Momen Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah membawa kehangatan tersendiri di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nunukan, Kalimantan Utara. Dalam empat hari layanan kunjungan khusus yang digelar sejak 31 Maret hingga 3 April 2025, tercatat 2.157 pengunjung memadati lapas.

Para pengunjung bermaksud menemui Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Suasana haru dan silaturahmi pun menyelimuti pertemuan di balik jeruji besi ini. Kepala Lapas Nunukan, Puang Dirham, mengungkapkan antusiasme masyarakat sangat terasa selama periode besuk Lebaran.

"Total 2.157 orang datang dalam empat hari. Ini menunjukkan betapa besar keinginan keluarga untuk berlebaran bersama warga binaan," ujar Puang kepada detikKalimantan, Sabtu (5/4/2025).

Untuk mengakomodasi gelombang pengunjung, Lapas Nunukan menyiapkan berbagai fasilitas tambahan. Mulai dari tenda tambahan sebagai ruang tunggu, pos pemeriksaan barang, hingga petugas keamanan yang berjaga penuh.

"Kami pastikan semua nyaman, tertib, dan aman. Petugas juga all out memberikan pelayanan humanis agar momen ini tetap penuh makna," tambah Puang.

Meski di tengah suasana penuh keakraban, standar keamanan tetap jadi prioritas. Setiap proses kunjungan diawasi ketat tanpa mengurangi nuansa kekeluargaan.

"Lebaran di lapas bukan cuma soal bertemu, tapi juga tentang menjaga harapan dan semangat mereka yang sedang menjalani pembinaan," tuturnya.

Puang menegaskan komitmen Lapas Nunukan untuk terus memberikan pelayanan terbaik, tak hanya kepada warga binaan, tapi juga masyarakat luas.

"Momen Idul Fitri ini jadi bukti bahwa kami ingin hadirkan kehangatan keluarga, bahkan di tengah situasi yang terbatas," pungkasnya.

Antusiasme ribuan pengunjung ini seolah menjadi cermin bahwa ikatan keluarga tak lekang oleh jarak dan tembok lapas. Di balik dinginnya jeruji, Lebaran tetap menyisakan cerita hangat tentang maaf dan silaturahmi.

Video: Jemaah Mulai Padati Masjid Istiqlal untuk Salat Idul Fitri

Video: Jemaah Mulai Padati Masjid Istiqlal untuk Salat Idul Fitri

NUNUKAN, KOMPAS.com – Sebanyak 939 narapidana Muslim di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nunukan, Kalimantan Utara, mendapatkan remisi khusus Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

Kalapas Nunukan, Puang Dirham, menyebutkan bahwa dari 992 napi Muslim di Lapas Nunukan, hanya 939 orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan masa pidana yang telah disetujui oleh Direktorat Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Terdapat 931 napi yang mendapatkan RK I, dan 8 napi yang mendapatkan RK II. Mereka telah memenuhi syarat substantif dan administratif. Sisanya masih berstatus tahanan dan belum berhak untuk diajukan remisi,” ujar Puang Dirham melalui pesan tertulis, Jumat (28/3/2025).

Rincian Penerima Remisi RK I

RK I adalah remisi yang diberikan berupa pengurangan masa pidana tanpa langsung bebas. Berikut rincian penerima RK I berdasarkan jenis pidana:

• Human Trafficking: 4 orang
• ITE: 1 orang
• Keimigrasian: 1 orang
• KDRT: 5 orang
• Kekerasan Seksual: 3 orang
• Kesusilaan: 1 orang
• Pengeroyokan: 3 orang
• Narkotika: 657 orang
• Pembunuhan: 6 orang
• Penadahan: 1 orang
• Pencurian: 77 orang
• Penganiayaan: 10 orang
• Penggelapan: 22 orang
• Penipuan: 9 orang
• Perampokan: 3 orang
• Perlindungan Anak: 105 orang
• Perlindungan Pekerja Imigran: 22 orang
• Pidum (UU Perdagangan/Cipta Kerja/Migas): 9 orang

Napi Penerima Remisi Khusus II

RK II adalah remisi yang diberikan dengan syarat menjalani denda atau langsung bebas. Berikut nama-nama napi yang menerima RK II:

• Bayu Eko Widodo Bin Wahis: Napi kasus narkotika, remisi 1 bulan 15 hari.
• Herman Bin Rusdi: Napi kasus narkotika, remisi 2 bulan.

Beberapa napi langsung bebas setelah mendapatkan remisi, yakni:

• Muhari Bin Muri: Napi kasus pidana migas, remisi 15 hari, mengikuti program cuti bersyarat.
• Edi Laron Bin Laron: Napi kasus pencurian, remisi 1 bulan.
• Ismail Bin Ateng: Napi kasus pencurian, remisi 1 bulan.
• Muhammad Said Ramadhan Bin Umarullah: Napi kasus pencurian, remisi 1 bulan.
• Yoga Prasetio Bin Darmawi: Napi kasus pencurian, remisi 1 bulan.
• Albadros Antonius Bin Antonius: Napi kasus pencurian, remisi 15 hari.

Apresiasi bagi Napi Berperilaku Baik

Puang Dirham menjelaskan bahwa remisi khusus Idul Fitri diberikan bersamaan dengan perayaan Hari Idul Fitri 1 Syawal 1446 H. Pemberian remisi merupakan bentuk apresiasi dari negara bagi narapidana yang telah berusaha menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik.

“Para napi yang ingin berubah, mau bekerjasama dengan petugas dalam mengikuti kegiatan pembinaan, baik dalam hal kepribadian maupun kemandirian, serta selalu komitmen mematuhi seluruh tata tertib/peraturan Lapas hingga selesai masa pidana,” jelas Puang Dirham.

Ia juga mengingatkan bahwa napi yang menerima remisi diharapkan dapat menjaga perilaku baik agar tidak melakukan pelanggaran yang dapat berujung pada pencabutan remisi.

“Harapan saya bagi warga binaan yang mendapatkan usulan remisi, semoga bisa lebih baik lagi serta tidak melakukan pelanggaran yang dapat diberi sanksi pencabutan remisi,” tutup Puang Dirham.

SAMARINDA, KOMPAS.com – Polresta Samarinda menggagalkan peredaran 5,1 kilogram sabu yang dikendalikan dari dalam Lapas Kelas IIB Nunukan, Kalimantan Utara.

Narkotika tersebut merupakan bagian dari jaringan lintas perbatasan yang menyuplai sabu melalui Tawau, Malaysia.

Kapolda Kalimantan Timur Brigjen Pol Endar Priantoro menyampaikan, tiga orang tersangka berhasil diamankan dalam pengungkapan ini, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran.

Penangkapan berawal dari tertangkapnya BR (56), warga Bontang Utara, di Jalan Trikora, Simpang Pasir, Samarinda, pada Senin (10/3/2025) malam.

Dari tangan BR, polisi menyita dua bungkus sabu seberat 2,042 kilogram yang dikemas dalam bungkus teh Cina merek Guanyiwang.

Pengembangan dari interogasi BR mengarah ke NU (27), yang ditangkap di rumah kontrakannya di kawasan yang sama.

Dari lokasi itu, polisi menyita tujuh bungkus sabu dengan berat total 3,059 kilogram.

"Dari total keseluruhan barang bukti, sabu seberat 5,1 kilogram ini dikendalikan oleh napi berinisial HD (20) dari dalam Lapas Nunukan," ujar Brigjen Endar dalam konferensi pers, Jumat (21/3/2025).

HD diketahui baru menjalani empat tahun dari vonis 12 tahun penjara dan mengatur distribusi sabu melalui komunikasi dengan RY, bandar narkoba yang saat ini masih buron.

Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar menjelaskan bahwa BR dan HD pernah menjalani hukuman bersama di Lapas Nunukan pada 2019.

Setelah bebas bersyarat, BR tetap melanjutkan perannya dalam jaringan tersebut sebagai kurir.

"RIA sebagai pemilik barang, HD mengendalikan dari dalam lapas, NU menyimpan sabu, sementara BR bertugas sebagai kurir. Mereka ini jaringan lama," jelas Hendri.

Endar menambahkan, jaringan ini memanfaatkan jalur ilegal dari Tawau ke Nunukan sebagai pintu masuk narkotika ke Kalimantan Timur.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) subsider Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mereka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Brigjen Endar mengapresiasi keberhasilan timnya dalam pengungkapan kasus ini.

"Jika barang ini beredar, setidaknya 35 ribu generasi muda bisa terpapar. Ini keberhasilan luar biasa, dan kami akan terus menindak tegas peredaran narkoba di wilayah Kaltim," tegasnya.

Polisi juga mengimbau masyarakat untuk terus waspada dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkotika ke pihak berwajib.

Polres Samarinda, Kalimantan Timur membongkar sabu 5,1 kilogram yang dikendalikan seorang napi di Lapas Nunukan. Dua orang yang bertugas sebagai kurir, yakni BN (56) dan NN (27), ditangkap polisi.

"Sabu 5,1 kg tersebut berasal dari Nunukan, di mana kedua tersangka mendapatkan perintah dari H yang merupakan narapidana di Lapas Nunukan untuk dibawa ke Samarinda," ucap Kapolda Kaltim Brigjen Endar Priantoro, dilansir detikKalimantan, Jumat (20/3/2025).

Sabu seberat 5,1 kilogram tersebut rencananya diedarkan di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Satu orang inisial R yang berperan sebagai perantara masih diburu polisi.

"Saat ini tersangka R telah ditetapkan sebagai DPO. R ini memiliki peran sebagai perantara jaringan tersebut," ucapnya.

BN dan NN ditangkap jajaran Polresta Samarinda di Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, pada Senin (10/3). Awalnya polisi meringkus BN dan menyita 2 bungkus teh cina merek Guanyiwang warna kuning, yang berisi sabu dengan berat 2.042 gram.

"Dari keterangan tersangka BN, diketahui sabu diambil dari tersangka NN dan setelah dilakukan penangkapan terhadap NN, ditemukan sabu lainnya, yakni 3 bungkus narkotika dengan berat 2.851 gram dan 4 bungkus dengan berat 208,9 gram," ungkapnya.

Kapolda Kaltim yang didampingi oleh Kapolres Samarinda Kombes Hendri Umar menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya menekan peredaran narkotika di wilayah Kalimantan Timur.

"Kami akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberantas jaringan narkotika hingga ke akar-akarnya," tegas Brigjen Endar.

Baca selengkapnyadi sini.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Polisi membongkar peredaran narkotika jenis sabu sebesar 5,1 kilogram yang dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Samarinda, Kalimantan Timur.

Pengungkapan kasus itu dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Timur Brigjen Endar Priantoro bersama Kapolresta Samarinda Kombes Hendri Umar di Gedung Rupatama Polresta Samarinda, Jumat (21/3).

Endar mengatakan ada dua kasus peredaran narkoba yang berhasil diungkap. Kasus pertama, kata dia, terjadi pada Senin (10/3). Dalam kasus ini, ia menyebut penyidik menangkap total dua tersangka yakni BN (56) dan NN (27).

"Dengan lokasi penangkapan di wilayah Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Dua tersangka yang diamankan adalah, BN (56), warga Bontang dan NN (27), warga Bontang," ujarnya dalam konferensi pers.

Dalam penangkapan itu, Endar mengatakan pihaknya menyita barang bukti berupa dua bungkus sabu seberat, 2.042 gram, tiga bungkus sabu seberat 2.851 gram dan empat bungkus sabu seberat 208,9 gram.

"Total barang bukti dalam kasus ini mencapai 5.101,9 gram brutto atau lebih dari 5 kilogram sabu," jelasnya.

Dari hasil penyidikan, Endar mengatakan barang haram itu didapati tersangka dari jaringan narkotika milik narapidana di Lapas Nunukan, berinisial HA. Ia menyebut narapidan itu yang memerintahkan peredaran sabu haram melalui seorang DPO bernama R.

Sementara kasus narkotika kedua berhasil diungkap pada Kamis (6/2) lalu dengan lokasi penangkapan di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang.

Endar menyebut dalam kasus ini total terdapat tiga pelaku yang ditangkap yakni MH (46), warga Samarinda; SZ (44), warga Lumajang; dan SM (36), narapidana di Lapas Bayur.

Dari kasus itu ia mengatakan penyidik menyita barang bukti berupa 26 bungkus sabu seberat 15,08 gram dari tersangka MH dan 5 bungkus sabu seberat 178,47 gram dari tersangka SZ.

Dalam kasus ini, Endar mengungkap SM selaku narapidana di Lapas Bayur berperan sebagai penghubung antara SZ dan seorang DPO bernama A yang mengatur peredaran sabu dari luar.

"Kami akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberantas jaringan narkotika hingga ke akar-akarnya," pungkasnya

NUNUKAN, KOMPAS.com – Keterlibatan anjing pelacak K-9 dalam razia narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nunukan, Kalimantan Utara, membawa cerita tersendiri.

Kalapas Nunukan, Puang Dirham, menjelaskan bahwa razia kali ini dilakukan secara menyeluruh di semua blok hunian para tahanan dengan bantuan anjing pelacak (K-9) milik Bea Cukai Nunukan.

“Kami melibatkan anjing pelacak K-9, untuk membantu jalannya razia dalam mengantisipasi adanya barang terlarang seperti Narkotika,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (21/3/2025).

Proses razia dimulai dengan meminta para WBP untuk keluar dari kamar hunian dan berbaris menghadap dinding.

Anjing pelacak pun dikerahkan untuk mengendus setiap sudut kamar tahanan.

Hasil dari razia ini, petugas tidak menemukan adanya narkoba, namun mereka menjumpai barang-barang yang berpotensi mengganggu keamanan seperti korek api gas, sendok, dan gunting.

“Razia menyeluruh kamar hunian WBP merupakan bagian dari program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang terus dijalankan secara berkelanjutan,” tegas Puang Dirham.

Ia menambahkan, harapan besar tertuang untuk 1.314 penghuni Lapas Nunukan agar dapat menjalani masa pembinaan dengan lebih baik dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat tanpa terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum.

"Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari peredaran narkoba. Razia ini terus dilakukan sebagai langkah deteksi dini," kata Puang Dirham menutup penjelasannya.

NUNUKAN, KOMPAS.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nunukan, Kalimantan Utara, mengadakan program khusus buka puasa bersama (bukber) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) selama Ramadhan 1446 H/2025 M.

“Kegiatan ini untuk menyemarakkan Bulan Suci Ramadhan serta mempererat hubungan antara warga binaan dan keluarga,” ujar Kalapas Nunukan, Puang Dirham, saat dihubungi, Minggu (9/3/2025).

Puang menegaskan bahwa bukber antara narapidana (napi) dan keluarga menjadi salah satu cara Lapas Nunukan menjaga hubungan kekeluargaan agar tetap erat.

Program ini juga bertujuan agar keluarga tetap peduli dan tidak mengucilkan warga binaan setelah mereka bebas.

Puang berkata, ada banyak keluarga napi merasa malu karena memiliki anggota keluarga yang di penjara. Akibatnya, setelah bebas, mantan napi kerap menghadapi diskriminasi sosial dan sulit diterima kembali di masyarakat.

"Kami ingin memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk merasakan kebersamaan dengan keluarga mereka. Kami membuka layanan kunjungan tatap muka yang memungkinkan keluarga WBP datang langsung untuk berbuka puasa bersama," jelasnya.

Puang menambahkan bahwa pengunjung diperbolehkan membawa makanan sendiri untuk dinikmati bersama di area yang telah disediakan oleh pihak Lapas.

Selain mempererat hubungan keluarga, program bukber ini juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi warga binaan dalam menjalani pembinaan serta memperkuat ketakwaan mereka.

"Pihak Lapas juga berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program keagamaan guna mendukung proses rehabilitasi sosial dan moral WBP," tegas Puang.

Selain mengadakan buka puasa bersama, Lapas Nunukan juga memberikan bantuan sosial kepada keluarga warga binaan yang datang membesuk.

"Semoga bantuan yang kami berikan dapat sedikit meringankan beban mereka," harap Puang.

NUNUKAN, KOMPAS.com – Pemilik kapal penyeberangan menuju Tawau, Malaysia, Andi Darwin, mengajukan protes terhadap denda sebesar Rp 150 juta yang dikenakan oleh Imigrasi Nunukan, Kalimantan Utara.

Denda tersebut dijatuhkan kepada dua kapal miliknya, MV Labuan Ekspress dan MV Bahagia Ekspress, terkait pelanggaran ketentuan imigrasi.

Terkait denda yang diberikan, pemilik kapal protes karena menilai hal tersebut bukan kesalahannya.

Pihak imigrasi mengaku telah beberapa kali memberikan surat teguran dan peringatan sebelumnya karena kapal tersebut memuat penumpang tak sesuai aturan keimigrasian.

"Kami ini penyedia jasa, kami tidak punya kewenangan memeriksa dokumen penumpang kami. Setahu kami, mereka semua legal. Saya tidak berbuat salah, kenapa harus didenda?" ungkap pemilik kapal Andi Darwin dijumpai Selasa (19/11/2024).

Andi menjelaskan bahwa terdapat dua kesalahan yang dituduhkan kepadanya sebagai pemilik dan penanggung jawab kapal.

Pertama, kapal-kapal tersebut memuat penumpang yang tidak menjalani pemeriksaan dokumen di pos Imigrasi Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan.

Kedua, terdapat penumpang WNA yang memiliki paspor dengan masa berlaku kurang dari enam bulan, yang tidak diizinkan untuk memasuki wilayah Indonesia.

"Yang kami tahu, mereka beli tiket pakai paspor. Mereka masuk kapal setelah lewat pemeriksaan petugas Imigrasi. Kalau Imigrasi tidak mengizinkan mereka berangkat, kami juga tidak akan angkut mereka. Terus kenapa penyedia jasa yang selalu dikorbankan?" kata Andi.

Andi juga menyoroti perbedaan kebijakan mengenai masa berlaku paspor antara Indonesia dan Malaysia.

Di Malaysia, paspor yang tersisa enam bulan masa berlakunya sudah dilarang untuk melakukan perjalanan, sedangkan di Indonesia, ketentuannya hanya tiga bulan.

"Seharusnya bisa disinkronkan aturan ini. Dan bukannya bisa dikomunikasikan dulu. Jangan tiba-tiba denda Rp 50 juta. Kami minta penjelasan atas masalah ini. Dan mau tidak mau, saya akan ambil pengacara. Saya lawan Imigrasi kalau modelnya begini. Selalu mengorbankan pemilik kapal," tegasnya.

Kata imigrasi

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Nunukan, Jodhi Erlangga, menegaskan bahwa pihaknya tidak serta merta melayangkan surat tagihan atau denda terhadap Andi Darwin tanpa alasan.

Menurut Jodhi, Imigrasi telah beberapa kali memberikan surat teguran dan peringatan sebelumnya.

"Kejadian kapal yang memuat penumpang tak sesuai aturan keimigrasian, dilakukan bukan sekali. Sosialisasi sudah kami lakukan sejak 2023. Kita sudah pernah melayangkan surat saat menemukan pelanggaran. Kita beri peringatan lisan juga pernah. Untuk pelanggaran berikutnya, tentu harus ada tindakan tegas. Maka, kita layangkan surat untuk denda pembayaran biaya beban," jelas Jodhi dijumpai hari ini.

Jodhi menguraikan bahwa MV Labuan Ekspress telah terdata melakukan dua kali pelanggaran keimigrasian, sedangkan MV Bahagia terdata mengangkut penumpang ilegal karena tidak melakukan pemeriksaan di Pos Imigrasi sebelum berangkat.

"Jadi tanggung jawab memastikan dokumen penumpang juga menjadi kewajiban penanggung jawab alat angkut. Kita sudah sosialisasikan berkali-kali, tidak mungkin mereka tidak tahu akan masalah ini," kata Jodhi.

Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2011 pasal 18, penanggung jawab alat angkut diwajibkan untuk melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin pejabat Imigrasi.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan biaya beban sebesar Rp 50 juta per alat angkut.

"Dua kapal tersebut, MV Labuan Ekspress dan MV Bahagia Ekspress, dikenakan denda total Rp 150 juta. Keputusan ini harus dilaksanakan dalam waktu 14 hari sejak surat pemberitahuan diterbitkan," lanjut Jodhi.

Jodhi juga menegaskan bahwa pengenaan biaya beban diperlukan agar tidak menjadi piutang, dan BPK tidak mengintervensi Imigrasi Nunukan terkait masalah ini.

Ia menambahkan bahwa paspor orang asing yang kurang dari enam bulan masa berlakunya otomatis terblokir di sistem Imigrasi.

"Karena setiap negara memiliki aturan perundangan yang berbeda, dengan kedaulatan yang juga berbeda," tutup Jodhi.

NUNUKAN, KOMPAS.com – Pemilik kapal penyeberangan menuju Tawau, Malaysia, Andi Darwin, mengajukan protes terhadap denda sebesar Rp 150 juta yang dikenakan oleh Imigrasi Nunukan, Kalimantan Utara.

Denda tersebut dijatuhkan kepada dua kapal miliknya, MV Labuan Ekspress dan MV Bahagia Ekspress, terkait pelanggaran ketentuan imigrasi.

Terkait denda yang diberikan, pemilik kapal protes karena menilai hal tersebut bukan kesalahannya.

Pihak imigrasi mengaku telah beberapa kali memberikan surat teguran dan peringatan sebelumnya karena kapal tersebut memuat penumpang tak sesuai aturan keimigrasian.

"Kami ini penyedia jasa, kami tidak punya kewenangan memeriksa dokumen penumpang kami. Setahu kami, mereka semua legal. Saya tidak berbuat salah, kenapa harus didenda?" ungkap pemilik kapal Andi Darwin dijumpai Selasa (19/11/2024).

Andi menjelaskan bahwa terdapat dua kesalahan yang dituduhkan kepadanya sebagai pemilik dan penanggung jawab kapal.

Pertama, kapal-kapal tersebut memuat penumpang yang tidak menjalani pemeriksaan dokumen di pos Imigrasi Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan.

Kedua, terdapat penumpang WNA yang memiliki paspor dengan masa berlaku kurang dari enam bulan, yang tidak diizinkan untuk memasuki wilayah Indonesia.

"Yang kami tahu, mereka beli tiket pakai paspor. Mereka masuk kapal setelah lewat pemeriksaan petugas Imigrasi. Kalau Imigrasi tidak mengizinkan mereka berangkat, kami juga tidak akan angkut mereka. Terus kenapa penyedia jasa yang selalu dikorbankan?" kata Andi.

Andi juga menyoroti perbedaan kebijakan mengenai masa berlaku paspor antara Indonesia dan Malaysia.

Di Malaysia, paspor yang tersisa enam bulan masa berlakunya sudah dilarang untuk melakukan perjalanan, sedangkan di Indonesia, ketentuannya hanya tiga bulan.

"Seharusnya bisa disinkronkan aturan ini. Dan bukannya bisa dikomunikasikan dulu. Jangan tiba-tiba denda Rp 50 juta. Kami minta penjelasan atas masalah ini. Dan mau tidak mau, saya akan ambil pengacara. Saya lawan Imigrasi kalau modelnya begini. Selalu mengorbankan pemilik kapal," tegasnya.

Kata imigrasi

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Nunukan, Jodhi Erlangga, menegaskan bahwa pihaknya tidak serta merta melayangkan surat tagihan atau denda terhadap Andi Darwin tanpa alasan.

Menurut Jodhi, Imigrasi telah beberapa kali memberikan surat teguran dan peringatan sebelumnya.

"Kejadian kapal yang memuat penumpang tak sesuai aturan keimigrasian, dilakukan bukan sekali. Sosialisasi sudah kami lakukan sejak 2023. Kita sudah pernah melayangkan surat saat menemukan pelanggaran. Kita beri peringatan lisan juga pernah. Untuk pelanggaran berikutnya, tentu harus ada tindakan tegas. Maka, kita layangkan surat untuk denda pembayaran biaya beban," jelas Jodhi dijumpai hari ini.