Bulukumba -

Oknum pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel) bernisial AR (35) ditangkap terkait kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu. Polisi menyita 8 saset sabu dengan berat 4,6 gram.

"Betul. Memang ada kami amankan. Sekarang ini ada di kantor kami," ujar Kasat Narkoba Polres Bulukumba AKP Syamsuddin kepada detikSulsel, Kamis (15/5/2025).

AR diamankan di minimarket Jalan Gajah Mada, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba, Selasa (13/5) sekitar pukul 15.00 Wita. Dari tangan pelaku, polisi menyita 8 saset diduga sabu dengan rincian 5 saset kecil dan 3 saset sedang.

"Total berat barang bukti mencapai 4,6 gram. "(Barang bukti) kami juga masih bawa ke Labfor Polda Sulsel nanti untuk dilakukan pemeriksaan," katanya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas II A Bulukumba Akbar Amnur membenarkan AR merupakan pegawainya. Dia menyebut pelaku sudah bertugas sejak tahun 2009 dan berstatus aparatur sipil negara (ASN).

"Iya, betul, ada satu anggota kami. Di salah satu pusat perbelanjaan diamankan pihak kepolisian karena diduga ada barang bukti narkotika," katanya.

Akbar mengaku selama ini tak melihat perilaku mencurigakan dari AR dalam menjalankan tugas. Meski demikian, dia membenarkan AR sempat dijatuhi sanksi disiplin dan telah dibina secara intensif.

"Kalau dalam melaksanakan tugas, sih, dalam pengamatan saya dalam kondisi baik-baik saja. Memang laporan yang masuk ke saya, dulu pernah ada penjatuhan hukuman disiplin. Saya sudah lakukan pembinaan intensif, pengarahan, penguatan, bahkan terakhir disiapkan surat pernyataan untuk memperbaiki dirinya," bebernya.

Lebih lanjut, Akbar mengungkapkan bahwa AR diduga terjerat masalah ekonomi. Berdasarkan laporan yang dia terima, pelaku punya utang piutang dan terlibat judi online.

"Kemudian juga ada informasi bahwa anggota kami ini punya urusan utang piutang di luar. Kemudian ada juga indikasi dia judi online," tuturnya.

(hsr/asm)

Jakarta -

Modus baru pengendalian narkoba di lembaga pemasyarakatan (lapas) memanfaatkan CCTV lewat jaringan WiFi diungkap legislator. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menduga kuat ada keterlibatan oknum dalam kasus tersebut.

"Dugaan kuat saya ada oknum yang kerja sama antar mereka," kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).

Sahroni meminta pemerintah untuk mempersempit ruang gerak agar celah seperti dugaan tersebut tak terjadi. Dia mendesak agar segera dilakukan pengawasan yang ketat.

"Semua urusan terkait narkoba mustinya bisa dipersempit ruang transaksinya dengan segala pengawasan yang ketat. Jangan sampai dibiarkan oknum-oknum bekerja sama dengan para pihak," katanya.

Legislator Ungkap Modus Baru

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, mengungkap modus baru pengendalian narkoba di lapas tersebut. Hal itu disampaikan Tandra dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5). Rapat ini dihadiri langsung oleh Kepala BNN Komjen Marthinus Hukom.

"Kalau demikian bahwa kita ini sudah berada di dalam keadaan darurat narkoba, maka penanganan kita tidak lagi sepele seperti ini ya, anggaran yang Rp 2 triliun ini kalau boleh dinaikin, bahkan saya mengatakan 10 kali lipat juga belum tentu bisa selesai Indonesia begini besar," kata Tandra dalam Raker di Komisi III.

Tandra menyebut sempat berkunjung ke Polda Banten untuk berdiskusi terkait peredaran narkoba. Ia menyebut ada temuan pengendalian narkoba di dalam lapas menggunakan CCTV 360 derajat.

Melalui CCTV itu narapidana bisa berkomunikasi hingga diberi instruksi dari luar. Ia mengatakan saat ini penyalahgunaan narkoba di RI sudah canggih.

"Saya kemarin berkunjung ke Polda Banten membahas juga mengenai narkoba, di dalam lapas ditaroh CCTV nggak komunikasi dengan telepon, komunikasi lewat CCTV jaringan WiFi bisa ngomong, dia instruksikan WiFi-nya itu kameranya 360 derajat," ujar Tandra.

"Nah dia instruksikan cara membuatnya bagaimana yang di sana terima, ini udah canggih betul telepon sudah nggak dibutuhkan tinggal pasang CCTV ya kan," tambahnya.

Saksikan Live DetikPagi :

(azh/jbr)

Surabaya -

Aiptu LC, oknum Polres Pacitan telah dipecat dari kepolisian dan terancam kurungan pidana. Namun, ia mengajukan banding terkait vonis etik tersebut.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan penanganan pidana terkait dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh LC ditangani penyidik dari Polda Jatim. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bid Propam Polda Jatim LC melakukan pencabulan pencabulan sebanyak 4 kali.

"Yang terakhir adalah pencabulan dan persetubuhan. Jadi, mungkin rekan-rekan perlu kita luruskan bahwa yang bersangkutan ini bukan melakukan tindak pidana lain, namun melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap salah satu tahanan wanita," kata Jules, Minggu (27/4/2025).

Meski begitu, LC tak asal menerima putusan itu. Ia langsung mengajukan banding terkait vonis PTDH yang dijatuhkan kepadanya.

"Kemudian yang bersangkutan diberikan kesempatan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Ternyata yang bersangkutan masih mengajukan banding," ujarnya.

Jules menegaskan Bid Propam Polda Jatim akan mempertimbangkan hal itu. Kendati telah menjatuhkan sanksi etik secara tegas pada LC.

"Tentu ini nanti juga akan menjadi pertimbangan dari penyidik pada teman-teman Propam ya. Yang jelas, tindakan tegas akan diberikan saksi tegas terhadap yang bersangkutan," imbuh polisi dengan 3 melati di pundaknya itu.

Sejak 21 April 2025, LC telah ditetapkan tersangka untuk kasus pidana. Kini, ia tengah menjalani kurungan pidana usai dipecat dari kepolisian.

(pfr/iwd)

Sukoharjo -

Seorang pengacara berinisial ZM (55), warga Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, ditetapkan tersangka oleh Polres Sukoharjo. ZM diduga memalsukan dokumen saat menempuh pendidikan S1.

ZM diduga menggunakan nomor induk mahasiswa (NIM) orang lain agar bisa menjadi mahasiswa transfer saat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Surakarta (Unsa). ZM lalu dinyatakan lulus dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Kasatreskrim Polres Sukoharjo, AKP Zaenudin, mengatakan ZM ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (21/4).

"ZM sudah kami tetapkan tersangka. Kemarin sudah kami proses. Segera mungkin kita untuk bisa kirim berkas perkara ke JPU untuk tahap 1," kata Zaenudin kepada awak media di Mapolres Sukoharjo, Selasa (22/4/2025).

Pelapor kasus itu juga seorang pengacara asal Sukoharjo bernama Asri Purwanti. Asri sudah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka atau SP2HP dari Polres Sukoharjo terkait kasus tersebut.

Asri sudah membuat laporan ke Polres Sukoharjo pada Oktober 2023 lalu. Namun penyelidikan kasus ini sempat terhenti karena terlapor maju sebagai calon legislatif. Selain itu, penyidik sangat berhati-hati dalam menangani laporan tersebut.

"Laporan sempat tersendat karena yang bersangkutan nyaleg, jadi kami menunggu sampai Prabowo dilantik. Kami laporan sudah lama, begitu telitinya penyidik menangani kasus ini sampai ahli pidananya ada tiga dari Semarang, Solo, dan Surabaya, untuk memperkuat laporan kami benar, dan segera disidangkan di pengadilan," kata Asri di Mapolres Sukoharjo, hari ini.

Dia mengatakan, NIM yang diduga digunakan ZM adalah NIM milik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) berinisial AW. Kepastian itu ia dapat setelah melakukan pengecekan ke kampus UMS.

"Laporan terkait dugaan dokumen palsu yang dipakai oknum pengacara yang bernama ZM. Dalam kasus ini, diduga ZM sudah menggunakan NIM orang lain, lalu dipakai kuliah di Unsa, akhirnya mendapatkan gelar sarjana hukum, sebagai mahasiswa transfer. Saya cek ijazahnya dua bulan sudah lulus. NIM itu milik anak UMS," jelasnya.

Dalam laporannya, Asri menilai ZM melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Sebab, terlapor diduga menggunakan NIM orang lain tanpa izin.

"Kami ketahui tahun 2019, yang mana kami mengecek ke Dikti Semarang dan mendapat jawaban, yang mana yang bersangkutan pindahan dari UMS, lalu kuliah di Unsa. Saya cek ke UMS tahun 2020, apa benar oknum ini pernah kuliah di sana, ternyata itu NIM orang lain bernama AW, yang notabene mahasiswa tersebut tidak berlangsung kuliah disebut, dan NIM-nya dipakai tanpa izin," jelasnya.

Asri berharap, terlapor segera diperiksa oleh pihak kepolisian, karena statusnya sudah menjadi tersangka.

"Harapan saya segera ada pemeriksaan tersangka, karena (ancaman hukuman) pasalnya di atas 5 tahun, segera ditahan agar tidak ada korban yang lain. Karena oknum ini menggunakan gelar SH menjadi pengacara," pungkasnya.

(aku/apl)

Subang -

Kapolres Subang AKBP Ariek Indra Sentanub melakukan audiensi dengan komunitas seniman di Subang buntut ulah oknum polisi hina profesi seniman. Ariek memastikan proses hukum terhadap oknum polisi tersebut.

Pertemuan antara Kapolres Subang dan perwakilan komunitas seniman Subang berlangsung di Mapolres Subang pada Senin (21/4/2025). Pertemuan berlangsung hangat.

Ariek berkomitmen untuk menindak anggotanya yang sudah melakukan penghinaan terhadap seniman. Bahkan, tes urin hingga proses etik dilakukan terhadap Aiptu Hendra Gunawan itu.

"Penanganan terhadap oknum tersebut sedang kami laksanakan, termasuk pemeriksaan tes urine dan proses etik oleh Sie Propam. Kami akan sampaikan perkembangan selanjutnya secara terbuka kepada media dan pengurus seni," ujar Ariek.

Kapolres menyampaikan permohonan maaf secara pribadi dan institusional, serta memastikan bahwa proses hukum sedang berjalan sesuai prosedur. Ia menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri.

Ariek juga menyoroti pentingnya menjaga keamanan bagi pelaku seni dan menyampaikan bahwa Polres Subang sangat mendukung keberlangsungan seni budaya lokal. Salah satunya diwujudkan dengan adanya kelompok seni internal Polres seperti grup Sisingaan Polwan dan fasilitas alat musik yang tersedia untuk anggota.

Kapolres Subang saat bertemu dengan seniman Foto: Istimewa

Sementara para perwakilan seniman menyambut baik langkah cepat dan terbuka yang diambil oleh Kapolres Subang. Ketua Seni Pantura, Abdul Gani, memberikan apresiasi atas respons cepat Polres Subang dan menyatakan akan menyampaikan hal ini kepada komunitas seniman di tingkat Jawa Barat.

Permintaan agar dibuatkan video permintaan maaf dari oknum anggota juga mengemuka, sebagai bentuk klarifikasi publik.

"Kami apresiasi kepada bapak Kapolres yang bertindak cepat dan tegas. Kami para seniman juga berharap adanya perlindungan dari aparat kepolisian terkait tindakan pungutan liar yang kerap terjadi saat pelaksanaan pertunjukan seni di lapangan," katanya.

Video seorang oknum polisi menghina para seniman saat manggung di acara hajatan di wilayah Kecamatan Dawuan, Subang viral di media sosial. Oknum polisi itu naik ke atas panggung dan berdialog dengan penyanyi, saat acara berlangsung pada Sabtu (20/04/2025), dalam ucapannya terlontar kalimat yang menyinggung perasaan para pelaku seni.

Seperti dikutip detikJabar dalam video viral yang diunggah di berbagai platform media sosial. "Siang malam, bayarannya berapa? Saya tanya bayarannya berapa?" tanya oknum polisi yang diketahui bernama Aiptu Hendra Gunawan, anggota Polsek Kalijati, dikutip dari kanal YouTube Rusdy Oyag Percussion, Minggu (20/04/2025).

"Orang seni, orang seni itu murahan bener gak? Murahan orang seni itu enggak bakal ada yang kaya, sengsara semua orang seni itu makanya silakan joged, percuma gak ada yang joged bayar mahal-mahal, yang penting tertib aman terkendali kalau ada yang rese urusannya sama Binmas sama Babinsa," kalimat yang menyulut para pelaku seni.

Dilihat dari video itu, setelah oknum polisi melontarkan kalimat itu, anggota polisi dan TNI yang lainnya langsung naik ke atas panggung dan mengamankan situasi.

Pernyataan oknum polisi itu berbuntut panjang, videonya viral dan banyak pelaku seni baik lokal Subang maupun penyanyi asal Subang yang sudah menasional pun ikut menyangkan video itu. Mereka tersinggung dan merasa direndahkan oleh oknum polisi itu.

(dir/dir)

Pacitan -

Seorang polisi dari Polres Pacitan berinisial Iptu LC diduga melakukan aksi kekerasan seksual pada korban berusia 21 tahun. Iptu LC merupakan Kasat Tahti Polres Pacitan.

Korban Iptu LC adalah tahanan di Mapolres Pacitan yang dibekuk pada 5 Februari 2025 dan diduga sebagai muncikari anak di salah satu hotel Pacitan.

"Dan saat ini yang bersangkutan telah diproses dan telah ditahan oleh Propam Polda Jawa Timur," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abas, Sabtu (19/5/2025), melansir detikJatim.

Jules mengatakan, Iptu LC bakal diproses hukum. Dia tidak menjelaskan secara pasti kapan dan seperti apa proses hukum yang bakal dilakukan pihaknya.

"Secepatnya akan disidangkan oleh Propam Polda Jatim, serta yang bersangkutan," imbuhnya.

Polisi menegaskan pelaku bakal disanksi tegas berupa pemecatan, ini jika terbukti melakukan pemerkosaan.

"Dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) maupun sangsi hukum lainnya," jelasnya.

(afb/afb)

Surabaya -

Seorang oknum polisi Polres Pacitan diduga melakukan pelanggaran kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan. Kasus ini tengah ditangani Propam Polda Jatim.

Oknum polisi berinisial Iptu LC yang menjabat sebagai Kasat Tahti (Tahanan dan Barang Bukti) Polres Pacitan itu telah diproses dan dilakukan penahanan.

Informasi yang dihimpun korban berusia 21 tahun asal Wonogiri Jawa Tengah. Korban tahanan di Mapolres Pacitan ini ditangkap usai 5 Februari 2025 diduga jadi muncikari anak di bawah umur di salah satu hotel Pacitan.

Korban tahanan Polres Pacitan itu dibawa ke Surabaya untuk dimintai keterangan lanjutan di Polda Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abas membenarkan informasi tersebut dan kasus tersebut sedang ditangani oleh Propam Polda Jatim.

"Memang benar sudah kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir ini dari personel Propam Polda Jawa Timur telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan dalam tempat khusus terhadap salah satu personel Polres Pacitan inisial LC yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan," ungkap Kombes Jules Abraham Abas saat dikonfirmasi detikJatim, Sabtu (19/4/2025).

Jules menambahkan, kejadian yang dilakukan oknum personel Polres Pacitan tersebut terjadi awal April 2025.

"Dan saat ini yang bersangkutan telah diproses dan telah ditahan oleh Propam Polda Jawa Timur," ujar Jules Abraham.

Selain ditahan, Polda Jatim akan segera melakukan sidang kasus tersebut. Nantinya, jika oknum tersebut terbukti melakukan pelanggaran terancam hukuman berat.

"Dan secepatnya akan disidangkan oleh Propam Polda Jawa Timur, serta yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat maupun sangsi hukum lainnya," tandas Jules Abraham.

(dnp/fat)

PACITAN - Oknum perwira polisi di Pacitan, Jawa Timur diduga memperkosa tersangka yang sedang ditahan. Mirisnya aksi bejat itu dilakukan di ruang tahanan kantor polisi.

Pelaku Aiptu Lilik Cahyadi yang menjabat sebagai Kepala Satuan Tahanan Dan Barang Bukti (Kasat Tahti) Polres Pacitan melakukan aksi senonohnya pada 4 April 2025 di ruang tahanan sedang sepi.

Korbannya tahanan wanita berinisial PW (21) asal Wonogiri, Jawa Tengah tersangka kasus muncikari. ?Kasus ini ditangani Propam Polda Jatim, pelaku ditahan dan kasusnya tengah disidik,? kata Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro, Sabtu (19/4/2025).

Selain memeriksa terduga pelaku, kata Ayub, penyidik Propam Polda Jatim juga telah memeriksa korban serta mengamankan sejumlah barang bukti.

Surabaya -

Seorang oknum polisi Polres Pacitan diduga melakukan pelanggaran kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan. Kasus ini tengah ditangani Propam Polda Jatim.

Oknum polisi berinisial Iptu LC yang menjabat sebagai Kasat Tahti (Tahanan dan Barang Bukti) Polres Pacitan itu telah diproses dan dilakukan penahanan.

Informasi yang dihimpun korban berusia 21 tahun asal Wonogiri Jawa Tengah. Korban tahanan di Mapolres Pacitan ini ditangkap usai 5 Februari 2025 diduga jadi muncikari anak di bawah umur di salah satu hotel Pacitan.

Korban tahanan Polres Pacitan itu dibawa ke Surabaya untuk dimintai keterangan lanjutan di Polda Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abas membenarkan informasi tersebut dan kasusnya sedang ditangani oleh Propam Polda Jatim.

"Memang benar sudah kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir ini dari personel Propam Polda Jawa Timur telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan dalam tempat khusus terhadap salah satu personel Polres Pacitan inisial LC yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan," ungkap Kombes Jules Abraham Abas saat dikonfirmasi detikJatim, Jumat (18/4/2025).

(dnp/fat)

“Saksi ahli perlu dihadirkan, terutama yang memahami soal visum et repertum (VeR) yang berisi laporan pemeriksaan medis terhadap korban, ini untuk kepentingan di pengadilan,”

Banjarbaru (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI meminta TNI AL menghadirkan saksi ahli saat di persidangan untuk mengungkap dugaan rudapaksa yang dilakukan tersangka oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran sebelum menghabisi nyawa jurnalis Juwita (23) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

“Saksi ahli perlu dihadirkan, terutama yang memahami soal visum et repertum (VeR) yang berisi laporan pemeriksaan medis terhadap korban, ini untuk kepentingan di pengadilan,” kata Wakil Ketua LPSK RI Sri Suparyati dalam kunjungan dan pemantauan kasus pembunuhan jurnalis Juwita di Banjarbaru, Jumat.

Sri menjelaskan hal ini penting, terkait temuan sperma dalam volume cukup banyak yang ditemukan di rahim korban dan luka lebam di kemaluan korban saat jasadnya diautopsi setelah peristiwa pembunuhan pada 22 Maret 2025.

“Saksi ahli khusus ini untuk menjawab konteks adanya dugaan kekerasan seksual, nah itu yang paling penting. Mungkin ada saksi ahli yang tidak bisa membaca VeR tertentu, sehingga saksi ahli yang dihadirkan harus yang kompeten.

Sri menekankan bahwa dugaan kekerasan seksual ini perlu dicermati, meskipun dalam keterangan TNI AL bahwa korban merupakan kekasih tersangka, namun belum bisa dugaan hubungan badan itu disimpulkan suka sama suka.

Menurut dia, meskipun keterangan sementara mereka berpacaran, tidak serta-merta kemudian pihak tertentu bisa mengklaim bahwa mereka melakukan itu atas dasar suka sama suka, padahal kasus tersebut berujung pada pembunuhan.

LPSK memandang hal itu harus ditelaah lebih jauh dan harus dihadirkan saksi yang kompeten untuk membaca lebih jauh hasil dari visum lalu kemudian juga melihat pemeriksaan terhadap psikologis forensik tersangka.

Kemudian, melihat keterangan-keterangan dan bukti-bukti komunikasi lewat telepon seluler antara tersangka dan korban, yang memang ada dan ditemukan oleh pihak keluarga korban.

“Untuk mengidentifikasi adanya kekerasan seksual tidak hanya dilihat dari soal hubungan pacaran. Tidak bisa langsung diklaim suka sama suka, jadi memang harus ditelaah secara menyeluruh,” tutur Sri.

Diketahui, Penyidik Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin telah menyerahkan tersangka pembunuhan, oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran, kepada Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin pada Selasa (8/4) untuk diproses lebih lanjut dan dilaksanakan sidang secara terbuka di pengadilan militer.

Korban bernama Juwita (23) bekerja sebagai jurnalis media dalam jaringan (daring) lokal di Banjarbaru dan telah mengantongi uji kompetensi wartawan (UKW) dengan kualifikasi wartawan muda.

Pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025. Jurnalis muda itu ditemukan meninggal dunia di Jalan Trans Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 WITA.

Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal.

Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ditemukan di lokasi.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

“Saksi ahli perlu dihadirkan, terutama yang memahami soal visum et repertum (VeR) yang berisi laporan pemeriksaan medis terhadap korban, ini untuk kepentingan di pengadilan,”

Banjarbaru (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI meminta TNI AL menghadirkan saksi ahli saat di persidangan untuk mengungkap dugaan rudapaksa yang dilakukan tersangka oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran sebelum menghabisi nyawa jurnalis Juwita (23) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

“Saksi ahli perlu dihadirkan, terutama yang memahami soal visum et repertum (VeR) yang berisi laporan pemeriksaan medis terhadap korban, ini untuk kepentingan di pengadilan,” kata Wakil Ketua LPSK RI Sri Suparyati dalam kunjungan dan pemantauan kasus pembunuhan jurnalis Juwita di Banjarbaru, Jumat.

Sri menjelaskan hal ini penting, terkait temuan sperma dalam volume cukup banyak yang ditemukan di rahim korban dan luka lebam di kemaluan korban saat jasadnya diautopsi setelah peristiwa pembunuhan pada 22 Maret 2025.

“Saksi ahli khusus ini untuk menjawab konteks adanya dugaan kekerasan seksual, nah itu yang paling penting. Mungkin ada saksi ahli yang tidak bisa membaca VeR tertentu, sehingga saksi ahli yang dihadirkan harus yang kompeten.

Sri menekankan bahwa dugaan kekerasan seksual ini perlu dicermati, meskipun dalam keterangan TNI AL bahwa korban merupakan kekasih tersangka, namun belum bisa dugaan hubungan badan itu disimpulkan suka sama suka.

Menurut dia, meskipun keterangan sementara mereka berpacaran, tidak serta-merta kemudian pihak tertentu bisa mengklaim bahwa mereka melakukan itu atas dasar suka sama suka, padahal kasus tersebut berujung pada pembunuhan.

LPSK memandang hal itu harus ditelaah lebih jauh dan harus dihadirkan saksi yang kompeten untuk membaca lebih jauh hasil dari visum lalu kemudian juga melihat pemeriksaan terhadap psikologis forensik tersangka.

Kemudian, melihat keterangan-keterangan dan bukti-bukti komunikasi lewat telepon seluler antara tersangka dan korban, yang memang ada dan ditemukan oleh pihak keluarga korban.

“Untuk mengidentifikasi adanya kekerasan seksual tidak hanya dilihat dari soal hubungan pacaran. Tidak bisa langsung diklaim suka sama suka, jadi memang harus ditelaah secara menyeluruh,” tutur Sri.

Diketahui, Penyidik Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin telah menyerahkan tersangka pembunuhan, oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran, kepada Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin pada Selasa (8/4) untuk diproses lebih lanjut dan dilaksanakan sidang secara terbuka di pengadilan militer.

Korban bernama Juwita (23) bekerja sebagai jurnalis media dalam jaringan (daring) lokal di Banjarbaru dan telah mengantongi uji kompetensi wartawan (UKW) dengan kualifikasi wartawan muda.

Pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025. Jurnalis muda itu ditemukan meninggal dunia di Jalan Trans Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 WITA.

Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal.

Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ditemukan di lokasi.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

“Saksi ahli perlu dihadirkan, terutama yang memahami soal visum et repertum (VeR) yang berisi laporan pemeriksaan medis terhadap korban, ini untuk kepentingan di pengadilan,”

Banjarbaru (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI meminta TNI AL menghadirkan saksi ahli saat di persidangan untuk mengungkap dugaan rudapaksa yang dilakukan tersangka oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran sebelum menghabisi nyawa jurnalis Juwita (23) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

“Saksi ahli perlu dihadirkan, terutama yang memahami soal visum et repertum (VeR) yang berisi laporan pemeriksaan medis terhadap korban, ini untuk kepentingan di pengadilan,” kata Wakil Ketua LPSK RI Sri Suparyati dalam kunjungan dan pemantauan kasus pembunuhan jurnalis Juwita di Banjarbaru, Jumat.

Sri menjelaskan hal ini penting, terkait temuan sperma dalam volume cukup banyak yang ditemukan di rahim korban dan luka lebam di kemaluan korban saat jasadnya diautopsi setelah peristiwa pembunuhan pada 22 Maret 2025.

“Saksi ahli khusus ini untuk menjawab konteks adanya dugaan kekerasan seksual, nah itu yang paling penting. Mungkin ada saksi ahli yang tidak bisa membaca VeR tertentu, sehingga saksi ahli yang dihadirkan harus yang kompeten.

Sri menekankan bahwa dugaan kekerasan seksual ini perlu dicermati, meskipun dalam keterangan TNI AL bahwa korban merupakan kekasih tersangka, namun belum bisa dugaan hubungan badan itu disimpulkan suka sama suka.

Menurut dia, meskipun keterangan sementara mereka berpacaran, tidak serta-merta kemudian pihak tertentu bisa mengklaim bahwa mereka melakukan itu atas dasar suka sama suka, padahal kasus tersebut berujung pada pembunuhan.

LPSK memandang hal itu harus ditelaah lebih jauh dan harus dihadirkan saksi yang kompeten untuk membaca lebih jauh hasil dari visum lalu kemudian juga melihat pemeriksaan terhadap psikologis forensik tersangka.

Kemudian, melihat keterangan-keterangan dan bukti-bukti komunikasi lewat telepon seluler antara tersangka dan korban, yang memang ada dan ditemukan oleh pihak keluarga korban.

“Untuk mengidentifikasi adanya kekerasan seksual tidak hanya dilihat dari soal hubungan pacaran. Tidak bisa langsung diklaim suka sama suka, jadi memang harus ditelaah secara menyeluruh,” tutur Sri.

Diketahui, Penyidik Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin telah menyerahkan tersangka pembunuhan, oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran, kepada Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin pada Selasa (8/4) untuk diproses lebih lanjut dan dilaksanakan sidang secara terbuka di pengadilan militer.

Korban bernama Juwita (23) bekerja sebagai jurnalis media dalam jaringan (daring) lokal di Banjarbaru dan telah mengantongi uji kompetensi wartawan (UKW) dengan kualifikasi wartawan muda.

Pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025. Jurnalis muda itu ditemukan meninggal dunia di Jalan Trans Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 WITA.

Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal.

Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ditemukan di lokasi.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025