JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi mengakui kepemimpinan Irfan Ardiansyah sebagai Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) periode 2023-2026.

Penetapan ini mengakhiri dualisme yang terjadi dalam organisasi tersebut.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah pihaknya mempelajari dokumen dari dua kubu di INI, yaitu kubu Tri Firdaus Akbarsyah dan kubu Irfan Ardiansyah.

"Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) menetapkan bahwa untuk kepengurusan organisasi Ikatan Notaris Indonesia sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, yang diakui adalah yang dipimpin oleh Dr. H Irfan Ardiansyah sebagai Ketua Umum 2023-2026," ungkap Widodo, di selasar Dirjen AHU, Kuningan, Jakarta, pada Kamis (16/1/2025).

Penetapan tersebut dilakukan lantaran kedua kubu tidak mencapai kesepakatan untuk mengakhiri dualisme sesuai batas waktu yang ditentukan.

Pihaknya telah memberikan waktu 14 hari bagi kedua kubu untuk berkomunikasi agar mencapai kesepakatan. Namun, hingga 15 Januari 2025, tidak mencapai titik temu.

Widodo menyatakan bahwa dengan penetapan kepemimpinan ini, Irfan Ardiansyah diharapkan segera menyampaikan formasi kepemimpinan kepada Kementerian Hukum.

"Nanti, secara sistem administrasi akan dilakukan pembukaan sistem dan juga pendaftaran hal-hal lainnya yang menjadi keputusan kongres pada waktu yang lalu," ujar dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Cahyo R Muzhar melarang Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk menggelar ujian kode etik profesi atau UKEN.

Sebab, perkumpulan notaris tersebut sampai saat ini masih mengalami dualisme antara kubu Tri Firdaus Akbarsyah hasil kongres Banten XXIV di Provinsi Banten dan kubu Irfan Ardiansyah hasil kongres luar biasa (KLB) di Kota Bandung.

Cahyo juga meminta Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham agar tidak mengakui hasi UKEN dan Magang Bersama (Maber) yang dilaksanakan kedua kubu.

"Saya sudah intruksikan, jadi bagi para notaris yang sudah mendaftarkan diri dan sudah membayar. Saya minta agar kubu INI yang menggelar UKEN agar mengembalikan," katanya ditemui di Hotel Grand Sunsine, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/3/2024).

Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) memfasilitasi pertemuan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dirjen AHU Widodo menyampaikan pertemuan ini menjadi langkah terakhir untuk memulihkan persatuan di dalam organisasi profesi notaris tersebut.

Sebagaimana diketahui, INI mengalami dualisme antara kubu Tri Firdaus Akbarsyah hasil kongres Banten XXIV di Provinsi Banten dan kubu Irfan Ardiansyah hasil kongres luar biasa (KLB) di Kota Bandung. Konflik tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2022.

Adapun dualisme tersebut dianggap menimbulkan gejolak dan mengganggu pelayanan publik. Pihak Kementerian Hukum sebelumnya pun sudah menjembatani dengan melakukan mediasi.

"Menteri Hukum ingin kebersamaan ini terjalin kembali. Pertemuan ini adalah yang pertama dan terakhir sebagai upaya untuk konsolidasi kepengurusan. Kami berharap ada keputusan bersama untuk menyelesaikan semua perbedaan," tegas Widodo dalam keterangannya, Senin (23/12/2024).

Dalam pertemuan ini, Widodo juga menyampaikan arahan dari Presiden Prabowo soal pentingnya kontribusi organisasi profesi dalam mendukung peningkatan perekonomian Indonesia. Khususnya dalam proses pengangkatan dan perpindahan notaris yang membutuhkan peran aktif organisasi.

Ia juga memberikan catatan penting, termasuk tenggat waktu yang diberikan oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

"Menteri Hukum memberi waktu 14 hari kerja bagi organisasi untuk menyelesaikan seluruh perbedaan. Jika tidak tercapai kesepakatan, Menteri akan mengambil kebijakan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Widodo.

Sebagai hasil dari pertemuan, kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani surat pernyataan yang memuat tiga poin utama:

1. Menghentikan seluruh perbedaan pendapat dalam organisasi INI.
2. Menyusun dan mengajukan struktur pengurus organisasi kepada Menteri melalui Ditjen AHU selambat-lambatnya pada tanggal 15 Januari 2025.
3. Melaksanakan seluruh isi kesepakatan dengan sukarela dan bertanggung jawab.

Widodo mengatakan pemerintah mengharapkan komitmen penuh dari kedua belah pihak untuk menjalankan kesepakatan ini. Adapun penandatanganan surat pernyataan ini menjadi penanda penting bagi keberlangsungan organisasi agar tetap solid dan profesional.

Pemerintah juga berharap INI dapat kembali menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun organisasi notaris yang lebih baik di Indonesia

"Organisasi ini dibangun untuk bersatu dan bersosialisasi, bukan untuk terpecah akibat perbedaan pendapat yang ada. Jika hingga tanggal 15 Januari 2025 tidak ada keputusan, Menteri Hukum akan mengambil langkah tegas," pungkasnya.