Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa profesi notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum dan memperlancar berbagai urusan masyarakat.

Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Sabtu menyampaikan notaris dan PPAT turut mendukung tertib administrasi di sektor perdata, pertanahan, maupun dunia usaha.

“Keberadaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) sebagai mitra strategis pemerintah merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah, khususnya menciptakan tata kelola yang berkeadilan dan berintegritas,” katanya.

Pada acara Silaturahmi dan Halal bi Halal Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Alumni Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Surabaya, Jumat (18/4), Gubernur menekankan bahwa peran INI dan IPPAT semakin krusial di tengah tantangan global, transformasi digital, serta tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat dan transparan.

“Pemerintah daerah siap bersinergi dan mendukung langkah-langkah organisasi dalam mewujudkan pelayanan hukum yang terpercaya dan akuntabel untuk seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Khofifah berharap ajang silaturahmi tersebut dapat menjadi sarana membangun pertemuan pemikiran yang akan memperkuat mutual understanding, sebagai dasar terbentuknya kepercayaan (trust) dan saling menghormati (respect).

Mantan Menteri Sosial itu juga mendorong penerapan sistem pendaftaran tanah secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik.

“Penerapan pendaftaran tanah secara elektronik lebih efisien dan dapat mengurangi potensi sengketa maupun konflik,” ujarnya.

Dia menilai percepatan transformasi digital membutuhkan infrastruktur telekomunikasi yang andal serta pemerataan kemampuan pemanfaatan teknologi di kalangan notaris, PPAT, dan pemerintah daerah.

“Ini menjadi tantangan bersama untuk menciptakan sistem yang terintegrasi guna mendukung kinerja yang lebih efektif dan efisien,” tambahnya.

Khofifah turut menyinggung konsep Gerbang Baru Nusantara, yang menempatkan Jawa Timur sebagai hub penghubung wilayah timur dan barat Indonesia.

Sebanyak 80 persen logistik dari 20 provinsi di kawasan timur Indonesia disuplai dari Jatim, dengan 34 jalur tol laut, 19 di antaranya berpusat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

“Ini menunjukkan pentingnya menjaga Jatim sebagai center of gravity dan episentrum dari berbagai perkembangan nasional,” katanya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas berencana menertibkan notaris-notaris yang dengan sengaja berbagi akun atau memberikan aksesnya ke pihak lain.

Dia menekankan bahwa setiap akun yang tercatat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) hanya boleh digunakan oleh satu notaris. Namun, dalam praktiknya banyak akun yang digunakan secara “sharing” atau dua notaris berbeda.

“Kami akan terus berkomunikasi dengan para notaris lewat organisasi profesinya, agar ke depan semua akta ataupun yang lain-lain banyak kasus yang terjadi, di mana para notaris memberi akunnya itu tidak digunakan sendiri dan ini akan kami tertibkan,” kata Supratman dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (17/2).

Meski begitu, Supratman belum menjelaskan secara terperinci perihal sanksi yang akan diberikan terhadap notaris-notaris yang melakukan praktik tersebut.

Dia hanya mengatakan bahwa penertiban ini untuk memastikan keamanan dokumen di Ditjen AHU yang bisa diakses oleh setiap akun notaris.

Selain itu, menurut Supratman, penertiban juga dilakukan demi menjamin integritas setiap notaris.

“Karena itu, tidak boleh sama sekali notaris memberi akun kepada orang lain kecuali hanya boleh digunakan oleh yang bersangkutan. Ini yang akan kami tertibkan,” ujarnya.

Supratman menambahkan, langkah ini juga untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam praktik kenotariatan.

Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) memfasilitasi pertemuan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dirjen AHU Widodo menyampaikan pertemuan ini menjadi langkah terakhir untuk memulihkan persatuan di dalam organisasi profesi notaris tersebut.

Sebagaimana diketahui, INI mengalami dualisme antara kubu Tri Firdaus Akbarsyah hasil kongres Banten XXIV di Provinsi Banten dan kubu Irfan Ardiansyah hasil kongres luar biasa (KLB) di Kota Bandung. Konflik tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2022.

Adapun dualisme tersebut dianggap menimbulkan gejolak dan mengganggu pelayanan publik. Pihak Kementerian Hukum sebelumnya pun sudah menjembatani dengan melakukan mediasi.

"Menteri Hukum ingin kebersamaan ini terjalin kembali. Pertemuan ini adalah yang pertama dan terakhir sebagai upaya untuk konsolidasi kepengurusan. Kami berharap ada keputusan bersama untuk menyelesaikan semua perbedaan," tegas Widodo dalam keterangannya, Senin (23/12/2024).

Dalam pertemuan ini, Widodo juga menyampaikan arahan dari Presiden Prabowo soal pentingnya kontribusi organisasi profesi dalam mendukung peningkatan perekonomian Indonesia. Khususnya dalam proses pengangkatan dan perpindahan notaris yang membutuhkan peran aktif organisasi.

Ia juga memberikan catatan penting, termasuk tenggat waktu yang diberikan oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

"Menteri Hukum memberi waktu 14 hari kerja bagi organisasi untuk menyelesaikan seluruh perbedaan. Jika tidak tercapai kesepakatan, Menteri akan mengambil kebijakan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Widodo.

Sebagai hasil dari pertemuan, kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani surat pernyataan yang memuat tiga poin utama:

1. Menghentikan seluruh perbedaan pendapat dalam organisasi INI.
2. Menyusun dan mengajukan struktur pengurus organisasi kepada Menteri melalui Ditjen AHU selambat-lambatnya pada tanggal 15 Januari 2025.
3. Melaksanakan seluruh isi kesepakatan dengan sukarela dan bertanggung jawab.

Widodo mengatakan pemerintah mengharapkan komitmen penuh dari kedua belah pihak untuk menjalankan kesepakatan ini. Adapun penandatanganan surat pernyataan ini menjadi penanda penting bagi keberlangsungan organisasi agar tetap solid dan profesional.

Pemerintah juga berharap INI dapat kembali menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun organisasi notaris yang lebih baik di Indonesia

"Organisasi ini dibangun untuk bersatu dan bersosialisasi, bukan untuk terpecah akibat perbedaan pendapat yang ada. Jika hingga tanggal 15 Januari 2025 tidak ada keputusan, Menteri Hukum akan mengambil langkah tegas," pungkasnya.

Formasi jabatan notaris ditetapkan dengan mempertimbangkan kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk, dan rata-rata jumlah akta yang dibuat

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum mendorong pembaruan formasi jabatan notaris untuk menghadirkan layanan hukum yang lebih merata dan dinamis bagi masyarakat.

“Formasi jabatan notaris ditetapkan dengan mempertimbangkan kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk, dan rata-rata jumlah akta yang dibuat,” kata Direktur Jenderal AHU Widodo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, kata dia, perlu dilakukan revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah, yang selama ini menjadi acuan utama dalam pengaturan pengangkatan dan perpindahan wilayah jabatan notaris.

Widodo menjelaskan, penentuan formasi jabatan notaris kini disesuaikan dengan sejumlah indikator strategis, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Ia mengatakan bahwa wilayah dengan PDRB di atas 100 juta rupiah masuk kategori A, sementara PDRB antara 60 juta rupiah hingga kurang dari 100 juta rupiah dikategorikan sebagai wilayah B.

Indikator lainnya, yaitu aspek kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi, termasuk pertumbuhan jumlah badan hukum dan akta yang dibuat di hadapan notaris. Hal ini untuk memastikan pemerataan jumlah notaris di seluruh wilayah, demi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat secara lebih merata dan berkeadilan.

Widodo memerinci bahwa hingga saat ini, tercatat 1.816 permohonan pengangkatan notaris serta 36 permohonan perpindahan wilayah. Dengan melihat permohonan tersebut, kata dia, diperlukan perbaikan alokasi dan distribusi di kabupaten/kota secepatnya untuk pemerataan notaris di setiap wilayah.

“Dengan perubahan ini, kami berharap dapat mempercepat proses pengangkatan dan perpindahan notaris, sehingga masyarakat di seluruh daerah dapat menerima layanan hukum yang lebih optimal,” kata dia.

Terkait perubahan tersebut, Ditjen AHU telah melaksanakan Konsinyasi Revisi Permenkumham Nomor 19 Tahun 2021. Kegiatan itu diharapkan dapat menyelesaikan revisi dalam waktu dekat sehingga proses pengangkatan dan perpindahan notaris dapat segera dilaksanakan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024