JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Siti Aisyah mempertanyakan sikap Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terhadap berbagai isu yang diduga berkaitan pelanggaran HAM, termasuk polemik pagar laut di perairan Tangerang dan Bekasi.

Dalam rapat kerja Komisi XIII bersama Kementerian HAM, politikus PDI-P itu menilai bahwa Natalius Pigai belum menunjukan kinerja yang jelas setelah lebih dari 100 hari menjabat.

Padahal, Siti mengaku bahwa dirinya memiliki harapan besar terhadap Pigai yang selama ini dikenal sebagai pegiat HAM. Namun, dia merasa kecewa karena belum melihat tindakan konkret.

"Ketika Bapak dipilih sebagai Menteri HAM, sebenarnya saya pribadi punya harapan besar karena Bapak adalah pemerhati HAM dan bergerak di sana. Tetapi, setelah 105 hari bekerja, kami tidak melihat sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan," ujar Siti Aisyah.

Siti juga menyinggung anggaran Kementerian HAM yang diajukan sebesar Rp 20 triliun. Menurut dia, jumlah tersebut sangat besar tetapi masih masuk akal jika digunakan untuk rehabilitasi dan pemulihan hak asasi manusia.

Namun, dia mempertanyakan bagaimana anggaran itu akan digunakan mengingat minimnya gebrakan yang terlihat sejauh ini.

"Tetapi saya tidak melihat apa yang Bapak kerjakan dalam 100 hari ini. Amnesti yang dilakukan itu adalah program pemerintah. Undang-Udang Perlindungan Pekerja Migran yang sedang dirancang juga seharusnya mendapat masukan dari Kementerian HAM agar undang-undangnya benar-benar melindungi," kata Siti.

Dalam kesempatan itu, Siti Aisyah juga menyoroti sejumlah kasus pelanggaran HAM yang belakangan menjadi sorotan publik, termasuk konflik di Rempang dan pembangunan pagar laut di Tangerang serta Bekasi.

Dia mempertanyakan mengapa Natalius Pigai tidak terlihat dalam isu-isu tersebut.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, seperti di Rempang dan soal pagar laut. Saya tidak melihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Bapak Menteri, Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM?" tanya Siti Aisyah.

Lebih lanjut, dia berharap Natalius Pigai dapat kembali menunjukkan sikap kritis dan memberikan solusi konkret, seperti yang dilakukan saat menjadi Komisioner Komnas HAM.

"Kami ingin Pak Pigai yang dulu. Mungkin ada kendala, mungkin ada gesekan, tetapi kami ingin melihat solusi yang lebih baik dari Kementerian HAM," ujar Siti Aisyah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Siti Aisyah mempertanyakan sikap Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terhadap berbagai isu yang diduga berkaitan pelanggaran HAM, termasuk polemik pagar laut di perairan Tangerang dan Bekasi.

Dalam rapat kerja Komisi XIII bersama Kementerian HAM, politikus PDI-P itu menilai bahwa Natalius Pigai belum menunjukan kinerja yang jelas setelah lebih dari 100 hari menjabat.

Padahal, Siti mengaku bahwa dirinya memiliki harapan besar terhadap Pigai yang selama ini dikenal sebagai pegiat HAM. Namun, dia merasa kecewa karena belum melihat tindakan konkret.

"Ketika Bapak dipilih sebagai Menteri HAM, sebenarnya saya pribadi punya harapan besar karena Bapak adalah pemerhati HAM dan bergerak di sana. Tetapi, setelah 105 hari bekerja, kami tidak melihat sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan," ujar Siti Aisyah.

Siti juga menyinggung anggaran Kementerian HAM yang diajukan sebesar Rp 20 triliun. Menurut dia, jumlah tersebut sangat besar tetapi masih masuk akal jika digunakan untuk rehabilitasi dan pemulihan hak asasi manusia.

Namun, dia mempertanyakan bagaimana anggaran itu akan digunakan mengingat minimnya gebrakan yang terlihat sejauh ini.

"Tetapi saya tidak melihat apa yang Bapak kerjakan dalam 100 hari ini. Amnesti yang dilakukan itu adalah program pemerintah. Undang-Udang Perlindungan Pekerja Migran yang sedang dirancang juga seharusnya mendapat masukan dari Kementerian HAM agar undang-undangnya benar-benar melindungi," kata Siti.

Dalam kesempatan itu, Siti Aisyah juga menyoroti sejumlah kasus pelanggaran HAM yang belakangan menjadi sorotan publik, termasuk konflik di Rempang dan pembangunan pagar laut di Tangerang serta Bekasi.

Dia mempertanyakan mengapa Natalius Pigai tidak terlihat dalam isu-isu tersebut.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, seperti di Rempang dan soal pagar laut. Saya tidak melihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Bapak Menteri, Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM?" tanya Siti Aisyah.

Lebih lanjut, dia berharap Natalius Pigai dapat kembali menunjukkan sikap kritis dan memberikan solusi konkret, seperti yang dilakukan saat menjadi Komisioner Komnas HAM.

"Kami ingin Pak Pigai yang dulu. Mungkin ada kendala, mungkin ada gesekan, tetapi kami ingin melihat solusi yang lebih baik dari Kementerian HAM," ujar Siti Aisyah.

TANGERANG, investor.id – Kuasa hukum warga Desa Kohod Henri Kusuma menduga, mantan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar merupakan dalang sesungguhnya pembuatan pagar laut di perairan Tangerang yang kini menjadi isu nasional.

"Pelaku sesungguhnya adalah diduga kuat ya itu mantan Bupati Tangerang Ahmet Zaki Iskandar. Beserta kawan-kawannya dan tidak mungkin dia sendirian, termasuk di DPRD," kata Henri Selasa (28/1/2025). 

Menurut Henri, semasa menjabat Bupati Tangerang, Zaki Iskandar telah menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk melakukan pemagaran laut serta manipulasi data warga, khususnya di Desa Kohod, yang pada akhirnya terbit Surat Hak Guna Bangunan (SHGB).

"Karena terduga sudah mengetahui proyek PIK ini akan sejauh mana. Nah, maka dia sudah mematok potensinya (laut yang bisa dimanfaatkan), jadi prosesnya SHGB seperti itu," ucapnya.

Henri memberikan alasan kenapa terbitnya SHGB berada di wilayah desa Kohod. Karena Zaki Iskandar menganggap aparat desa di wilayah tersebut paling berani. 

"Karena memang kaki tangannya terduga ini menggunakan aparat desa. Aparat desa di sini adalah kepala desa Kohod. Karena kepala desa Kohod ini ya dianggap paling berani, maka di situlah mulai pembuatan SHGB," bebernya.

Henri juga menuding Zaki Iskandar sudah merumuskan peraturan daerah (Perda) tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) sebagai payung hukum adanya pagar laut untuk menjamin kepada calon pembeli.

"Kita menemukan bahwa si terduga ini menjamin pada calon pembeli ini akan ada peraturan daerah (Perda) yang menaungi pagar laut ini," sebutnya. 

Namun, Perda ini rencananya baru akan disahkan setelah ada kepala daerah baru di Kabupaten Tangerang hasil Pilkada 2024.

"Nah, Perda ini belum disahkan. Ini rencananya akan disahkan ketika pemerintahan kabupaten yang baru yang juga itu adalah kaki tangannya terduga, gitu ya,"

"Dia menjamin pula kepada kepala BPN, bahwa RTRW-nya akan ada, Perda-nya akan ada, sehingga pada gambar di satelit itu warnanya kuning RTRW-nya untuk pemukiman. Nah, jadi seperti itu," tandas Henri.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Berbagai kabar di ranah hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Rabu (22/1), mulai dari Imigrasi mengamankan dua WNA asal China yang menyebarkan konten selipkan uang di paspor hingga Menteri ATR/BPN membatalkan status Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut di Tangerang.

Berikut sejumlah berita hukum kemarin untuk kembali Anda simak.

1. Imigrasi amankan dua WNA China sebar konten selipkan uang di paspor

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berhasil mengamankan dua orang warga negara asing asal China yang terlibat dalam penyebaran konten video menyelipkan uang senilai Rp500 ribu di paspornya sebelum masuk ke Indonesia.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam mengatakan bahwa WNA China yang berinisial LB dan LJ itu kini berada di ruang detensi Ditjen Imigrasi, menunggu pemulangan ke negara asal. Keduanya juga sedang diperiksa lebih lanjut.

Baca selengkapnya di sini.

2. KPK geledah rumah Djan Faridz terkait pencarian Harun Masiku

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Djan Faridz (DF) terkait penyidikan dan pencarian buronan Harun Masiku (HM), Rabu (22/1) malam.

"Benar, pada giat penggeledahan perkara tersangka HM," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta.

Baca selengkapnya di sini.

3. Polri sita aset triliunan rupiah pada kasus robot trading Net89

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengatakan telah menyita aset bernilai triliunan rupiah pada kasus dugaan penipuan investasi robot trading Net89 PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI).

Dirtipideksus Brigjen Pol. Helfi Assegaf dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (22/1), mengatakan bahwa aset properti yang telah disita berjumlah senilai Rp1,5 triliun.

Baca selengkapnya di sini.

4. KPK: Indeks Integritas Nasional 2024 naik jadi 71,53

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan Survei Penilaian Intergritas (SPI) 2024 dan berdasarkan survei tersebut Indeks Integritas Nasional 2024 mengalami kenaikan menjadi 71,53 poin.

"Hasil daripada SPI untuk tahun 2024 ini, Indeks Integritas Nasional atau IIN berada di angka 71,53. Angka ini mengalami kenaikan 0,56 poin dari tahun sebelumnya (2023), di mana tahun sebelumnya adalah 70,97," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/1).

Baca selengkapnya di sini.

5. Menteri ATR batalkan status SHGB pagar laut di Tangerang

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, berstatus cacat prosedur dan material, karena itu batal demi hukum.

"Dari hasil peninjauan dan pemeriksaan terhadap batas di luar garis pantai, itu tidak boleh menjadi privat properti, maka itu ini tidak bisa disertifikasi, dan kami memandang sertifikat tersebut yang di luar adalah cacat prosedur dan cacat material," jelas Nusron dalam konferensi pres di Tangerang, Rabu (22/1).

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025