Partai Demokrat merespons Undang-Undang (UU) BUMN yang mengatur direksi maupun komisaris BUMN bukan penyelenggara negara. Sekjen Demokrat Herman Khaeron mengatakan, jika pejabat atau direksi BUMN melakukan korupsi, tetap akan dihukum.

Herman menegaskan direksi BUMN tidak lantas bisa bebas melakukan korupsi karena tertulis bukan penyelenggara negara. Para direksi tidak ada yang kebal hukum.

"Sehingga dipastikan bahwa undang-undang tidak mengunci, meskipun status pegawai BUMN itu bukan penyelenggara negara, tetapi jika melakukan hal-hal yang ini melanggar hukum, melakukan korupsi, tentu undang-undang lainnya berlaku untuk bisa menangkap, memperkarakan terhadap yang melanggar hukum tersebut," kata Herman Khaeron kepada wartawan di DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

Herman menekankan UU BUMN ini tidak membuat anggapan seolah melindungi atau memberikan hak imunitas kepada direksi. Menurutnya, KPK bisa menindak meski status direksi bukan penyelenggara negara.

"KPK bisa menindak. Karena siapapun meskipun status bukan penyelenggara negara, tetapi objek yang dia kerjakan itu adalah badan usaha milik negara. Artinya tidak terlepas dari institusi tempat dia bekerja," tegas Herman.

Herman menambahkan, selama para direksi menyelewengkan dana perusahaan milik negara itu, tetap akan dihukum oleh lembaga penegak hukum mana pun.

"Kecuali kalau dia mau pakai uangnya sendiri ya silakan. Tapi selama bahwa dia mempergunakan keuangan negara secara tidak benar, institusi negara apa pun bisa untuk memperkarakannya," tutur Herman.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ini bukan hanya soal perlindungan fisik, tetapi juga upaya menjaga ketahanan negara dari ancaman yang bisa datang kapan saja

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Imam Margono menilai penerapan standar pengamanan sangat penting dalam menciptakan ketahanan objek vital terhadap ancaman terorisme.

"Penting untuk dicatat bahwa seluruh sektor industri, termasuk objek vital, harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI," kata Imam saat ditemui usai acara penyerahan sertifikat kepada pengelola 16 objek vital di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, BNPT terus mendorong agar semua kegiatan operasional di sektor industri, khususnya berbagai sektor yang merupakan objek vital strategis terhindar dari penyebaran paham radikal terorisme melalui serangkaian strategi untuk mendeteksi ancaman terorisme sejak dini.

Dengan demikian, kata dia, pengelola objek vital strategis dapat mengambil berbagai langkah pencegahan dan mitigasi dengan lebih efektif.

Objek vital strategis merupakan kawasan, bangunan, instalasi, atau usaha yang memiliki nilai strategis dari aspek pertahanan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan/atau sumber pendapatan negara.

Bagi pengelola objek vital strategis yang berhasil menerapkan standar minimum pengamanan, Imam menyampaikan bahwa BNPT akan sertifikat penerapan standar minimum pengamanan setelah dilakukan asesmen dan audit.

Pada tahun 2024, ia menyebutkan terdapat 16 objek vital strategis dari berbagai bidang maupun sektor yang diberikan sertifikat tersebut.

"Penyerahan sertifikat merupakan pengakuan terhadap kontribusi besar para pengelola objek vital strategis dalam membantu BNPT melaksanakan program kesiapsiagaan nasional, yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia," ucap dia menjelaskan.

Dirinya berharap dengan adanya kolaborasi tersebut, para pihak dapat menciptakan iklim yang lebih aman dan terkendali di seluruh sektor industri berisiko tinggi terhadap ancaman terorisme.

Selain itu, ia turut mengharapkan objek vital yang telah memenuhi standar pengamanan dapat semakin meningkatkan upaya pencegahan dan mitigasi terhadap ancaman terorisme yang berpotensi mengancam keberlanjutan operasionalnya.

"Ini bukan hanya soal perlindungan fisik, tetapi juga upaya menjaga ketahanan negara dari ancaman yang bisa datang kapan saja," tutur Imam.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Oleh karena itu mengantisipasi tren serangan terorisme pada level global dan regional, maka ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2018

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan saat ini tren serangan terorisme pada level global dan regional tidak hanya menargetkan manusia atau fasilitas publik, namun juga menjadikan objek vital strategis dan sistem transportasi sebagai salah satu target serangan.

Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Brigjen Pol Imam Margono menilai hal tersebut karena objek vital strategis dan sistem transportasi memiliki dampak yang luas terhadap hajat hidup orang banyak, stabilitas politik, ekonomi, dan ketahanan negara.

"Oleh karena itu mengantisipasi tren serangan terorisme pada level global dan regional, maka ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2018," kata Imam dalam acara penyerahan sertifikat penerapan pedoman perlindungan sarana serta prasarana 16 objek vital strategis dan sistem transportasi dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Jakarta, Kamis.

Adapun UU tersebut berisi tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dia menjelaskan implementasi dari peraturan perundang-undangan itu melahirkan beberapa inovasi program dan kegiatan dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme, di antaranya melalui Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

RAN PE dilaksanakan bersama-sama dengan 48 kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah melalui aksi terpadu, yang terdiri atas 130 rencana aksi yang dilaksanakan hingga tahun 2024 sebagai bentuk pendekatan whole of government (seluruh pemerintahan) dan whole of society (seluruh masyarakat).

Imam melanjutkan, inovasi program dan kegiatan juga meliputi perlindungan serta peningkatan sarana dan prasarana yang berkolaborasi dengan pengelola objek vital dan sistem transportasi, aparat keamanan wilayah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan amanat yang telah disampaikan pada UU Nomor 15 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019, BNPT menerbitkan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

"Pedoman ini menjelaskan mengenai tahap dan proses pengamanan yang harus dilakukan oleh pengelola objek vital strategis dan sistem transportasi dalam upaya mencegah terjadinya aksi terorisme," tuturnya.

Kemudian, lanjut dia, peraturan tersebut disosialisasikan kepada beberapa pengelola objek vital yang strategis dan sistem transportasi pada tahun 2023.

Dengan demikian, diharapkan para pengelola objek vital yang strategis dan sistem transportasi dapat secara mandiri melakukan deteksi dini dan upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah operasionalnya.

Sebagai informasi, objek vital strategis merupakan kawasan, bangunan, instalasi, atau usaha yang memiliki nilai strategis dari aspek pertahanan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan/atau sumber pendapatan negara.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyerahkan sertifikat penerapan pedoman perlindungan sarana serta prasarana 16 objek vital strategis dan sistem transportasi dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Jakarta, Kamis.

Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Brigjen Pol. Imam Margono mengatakan sertifikat yang diberikan merupakan cerminan dari upaya bersama seluruh manajemen pengelola objek vital strategis dan sistem transportasi yang telah bersungguh-sungguh berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme.

"Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengelola objek vital yang strategis dan sistem
transportasi yang menerima sertifikat pada hari ini," ucap Imam dalam acara penyerahan sertifikat.

Ia menjelaskan sertifikat diberikan kepada para pengelola setelah BNPT melakukan asesmen dan audit pada tahun 2024 terhadap 16 objek vital strategis dan sistem transportasi tersebut.

Ke depan, dia berharap kolaborasi antara BNPT bersama pengelola objek vital strategis dan sistem transportasi dapat terus ditingkatkan kualitasnya di masa yang akan datang.

Adapun sertifikat penerapan standar minimum pengamanan diberikan berdasarkan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

Imam menuturkan pedoman tersebut menjelaskan mengenai tahap dan proses pengamanan yang harus dilakukan oleh pengelola objek vital strategis dan sistem transportasi dalam upaya mencegah terjadinya aksi terorisme.

Peraturan tersebut, sambung dia, kemudian disosialisasikan kepada beberapa pengelola objek vital yang strategis dan sistem transportasi pada tahun 2023.

"Dengan demikian diharapkan para pengelola objek vital yang strategis dan sistem transportasi dapat secara mandiri melakukan deteksi dini dan upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah operasionalnya," ujarnya.

Adapun para pengelola 16 objek vital dan sistem transportasi yang menerima sertifikat meliputi PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit (UBP) Asam-Asam, serta PT PLN Indonesia Power UBP Bali–Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas (PLTDG) Pesanggaran.

Kemudian, PT PLN Indonesia Power UBP Banten 2 Labuan, PT PLN Indonesia Power UBP Banten 3 Lontar, PT PLN Indonesia Power UBP Berau, PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang-Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, PT PLN Indonesia Power UBP Pelabuhan Ratu, serta PT PLN Indonesia Power UBP Priok-Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Priok.

Lalu, ada pula PT Angkasa Pura Indonesia Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sepinggan, serta Kementerian Perhubungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Aji Pangeran Tumenggung Pranoto-Samarinda.

Selanjutnya, PT Pelabuhan Indonesia Belawan Multipurpose Terminal, PT Pelabuhan Indonesia Terminal I Prima Multi Terminal (PMT) Belawan, serta PT Pelabuhan Indonesia Belawan New Container Terminal (BNCT).

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Denpasar (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyerahkan sertifikat keamanan kepada sejumlah objek vital dan fasilitas publik di tanah air salah satunya tempat wisata di Kabupaten Badung, Bali, Garuda Wisnu Kencana (GWK).

“Sertifikasi ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen kami dalam menciptakan lingkungan wisata yang aman dan nyaman bagi seluruh pengunjung,” kata Direktur Operasi GWK Cultural Park Rossie Andriani di Denpasar, Bali, Jumat.

BNPT telah melakukan evaluasi komprehensif selama tujuh bulan sejak April 2024 untuk menilai standar keamanan di kawasan wisata dengan patung ikonik Garuda Wisnu itu.

Pemberian sertifikat keamanan itu dilakukan berdasarkan Peraturan BNPT Nomor 3 tahun 2020 dan bagian apresiasi kepada pengelola objek vital dan fasilitas publik yang strategis sebagai cerminan partisipasi aktif dalam mencegah tindak pidana terorisme.

Ada pun indikator penilaian itu mencakup aspek keamanan fisik, sistem pengawasan, prosedur tanggap darurat hingga kompetensi tim keamanan di objek wisata itu.

Dengan diterimanya sertifikat keamanan itu objek wisata tersebut memenuhi standar audit penerapan pengamanan fasilitas publik sesuai yang ditetapkan BNPT untuk kategori destinasi wisata klasifikasi level kedua.

Rossie mengungkapkan upaya penguatan sistem pengamanan diwujudkan dengan menerapkan pedoman perlindungan sarana dan prasarana objek vital dan fasilitas publik dan menutup celah potensi terjadinya serangan terorisme.

GWK adalah objek wisata yang berada di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, dengan patung Garuda dan Wisnu setinggi 122 meter.

Selain menjadi daya tarik wisata seni budaya dipadukan dengan sentuhan teknologi, objek wisata itu juga menjadi salah satu tujuan untuk wisata konferensi dan pameran (MICE).

Ada pun rata-rata kunjungan di destinasi wisata itu per hari rata-rata diperkirakan sekitar 3.000 orang dan berpotensi melonjak saat akhir pekan dan libur panjang.

Dari jumlah pengunjung itu diperkirakan mayoritas atau sekitar 80 persen adalah wisatawan domestik dan sisanya adalah wisatawan mancanegara.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024