RI, Norwegia sepakat dukung upaya reformasi sistem PBB
Indonesia dan Norwegia sepakat mendukung upaya sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memastikan badan dunia beranggotakan 193 negara itu ... [225] url asal
Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Norwegia sepakat mendukung upaya sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memastikan badan dunia beranggotakan 193 negara itu beradaptasi dan tetap relevan dengan keadaan baru serta sesuai dengan tujuannya.
Kesepakatan itu terungkap dalam pertemuan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir dengan Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia Andreas Motzfeldt Kravik saat mereka mendiskusikan Prakarsa UN80 oleh Sekjen PBB Antonio Guterres.
Menurut siaran pers Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Jakarta, Jumat, dalam pertemuan tersebut, keduanya memandang penting adanya dukungan lintas-regional bagi reformasi sistem PBB dan multilateral yang ambisius.
Keduanya juga sepakat bahwa sistem multilateral yang berfungsi dengan baik dan tatanan dunia yang dibangun berdasarkan hukum internasional sangat penting, terutama dalam konteks geopolitik saat ini.
Indonesia dan Norwegia pun menegaskan kembali komitmen mereka terhadap Piagam PBB, hukum internasional, serta prinsip dan tujuan PBB.
Prakarsa UN80, yang diluncurkan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres pada Maret 2025, bertujuan untuk mengatasi tantangan keuangan PBB dan meningkatkan relevansinya di abad ke-21.
Prakarsa itu diluncurkan untuk mengatasi masalah struktural, meninjau mandat yang ada, menyelaraskan kembali program-program dalam sistem PBB, serta memastikan badan dunia itu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang bergantung padanya.
Disebut Prakarsa UN80 karena prakarsa tersebut diluncurkan bertepatan dengan ulang tahun PBB yang ke-80.
Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025
Iran Hukum Gantung 975 Orang pada 2024
Iran mengeksekusi mati sedikitnya 975 orang sepanjang tahun 2024. Kelompok-kelompok HAM menyebut angka itu sebagai "eskalasi yang mengerikan". [401] url asal
#iran #hukuman-mati #hukuman-gantung #eksekusi-mati #prancis #korupsi #halaman-penjara #negara-syiah #iran-hukum-gantung-975-orang #otoritas-iran #china #israel #perang #death #penjara #hukuman #penindasan #teheran #nor
Teheran - Otoritas Iran telah mengeksekusi mati sedikitnya 975 orang sepanjang tahun 2024 lalu. Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) menyebut angka itu sebagai "eskalasi yang mengerikan" dalam penerapan hukuman mati di negara Syiah tersebut.
Data tersebut, seperti dilansir AFP, Jumat (21/2/2025), diungkapkan oleh dua kelompok HAM, Iran Human Rights (IHR) yang berbasis di Norwegia dan Together Against the Death Penalty (ECPM) yang berasal dari Prancis dalam laporan gabungan terbaru yang dirilis pada Kamis (20/2) waktu setempat.
Disebutkan laporan itu bahwa angka 975 orang dieksekusi mati dalam setahun itu merupakan angka tertinggi sejak IHR mulai melakukan pencatatan untuk pelaksanaan eksekusi mati di Iran sejak tahun 2008 lalu.
Dalam beberapa tahun terakhir, eksekusi mati di Iran dilakukan dengan metode hukuman gantung, yang kebanyakan di halaman penjara tetapi kadang-kadang di depan umum, meskipun metode lainnya tetap ada dalam undang-undang negara itu.
Menurut laporan gabungan itu, angka tersebut "mengungkapkan eskalasi yang mengerikan dalam penggunaan hukuman mati oleh Republik Islam (Iran) pada tahun 2024".
IHR dan ECPM menuduh Teheran menggunakan hukuman mati sebagai "alat utama dalam penindasan politik".
"Eksekusi mati ini merupakan bagian dari perang Republik Islam melawan rakyatnya sendiri untuk mempertahankan kekuasaannya," sebut Direktur IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, dalam laporan tersebut.
"Rata-rata lima orang dieksekusi mati setiap hari dalam tiga bulan terakhir tahun tersebut, dengan meningkatnya ancaman perang antara Iran dan Israel," ujarnya.
Angka eksekusi mati di Iran tahun 2024 lalu, menurut laporan tersebut, menunjukkan peningkatan sebesar 17 persen jika dibandingkan dengan 834 eksekusi mati yang tercatat sepanjang tahun 2023.
Laporan gabungan IHR dan ECPM itu juga menyebut bahwa dari 975 orang yang dieksekusi mati sepanjang tahun 2024, sekitar empat orang di antaranya dihukum gantung di depan umum. Kemudian sebanyak 31 orang lainnya yang dieksekusi mati di Iran berjenis kelamin perempuan.
Disebutkan juga bahwa angka itu merupakan angka tertinggi dalam 17 tahun terakhir untuk jumlah eksekusi mati dalam setahun di Iran.
Kelompok-kelompok HAM, yang menyebut Iran sebagai negara yang paling banyak melakukan eksekusi mati setelah China, menuduh Teheran menggunakan hukuman mati untuk menebar ketakutan di kalangan masyarakat, terutama setelah unjuk rasa besar-besaran meluas secara nasional tahun 2022.
Tindak kejahatan yang dapat dihukum mati di Iran mencakup pembunuhan, pemerkosaan, dan pelanggaran narkoba. Namun tuduhan lainnya yang lebih samar, seperti "korupsi di muka Bumi" dan "pemberontakan" -- yang menurut para aktivis digunakan untuk menindak pembangkang -- juga terancam hukuman mati.
(nvc/ita)