Pelatihan service air conditioner (AC) terhadap mantan narapidana teroris (Napiter) dari 4 Provinsi di Sumatera digelar di Palembang. Acara yang disponsori Astra itu digelar Densus 88 Polri menggandeng BNPT dan Kementerian Sosial (Kemensos).

Pantauan detikSumbagsel di lapangan, kegiatan itu dilaksanakan di Sentra Budi Perkasa Kemensos RI, Jalan Sosial Km 5, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami Palembang, pada Selasa (20/5/2025).

Direktur Idensos Densus 88 AT Polri Brigjen Arif Makhfudiharto mengatakan dalam kegiatan ini setidaknya ada sekitar 40 mantan napiter yang mendapatkan pelatihan untuk menjadi teknisi AC.

"Jadi ada 40 mantan narapidana teroris yang mengikuti pelatihan ini, mereka ada yang dari Sumsel, Sumbar, Riau dan Jambi," kata Brigjen Arif di Palembang, Selasa (20/5/2025).

Adapun salah satu tujuan dilakukannya pelatihan ini, katanya, guna mendukung para mantan napiter agar mendapatkan kehidupan lebih baik setelah menjalani pembinaan dari lembaga permasyarakatan.

"Ini merupakan tahapan deradikalisasi, yang terdiri mulai dari penilaian identifikasi yang kedua rehabilitasi yang ketiga reedukasi dan keempat adalah reintegrasi sosial," katanya.

Dari keempat tahapan dalam proses deradikalisasi tersebut, katanya, kegiatan pelatihan ini termasuk dalam kategori reintegrasi sosial.

"Nah (pelatihan) ini merupakan proses reintegrasi sosial, sehingga teman-teman ini dapat kembali memberikan kontribusi kepada masyarakat paling tidak mempunyai kemanfaatan untuk diri mereka sendiri dan keluarganya," imbuhnya.

"Mereka ini sudah selesai (menjalani hukuman), mereka mempunyai hak yang sama dengan kita. Inilah penanggulangan terorisme bukan hanya menghukum mereka tetapi mengembalikan mereka untuk bisa bersama-sama kita kembali untuk membangun negara dan memberikan kemanfaatan paling tidak untuk diri mereka sendiri dan keluarganya," sambungnya.

Sementara itu, Direktur Deradikalisasi Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi, Kombes Iwan Ristianto mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat dalam adanya kegiatan positif tersebut.

Dia mengapresiasi kegiatan ini karena dalam program deradikalisasi tidak hanya BNPT sendiri tetapi juga Densus, ataupun stakeholder yang lain juga terlibat.

"Harapan kami ini bisa menjadi contoh bagi stakeholder yang lain, dilakukan oleh Pemda-pemda ataupun perusahaan-perusahaan lain di mana di situ ada CSR nggak ada salahnya kita gunakan buat program deradikalisasi, kita bantu sahabat kita saudara kita yang dulu mungkin pernah nakal kepada negara ini agar dapat kembali mencintai NKRI secara utuh," katanya.

Video: Kemensos Rehabilitasi Lebih dari 400 Eks Napi Teroris Sejak 2016

Video: Kemensos Rehabilitasi Lebih dari 400 Eks Napi Teroris Sejak 2016

Lapas Kelas II B Klaten menggelar sumpah setia dua narapidana terorisme (napiter) kepada NKRI. Untuk itu, Kasi Humas Polres Klaten, AKP Nyoto, berharap napiter lainnya dapat mengikuti jejak napiter tersebut.

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Polres Klaten, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88, Kodim 0723/Klaten, di Kantor Lapas Kelas II B Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kamis (24/4/2025). Acara tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Dua napiter yang mengucap ikrar tersebut bernama Bhay dan Ifal. Keduanya membaca Pancasila dan dilanjutkan dengan ikrar setia kepada NKRI.

Kepala Lapas Kelas II B Klaten, Andik Dwi Saputro, menyampaikan selamat kepada dua napiter telah bersumpah setia kepada NKRI.

"Selamat kepada warga binaan kami yang telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi melalui ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dilakukan pada kesempatan ini, meninggalkan paham terorisme dan dapat kembali ke masyarakat," kata Andik saat ditemui di Lapas Kelas II B Klaten, hari ini.

Lebih lanjut, Andik menjelaskan, dua napiter tersebut terlibat dalam kasus terorisme di Poso, Sulawesi Tengah. Mereka semua divonis 6 tahun 6 bulan kurungan.

"Mereka kasus (terorisme) Poso. (Divonis) 3 tahun 6 bulan (kurungan)," sebutnya.

Dua napiter itu telah menjalani sekitar 2,5 tahun kurungan. Sebab itu, Andik menjelaskan, Ifal dan Bhay mendapatkan pembebasan bersyarat. Adapun salah satu syaratnya adalah janji setia kepada NKRI.

"Salah satunya adalah kesetiaan kepada NKRI," katanya.

Sebelumnya, Andik menerangkan, dua napiter itu tidak mau untuk hormat ke bendera Merah Putih dan mengikuti salat berjemaah di masjid.

"Kalau paham mereka masih merah, mereka tidak mau ikut salat jemaah di masjid, mereka tidak mau hormat kepada bendera. Ini kan buktinya mereka telah mengikuti salat berjemaah di masjid, mengikuti program pembinaan pengajian umum, mereka sudah mau hormat kepada bendera dan mencium," terangnya.

Sementara itu, perwakilan BNPT, Cindytia menerangkan, dua napiter itu sebelumnya tergabung dalam kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso.

"MIT CAD Poso," terang Cindytia.

Sementara itu, Ifal bersyukur dirinya dapat berikrar untuk setia kepada NKRI. Dia pun menyesal pernah tergabung dalam kelompok teroris.

"Alhamdulillah, hari ini saya bahagia sekali setelah melewati berbagai pembinaan dari lapas Klaten, BNPT, Densus 88, dan kepolisian, pada hadi ini saya benar-benar tulus, ikhlas untuk ikrar NKRI. Menyesal sekali (pernah tergabung dalam kelompok teroris)," jelas Ifal.

Selanjutnya, AKP Nyoto menerangkan, napiter di Klaten ada dua orang, yakni yang telah berikrar setia kepada NKRI. Dia pun berharap, napiter lainnya dapat mengikuti jejak dua napiter tersebut.

"Semoga napiter yang lainnya mengikuti napiter di Lapas Klaten, bisa kembali di pangkuan Ibu Pertiwi, setia pada NKRI, bertaubat dan menyadari bahwa perbuatan teroris adalah salah baik berdasarkan hukum Islam maupun Hukum Negara RI," jelas Nyoto.

Video: Kepala BNPT Temui Mensos Bahas Rehabilitasi Eks Napiter

Video: Kepala BNPT Temui Mensos Bahas Rehabilitasi Eks Napiter

CILACAP, KOMPAS.com - Sebanyak lima narapidana kasus terorisme yang mendekam di Pulau Nusakambangan, menyatakan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Momen tersebut ditandai dengan upacara ikrar setia kepada NKRI di aula Lapas Pasir Putih, Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (15/4/2025).

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan ikrar setia kepada NKRI oleh kelima napiter.

Kemudian pembacaan Pancasila dan penghormatan serta mencium bendera merah putih.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan, ikrar ini bukan hanya simbol, tetapi juga komitmen moral yang harus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Kelima napi terorisme ini adalah saudara-saudara kita. Mereka menyatakan ikrar dengan ikhlas dan tulus, mereka sadar mereka melakukan hal yang salah, apabila bebas akan mengubah semuanya," kata Eddy di Dermaga Wijayapura, Cilacap, usai menjadi inspektur upacara, Selasa.

Kelima narapidana tersebut yaitu, IA anggota JAD Sulteng, AT (JAD Gorontalo), PS (7 JI Lampung), HR (JI Lampung), dan NS (JAD Solo).

Mereka divonis penjara antara tiga sampai 17 tahun.

Kolaborasi program deradikalisasi

Eddy mengatakan, program deradikalisasi ini merupakan kolaborasi Lapas Nusakambangan bersama BNPT, Densus 88, dan stakeholder terakait sehingga berhasil membawa mereka kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Dengan dilakukannya ikrar ini, diharapkan para napiter dapat menjalani sisa masa pidana dengan semangat baru, serta mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jateng Kunrat Kasmiri mengatakan, total terdapat 115 napi terorisme yang mendekam di Nusakambangan.

"Di Nusakambangan ada 115 napiter, sekitar 50-an sudah ikrar setia kepada NKRI. Target kami seluruh yang di Nusakambangan dapat kembali ke Ibu Pertiwi," kata Kunrat.

Narapidana yang hari ini berikrar mendekam di lapas dengan sistem keamanan super maximum security. Rinciannya empat di Lapas Kelas IIA Pasir Putih dan satu narapidana dari Lapas Kelas I Batu.

Secara bertahap mereka akan dipindahkan dari lapas dengan super maximum security ke tingkat yang lebih rendah.

lima narapidana kasus terorisme (napiter) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembacaan ikrar ini dilakukan di aula Lapas Pasir Putih Nusakambangan siang tadi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Eddy Hartono mengatakan empat narapidana di antaranya berasal dari Lapas Kelas IIA Pasir Putih, dan satu narapidana lagi berasal dari Lapas Kelas I Batu.

"Tiga di antaranya tergabung dalam kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS, dan dua lainnya tergabung dalam Kelompok Jamaah Islamiyah (JI). Salah satunya diketahui terlibat dalam peristiwa Bom Panci Bintara," kata Eddy seusai menjadi inspektur upacara dalam pembacaan ikrar di Dermaga Wijayapura Cilacap, Selasa (15/4/2025).

Adapun napiter yang menjalani ikrar hari ini berinisial IA eks JAD Sulawesi Tengah, AT eks JAD Gorontalo, dan NS eks JAD Solo. Dua napiter lainnya berinisial PS dan HR yang merupakan eks JI. Mereka divonis menjalani hukuman dari 3 tahun sampai 17 tahun.

Eddy menyambut baik langkah para napiter tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses deradikalisasi. Ia menegaskan bahwa ikrar ini bukan hanya simbol, tetapi juga komitmen moral yang harus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan.

"Ini menunjukkan program deradikalisasi yang dilaksanakan terpadu dari BNPT, Densus 88 Pori, Kejaksaan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Kemensos, serta Kementerian Agama terus kami evaluasi. Ini penting untuk melakukan pembaruan dan penyesuaian kondisi di lapangan," terangnya.

Kapal yang membawa rombongan BNPT dan Ditjenpas Jateng usai upacara napiter ikrar setia NKRI di Lapas Nusakambangan Cilacap, Selasa (15/4/2025). Foto: Anang Firmansyah/detikJateng

Eddy menyatakan ikrar kelima napiter ini merupakan kesadaran yang dilakukan tanpa paksaan. Apabila telah selesai masa tahanan, mereka diharapkan bisa diterima kembali oleh masyarakat.

"Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk melakukan perlindungan dan menjamin keselamatan masyarakat, termasuk narapidana terorisme," jelasnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Tengah, Kunrat Kasmiri mengatakan proses deradikalisasi napiter merupakan tanggung jawab bersama.

"Bukan hanya tanggung jawab kami di lapas ataupun BNPT, tapi kami bekerja simultan dan terencana. Kemudian ada jangka pendek, panjang dan berikutnya dari awal mereka berproses sampai dengan reintegrasi di luar sana kami koordinasi. Jangan sampai setelah mereka bebas kembali ke jaringannya," kata Kunrat.

Kunrat menambahkan, saat ini di seluruh Lapas Nusakambangan terdapat 115 napiter. Mereka menghuni kelas super maximum security.

"Ada masanya mereka nanti akan kita turunkan, dari super maximum kemudian ke maximum, medium, dan minimum. Mereka masa tahanannya relative, ada yang 18 tahun atau 20 tahun. Yang sudah (ikrar) NKRI sekitar 50-an. Target kami seluruh napiter di Nusakambangan kembali ke NKRI," pungkasnya.

Video Penjelasan Pertamina Terkait Kebakaran di Kilang Minyak Cilacap

Video Penjelasan Pertamina Terkait Kebakaran di Kilang Minyak Cilacap

"Ikrar setia ini merupakan bukti keberhasilan program deradikalisasi yang terus digalakkan oleh Lapas dan Stekholder. Kami terus berupaya membina dan mengembalikan para warga binaan terorisme agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang

Madiun (ANTARA) - Seorang warga binaan terorisme yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun secara resmi menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Lapas I Madiun Andi Wijaya Rivai mengatakan prosesi ikrar berlangsung khidmat di hadapan jajaran Lapas Madiun, perwakilan aparat penegak hukum, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Ikrar setia ini merupakan bukti keberhasilan program deradikalisasi yang terus digalakkan oleh Lapas dan Stekholder. Kami terus berupaya membina dan mengembalikan para warga binaan terorisme agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang setia pada NKRI," ujarnya di Madiun, Kamis.

Dalam ikrar tersebut, warga binaan berinisial (A) dengan lantang menyatakan kesetiaannya kepada Pancasila dan UUD 1945 serta menegaskan penolakannya terhadap paham-paham radikal. Ia mengaku menyesali perbuatannya di masa lalu dan berkomitmen untuk menjadi bagian dari masyarakat yang cinta damai.

"Saya sadar telah tersesat dan kini saya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan tekad untuk berkontribusi bagi negara," katanya.

Prosesi ikrar setia ditutup dengan penciuman bendera Merah Putih sebagai simbol kesetiaan dan pembacaan Pancasila serta yel-yel NKRI oleh warga binaan tersebut.

Pihak Lapas berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi contoh bagi warga binaan lainnya agar mengikuti langkah serupa dan kembali ke jalan yang benar.

Dengan adanya ikrar setia tersebut, Andi berharap upaya deradikalisasi semakin efektif dalam menangkal paham-paham ekstremisme serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

"Ikrar setia ini merupakan bukti keberhasilan program deradikalisasi yang terus digalakkan oleh Lapas dan Stekholder. Kami terus berupaya membina dan mengembalikan para warga binaan terorisme agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang

Madiun (ANTARA) - Seorang warga binaan terorisme yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun secara resmi menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Lapas I Madiun Andi Wijaya Rivai mengatakan prosesi ikrar berlangsung khidmat di hadapan jajaran Lapas Madiun, perwakilan aparat penegak hukum, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Ikrar setia ini merupakan bukti keberhasilan program deradikalisasi yang terus digalakkan oleh Lapas dan Stekholder. Kami terus berupaya membina dan mengembalikan para warga binaan terorisme agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang setia pada NKRI," ujarnya di Madiun, Kamis.

Dalam ikrar tersebut, warga binaan berinisial (A) dengan lantang menyatakan kesetiaannya kepada Pancasila dan UUD 1945 serta menegaskan penolakannya terhadap paham-paham radikal. Ia mengaku menyesali perbuatannya di masa lalu dan berkomitmen untuk menjadi bagian dari masyarakat yang cinta damai.

"Saya sadar telah tersesat dan kini saya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan tekad untuk berkontribusi bagi negara," katanya.

Prosesi ikrar setia ditutup dengan penciuman bendera Merah Putih sebagai simbol kesetiaan dan pembacaan Pancasila serta yel-yel NKRI oleh warga binaan tersebut.

Pihak Lapas berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi contoh bagi warga binaan lainnya agar mengikuti langkah serupa dan kembali ke jalan yang benar.

Dengan adanya ikrar setia tersebut, Andi berharap upaya deradikalisasi semakin efektif dalam menangkal paham-paham ekstremisme serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) berlandaskan prinsip supremasi sipil dan semangat reformasi. Budi memastikan revisi ini tidak bertentangan dengan demokrasi.

"Revisi ini bukan langkah mundur dalam reformasi TNI, tetapi merupakan bentuk adaptasi terhadap dinamika pertahanan modern. Kami memastikan bahwa supremasi sipil tetap terjaga, dan tidak ada upaya untuk mendominasi ranah sipil dan politik dengan militer. Selain itu, fungsi pengawasan tetap dilakukan oleh DPR RI, sesuai dengan kewenangannya," ujar Budisatrio dalam keterangannya, Kamis (20/3/2025).

Wakil Ketua Komisi I DPR ini mengatakan substansi revisi UU TNI jauh dari apa yang dikhawatirkan masyarakat. Budisatrio membantah isu revisi UU TNI menghidupkan dwifungsi militer.

"Tidak ada upaya mengembalikan dwifungsi TNI dalam revisi UU TNI. Fraksi Gerindra menjamin revisi UU ini sejalan dengan semangat reformasi," katanya.

Lebih lanjut, Budisatrio membeberkan penjelasan lengkap mengenai pasal demi pasal yang diubah dalam revisi UU TNI.

Pasal 3: Kedudukan TNI dalam Sistem Pertahanan Negara

Revisi UU TNI menegaskan TNI berada di dalam Kementerian Pertahanan (Kemhan), bukan di bawahnya, untuk memastikan bahwa TNI tetap memiliki otoritas dalam aspek pertahanan tanpa mengubah mekanisme komando yang ada.

Budisatrio menegaskan koordinasi antara TNI dan Kemhan hanya mencakup kebijakan, strategi pertahanan, serta dukungan administrasi dalam perencanaan strategis, sementara operasional tetap menjadi ranah TNI.

"Koordinasi ini bertujuan agar kebijakan pertahanan selaras dengan kebutuhan strategis di lapangan. Poin ini hanya mempertegas amanat Pasal 10 UUD 1945 bahwa Presiden merupakan panglima tertinggi yang memegang komando atas TNI," ujarnya.

Pasal 7: Penambahan Tugas Pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

Revisi UU TNI memperluas cakupan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam menghadapi ancaman siber dan perlindungan WNI di luar negeri. TNI kini memiliki peran dalam membantu pemerintah menanggulangi serangan siber, yang akan berfokus pada pertahanan terhadap ancaman digital yang semakin kompleks. Selain itu, TNI diberi mandat untuk melindungi dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri, terutama dalam situasi darurat atau konflik bersenjata.

"Ancaman pertahanan kini bukan hanya fisik, tetapi juga digital dan transnasional. Revisi ini memastikan TNI siap menghadapi tantangan zaman," ujar Budisatrio.

Dalam revisi ini, kata Budi, operasi OMSP yang melibatkan pertempuran, seperti penanganan separatisme, harus diatur dalam peraturan pemerintah (PP) dan wajib dilaporkan ke DPR sebelum dilaksanakan. Jika DPR tidak menyetujui, operasi tersebut harus dihentikan.

Budisatrio menegaskan, revisi ini bukan untuk mengambil alih tugas Polri ataupun institusi penegak hukum lainnya, melainkan untuk memperkuat pertahanan negara terhadap ancaman baru yang dapat mengganggu kedaulatan NKRI.

"TNI tidak akan masuk ke ranah yang tidak berkaitan dengan pertahanan negara. Ini murni untuk memastikan negara memiliki kesiapan menghadapi ancaman pertahanan modern," tegasnya.

Pasal 47: Perluasan Penempatan Prajurit Aktif di K/L

Sebagaimana diatur dalam UU sebelumnya, saat ini prajurit aktif hanya dapat tergabung dalam 10 kementerian/lembaga (K/L), di antaranya Kemenko Polkam, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, Badan SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional, serta Mahkamah Agung.

Revisi UU TNI menambah jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang dapat ditempati prajurit aktif, dari 10 menjadi 15. Adapun K/L yang ditambahkan yaitu; Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kejaksaan Agung, dan Sekretariat Presiden. Untuk Sekretariat Presiden tidak dihitung sebagai penambahan K/L baru, karena berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara yang sebelumnya memang sudah diakomodasi di dalam UU TNI melalui Setmilpres.

"Selain 15 K/L yang diatur dalam revisi UU, tidak ada penempatan prajurit aktif di mana pun, termasuk di BUMN. Adapun aturan mengenai prajurit aktif TNI tidak boleh berbisnis, itu masih sama dengan aturan sebelumnya, tidak ada yang berubah," tegas Budisatrio.

"Jika ada prajurit aktif yang bergabung di luar dari 15 K/L yang telah ditentukan, mereka wajib pensiun," tambahnya.

Budisatrio menegaskan bahwa penempatan ini memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pertahanan dan keamanan nasional serta bertujuan memberikan payung hukum yang jelas.

"Selama ini prajurit aktif sudah ada di K/L tersebut, namun tanpa regulasi yang mengaturnya di tingkat UU. Revisi ini memastikan tugas-tugas kritis pertahanan berjalan lebih efektif dan profesional," ujarnya.

Bakamla, misalnya, berperan dalam pengamanan maritim, termasuk pemberantasan penyelundupan, illegal fishing, maupun kejahatan transnasional, sehingga wajar jika prajurit TNI turut berperan. Begitu pula BNPB dan BNPP yang memerlukan kesiapsiagaan militer dalam menangani bencana dan menjaga stabilitas perbatasan. Sementara itu, BNPT membutuhkan personel dengan pengalaman militer untuk menangani ancaman terorisme yang semakin kompleks, dan Kejaksaan Agung memerlukan unsur militer untuk menangani perkara pidana militer melalui posisi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil).

"Dalam situasi darurat, kehadiran prajurit TNI sangat penting untuk respons cepat dan efektif," tambah Budisatrio. "Ini bukan militerisasi, tetapi penguatan sinergi dalam menghadapi ancaman pertahanan nasional," tegasnya.

Pasal 53: Perpanjangan Usia Prajurit

Salah satu poin utama revisi adalah peningkatan batas usia pensiun prajurit.

Budisatrio mencontohkan, di banyak negara, usia pensiun militer rata-rata mencapai 58-65 tahun. Menurutnya, saat ini tamtama dan bintara harus pensiun pada usia 53 tahun, padahal kondisi fisik dan mental mereka masih prima. Begitu pula dengan tingkatan perwira, di mana mereka saat ini harus pensiun di usia 58 tahun. Padahal keahlian dan pengalaman para perwira masih sangat dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan negara.

"Kami menemukan realitas banyak dari prajurit kita yang sudah harus pensiun di tengah kondisi mereka yang masih prima, dan bahkan tidak sedikit yang masih harus menyekolahkan anak-anaknya. Jika mereka harus pensiun dalam kondisi tersebut, tentu hal ini akan memberatkan para prajurit ketika purna tugas," paparnya.

"Perpanjangan usia pensiun ini merupakan wujud kehadiran negara yang sudah sepantasnya diberikan kepada prajurit-prajurit kita yang sudah mempertaruhkan nyawa mereka demi bangsa dan negara," ujar Budisatrio.

Dengan sejumlah pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak, serta perbandingan dengan praktik di negara lain, lanjut Budisatrio, revisi UU TNI memutuskan untuk menaikkan usia masa bakti prajurit setingkat tamtama dan bintara hingga 55 tahun. Perwira sampai dengan pangkat Kolonel 58 tahun. Sementara untuk perwira tinggi, usia pensiunnya berjenjang dari 60 hingga 62 tahun.

Kecuali untuk perwira tinggi bintang 4, dengan usia pensiun 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali hingga 65 tahun. Dia menyebutkan hal ini dilakukan tanpa mengorbankan proses regenerasi di tubuh TNI.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya sudah melapor ke Presiden Prabowo Subianto terkait usulan pemberian amnesti kepada 7 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua yang ada di Lapas Makassar. Usulan itu dilaporkan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

"Saya sudah laporkan ke Bapak Presiden lewat Mensesneg dan juga kepada Pak Seskab bahwa ada usulan untuk menambah, memberi amnesti kepada KKB sebanyak tujuh orang yang ada di Makassar," kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 di Jakarta, dilansir Minggu (23/2/2025).

Supratman mengatakan tujuh narapidana yang diusulkan untuk diberikan amnesti tidak termasuk dalam daftar 19.337 narapidana yang lolos verifikasi dan asesmen pemberian amnesti tahap awal. Pemberian amnesti tahap awal sedianya diberikan kepada narapidana dengan salah satu kategorinya ialah narapidana makar tanpa senjata.

"Karena itu nanti pengusulannya secara terpisah," ucapnya.

Supratman menekankan keputusan pemberian amnesti kepada tujuh narapidana anggota KBB ada di tangan Prabowo.

"Keputusannya ada di tangan Presiden," kata Supratman.

DPR Usul 7 Narapidana KKB Diberi Amnesti

Sebelumnya, anggota Komisi XIII DPR Fraksi NasDem, Tonny Tesa mengusulkan 7 anggota KKB yang berada di Lapas Makassar diberi amnesti. Tonny mengatakan ketujuh narapidana itu berpeluang diberi amnesti karena sudah mendeklarasikan diri dan mengakui NKRI.

Usulan itu mengemuka dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2). Tonny menganggap tidak semua anggota KKB terlibat langsung melakukan kejahatan melainkan hanya ikut-ikutan.

"Kami usulkan di Papua saat ini setelah kami lakukan komunikasi masih banyak saudara-saudara kita yang beda ideologi, tapi banyak yang ikut-ikutan, tokoh-tokohnya ini banyak yang sudah dihukum," ungkap Tonny.

Tonny mengatakan 7 anggota KKB telah membuat surat pernyataan dan akan mendeklarasikan diri kembali ke NKRI. Hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk memberikan amnesti.

"Artinya sesuai dengan program Nawacita Presiden, untuk melakukan rekonsiliasi, untuk KKB ini kalau kami boleh usulkan, syarat untuk KKB yang bersenjata ini kita berikan kesempatan juga kepada mereka deklarasi, mereka akan kembali," paparnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Anggota Komisi XIII DPR Fraksi NasDem, Tonny Tesa mengusulkan 7 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang berada di Lapas Makassar diberi amnesti. Tonny mengatakan ketujuh narapidana itu berpeluang diberi amnesti karena sudah mendeklarasikan diri dan mengakui NKRI.

Dilansir dari detikNews, usulan itu mengemuka dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). Tonny menganggap tidak semua anggota KKB terlibat langsung melakukan kejahatan melainkan hanya ikut-ikutan.

"Kami usulkan di Papua saat ini setelah kami lakukan komunikasi masih banyak saudara-saudara kita yang beda ideologi, tapi banyak yang ikut-ikutan, tokoh-tokohnya ini banyak yang sudah dihukum," ungkap Tonny.

Tonny mengatakan 7 anggota KKB telah membuat surat pernyataan dan akan mendeklarasikan diri kembali ke NKRI. Hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk memberikan amnesti.

"Artinya sesuai dengan program Nawacita Presiden, untuk melakukan rekonsiliasi, untuk KKB ini kalau kami boleh usulkan, syarat untuk KKB yang bersenjata ini kita berikan kesempatan juga kepada mereka deklarasi, mereka akan kembali," paparnya.

Dia mengatakan surat pernyataan itu telah diberikan kepada pimpinan DPR. Menurut Tonny, deklarasi 7 narapidana KKB itu bisa berpengaruh kepada KKB di Jayapura dan Nabire.

"Kami berharap Pak Menteri dan seluruh jajaran bisa membantu syarat dari KKB yang bersenjata ini bisa dilonggarkan di kita di Papua karena senjata juga banyak senjata rakitan, Pak, apalagi mereka sudah siap kembali," ucap Tonny.

Sementara itu, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyambut baik usulan pemberian amnesti itu. Supratman mengatakan usulan ini akan dikoordinasikan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau ada 7 anggota KKB yang bersenjata dan itu dimungkinkan ada untuk diusulkan, kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden," ujar Supratman.

Supratman meminta pihak-pihak yang ingin mengusulkan anggota KKB itu menyampaikan surat kepada pemerintah. Dia mengatakan pemberian amnesti kepada pelaku kriminal bukan hal baru di Indonesia.

"Kalau ada suratnya dan apalagi kalau sudah ada pernyataan ingin melakukan integrasi dan kesetiaan kepada Republik, saya rasa amnesti ini kan bukan barang pertama kali kita lakukan," jelasnya.

Video soal Wacana Amnesti Bagi KKB Papua, Yusril: Kami Sangat Hati-Hati

Video soal Wacana Amnesti Bagi KKB Papua, Yusril: Kami Sangat Hati-Hati

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas akan berkonsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian amnesti kepada 7 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua yang ada di Lapas Makassar. Supratman mengatakan 7 anggota KKB itu berpeluang diberi amnesti jika sudah kembali mengakui NKRI.

Hal itu disampaikan Supratman dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). Awalnya, anggota Komisi XIII DPR Fraksi NasDem, Tonny Tesar, mengatakan bertemu 5 anggota KKB yang sudah asesmen di Lapas Makassar, namun masih ada 7 anggota lainnya yang tidak masuk kriteria.

"Jadi ini sudah di Papua itu makar semua pasti bersenjata. Kami hanya ingin mengusulkan karena ini nanti akan dilaporkan dan kajian oleh Menkum kepada Presiden, kami usulkan di Papua saat ini setelah kami lakukan komunikasi masih banyak saudara-saudara kita yang beda ideologi, tapi banyak yang ikut-ikutan, tokoh-tokohnya ini banyak yang sudah dihukum," kata Tonny.

Tonny mengatakan 7 anggota KKB di Lapas Makassar itu telah membuat surat pernyataan dan akan mendeklarasikan diri kembali ke NKRI. Menurutnya, hal itu dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk memberikan amnesti kepada mereka.

"Artinya sesuai dengan program Nawacita Presiden, untuk melakukan rekonsiliasi, untuk KKB ini kalau kami boleh usulkan, syarat untuk KKB yang bersenjata ini kita berikan kesempatan juga kepada mereka deklarasi, mereka akan kembali," ujarnya.

Tonny mengatakan deklarasi mereka akan berpengaruh kepada KKB yang di Jayapura dan Nabire. Dia mengatakan surat pernyataan itu telah diberikan kepada pimpinan DPR.

"Kami berharap Pak Menteri dan seluruh jajaran bisa membantu syarat dari KKB yang bersenjata ini bisa dilonggarkan di kita di Papua karena senjata juga banyak senjata rakitan, Pak, apalagi mereka sudah siap kembali," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Supratman menjawab terkait usulan tersebut. Dia mengatakan pihaknya berpeluang untuk mengusulkan pemberian amnesti kepada 7 anggota KKB di Lapas Makassar ke Prabowo.

"Kalau ada 7 anggota KKB yang bersenjata dan itu dimungkinkan ada untuk diusulkan, kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden. Kalau ada suratnya dan apalagi kalau sudah ada pernyataan ingin melakukan integrasi dan kesetiaan kepada Republik, saya rasa amnesti ini kan bukan barang pertama kali kita lakukan," jelasnya.

"Di Aceh, semua diberi amnesti pada saat itu. Saya rasa nggak ada masalah karena ini upaya kita dalam rangka membangun dialog dan sebagai sebuah bangsa satu kesatuan, tentu kita menginginkan hal yang sama dengan teman-teman, saudara-saudara kita di Papua," sambung dia.

Ditemui terpisah seusai rapat, Supratman mengatakan pihaknya akan berkonsultasi dengan Prabowo terkait amnesti untuk 7 anggota KKB itu. Supratman meminta pihak-pihak yang ingin mengusulkan anggota KKB itu menyampaikan surat kepada pemerintah.

"Jadi saya sampaikan kepada teman-teman tadi, silakan memasukkan surat, kemudian nanti saya akan mengonsultasikannya kepada Bapak Presiden," ujarnya.

Supratman mengatakan pada tahap awal amnesti rencananya diberikan kepada nonanggota bersenjata. Namun, menurut dia, belum terdapat keputusan untuk pemberian amnesti kepada anggota nonbersenjata itu.

"Karena memang yang di tahap awal ini terkait dengan amnesti yang makar, itu ditujukan kepada mereka yang bukan merupakan gerakan bersenjata," tuturnya.

"Namun karena belum ada keputusan, silakan dimasukkan nama-namanya, dan kalau itu ada komitmen yang saya rasa Presiden nanti akan memutuskan atau juga Presiden yang akan memutuskan," imbuh dia.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Dua narapidana terorisme (napiter) yang kini menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Lamongan mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengucapan ikrar setia kepada NKRI itu dilakukan dengan penuh kesadaran, Selasa (11/2/2025).

Dua napiter yang mengucapkan ikrar setia kepada NKRI itu adalah Sofyan Abdillah dan Parmin. Proses pengucapan ikrar ini berlangsung di Lapas Lamongan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, Forkopimda Lamongan, Densus 88 Anti Teror serta aparat penegak hukum lainnya.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, Kadiyono mengatakan acara yang berlangsung khidmat ini bertujuan untuk membina serta mengembalikan para napiter ke pangkuan NKRI. Selain itu, juga sebagai bagian dari upaya reintegrasi sosial dan pemulihan ideologi mereka.

"Program ini merupakan bagian dari strategi pemasyarakatan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum, tetapi juga pada rehabilitasi ideologi," kata Kadiyono kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).

Ikrar setia ini, kata Kadiyono, bukan sekadar seremonial tetapi wujud nyata perubahan mindset dan sikap napiter yang sebelumnya terpapar paham radikal. Pengucapan ikrar dilakukan penuh kesadaran.

Kedua napiter itu menyatakan sumpah setia kepada Pancasila dan UUD 1945, sekaligus menegaskan komitmen mereka meninggalkan ideologi radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

"Kami berkomitmen untuk membina mereka agar bisa kembali ke masyarakat dengan semangat kebangsaan yang utuh," ujar Kadiyono.

Kadiyono berharap napiter yang telah berikrar benar-benar kembali ke masyarakat dengan pemahaman lebih moderat dan cinta damai. Dia juga berharap semakin banyak napiter yang sadar pentingnya persatuan dan kesetiaan kepada NKRI sehingga pencegahan paham radikal bisa terus ditingkatkan.

Sementara itu, dua napiter yang mengikuti proses ikrar setia mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan untuk kembali diterima sebagai bagian dari NKRI.

"Saya sadar bahwa ideologi yang saya anut dulu salah. Sekarang saya ingin menjalani hidup dengan damai dan berkontribusi positif bagi masyarakat," kata napiter tersebut.

Selain pengucapan ikrar setia NKRI, dua napiter tersebut juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta mencium bendera merah putih yang menandakan mereka telah setia kembali ke pangkuan NKRI, serta penandatanganan surat pernyataan setia kepada NKRI.

Video: Kepala BNPT Temui Mensos Bahas Rehabilitasi Eks Napiter

Video: Kepala BNPT Temui Mensos Bahas Rehabilitasi Eks Napiter

Penerimaan Polri 2025 dibuka 5 Februari-6 Maret 2025 melalui penerimaan bintara Polri, tamtama Polri, dan taruna Akademik Kepolisian (Akpol). Tiap jalur penerimaan menerapkan syarat khusus.

Tahun ini, penerimaan bintara Polri 2025 meliputi Bintara Polisi Tugas Umum (PTU), Bintara Polisi Perairan (Polair), Bintara Brigade Mobil (Brimob), dan sejumlah jalur Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus), mulai dari tenaga kesehatan, gizi, hukum, akuntansi, siber, tenaga pendidik, hingga tata boga.

Dikutip dari pengumuman resminya masing-masing, berikut syarat Penerimaan Polri 2025 tiap jalur.

Syarat Penerimaan Polri 2025

Secara umum, berikut syarat penerimaan Polri berdasarkan pasal 21 (1) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

• Warga Negara Indonesia
• Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
• Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 2045
• Pendidikan paling rendah SMA/sederajat
• Usia minimal 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri
• Sehat jasmani dan rohani
• Tidak pernah dipidana, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
• Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bintara

Sebanyak 4.000 orang calon bintara Polri akan dididik untuk menjadi bintara Polri selama 7 bulan mulai 30 Juli 2025-24 Februari 2026. Lulusan pendidikan pembentukan bintara Polri akan menyandang pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda).

Berikut syarat penerimaan bintara Polri 2025:

• Laki-laki atau perempuan
• Bukan anggota/mantan anggota Polri/TNI atau PNS
• Belum pernah ikut pendidikan pembentukan Polri, TNI, atau sekolah kedinasan lainnya
• Ijazah paling rendah SMA, MA, SMK, MAK, SPM, atau PDF, bukan lulusan dengan ijazah paket A, B, dan C dengan ketentuan:
• - Lulusan 2020-2024 melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 atau B (dengan A=80-89, B=70-79, C=60-69, D=50-59)
• - Khusus peserta lulusan 2020-2024 dari Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 65,00 atau C
• - Lulusan 2025 (kelas 12) melampirkan nilai rata-rata rapor semester 5 kelas 12 minimal 75,00 atau minimal B
• - Khusus peserta lulusan 2025 dari Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya minimal 70,00 atau minimal B
• Bagi pelamar dengan ijazah minimal S1/D4 memiliki IPK paling rendah 2,75 dari prodi terakreditasi
• Peserta dengan ijazah asal sekolah di luar negeri wajib mendapat pengesahan dari Kemendikbudristek
• Syarat usia:
  • - Lulusan SMA/sederajat: Minimal 17 tahun 5 bulan dan maksimal 22 tahun 0 hari saat pembukaan pendidikan
  • - Lulusan D1-D3: Minimal 17 tahun 5 bulan dan maksimal 24 tahun 0 hari saat pembukaan pendidikan
  • - Lulusan S1/D4: Minimal 17 tahun 5 bulan dan maksimal 27 tahun 0 hari saat pembukaan pendidikan
• Belum pernah menikah secara hukum positif, agama, atau adat
• Belum pernah hamil atau melahirkan
• Belum memiliki anak biologis (anak kandung)
• Sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan
• Tidak bertato dan tidak memiliki tindik di telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat
• Dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh panitia pusat (panpus) atau panitia daerah (panda)
• Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal lka
• Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum
• Membuat surat pernyataan bermeterai tentang kesediaan ditempatkan di seluruh wilyah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian, ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali
• Membuat surat pernyataan bermeterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan, dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses penerimaan, ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali
• Ketentuan domisili:
  • - Berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar, terhitung pada saat pembukaan pendidikan, dengan melampirkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda
    Penduduk/Kartu ldentitas Anak (terhitung mulai tercatat di domisili baru) dengan verifikasi oleh panda dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  • - Khusus peserta Orang Asli Papua (OAP) yang berdomisili di Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Barat Daya berdasarkan KK dan/atau KTP, tetapi bertempat tinggal di luar Papua/Papua Barat/Papua Tengah/Papua Barat Daya, dapat mendaftar dan mengikuti tes di Polda sesuai tempat tinggal, dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan/pemeringkatan pada Polda Papua/Papua Barat/Papua Tengah/Papua Barat Daya (tidak diberlakukan batas waktu domisili)
  • - Peserta jalur bintara kompetensi khusus (bakomsus) tidak dikenakan ketentuan domisili.
• Khusus peserta yang sudah bekerja tetap sebagai pegawai/karyawan maka wajib mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan dan bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan jika diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan bintara Polri
• Jika gagal atau tidak memenuhi syarat (TMS) di tahap tes Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) tahun sebelumnya tidak dapat mendaftar kembali
• Peserta calon siswa/siswi yang diberhentikan dari proses pendidikan pembentukan TNI/Polri atau sekolah kedinasan lainnya tidak dapat mendaftar
• Mantan siswa/siswi yang diberhentikan tidak dengan hormat dari proses pendidikan oleh lembaga pendidikan yang dibiayai oleh anggaran negara tidak dapat mendaftar
• Peserta yang dinyatakan lulus terpilih disyaratkan untuk melampirkan kartu BPJS Kesehatan yang aktif.
• Peserta yang memenuhi syarat untuk mendaftar pada jalur Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) dapat memilih untuk mendaftar pada jalur Bakomsus atau Bintara Polisi Tugas Umum (Bintara PTU).

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bintara PTU

Berikut syarat khusus Penerimaan Polri 2025 jalur Bintara Polisi Tugas Umum (PTU):

• Ijazah minimal:
  • - SMA atau MA bukan lulusan Paket A, B dan C)
  • - SMK atau MAK semua program keahlian, kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan
  • - Satuan Pendidikan Muadalah (SPMI setingkat SMA) pada pondok pesantren dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA)
  • - D1 sampai D4/S1, dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
  • - Laki-laki: 165 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bintara Brimob

Di bawah ini syarat khusus jalur Bintara Brigade Mobil atau Bintara Brimob:

• Ijazah minimal:
  • - SMA atau MA bukan lulusan Paket A, B dan C)
  • - SMK atau MAK semua program keahlian, kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan
  • - Satuan Pendidikan Muadalah (SPMI setingkat SMA) pada pondok pesantren dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA)
  • - D1 sampai D4/S1, dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
  • - Laki-laki: 165 cm
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bintara Polair

Berikut syarat khusus jalur Bintara Polisi Perairan atau Bintara Polair:

• Ijazah minimal:
  • - SMA atau MA bukan lulusan Paket A, B dan C)
  • - SMK atau MAK jurusan teknik perkapalan atau kemaritiman
  • - Satuan Pendidikan Muadalah (SPMI setingkat SMA) pada pondok pesantren dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA)
  • - D1 sampai D4/S1, dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi, meliputi prodi studi nautika, teknologi kelautan, pemesinan kapal, atau teknologi konstruksi bangunan kapal
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
  • - Laki-laki: 165 cm
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bakomsus Tenaga Kesehatan

Pendaftar jalur Bintara Kompetensi Khusus Tenaga Kesehatan (Bakomsus Nakes) wajib memenuhi syarat khusus di bawah ini:

• Ijazah minimal D4/S1, dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi, meliputi analis lab, elektromedik, farmasi, keperawatan, kesehatan gigi, atau radiologi
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
  • - Laki-laki: 163 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bakomsus Hukum

Jika hendak mendaftar jalur Bintara Kompetesi Khusus (Bakomsus) Hukum, calon pendaftar wajib memenuhi syarat berikut:

• Ijazah S1 prodi hukum pidana dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
  • - Laki-laki: 163 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bakomsus Siber

Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Siber khusus ada di Polda Metro Jaya, Polda Sumut, Polda Jabar, Polda Jateng, Polda Jatim, Polda Bali, Polda Sulteng, dan Polda Papua. Berikut syarat khusus jalur Bakomsus Siber:

• Ijazah D4/S1,denganIPK minimal 2,75dariprodi terakreditasi,meliputiprodi:
  • - Teknik komputer dan jaringan
  • - Multimedia
  • - Teknik komputer dan informatika
  • - Telekomunikasi
  • - Rekayasa perangkat lunak
  • - Teknik elektro
  • - Rekayasa keamanan siber
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
  • - Laki-laki: 163 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bakomsus Gizi

Pendaftar jalur Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Gizi dikenakan syarat khusus berikut:

• Ijazah minimal D3, D4, atau S1 prodi gizi dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
  • - Laki-laki: 163 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bakomsus Akuntansi

Berikut syarat pendaftar jalur Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Akuntansi:

• Ijazah minimal:
  • - SMK/MAK jurusan akuntansi
  • - D3, D4, atau S1 prodi akuntansi dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku:
  • - Laki-laki: 163 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bakomsus Tenaga Pendidik

Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Tenaga Pendidik khusus ada di Polda Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah. Berikut syarat khususnya:

• Ijazah minimal D4/S1denganIPK minimal 2,75dariprodi terakreditasi,meliputiprodi:
  • - Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
  • - Pendidikan matematika
  • - Pendidikan bahasa Indonesia
  • - Pendidikan olahraga
  • - Pendidikan agama Kristen
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku:
  • - Laki-laki: 163 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Syarat Penerimaan Polri 2025 Bakomsus Tata Boga

Pendaftar Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Tata Boga wajib memenuhi syarat khusus berikut:

• Ijazah minimal:
  • - SMK atau MAK jurusan tata boga
  • - D1 sampai D4/S1 prodi tata boga dengan IPK minimal 2,75 dari prodi terakreditasi
• Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku:
  • - Laki-laki: 163 cm
  • - Perempuan: 160 cm.
  • -KhususOAP meliput Polda Papua, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya:
    • Laki-laki daerah pesisir: 163 cm
    • Perempuan daerah pesisir: 158 cm
    • Laki-laki daerah pegunungan: 160 cm
    • Perempuan daerah pegunungan: 155 cm

Informasi penerimaan bintara Polri 2025 selengkapnya bisa diakses dengan klik DI SINI atau buka https://penerimaan.polri.go.id.

Pelaku Utama Begal Casis Bintara Ditembak Mati gegara Melawan Saat Ditangkap

Pelaku Utama Begal Casis Bintara Ditembak Mati gegara Melawan Saat Ditangkap