REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyentil Mendagri Muhammad Tito Karnavian tentang wacana revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Mardani mengingatkan pentingnya penegakan hukum terhadap ormas yang anggotanya melanggar hukum.

Mardani mengamati peraturan lama belum tentu menjadi pangkal masalah menjamurnya ormas. Namun, akar masalahnya bisa saja dikarenakan lemahnya penegakan hukum. "Kadang masalahnya bukan di peraturan. Tapi penegakan hukum dan solusi sosial ekonominya," kata Mardani kepada Republika, Senin (28/4/2025).

Mardani memantau, sebagian ormas sudah tergolong meresahkan masyarakat dan perusahaan. Hal ini terjadi karena contohnya mereka melakukan aksi premanisme dengan dalih ormas. "Beberapa daerah sudah kian berkembang ormas yang secara sosial ekonomi malah merepotkan masyarakat dan bisnis," ujar politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu (PKS) tersebut.

Mardani juga melihat pola ormas bertalian dengan urusan politik. Sebab, ada saja ormas tertentu yang menjadi simpatisan politikus. Apalagi ada pula politikus yang punya jabatan di ormas. "Bahkan kadang seperti bersimbiosis dengan kepentingan politik," ujar Mardani.

Oleh karena itu, Mardani tak menutup mata terhadap pentingnya revisi UU Ormas. Namun sembari proses revisi berjalan, Mardani mendorong solusi multisektor terhadap permasalahaan yang timbul akibat kehadiran ormas. "Revisi jalan tapi solusi multi dimensi bisa dijalankan sejak sekarang," ujar Mardani.

Sebelumnya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengungkap peluang merevisi UU Ormas. Mantan kapolri tersebut menyatakan tindakan kebablasan ormas yang terjadi selama ini membuat pemerintah membuka pilihan itu.

Tito menyebut UU Ormas sejatinya mengedepankan kebebasan sipil. Tapi seiring perkembangannya, Tito mengamati sejumlah ormas justru menyalahgunakan statusnya untuk menjalankan agenda kekuasaan dengan cara-cara koersif.

"Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat. Di antaranya masalah keuangan, audit keuangan," kata Tito beberapa waktu lalu.

BLORA, KOMPAS.com – Kesepakatan damai terjalin antara ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada Rabu (15/1/2025), usai bentrokan yang terjadi sehari sebelumnya.

Bentrokan yang terjadi di dua lokasi pada Selasa kemarin mengakibatkan 12 orang menjadi korban, sementara 19 orang telah diamankan oleh pihak kepolisian.

Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, menyatakan bahwa 19 terduga pelaku masih dalam pemeriksaan dan akan tetap diproses hukum.

"Sampai saat ini terduga pelaku 19 kami amankan, masih dalam pemeriksaan," ujar Wawan saat deklarasi damai di Halaman Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora.

Selain itu, pihak kepolisian juga menindaklanjuti laporan DPD GRIB Jawa Tengah terhadap Ketua MPC Pemuda Pancasila Blora, Munaji, terkait dugaan ujaran kebencian.

Laporan dibuat pada Selasa (14/1/2025), setelah anggota GRIB berkumpul di Alun-alun Blora.

Kabid Hukum DPD GRIB Jateng, Subandi, menegaskan bahwa pihaknya akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan Munaji atas dugaan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU ITE Tahun 2024.

"GRIB di seluruh Jawa Tengah merasa terpukul dan sakit hati atas ujaran yang dianggap mengandung kebencian," tegas Subandi.

Deklarasi damai diharapkan dapat meredakan ketegangan dan mengembalikan situasi Blora ke kondisi yang aman dan kondusif.

KOMPAS.com - Dua organisasi kemasyarakatan (ormas), yakni Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), bentrok di Blora, Jawa Tengah, pada Selasa (14/1/2025).

Bentrokan terjadi di dua lokasi berbeda, yaitu di Kelurahan Karangjati dan Jalan Ngawen-Kunduran, Kecamatan Kunduran, Blora.

Imbas dari peristiwa ini, sebanyak 12 orang terluka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit, serta sejumlah sepeda motor dan mobil rusak.

Sebagai tindak lanjut, kedua ormas sepakat untuk berdamai pada Rabu (15/1/2025) di halaman Pendopo Rumah DInas Bupati Blora.

Namun, di hari yang sama, Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung diduga diserang oleh ormas GRIB sekitar pukul 14.30 WIB.

Lantas, apa itu GRIB?

Apa itu ormas GRIB?

GRIB adalah ormas yang dibentuk oleh Rosario de Marshall atau Hercules pada 2011.

Hercules sendiri adalah mantan preman yang berkuasa di Tanah Abang pada 1980-an yang kisahnya cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia dan kini beralih profesi sebagai pebisnis.

Sampai saat ini, Hercules juga masih menduduki kursi Ketua Umum DPP GRIB.

Dilansir dari laman GRIB Jaya Jateng, organisasi ini dibentuk untuk membangun demokrasi yang sehat dengan muatan nilai kejujuran, keadilan, dan partisipatif.

Mereka juga memastikan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) berjalan dengan baik dalam koridor undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

GRIB juga bekerja sama dengan stake holder dalam menjalankan fungsi organisasi dan kritis mengawal proses penyelenggaraan serta pelaksanaan pemilu.

Organisasi ini memiliki banyak anggota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Mendukung Prabowo-Gibran

Pada masa Pilpres 2024, GRIB secara terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hercules kala itu menyebut, dukungan ini merupakan harga mati dan tidak bisa diganggu gugat.

"Kecuali beliau angkat bendera putih, mungkin GRIB bisa ambil tindakan ke mana. Namun saat ini, harga mati untuk (mendukung) beliau (Prabowo Subianto)," ujarnya, dikutip dari Antara (3/6/2023).

Disinyalir, hal itu dilatarbelakangi oleh Hercules yang pernah mengaku "berutang nyawa" kepada Prabowo.

Dilaporkan Kompas.com(4/5/2021), sebelum pindah ke Jakarta, Hercules bergabung dalam operasi tentara Indonesia untuk memperjuangkan wilayah Timor Timur atau Timor Leste.

Sebelum diberikan amanah sebagai Tenaga Bantuan Operasi, Hecules merupakan yatim piatu yang kehilangan kedua orangtuanya dalam pengeboman wilayah Ainaro tahun 1978.

Karenanya, dia mengaku berutang kepada Prabowo yang kala itu menjabat sebagai kapten Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Timor Timur.

"Prabowo adalah satu-satunya orang yang bisa menyerang saya tanpa saya mengangkat tangan untuk membalasnya," ucapnya.

KOMPAS.com - Dua organisasi kemasyarakatan (ormas), yakni Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), bentrok di Blora, Jawa Tengah, pada Selasa (14/1/2025).

Bentrokan terjadi di dua lokasi berbeda, yaitu di Kelurahan Karangjati dan Jalan Ngawen-Kunduran, Kecamatan Kunduran, Blora.

Imbas dari peristiwa ini, sebanyak 12 orang terluka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit, serta sejumlah sepeda motor dan mobil rusak.

Sebagai tindak lanjut, kedua ormas sepakat untuk berdamai pada Rabu (15/1/2025) di halaman Pendopo Rumah DInas Bupati Blora.

Namun, di hari yang sama, Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung diduga diserang oleh ormas GRIB sekitar pukul 14.30 WIB.

Lantas, apa itu GRIB?

Apa itu ormas GRIB?

GRIB adalah ormas yang dibentuk oleh Rosario de Marshall atau Hercules pada 2011.

Hercules sendiri adalah mantan preman yang berkuasa di Tanah Abang pada 1980-an yang kisahnya cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia dan kini beralih profesi sebagai pebisnis.

Sampai saat ini, Hercules juga masih menduduki kursi Ketua Umum DPP GRIB.

Dilansir dari laman GRIB Jaya Jateng, organisasi ini dibentuk untuk membangun demokrasi yang sehat dengan muatan nilai kejujuran, keadilan, dan partisipatif.

Mereka juga memastikan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) berjalan dengan baik dalam koridor undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

GRIB juga bekerja sama dengan stake holder dalam menjalankan fungsi organisasi dan kritis mengawal proses penyelenggaraan serta pelaksanaan pemilu.

Organisasi ini memiliki banyak anggota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Mendukung Prabowo-Gibran

Pada masa Pilpres 2024, GRIB secara terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hercules kala itu menyebut, dukungan ini merupakan harga mati dan tidak bisa diganggu gugat.

BANDUNG, KOMPAS.com - Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung, diduga diserang oleh organisasi masyarakat (ormas) GRIB pada Rabu (15/1/2025) sekitar pukul 14.30 WIB.

Salah satu anggota ormas Pemuda Pancasila Bandung, Kaka (35), menerangkan, peristiwa ini bermula ketika diduga sejumlah anggota GRIB dengan sengaja menggeber-geber motor di depan Kantor MPW PP Jabar.

Merasa terganggu oleh suara berisik motor tersebut, anggota PP Jabar yang berada di dalam kantor keluar untuk menegur pelaku.

Namun, merasa tidak terima, pelaku memanggil anggota lainnya dan tidak lama kemudian melakukan penyerangan terhadap kantor MPW PP Jabar.

"Informasi yang saya tahu, anggota PP keluar menegur yang geber-geber motor. Tidak lama kemudian, begitu melihat, ada anggota GRIB lainnya yang menggunakan mobil sudah bersiap untuk menyerang," ujar Kaka saat ditemui di lokasi, Rabu (15/1/2025).

Anggota PP Jabar yang berada di dalam mengalami luka akibat sabetan benda tajam.

Dia mengatakan, anggota GRIB juga merusak sejumlah kendaraan, baik mobil maupun motor, serta fasilitas kantor PP Jabar.

Saat ini, keenam anggota PP Jabar yang mengalami luka sudah diberikan perawatan medis.

"Yang luka ada enam orang kena luka bacok, benda tumpul, dan yang lainnya. Mobil dan kendaraan lain juga rusak," ucap Kaka.

Kaka menduga penyerangan ini buntut dari peristiwa serupa yang terjadi di daerah lain di Pulau Jawa.

Dia menambahkan, pimpinan PP Jabar saat ini telah menyerahkan kasus penyerbuan anggotanya kepada pihak kepolisian.

Pelaku diminta segera dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Saat ini kami diperintahkan untuk menjaga situasi kondusif di Kota Bandung agar tidak ada penyerangan balik. Ketua juga sudah menyerahkan ini kepada pihak yang berwajib," kata Kaka.

Organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) menggeruduk markas ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Kabupaten Blora. Pemuda Pancasila menolak adanya Markas GRIB di Blora.

Markas atau kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GRIB Jaya yang digeruduk Ormas PP berada di wilayah Kecamatan Ngawen, Blora. Ada sekitar 70 anggota ormas Pemuda Pancasila yang mendatangi markas atau kantor tersebut.

Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila, Munaji, mengatakan pihaknya tidak suka ada GRIB di Blora.

"Perlu diingat yang saya sampaikan, bahwa Pemuda Pancasila dan masyarakat tidak suka hadirnya GRIB di Blora. Kalau ada pasti akan berurusan dengan kita," kata Munaji, Senin (13/1/2025).

Menurut Munaji, keberadaan ormas GRIB Jaya masih ilegal. Dia juga menyebut soal anggota GRIB Jaya yang meresahkan masyarakat.

"Kalau mau kepingin jadi organisasi di Blora, izin legalitas harus dipenuhi dulu. Jangan menjadi preman atau bangsat seperti itu. Itu saya sampaikan. Ini Blora bukan Timor Timur. Kalau menjadi organisasi tolong kepentingan masyarakat diutamakan, jangan kepentingan perut sendiri," ujar Munaji.

Munaji menegaskan bahwa dia menolak ada GRIB Jaya di Blora. Dia juga mengancam kalau ada GRIB Jaya akan berurusan dengan ormas Pemuda Pancasila.

"Sekali lagi pesan saya, jangan ada GRIB keluar Blora. Kalau keluar saya sikat, urusan dengan Pemuda Pancasila. Ini Blora mas, tidak sekonyong-konyong koder. Kalau mau mencoba urusan dengan Pemuda Pancasila silakan, suruh calon ketuanya, senggel (duel) berani, masa juga berani Pemuda Pancasila," bebernya.

"Kita juga ucapkan terima kasih kepada jajaran TNI dan Polri, sehingga kegiatan ini bisa kondusif, kita juga tidak akan terjadinya anarkis, tidak akan terjadi di sini. Jangan ada berdirinya GRIB di Kabupaten Blora ini. Itu yang kita minta," tambahnya.

Pihak Pemuda Pancasila mengaku bakal mendatangi Kepolisian Resor (Polres) Blora untuk melaporkan hal tersebut. Lebih lanjut, Munaji juga menduga bahwa Ketua GRIB Jaya Blora menjadi mafia pupuk bersubsidi.

"Bahwa calon Ketua GRIB menjadi biang kerok pupuk subsidi di Blora. Sarang pupuk subsidi di Kabupaten Blora. Kalau di dalam kita masuki, arak miras banyak di dalam. Biang kerok pupuk subsidi adalah calon Ketua GRIB sendiri. Jangan biarkan preman berkeliaran di Blora," ucap Munaji.

Tanggapan Ketua GRIB Jaya Blora

Sementara itu Ketua DPC GRIB Jaya Blora, Sugiyanto menepis soal GRIB Jaya disebut ilegal.

"Ya kalau menurut saya pribadi saya nggak tahu kok, jelas legalitas saya juga jelas. Lha mau dibubarkan atas dasar apa? Ini kan sebuah organisasi sudah jelas, legal jelas, jelas semuanya. Bahkan kita diakui secara nasional," jelasnya.

Sugiyanto menambahkan, ormas dengan ketua umum Herchules ini di Blora sudah ada sekitar 750 anggota. Di Blora, ormas GRIB Jaya baru ada sekitar tiga bulan.

Kemudian, Sugiyanto merasa heran dengan ormas Pemuda Pancasila yang tidak ingin GRIB Jaya berada di Blora. Dia juga tidak terpancing atas kedatangan ormas Pemuda Pancasila.

"Visi misi dari sana (Pemuda Pancasila) untuk ke sini saya juga tidak tahu. Mau membubarkan dasarnya apa saya juga ndak tahu. Jadi untuk anggota saya sementara tidak akan terpancing itu, karena itu hanya membuat keributan saja. (Legalitas) Resmi mas, semuanya 100 persen sudah ada," jelasnya.

Ormas Keroyok Pedagang Buah di Jakbar, Polisi Buru Pelaku

Ormas Keroyok Pedagang Buah di Jakbar, Polisi Buru Pelaku