Jakarta -

Ketua Umum FBR Luthfi Hakim angkat bicara terkait sejumlah anggotanya yang ditangkap polisi di Depok dan Jakarta Selatan (Jaksel) karena kasus dugaan pemerasan. Dia mendukung dan menghormati proses hukum terhadap anggotanya tersebut.

"Saya mendukung dan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang terjadi akibat perilaku mereka," kata Luthfi kepada wartawan, Minggu (18/5/2025).

Luthfi berharap kejadian tersebut bisa menjadi pelajaran bagi anggotanya yang lain. Sebab, kata dia, tindakan yang dilakukan oknum anggota FBR itu bisa juga merugikan keluarganya sendiri.

"Semoga dapat diambil pelajaran bagi anggota yang lain agar tidak meniru perilaku tersebut. Sehingga tidak terjerat hukum yang bukan hanya merugikan mereka, tapi juga keluarganya," ucapnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap Ketua Ormas FBR Bojongsari, Depok, berinisial M beserta empat anggotanya berinisial AK, NN, RS, dan IM. Mereka ditangkap karena kerap memeras pedagang asongan hingga memungut uang bulanan ke pemilik toko di wilayah tersebut.

Penangkapan dilakukan pada Jumat (16/5) berbarengan dengan Operasi Berantas Jaya. Pemerasan yang dilakukan sejak 2021 membuat masyarakat resah.

"Para pelaku kerap memeras pedagang asongan, pekerja bangunan dan toko-toko di sekitaran Bojongsari. Bahkan ruko-ruko di sekitar dipungut uang bulanan oleh para pelaku," kata Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim dalam keterangannya, Jumat (16/5).

Subdit Jatanras Polda Metro Jaya juga mengamankan anggota ormas FBR berinisial J atas dugaan pemerasan dengan dalih 'uang keamanan'.

"Tersangka pemerasan, yaitu berinisial J, mengaku sudah lima tahun menjadi anggota FBR ranting 153 Juraganan, Jakarta Selatan," kata AKBP Abdul Rahim.

Abdul Rahim mengatakan tersangka J sehari-hari melakukan pungutan liar (pungli) sebagai juru parkir liar di sekitar daerah Permata Hijau, Jaksel. Dia juga melakukan pungli kepada masyarakat dengan dalih 'uang keamanan'.

(rdh/fas)

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjaring 170 warga negara asing (WNA) dari 27 negara yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) karena melanggar administrasi keimigrasian, seperti overstay, sponsor fiktif, dan investor fiktif.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman saat konferensi pers di Gedung Ditjen Imigrasi, Jakarta, Jumat mengatakan pelanggaran yang dilakukan oleh WNA tersebut, sebagian ada yang melebihi masa izin tinggal (overstay), sebagian memang yang visa investornya masih aktif, tetapi ternyata investasinya itu tidak ada sehingga diberi tindakan tegas berupa tindakan administrasi keimigrasian.

Ia menjelaskan 170 WNA itu, di antaranya berasal dari Nigeria (61 orang), Kamerun (27 orang), Pakistan (14 orang), Sierra Leone (12 orang), Pantai Gading (delapan orang), dan Gambia (delapan orang).

Mereka terjaring dalam Operasi Pengawasan Wira Waspada di Jabodetabek pada 14-16 Mei 2025. Operasi yang melibatkan 10 kantor imigrasi ini dilakukan di 28 titik secara bersama-sama dengan menyasar tiga objek, yakni apartemen, kafe, dan pusat perbelanjaan.

Menurut Yusman, WNA yang terjaring tidak dapat menunjukkan dokumen perjalan dan melebihi masa izin tinggal. Selain itu, sebagian dari mereka yang menggunakan visa investor tidak terbukti memiliki investasi dan sebagian lainnya tidak terbukti memiliki sponsor di Indonesia.

Oleh sebab itu, mereka diduga melanggar Pasal 78 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal-pasal dimaksud mengatur tentang overstay dan penyampaian data palsu atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh visa atau izin tinggal.

“Ancaman hukuman atas pelanggaran ini adalah pidana paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta, serta pengenaan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian dan pencantuman dalam daftar penangkalan,” tutur Yusman.

Rata-rata WNA yang diamankan itu telah tinggal di Indonesia selama dua hingga tiga tahun. Mereka murni melanggar UU Keimigrasian dan belum ditemukan tindak kriminal yang berpotensi dijatuhi hukuman pidana.

Yusman pun menyebut tidak ada celah regulasi dalam kasus ini. Menurut dia, kesemua WNA tersebut ditindak berdasarkan UU Keimigrasian yang telah mengatur berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian.

“Artinya, kalau dia masuk ke Indonesia menggunakan visa investor, pada kenyataannya di sini tidak ada investasi apa-apa tentu bisa kita lakukan pendeportasian. Ketika dia masuk ke sini, dicek sponsornya, sponsornya juga fiktif, bisa kita lakukan pendeportasian,” ujar dia.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjaring 170 warga negara asing (WNA) dari 27 negara yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) karena melanggar administrasi keimigrasian, seperti overstay, sponsor fiktif, dan investor fiktif.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman saat konferensi pers di Gedung Ditjen Imigrasi, Jakarta, Jumat mengatakan pelanggaran yang dilakukan oleh WNA tersebut, sebagian ada yang melebihi masa izin tinggal (overstay), sebagian memang yang visa investornya masih aktif, tetapi ternyata investasinya itu tidak ada sehingga diberi tindakan tegas berupa tindakan administrasi keimigrasian.

Ia menjelaskan 170 WNA itu, di antaranya berasal dari Nigeria (61 orang), Kamerun (27 orang), Pakistan (14 orang), Sierra Leone (12 orang), Pantai Gading (delapan orang), dan Gambia (delapan orang).

Mereka terjaring dalam Operasi Pengawasan Wira Waspada di Jabodetabek pada 14-16 Mei 2025. Operasi yang melibatkan 10 kantor imigrasi ini dilakukan di 28 titik secara bersama-sama dengan menyasar tiga objek, yakni apartemen, kafe, dan pusat perbelanjaan.

Menurut Yusman, WNA yang terjaring tidak dapat menunjukkan dokumen perjalan dan melebihi masa izin tinggal. Selain itu, sebagian dari mereka yang menggunakan visa investor tidak terbukti memiliki investasi dan sebagian lainnya tidak terbukti memiliki sponsor di Indonesia.

Oleh sebab itu, mereka diduga melanggar Pasal 78 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal-pasal dimaksud mengatur tentang overstay dan penyampaian data palsu atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh visa atau izin tinggal.

“Ancaman hukuman atas pelanggaran ini adalah pidana paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta, serta pengenaan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian dan pencantuman dalam daftar penangkalan,” tutur Yusman.

Rata-rata WNA yang diamankan itu telah tinggal di Indonesia selama dua hingga tiga tahun. Mereka murni melanggar UU Keimigrasian dan belum ditemukan tindak kriminal yang berpotensi dijatuhi hukuman pidana.

Yusman pun menyebut tidak ada celah regulasi dalam kasus ini. Menurut dia, kesemua WNA tersebut ditindak berdasarkan UU Keimigrasian yang telah mengatur berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian.

“Artinya, kalau dia masuk ke Indonesia menggunakan visa investor, pada kenyataannya di sini tidak ada investasi apa-apa tentu bisa kita lakukan pendeportasian. Ketika dia masuk ke sini, dicek sponsornya, sponsornya juga fiktif, bisa kita lakukan pendeportasian,” ujar dia.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Terdapat prosedur yang harus dipenuhi agar pemerintah Indonesia dapat menerbitkan surat keputusan kehilangan kewarganegaraan bagi Satria.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan mantan anggota TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara hingga saat ini belum atau tidak mengajukan permohonan kehilangan status warga negara Indonesia (WNI) usai aktif dalam operasi militer Rusia.

Menkum menyampaikan hal tersebut berdasarkan pengecekan pada sistem www.kewarganegaraan.ahu.go.id per Senin (12/5).

"Namun, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, status kewarganegaraannya dapat hilang," ucap Supratman, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Supratman menjelaskan bahwa status WNI Satria akan hilang dengan sendirinya ketika aktif dalam kegiatan militer asing tanpa izin dari Presiden RI, jika merujuk pada Pasal 23 huruf d dan e Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan serta Pasal 31 huruf c dan d Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Meski demikian, lanjut Supratman, terdapat prosedur yang harus dipenuhi agar pemerintah Indonesia dapat menerbitkan surat keputusan kehilangan kewarganegaraan bagi Satria.

Prosedur dimaksud, kata dia, yakni instansi pusat, daerah, atau masyarakat harus melaporkan kepada Menkum jika mengetahui adanya WNI yang terindikasi kehilangan kewarganegaraan.

"Selanjutnya, Menkum akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut untuk menerbitkan surat keterangan dimaksud," katanya menambahkan.

Saat ini, kata Supratman, Kementerian Hukum (Kemenkum) telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow agar segera menyampaikan laporan kehilangan kewarganegaraan atas nama Satria, yang terindikasi bergabung dengan tentara kedinasan Rusia tanpa izin Presiden RI.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hadi mengatakan bahwa Satria sudah dipecat dari keanggotaan Inspektorat Korps Marinir, berdasarkan putusan in absentia (putusan dengan ketidakhadiran terdakwa) Pengadilan Militer (Dilmil) II-08 Jakarta pada tanggal 6 April 2023.

"Dalam putusan itu, yang bersangkutan telah dipidana penjara selama 1 tahun dan terdapat pula tambahan pidana berupa pemecatan," ujar Laksma TNI Wira kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (10/5).

Ia menjelaskan bahwa Satria melakukan desersi sejak 13 Juni 2022 hingga saat ini. Oleh karena itu, Dilmil II-08 menjatuhkan hukuman berdasarkan Putusan Perkara Nomor 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 Tanggal 6 April 2023 dan Akte Berkekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 Tanggal 17 April 2023.

Adapun keikutsertaan Satria dalam operasi militer Rusia viral di media sosial TikTok lewat video dari akun @zstorm689. Dalam video tersebut, terdapat dua foto seorang pria yang sama. Namun, dalam setiap foto memakai seragam yang berbeda, yakni seragam TNI AL dan seragam tentara Rusia.

Foto itu bertuliskan bahwa dahulu pria tersebut merupakan mantan prajurit Marinir TNI AL, tetapi sekarang telah menjadi anggota militer Rusia yang berperang di Ukraina.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Manggarai Barat -

Kunjungan warga negara asing (WNA) ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus meningkat sejak dibukanya penerbangan langsung dari sejumlah negara ke destinasi superprioritas tersebut.

Meningkatnya arus kedatangan itu direspons Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo dengan memperketat pengawasan terhadap para WNA. Salah satu langkahnya adalah menggelar operasi gabungan di sejumlah hotel dan penginapan di Labuan Bajo.

"Kegiatan operasi ini melibatkan pemeriksaan langsung terhadap keberadaan orang asing yang tengah menginap di berbagai penginapan di Labuan Bajo," kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Saiful Basyir, Sabtu (10/5/2025).

Operasi ini melibatkan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Sejumlah instansi yang tergabung dalam Timpora antara lain Polres Manggarai Barat, Badan Intelijen Negara (BIN) Manggarai Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koperasi dan UKM Manggarai Barat, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Manggarai Barat.

Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian oleh para WNA yang menginap di hotel dan penginapan yang menjadi sasaran operasi.

"Selain kegiatan pengawasan, tim juga memberikan edukasi kepada para pemilik penginapan mengenai aturan keimigrasian, hak dan kewajiban warga negara asing, serta prosedur pelaporan orang asing yang menginap," jelas Saiful.

Operasi gabungan ini juga mencakup pemetaan sejumlah permasalahan di lapangan sebagai dasar tindak lanjut dari masing-masing instansi. Menurut Saiful, kegiatan pengawasan dilakukan secara kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas dan penegakan hukum di bidang keimigrasian.

Para pemilik penginapan juga dibekali pengetahuan tentang penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang tersedia di situs resmi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Saiful mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap aktivitas WNA di Labuan Bajo, terutama mengingat statusnya sebagai kawasan wisata unggulan yang juga menarik investor dan tenaga kerja asing.

"Kita perlu waspada terhadap potensi penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Manggarai Barat," tegasnya.

(dpw/dpw)

Jakarta -

Operasi pekat pemberantasan premanisme di lingkungan Kabupaten Serang menjaring 66 preman. Sebanyak 13 orang diproses secara hukum karena melakukan tindak pidana.

"Sejak dimulainya Operasi Pekat Premanisme pada 1 Mei, 66 pelaku berhasil kita amankan dari sejumlah lokasi di wilayah hukum Polres Serang. Sebagian besar adalah oknum ormas," kata Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko, Kamis (8/5/2025).

Menurutnya, 13 orang yang diproses hukum karena melakukan tindak pidana, seperti pengancaman, kekerasan, dan penipuan terhadap para pencari kerja. Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan diproses untuk tahap hukum selanjutnya.

"13 orang sudah diproses hukum dan telah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan ada 2 pelaku terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Untuk yang narkoba masih kita kembangkan guna menangkap jaringannya," tegasnya.

Sedangkan yang didata, mereka sebelum dipulangkan mengikuti program pesantren kilat di Masjid As Salam, Mapolres Serang. Bimbingan dilakukan oleh imam masjid dan diberikan wejangan.

"Usai menjalani pesantren kilat, para pelaku premanisme, selanjutnya membuat pernyataan tertulis tidak akan lagi melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat. Dan diberi nasihat agar tidak bosan mencari pekerjaan yang layak agar mendapat penghasilan tetap untuk keluarga," paparnya.

Pemberantasan premanisme adalah instruksi dari Kapolri dan Kapolda Banten untuk mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Bentuk ancaman pada investasi seperti perilaku pemerasan dan percaloan tenaga kerja akan ditindak.

"Operasi pemberantasan preman ini dilakukan dengan penegakan hukum. Ini adalah upaya Polri dalam memberikan rasa aman, terutama bagi para pelaku usaha serta masyarakat," imbuhnya.

(bri/rfs)

Teluk Bintuni -

Operasi pencarian terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Iptu Tomi Samuel Marbun di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, diwarnai tragedi yang mengancam keselamatan personel gabungan. Saat operasi itu, anggota Brimob disengat lebah hingga Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Insiden tersebut terjadi saat Operasi Alpha Bravo (AB) Moskona 2025 untuk mencari Iptu Tomi yang hanyut di Kali Rawara, Distrik Moskona Barat pada 18 Desember 2024 lalu. Iptu Tomi dilaporkan hilang saat misi penangkapan anggota KKB bernama Marthen Aikingking.

Operasi AB Moskona yang melibatkan 510 personel gabungan dari TNI, Basarnas dan instansi lainnya itu berlangsung sejak 21 April hingga 3 Mei mendatang. Operasi ini sudah memasuki tahap ketiga setelah dua tahap pencarian sebelumnya belum membuahkan hasil.

"Kita lakukan ini merupakan kegiatan kemanusiaan juga, sekaligus menepis adanya isu-isu yang sedang berkembang bahwa proses pencarian tidak transparan," ujar Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).

Para personel disebar di tiga zona pencarian jalur darat, udara dan menyisir sungai. Benny mengatakan keselamatan personel yang terlibat dalam pencarian tetap diprioritaskan mengingat hambatan cuaca ekstrem dan medan yang berat.

"Hambatan alam baik hujan lebat dan angin, kuatnya arus sungai pasca-hujan dan medan hutan lebat dan rawa-rawa, (sehingga) kami juga mempertimbangkan keselamatan personel di lapangan," imbuh Benny.

Selama Operasi AB Moskona 2025, ada dua peristiwa yang mengancam keselamatan personel gabungan. Berikut kronologi peristiwa yang menimpa Brimob dan ketua Komnas HAM Papua tersebut:

Anggota Brimob Disengat Lebah di Hutan

Anggota Brimob, Bharatu Komang Ngurah disengat lebah di dalam hutan di antara Kali Cempedak-Kali Rawara pada Sabtu (26/4) sekitar pukul 13.00 WIT. Bharatu Komang merupakan personel Satgas SAR Korbrimob Polri dalam misi pencarian Iptu Tomi.

"Kami mendapatkan laporan bahwa ada satu anggota terkena sengatan hewan, dalam hal ini lebah," kata Kaposko Satgas Operasi AB Moskona 2025, Kombes Teguh Triwantoro dalam keterangannya, Selasa (29/4).

Bharatu Komang bersama personel lain saat itu menyusuri area tempat kejadian perkara (TKP) Iptu Tomi hilang. Tanpa diduga Bharatu Komang diserang lebah hingga tubuhnya disengat beberapa kali.

"Kondisi Bharatu Komang sempat kritis akibat sengatan yang terjadi di beberapa titik," tuturnya.

Personel pun berupaya melakukan evakuasi darurat terhadap Bharatu Komang. Medan yang sulit, termasuk arus sungai yang deras, menjadi hambatan besar bagi proses evakuasi.

"Bahkan, helikopter yang dikerahkan untuk evakuasi sempat kesulitan mendarat di lokasi. Koordinat sudah dikirim, namun helikopter tidak bisa mendarat karena landing zone-nya tertutup arus sungai," ucap Teguh.

Teguh mengaku helikopter sempat melakukan manuver beberapa kali namun tetap tidak memungkinkan. Tim yang hendak melakukan evakuasi pun kembali ke posko untuk konsolidasi.

"Berkat kesigapan tim evakuasi, Subsatgas Dokkes dan semangat para personel, proses penyelamatan akhirnya berhasil dilakukan meski cuaca buruk menghambat kegiatan," jelasnya.

Bharatu Komang dievakuasi menggunakan helikopter sembari mendapatkan pertolongan pertama. Teguh memastikan Bharatu Komang sudah membaik meski masih dalam perawatan intensif.

"Kondisi personel sudah membaik namun masih menjalani perawatan," ungkap Teguh.

Ketua Komnas HAM Papua Ditembak KKB

Sehari setelah insiden Bharatu Komang, Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey ditembak KKB. Penembakan terjadi di sekitar lokasi TKP hilangnya Iptu Tomi tepatnya di Kali Rawara, Distrik Moskona Barat pada Minggu (27/4) sekitar pukul 07.10 WIT.

"Tepat pukul 07.10 WIT, kami ditembak oleh kelompok KKB dari jarak sebelah kali (Rawara)," kata Frits kepada detikcom, Minggu (27/4).

Frits mengaku terlibat dalam operasi pencarian Iptu Tomi mewakili Komnas HAM. Dia bersama aparat kepolisian sudah berada di lokasi dan mendirikan camp sejak Rabu (23/4).

"Jadi sebagai kepala Komnas HAM kami diundang untuk menghadiri proses pencarian dan rekonstruksi hilangnya Iptu Tomi Marbun," tuturnya.

Sebelum penembakan, Frits mulanya turun ke sungai didampingi 4 personel kepolisian untuk melakukan mandi, cuci, kakus (MCK). Lokasinya tidak jauh dari camp yang didirikan personel gabungan.

"Saya mau pimpin ibadah pagi, sehingga saya turun ke sungai untuk MCK. Saat saya turun ke sungai bersama 4 anggota, saat itu kami ditembak," beber Frits.

Saat itulah pelaku melepaskan tembakan dari seberang Kali Rawara. Aparat yang berada di lokasi kejadian kemudian melepaskan tembakan balasan ke arah pelaku.

"Mereka menembak kami 4 kali, tapi kemudian Brimob yang ada di sekitar melakukan penembakan perlindungan sehingga kami bisa menyelamatkan diri di camp dimana kami singgah," ujarnya.

Frits memastikan tidak ada korban luka maupun jiwa akibat penembakan itu. Empat personel kepolisian yang mendampinginya turun ke sungai juga tidak sampai terkena tembakan.

"Puji Tuhan, saya dilindungi Tuhan, kami berlima dilindungi Tuhan, tidak ada yang kena (tembakan). Kami lima orang selamat," ungkap Frits.

Frits kemudian dievakuasi tim gabungan pada Minggu (27/4) sekitar pukul 13.00 WIT. Frits belum memastikan apakah operasi pencarian Iptu Tomi masih dilanjutkan atau tidak pascakejadian itu.

"Saya sudah dievakuasi dari Sungai Rawara, sekarang saya ada di Kampung Moskona," pungkas Frits.

(sar/ata)

Teluk Bintuni -

Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Teluk Bintuni, Papua Barat. Pelaku melepaskan tembakan sebanyak 4 kali saat Frits sedang berada di sungai didampingi 4 personel kepolisian.

"Tapi syukur kami berlima tidak ada yang korban. Mereka menembak kami 4 kali," kata Frits kepada detikcom, Minggu (27/4/2025).

Frits mengaku saat itu dilibatkan dalam operasi pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi S Marbun yang sudah hilang 4 bulan terakhir. Dia diundang Polda Papua Barat untuk ikut bersama personel gabungan.

"Jadi mereka mengundang Komnas HAM dan saya sebagai Kepala Komnas HAM Papua, karena ini daerahnya jauh, penuh risiko, maka saya menghadiri undangan itu untuk menyaksikan upaya pencarian dan rekonstruksi," tuturnya.

Para pelaku melepaskan tembakan dari seberang Kali Rawara. Frits saat itu turun ke sungai dengan maksud untuk mandi, cuci, kakus (MCK).

"Saya mau pimpin ibadah pagi, sehingga saya turun ke sungai untuk MCK. Saat saya turun ke sungai bersama 4 anggota, saat itu kami ditembak," ungkap Frits.

Frits memastikan tidak mengalami luka dari tembakan KKB. Anggota Brimob yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan serangan balasan.

"Brimob yang ada di sekitar lokasi melakukan penembakan perlindungan sehingga kami bisa menyelamatkan diri di camp dimana kami singgah," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Penembakan itu terjadi di Kali Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni pada Minggu (27/4) sekitar pukul 07.10 WIT. Frits bersama personel gabungan terlibat dalam operasi pencarian Iptu Tomi.

Iptu Tomi sendiri diduga hanyut di sekitar lokasi tersebut saat mengejar anggota KKB pada 18 Desember 2024. Iptu Tomi saat itu memimpin operasi penangkapan anggota KKB bernama Marthen Aikingking.

"Nah tepat jam 07.10 kami ditembak oleh kelompok KKB dari jarak sebelah kali. Pelaku ada di seberang kali yang berarus deras," ungkap Frits.

(sar/ata)

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Selasa (1/4), mulai dari 1,9 juta kendaraan keluar Jakarta hingga layanan kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang.

Berikut ini lima berita hukum menarik pilihan ANTARA.

1. Kakorlantas: 1,9 juta kendaraan keluar Jakarta hingga 1 April 2025

Kepala Korps Lalulintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Polisi Agus Suryonugroho mengungkapkan sebanyak 1,9 juta kendaraan telah keluar Jakarta hingga Selasa (1/4) pada masa mudik Lebaran 2025.

"Berdasarkan data yang diterima dari PT Jasa Marga, realisasi volume lalu lintas (lalin) kumulatif keluar Jakarta periode H-10 Idul Fitri 21 Maret 2025 pukul 06.00 WIB sampai dengan H+1 1 April 2025 pukul 06.00 WIB, total lalu lintas keluar Jakarta 1.963.152 kendaraan," kata Agus dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

2. Kemenko Polkam pantau layanan kunjungan keluarga di Lapas Cipinang

Keamanan (Kemenko Polkam), melalui satuan tugas yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Marsda TNI Eko Dono Indarto, memantau situasi kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta, Selasa.

“Alhamdulillah hari ini kita dari Satgas Pengamanan Lebaran melaksanakan pemantauan ke berbagai tempat pelayanan masyarakat untuk melihat bagaimana pelayanan dari pemerintah, khususnya dari lapas ini kepada masyarakat,” kata Eko dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

3. Polda NTT tindaklanjuti temuan Komnas HAM di kasus eks Kapolres Ngada

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menindaklanjuti informasi atau temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, yang mengungkap keterlibatan VK dalam kasus eks Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

"Nanti kami dalami keterlibatan VK yang diungkap oleh Komnas HAM," kata Direskrimum Polda NTT Kombes Pol Patar Silalahi kepada ANTARA di Kupang, NTT, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

4. Petugas terapkan contraflow di jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Cipali

Arus lalu lintas di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga Cipali cukup padat hingga diterapkan rekayasa lalu lintas contraflow pada hari kedua lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, Selasa.

Sustainability Management & Corporate Communications Dept. Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo di Kabupaten Subang, Jabar, Selasa menyampaikan bahwa contraflow diterapkan atas diskresi pihak kepolisian.

Selengkapnya baca di sini.

5. Polda Sulteng kembali perpanjang Operasi Madago Raya tahap II 2025

Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) kembali memperpanjang Operasi kewilayahan Madago Raya tahap II tahun 2025 sebagai upaya pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi di wilayah provinsi ini.

"Operasi tahap II ini akan berlangsung selama tiga bulan ke depan, mulai 1 April hingga 30 Juni 2025," kata Kepala Operasi (Kaops) Madago Raya Polda Sulteng Kombes Pol. Boy F.S. Samola di Palu, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

BATAM, iNewsBatam.id - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memeriksa 12 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang beroperasi di Batam, Kepulauan Riau sempena Operasi Wira Waspada pada 11-12 Maret 2025.

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menyebutkan dari hasil pengecekan lapangan ada 12 badan usaha PMA yang diusulkan untuk pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Dari jumlah tersebut, empat perusahaan belum memenuhi komitmen investasi Rp10 miliar, enam perusahaan terindikasi fiktif, dan dua perusahaan memiliki alamat yang berbeda dari yang terdaftar," ujarnya dalam konferensi pers di Bandara Hang Nadim Batam, Kamis (13/3/2025).

Selain itu, 26 warga negara asing (WNA) dari perusahaan-perusahaan tersebut teridentifikasi perlu ditindaklanjuti.

Sebanyak 13 WNA yang masih berada di Indonesia akan dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Keimigrasian, sementara sembilan WNA yang berada di luar negeri akan dikenai pembatalan Izin Tinggal Keimigrasian.

"Empat orang pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor juga akan dikenakan sanksi administratif keimigrasian," tambahnya.

Dalam operasi yang berlangsung di kawasan industri, delapan WNA turut diamankan karena diduga melanggar aturan keimigrasian.

Di antaranya, seorang warga negara Austria berinisial DB, pemegang ITAS Investor sekaligus direktur PT All About City, diduga mendirikan perusahaan fiktif demi memperpanjang masa tinggalnya di Indonesia tanpa aktivitas investasi yang jelas.

Tiga WNA asal Tiongkok, yaitu JM, CC, dan CK, juga diamankan saat beraktivitas di PT Chuang Sheng Metal. JM dan CC, yang seharusnya hanya berinvestasi, justru bekerja sebagai buruh kasar.

Sementara CK, yang hanya memiliki izin tinggal kunjungan, diduga melanggar aturan keimigrasian dengan bekerja di perusahaan tersebut.

Empat WNA Tiongkok lainnya, yakni ZH, MN, LH, dan LZ, ditemukan bekerja di PT Sun Gold Solar meskipun hanya memiliki izin tinggal kunjungan. Mereka diduga menyalahgunakan izin tersebut untuk bekerja secara ilegal.

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam juga menangani kasus tindak pidana keimigrasian yang melibatkan tiga warga negara Bangladesh berinisial FR, SK, dan SM. Ketiganya masuk ke Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan diduga melanggar Pasal 113 UU Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian.

Sementara itu, seorang warga negara India berinisial MT ditangkap di kawasan Sagulung, Batam, karena diduga memalsukan Izin Tinggal Terbatas. Ia disangkakan melanggar Pasal 121 huruf b UU Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman, menyampaikan bahwa operasi ini dilakukan dengan metode pengawasan terbuka dan tertutup.

"Tim melakukan pengawasan dengan berbagai metode, termasuk pemeriksaan dokumen, inspeksi mendadak, serta pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Kami ingin memastikan bahwa keberadaan WNA di Batam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," jelasnya.

Editor : S. Widodo

Batam (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengamankan 13 orang warga negara asing yang bekerja serta mendirikan perusahaan fiktif dalam kegiatan penanaman modal asing (PMA) di Batam, Kepulauan Riau.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas Saffar M. Godam di Batam, Kamis, mengatakan selain 13 orang warga negara asing (WNA) yang telah diamankan, terdapat 13 orang WNA lainnya masih berada di wilayah Indonesia dan akan dimasukkan daftar pencarian orang (DPO) keimigrasian.

"Sembilan orang yang berada di luar wilayah Indonesia akan dilakukan pembatalan izin tinggal keimigrasian," kata Godam dalam konferensi pers mengenai hasil Operasi Wira Waspada 2025.

Ia menjelaskan pengamanan WNA itu merupakan hasil pemeriksaan terhadap 12 perusahaan PMA yang masuk daftar pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Pemeriksaan itu dilakukan melalui Operasi Wira Waspada pada tanggal 11–12 Maret 2025 guna menekan potensi pelanggaran keimigrasian oleh WNA yang dijamin perusahaan PMA yang diduga tidak memenuhi persyaratan," ujar Godam.

Operasi ini dilaksanakan dengan metode pengawasan terbuka dan tertutup pada area yang telah ditentukan.

"Tim melakukan pengawasan dengan berbagai metode, termasuk pemeriksaan dokumen, inspeksi mendadak, serta pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Kami ingin memastikan bahwa keberadaan WNA di Batam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," jelasnya.

Selain itu, dalam operasi target wilayah industri, sebanyak delapan orang WNA diamankan karena diduga melanggar aturan keimigrasian.

"Satu orang warga negara Austria berinisial DB, yang merupakan pemegang ITAS (Izin Tinggal Terbatas) investor dan Direktur PT All About City diduga mendirikan perusahaan fiktif untuk memperpanjang masa tinggal di Indonesia tanpa aktivitas investasi yang jelas," ujar Godam.

Kemudian tiga orang warga negara China, yaitu JM, CC, dan CK diamankan saat beraktivitas di PT Chuang Sheng Metal.

"JM dan CC, yang memiliki ITAS investor, diduga menyalahgunakannya dengan bekerja sebagai buruh kasar. Sementara CK, yang hanya memiliki izin tinggal kunjungan, juga diduga melanggar aturan dengan bekerja di perusahaan tersebut," ujarnya.

Godam menambahkan empat orang warga negara China berinisial ZH, MN, LH, dan LZ kedapatan bekerja di PT Sun Gold Solar, meskipun hanya memiliki izin tinggal kunjungan sehingga diduga menyalahgunakan izin tersebut.

Selain operasi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam juga sedang menindaklanjuti kasus tindak pidana keimigrasian tiga orang warga negara Bangladesh inisial FR, SK, dan SM yang masuk wilayah Indonesia tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi.

"Mereka diduga melakukan tindak pidana keimigrasian Pasal 113 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," katanya.

Adapun satu orang warga negara India berinisial MT yang diduga memalsukan izin tinggal terbatas diamankan ketika petugas melakukan pengawasan keimigrasian di kawasan Sagulung, Batam.

WNA tersebut diduga melakukan tindak pidana keimigrasian Pasal 121 huruf b Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

KAIRO - Tim medis di Rumah Sakit Spesialis Penyakit Dalam Universitas Mansoura Mesir berhasil mengeluarkan ponsel dari perut seorang narapidana menggunakan endoskopi, tanpa operasi, enam tahun setelah dia menelan ponsel tersebut.

Ponsel tersebut telah mengendap di perut narapidana dan muncul komplikasi serius, disertai penurunan berat badan secara bertahap.

Pasien tersebut, seorang narapidana yang menjalani hukuman seumur hidup di Penjara Gamasa, tiba di rumah sakit, dan setelah menjalani pemeriksaan dan rontgen, ditemukan ponsel tersebut berada di dalam perutnya.

Hal ini menyebabkan dia menderita radang parah, tukak lambung, dan komplikasi serius, selain kehilangan berat badan lebih dari 30 kilogram, membuatnya sangat kurus.

Kasus tersebut segera didiagnosis, dan tim medis memutuskan melakukan intervensi dengan endoskopi.

Tim berhasil mengeluarkan ponsel tersebut hanya dalam waktu 45 menit tanpa perlu operasi, menemukannya di dalam kantong plastik.