal di Indonesia menggunakan izin tinggal terbatas investor, kartu izin tinggal terbatas (KITAS), dan penanaman modal asing (PMA) dengan kode E28A,” kata Arief, dilansir dari Antara, Senin (5/5/2025).

Namun, berdasarkan hasil penelusuran petugas, perusahaan yang menjadi sponsor izin tinggal ketiga WNA tersebut serta investasi yang mereka lakukan diduga fiktif.

“Bahkan, mereka tidak mengetahui perusahaan yang menjadi sponsor izin tinggal mereka,” ujar Arief.

Selain itu, ketiga WNA itu terdeteksi tinggal di alamat yang berbeda dengan yang tercatat dalam dokumen keimigrasian mereka.

Sementara itu, satu WNA lainnya, AQ, mengaku masuk ke Indonesia bukan untuk berinvestasi, melainkan untuk mengumpulkan cap paspor guna mempermudah perjalanan ke Eropa.

“AQ diduga melanggar Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur tentang orang asing yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar untuk memperoleh izin tinggal,” kata Arief.

Akibat perbuatannya, keempat WNA tersebut dikenakan sanksi administratif keimigrasian berupa pendetensian dan saat ini tengah menjalani proses penegakan hukum keimigrasian.

Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Yoga Kharisma Suhud menambahkan, tiga WNA berinisial IHB, UAB, dan IH sudah berada di Indonesia selama dua bulan.

Sementara AQ telah masuk Indonesia sejak Februari 2025. Namun, kegiatan AQ di Indonesia hingga saat ini tidak jelas.

“Investasi yang dimaksud oleh para WNA ini berkaitan dengan pakaian dan emas. Namun, mereka tidak mengetahui siapa yang menjadi sponsor dan penjamin mereka,” kata Suhud.

Suhud juga menyebutkan, saat ini terdapat berbagai modus yang digunakan oleh orang asing untuk memanfaatkan izin tinggal di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh AQ.

“Kami menemukan bahwa banyak orang yang mencoba mendapatkan cap paspor untuk izin ke negara tujuan mereka, padahal setelah diselidiki, tujuan mereka tidak jelas,” tambahnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Nur Raisha Pujiastuti berharap agar pengungkapan kasus ini dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta Barat.

“Semoga hasil ini menjadi pemicu bagi seluruh jajaran petugas imigrasi untuk semakin optimal dalam mengawasi dan menegakkan aturan keimigrasian,” ujar Nur Raisha.

JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat menangkap 4 Warga Negara Asing (WNA) asal Pakistan dalam kegiatan patroli keimigrasian di Taman Sari, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu. Mereka diduga memberikan informasi tidak benar dalam proses pengajuan izin tinggal di Indonesia.

"Petugas kami menemukan 4 WNA menunjukkan gelagat mencurigakan di Taman Sari dan setelah dilakukan pengamatan lebih lanjut diketahui mereka tinggal di sebuah tempat daerah Maphar, Jakarta Barat," ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Nur Raisha Pujiastuti, Senin (5/5/2025).

"Dari hasil pemeriksaan, mereka diduga memberikan keterangan data dan informasi yang tidak sesuai saat pengajuan izin tinggal," tambahnya.

Empat WNA berinisial IHB, UAB, IH, dan AQ masing-masing mengaku tidak pernah melakukan kegiatan investasi sebagaimana tercantum dalam Izin Tinggal Terbatas (ITAS) mereka.

Bahkan beberapa di antaranya tidak mengetahui perusahaan yang menjadi sponsor izin tinggalnya dan tinggal di alamat berbeda dari yang tercatat dalam dokumen keimigrasian.

Salah satu di antaranya yakni AQ mengaku masuk ke Indonesia bukan untuk berinvestasi, tetapi untuk mengumpulkan cap paspor guna mempermudah perjalanan ke negara Eropa.

Dugaan pelanggaran yang dilakukan 4 WNA tersebut meliputi Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Saat ini, mereka telah dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendetensian dan sedang dalam proses penegakan hukum keimigrasian.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta Arief Munandar mengapresiasi langkah cepat dan profesional yang dilakukan jajaran Imigrasi Jakarta Barat.

"Kami mengapresiasi kinerja Kantor Imigrasi Jakarta Barat yang responsif dan sigap dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing. Upaya seperti ini penting untuk memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta tetap terjaga," katanya.

Imigrasi Jakarta Barat menegaskan komitmennya dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan keimigrasian sekaligus mengimbau kepada masyarakat untuk segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan yang melibatkan orang asing di lingkungannya.

Pangkalpinang -

Dua warga negara (WN) Pakistan dideportasi dari kota Pangkalpinang. Mereka membuat warga resah lantaran kerap meminta-minta sumbangan untuk kemanusiaan.

WN Pakistan dengan inisial MA (36) dan SS (39) diamankan oleh petugas Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang di daerah Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Bangka Belitung (Babel) pada Senin (28/4/2025).

Keduanya diamankan atas laporan dari masyarakat. Mereka kerap meminta sumbangan hingga bikin warga setempat resah.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Sutoyo mengatakan kedua WN Pakistan tersebut dikawal 3 petugas Imigrasi dari Kota Pangkalpinang menuju Jakarta menggunakan pesawat Lion Air JT 619.

Kemudian mereka diterbangkan pulang ke negara asalnya pada Rabu (30/4). Mereka dipulangkan dengan menggunakan Srilankan Airlines UL 0365 dari Bandara Internasional Soekarno Hatta.

"Kedua WNA Pakistan ini terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian, mengganggu ketertiban umum. Sehingga dikenakan sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian dan pencekalan," kata Sutoyo dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (1/5/2025).

Keduanya diamankan setelah masyarakat resah dan melapor ke Kantor Imigrasi Pangkalpinang, terkait adanya warga negara Pakistan meminta sumbangan berdalih kemanusiaan. Keduanya meminta sumbangan di pasar, masjid hingga toko-toko di wilayah Air Itam.

"Kami menerima laporan adanya dua orang asing meminta sumbangan dengan dalih tujuan kemanusiaan," tegasnya.

Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Pangkalpinang diterjunkan mengecek laporan warga tersebut. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian kedua Warga Negara Asing (WNA) tersebut. Kata Sutoyo, mereka merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan dengan keperluan pra-investasi.

"Kita kemudian koordinasi dengan Kemenag Pangkalpinang dan dibenarkan ada laporan dua orang asing mengaku sedang menggalang dana untuk kegiatan kemanusiaan di wilayah Timur Tengah. Aktivitas mereka tidak hanya dilakukan di rumah pribadi, namun juga menyasar beberapa masjid dan toko-toko di wilayah tersebut," tegasnya.

"Setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman, kedua Warga Negara Asing tersebut mengaku dan membenarkan bahwa benar telah meminta dan menerima sumbangan dari masyarakat," sambungnya.

Mereka kemudian dikenakan saksi yakni dicekal dan dideportasi. Selanjutnya diberangkatkan menuju negara asalnya.

"Kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pangkalpinang untuk senantiasa waspada dan apabila mengetahui adanya segala bentuk aktifitas warga negara asing yang mencurigakan di lingkungan sekitar untuk segera melaporkan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang," tutupnya.

---------

Artikel ini telah naik di detikSumbagsel.

(wsw/wsw)

Pangkalpinang -

Dua warga negara Pakistan di Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung (Babel) diamankan dan dideportasi oleh kantor imigrasi setempat. Mereka meminta sumbangan hingga bikin warga resah.

WNA berinisial MA (36) dan SS (39) tersebut diamankan oleh petugas Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang di daerah Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, pada Senin (28/4/2025). Keduanya diamankan atas laporan dari masyarakat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Sutoyo mengatakan, WNA tersebut dikawal 3 petugas dari Kota Pangkalpinang menuju Jakarta menggunakan pesawat Lion Air JT 619. Kemudian diterbangkan ke Negara Asalnya, Rabu (30/4), menggunakan Srilankan Airlines UL 0365 dari Bandara Internasional Soekarno Hatta.

"Kedua WNA Pakistan ini terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian, mengganggu ketertiban umum. Sehingga dikenakan sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian dan pencekalan," kata Sutoyo dalam keterangan tertulisnya yang diterima detikSumbagsel, Kamis (1/5/2025).

Keduanya diamankan setelah masyarakat resah dan melapor ke Kantor Imigrasi Pangkalpinang, yaitu terkait ada warga negara Pakistan meminta sumbangan berdalih kemanusiaan. Keduanya meminta sumbangan di pasar, masjid hingga toko-toko di wilayah Air Itam.

"Kami menerima laporan adanya dua orang asing meminta sumbangan dengan dalih tujuan kemanusiaan," tegasnya.

Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Pangkalpinang diterjunkan mengecek laporan warga tersebut. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian kedua Warga Negara Asing (WNA) tersebut. Kata Sutoyo, mereka merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan dengan keperluan pra-investasi.

"Kita kemudian koordinasi dengan Kemenag Pangkalpinang dan dibenarkan ada laporan dua orang asing mengaku sedang menggalang dana untuk kegiatan kemanusiaan di wilayah Timur Tengah. Aktivitas mereka tidak hanya dilakukan di rumah pribadi, namun juga menyasar beberapa masjid dan toko-toko di wilayah tersebut," tegasnya.

"Setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman, kedua Warga Negara Asing tersebut mengaku dan membenarkan bahwa benar telah meminta dan menerima sumbangan dari masyarakat," sambungnya.

Mereka kemudian dikenakan saksi yakni dicekal dan dideportasi. Selanjutnya diberangkatkan menuju negara asalnya.

"Kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pangkalpinang untuk senantiasa waspada dan apabila mengetahui adanya segala bentuk aktifitas warga negara asing yang mencurigakan di lingkungan sekitar untuk segera melaporkan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang," tutupnya.

(dai/dai)

DEPOK, iNewsDepok. id - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok mendeportasi seorang warga negara (WN) Pakistan berinisial MB karena terbukti menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia. Deportasi dilakukan pada Rabu (30/4/2025) setelah MB menjalani proses pendetensian di ruang detensi imigrasi Depok.

Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Depok, Shalahuddin Al Ayubi, mengatakan MB diamankan dari sebuah apartemen di kawasan Depok. Berdasarkan hasil pemeriksaan, MB tidak memiliki tujuan yang jelas selama berada di Indonesia.

"MB ini datang ke Indonesia dengan menggunakan visa investor. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan berkegiatan tidak ada kaitannya sebagai investor ataupun sebagai pemangku jabatan di perusahaan," kata Ayubi.

Tindakan MB dinilai telah melanggar ketentuan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam pasal itu disebutkan, pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

Selain dideportasi, MB juga dikenai penangkalan agar tidak dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia. Penegakan ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Imigrasi dalam menjaga integritas sistem keimigrasian nasional.

“Tindakan deportasi disertai penangkalan merupakan wujud nyata dari penegakan hukum keimigrasian, serta mencerminkan komitmen kami dalam menjaga integritas imigrasi dari segala bentuk penyalahgunaan,” tegas Ayub.

Kantor Imigrasi Depok memastikan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayahnya. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

 

Editor : Mahfud

ISLAMABAD - Menteri Pertahanan (Menhan) Pakistan Khawaja Asif menyebut Barat, dan khususnya Amerika Serikat (AS), atas perannya dalam ketegangan keamanan di kawasan tersebut.

Ketika ditanya tentang dukungan negaranya terhadap terorisme dalam wawancara dengan Sky News yang dirilis pada hari Jumat (25/4/2025), Asif mengakui Islamabad melakukan ?pekerjaan kotor? untuk kekuatan Barat selama beberapa dekade.

?Kami telah melakukan pekerjaan kotor ini untuk Amerika Serikat selama sekitar tiga dekade, Anda tahu dan Barat, termasuk Inggris,? tegas Asif kepada penyiar Inggris tersebut pada hari Kamis.

Dia menambahkan, ?Ini adalah sebuah kesalahan dan Pakistan telah menderita karenanya.?

?Jika kami tidak bergabung dalam perang melawan Uni Soviet dan perang setelah 9/11, rekam jejak Pakistan tidak akan dapat dibantah,? ungkap Asif.

Dia merujuk pada perang Soviet-Afghanistan, di mana AS secara diam-diam mendukung pemberontak antikomunis, dan 'Perang Melawan Teror' yang dipimpin AS yang dilancarkan Presiden George W. Bush saat itu setelah serangan 11 September 2001 dan yang menargetkan Taliban dan Al-Qaeda.

Asif mengklaim Barat telah lama menggunakan kelompok teroris sebagai proksi, dengan mencatat banyak yang sekarang dicap sebagai teroris dulunya diterima di Washington.

"Ketika kami berperang di pihak mereka, di tahun 80-an melawan Uni Soviet, semua teroris masa kini, mereka berpesta dan makan di Washington... Mereka diperlakukan seperti VIP pada masa itu," ungkap dia.

Menteri tersebut menyarankan kelompok yang dianggap teroris di wilayah tersebut bukanlah entitas yang berbeda tetapi bagian dari satu organisasi dengan ideologi agama yang sama.

"Mereka semua bercampur aduk. Mereka bukan beberapa organisasi. Mereka hanya satu organisasi tunggal, terorganisasi secara agama, dan dengan wajah yang berbeda, kepemimpinan yang berbeda. Kadang-kadang mereka bekerja sama, kadang-kadang mereka bertarung satu sama lain," ujar dia.

ISLAMABAD - Menteri Pertahanan (Menhan) Pakistan Khawaja Asif menyebut Barat, dan khususnya Amerika Serikat (AS), atas perannya dalam ketegangan keamanan di kawasan tersebut.

Ketika ditanya tentang dukungan negaranya terhadap terorisme dalam wawancara dengan Sky News yang dirilis pada hari Jumat (25/4/2025), Asif mengakui Islamabad melakukan ?pekerjaan kotor? untuk kekuatan Barat selama beberapa dekade.

?Kami telah melakukan pekerjaan kotor ini untuk Amerika Serikat selama sekitar tiga dekade, Anda tahu dan Barat, termasuk Inggris,? tegas Asif kepada penyiar Inggris tersebut pada hari Kamis.

Dia menambahkan, ?Ini adalah sebuah kesalahan dan Pakistan telah menderita karenanya.?

?Jika kami tidak bergabung dalam perang melawan Uni Soviet dan perang setelah 9/11, rekam jejak Pakistan tidak akan dapat dibantah,? ungkap Asif.

Dia merujuk pada perang Soviet-Afghanistan, di mana AS secara diam-diam mendukung pemberontak antikomunis, dan 'Perang Melawan Teror' yang dipimpin AS yang dilancarkan Presiden George W. Bush saat itu setelah serangan 11 September 2001 dan yang menargetkan Taliban dan Al-Qaeda.

Asif mengklaim Barat telah lama menggunakan kelompok teroris sebagai proksi, dengan mencatat banyak yang sekarang dicap sebagai teroris dulunya diterima di Washington.

"Ketika kami berperang di pihak mereka, di tahun 80-an melawan Uni Soviet, semua teroris masa kini, mereka berpesta dan makan di Washington... Mereka diperlakukan seperti VIP pada masa itu," ungkap dia.

Menteri tersebut menyarankan kelompok yang dianggap teroris di wilayah tersebut bukanlah entitas yang berbeda tetapi bagian dari satu organisasi dengan ideologi agama yang sama.

"Mereka semua bercampur aduk. Mereka bukan beberapa organisasi. Mereka hanya satu organisasi tunggal, terorganisasi secara agama, dan dengan wajah yang berbeda, kepemimpinan yang berbeda. Kadang-kadang mereka bekerja sama, kadang-kadang mereka bertarung satu sama lain," ujar dia.

Asif melanjutkan dengan mengatakan, "Tidak ada negara di dunia yang menderita begitu banyak akibat terorisme seperti Pakistan," dan menuduh India mengikuti "pola" menyalahkan Pakistan atas serangan teroris di wilayahnya.

Pernyataan menhan itu muncul di tengah eskalasi antara Islamabad dan New Delhi, yang menyusul serangan mematikan di Kashmir yang dikelola India yang menewaskan 26 orang awal pekan ini.

Front Perlawanan, kelompok militan yang diyakini terkait dengan Lashkar-e-Taiba yang berbasis di Pakistan, dilaporkan mengaku bertanggung jawab, mendorong New Delhi yang telah lama menuduh Pakistan membantu infiltrasi militan di wilayah tersebut, untuk memberi isyarat bahwa mereka menganggap Islamabad bertanggung jawab secara tidak langsung.

Namun, Asif mengklaim Islamabad "tidak pernah mendengar" tentang organisasi tersebut, sementara Lashkar-e-Taiba "tidak ada lagi."

Dia mengatakan, "Sangat mudah bagi kekuatan besar untuk menyalahkan Pakistan atas apa pun yang terjadi di wilayah ini."

Asif juga menyatakan insiden Kashmir adalah operasi "false flag". Ketika ditanya apa yang akan terjadi jika kebuntuan saat ini dengan India meningkat ke titik serangan udara, ia memperingatkan Islamabad akan ?melakukan pembalasan yang sama.?

NEW DELHI - Pemandangan damai di padang rumput Baisaran di Pahalgam, Jammu & Kashmir, yang kerap dijuluki "Mini Swiss" oleh warga setempat, berubah menjadi medan pembantaian pada Selasa (22/4/2025). Wilayah yang diserang itu di bawah kendali India.

Kelompok militan bersenjata dari The Resistance Front (TRF), yang disebut-sebut sebagai afiliasi Lashkar-e-Taiba (LeT), menembaki rombongan wisatawan Hindu yang tengah berwisata, menewaskan sedikitnya 26 orang dan melukai lebih dari 20 lainnya?termasuk perempuan dan anak-anak.

Serangan ini terjadi sekitar pukul 14.30 waktu setempat di kawasan pegunungan tanpa jalan raya, yang hanya dapat diakses dengan berjalan kaki atau menunggang kuda.

Para pelaku, yang diduga berasal dari kelompok yang didukung Pakistan, menyergap para wisatawan yang sedang berpiknik, menembakkan peluru selama 15 hingga 20 menit, sebelum melarikan diri ke dalam hutan lebat melalui jalur perbukitan sempit.

?Kami Disuruh Sampaikan ke Modi?

Pallavi Rao, salah satu korban selamat, menceritakan bagaimana suaminya, Manjunath Rao, ditembak mati di depan putra mereka.

?Saya berkata pada mereka, ?Kalian sudah bunuh suami saya. Bunuh kami juga'. Salah satu dari mereka menjawab, ?Kami tidak akan membunuhmu?pergilah dan sampaikan ini pada Modi,?? ucap Pallavi sambil menangis.

Pesan tersebut dianggap sebagai ancaman langsung kepada Perdana Menteri India Narendra Modi dan upaya menyebarkan teror di kalangan wisatawan Hindu.

Meskipun tidak ada pasukan keamanan di padang rumput tersebut?berbeda dengan penjagaan ketat di kota Pahalgam di bawahnya?warga lokal Muslim dilaporkan turut membantu para wisatawan.

?Beberapa warga Kashmir mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan kami,? ujar seorang turis dari Mumbai. Mereka membantu membawa korban ke bawah menggunakan tandu darurat karena ambulans tidak bisa mencapai lokasi.

ISLAMABAD - Pakistan pada hari Jumat mengklaim bahwa pembajakan kereta Jaffar Express awal minggu ini dilakukan oleh "teroris" yang berkomunikasi dengan "para penangan di Afghanistan", sambil menuduh bahwa India adalah dalang di baliknya.

Pakistan Tuding India Jadi Dalang Pembajakan Kereta, Akankah Musuh Bebuyutan Berperang?

1. India Adalah Sponsor Utama Serangan Teroris di Pakistan

?Kita harus memahami bahwa dalam insiden teroris di Balochistan ini, dan insiden-insiden sebelumnya, sponsor utamanya adalah tetangga timur [India],? kata Letnan Jenderal Ahmed Sharif Chaudhry, direktur jenderal sayap media militer Hubungan Masyarakat Antar-Layanan (ISPR), dalam sebuah konferensi pers di Islamabad, dilansir Al Jazeera.

Chaudhry juga merujuk pada liputan media yang dilakukan oleh saluran arus utama India, yang mengandalkan video yang dibagikan oleh Tentara Pembebasan Baloch (BLA), kelompok separatis yang bertanggung jawab atas serangan itu, dan menuduh mereka menggunakan gambar yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau insiden lama.

Selama pengarahan yang berlangsung lebih dari satu jam, Chaudhry, bersama dengan Kepala Menteri Balochistan Sarfraz Bugti, menyampaikan beberapa detail operasi militer ? yang diberi nama Operasi Green Bolan ? yang berpuncak pada pembebasan ratusan penumpang dari kereta setelah kebuntuan selama 36 jam yang dimulai pada 11 Maret.

Menurut Chaudhry, total 354 penumpang diselamatkan, sementara 26 penumpang dan petugas keamanan tewas. Selain itu, 33 pejuang yang tergabung dalam BLA juga tewas.

Sementara militer sebelumnya mengatakan bahwa 21 warga sipil atau personel keamanan telah tewas, Chaudhry menyatakan bahwa saat petugas keamanan membersihkan daerah tersebut, lebih banyak orang yang terluka ditemukan, beberapa di antaranya kemudian meninggal.

Dari 26 orang yang tewas, 18 orang merupakan anggota tentara atau pasukan paramiliter, tiga orang merupakan anggota staf kereta api dan lima orang merupakan penumpang sipil.

Chaudhry mengatakan bahwa empat jam setelah kereta berangkat dari Quetta, para penyerang BLA mencegat kereta sejauh 32 km (20 mil) dari kota Sibbi, tepat sebelum memasuki sebuah terowongan di wilayah Bolan Pass, yang terkenal dengan bentang alam pegunungannya yang terjal.

?Para teroris BLA mencegat kereta menggunakan alat peledak rakitan. Sebelum itu, mereka memulai serangan dalam jumlah besar dan menemui pos pemeriksaan paramiliter, menewaskan tiga tentara di sana. Begitu kereta berhenti, mereka menahan para wanita dan anak-anak di dalam sementara para pria di luar sebagai sandera,? katanya.

?Begitu insiden itu terjadi, kami mengaktifkan tim respons kami dan mulai memantau situasi sambil menjaga jarak yang sesuai,? kata Chaudhry.

Meskipun Chaudhry tidak mengungkapkan secara spesifik, bukti visual dari pengarahan tersebut menunjukkan bahwa militer Pakistan sangat bergantung pada pesawat nirawak untuk memantau situasi.