Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan rencana pemberian amnesti masih proses pengajuan final kepada Presiden Prabowo Subianto. Proses itu ditangani oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.

"Amnesti sudah ditangani teknisnya oleh Supratman di Kementerian Hukum. Jadi semua koordinasi sudah kami lakukan, nama-namanya sudah dikumpulkan oleh beliau dan sedang dibahas untuk diajukan finalnya kepada Presiden," kata Yusril di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Yusril mengatakan amnesti bisa diberikan kepada siapa saja berdasarkan pertimbangan presiden. Sebab, perihal amnesti ini adalah persoalan kebijakan presiden.

"Tapi persoalan kebijakan yang diambil oleh presiden untuk memutuskan sesuatu, yang katakanlah misalnya sudah divonis, inkrah oleh pengadilan, presiden kan bisa saja memberikan amnesti. Baik di awal masa jabatan maupun di akhir masa jabatan," sebutnya.

Dirinya mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang memberikan amnesti kepada narapidana pada akhir masa jabatannya. Hal itu, kata dia, adalah hal yang normal.

"Kita tahu juga misalnya Presiden Biden memberikan amnesti kepada para narapidana (di akhir jabatannya), normal saja," ucapnya.

Sebelumnya, Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) akan membuka data para narapidana yang mendapatkan amnesti agar publik bisa mengetahuinya dan memberikan kontrol. Dia mengatakan pihaknya juga masih menunggu data dari Kemen Imipas.

"Nanti, kalau dari Kementerian Imipas datanya sudah ada, pasti kami akan buka ke publik. Supaya ada kontrol publik untuk melihat siapa yang akan diberi amnesti," ujar Andi saat menemui wartawan di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Selasa (7/1).

"Soal amnesti, kami masih menunggu dari Kementerian Imipas soal datanya, ya. Mudah-mudahan minggu depan. Karena yang akan melakukan asesmen, menentukan siapa orang yang berhak itu kan Kementerian Imipas," ujar Andi.

Andi Agtas menyebutkan ada kemungkinan 44 ribu warga binaan yang diberi amnesti. Kalau disetujui, dia mengatakan pemberian amnesti ke 44 ribu napi itu dapat mengurangi kelebihan penghuni lapas sekitar 30 persen.

"Kalau dengan jumlah yang diperkirakan seperti itu, baru mengurangi kurang lebih sekitar 30 persen," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menggelar pertemuan dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yusril dan para Pimpinan KPK membahas sejumlah hal dalam pertemuan itu.

Pertemuan dilakukan di Kantor Menko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta, Kamis (7/11). Menko Yusril menjelaskan pemerintah sudah menyampaikan surat presiden (Surpres) kepada DPR dan menunggu kapan pembahasan RUU Perampasan Aset akan dilaksanakan.

"Saya sudah mempelajari RUU itu dan menyadari ini merupakan hal baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam perundangan kita. Selama ini, kita hanya mengenal penyitaan dalam proses penyidikan dan perampasan atas harta benda/barang bukti yang dituangkan dalam putusan pengadilan. Perampasan ini di luar kategori itu, sehingga harus dirumuskan dengan cermat agar menjamin keadilan, kepastian hukum dan HAM," ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Yusril mengatakan dirinya bakal berkoordinasi dengan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, terkait RUU tersebut. Dia mengatakan jajarannya akan mengkaji detail RUU tersebut.

"Kemenko yang mengkoordinir Kementerian Hukum merupakan rumah untuk menggodok undang-undang. Akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi," sebut Yusril.

Dia mengatakan pertemuan itu juga membahas soal calon pimpinan (Capim) KPK hasil pansel yang dibentuk oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Yusril mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak bermaksud untuk menarik nama-nama hasil seleksi Pansel yang telah disampaikan Jokowi ke DPR.

Pemerintah, katanya, menyadari Pasal 30 UU KPK membuat butuh waktu sekitar 6 bulan untuk proses pemilihan Pimpinan KPK yang masa jabatannya akan berakhir pada Desember 2024. Sementara, pertimbangan dalam putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan menyebut Presiden diberi kesempatan satu kali mengajukan nama-nama calon Pimpinan KPK ke DPR.

Yusril mengatakan pimpinan DPR telah bersurat ke Presiden Prabowo menanyakan apakah nama capim yang diajukan di era Jokowi akan dicabut atau tidak. Presiden Prabowo, menurut Yusril, telah menjawab surat DPR dan menyatakan setuju dengan nama-nama yang telah diusulkan.

"Ini merupakan jalan tengah agar Pasal 30 UU KPK dipatuhi dan Putusan MK juga dipatuhi. Jalan tengah ini insyaallah dapat mengatasi kemungkinan terjadinya kevakuman Pimpinan KPK yang akan segera berakhir di pengujung Desember yang akan datang," ujarnya.

Pimpinan KPK yang hadir ialah Nawawi Pomolango, Johanis Tanak dan Nurul Ghufron. Pembahasan lain dalam pertemuan itu terkait keluhan warga negara asing yang diadukan melalui Kedutaan Besar mereka soal pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) di Indonesia yang berbelit-belit.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pimpinan DPR telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kelanjutan seleksi calon pimpinan KPK. Supratman mengatakan daftar nama calon pimpinan yang akan dikirimkan oleh Presiden Prabowo bisa sama dengan yang telah dikirimkan oleh presiden sebelumnya Joko Widodo (Jokowi) atau bisa berbeda.

"Setahu saya, pimpinan DPR sudah mengirim surat kepada presiden. Presiden juga nanti dalam waktu dekat pasti akan menjawab terkait dengan surat dari pimpinan DPR," kata Supratman kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Supratman meminta semua pihak untuk menunggu surat presiden yang akan dikirimkan oleh Prabowo ke DPR. Dikatakan calon pimpinan KPK bisa dari nama yang sama atau berbeda dari yang telah diusulkan sebelumnya.

"Pasti dalam waktu yang nggak terlalu lama kayaknya. Tergantung presiden, boleh dua-duanya, beliau mau menggoalkan nama-nama yang sama, memakai pansel yang lain, tergantung presiden. Atau mau membentuk yang lain, kita tergantung presiden," ujar Supratman.

"Ya tergantung presiden. Nanti setelah itu kan kami sudah memberikan pertimbangan terkait dengan itu. Nanti ditunggu aja," tambahnya.

Pansel Capim KPK 2024-2029 Dibentuk Jokowi

Sebelumya, Pansel Capim KPK telah dibentuk Jokowi menjelang akhir masa jabatannya sebagai Presiden. Semua tahapan seleksi telah dilakukan sampai Pansel Capim KPK menyerahkan hasil akhir ke Jokowi. Ada 20 nama capim dan cadewas KPK yang diserahkan ke Jokowi.

Berikut Daftar 20 nama capim dan cadewas KPK yang diserahkan ke Jokowi:

Capim KPK
1. Agus Joko Pramono
2. Ahmad Alamsyah Saragih
3. Djoko Poerwanto
4. Fitroh Rohcahyanto
5. Ibnu Basuki Widodo
6. Ida Budhiati
7. Johanis Tanak
8. Michael Rolandi Cesnanta Brata
9. Poengky Indarti
10. Setyo Budiyanto

Dewas KPK
1. Benny Jozua Mamoto
2. Chisca Mirawati
3. Elly Fariani
4. Gusrizal
5. Hamdi Hassyarbaini
6. Heru Kreshna Reza
7. Iskandar Mz
8. Mirwazi
9. Sumpeno
10. Wisnu Baroto

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mempelajari persoalan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK yang dibentuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan persoalan Pansel ini masih terkait dengan putusan MK yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 menjadi 5 tahun.

"Mengenai permasalahan dengan Pansel KPK ya yang sudah diajukan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, kami sedang mempelajari permasalahan ini dan membaca dengan saksama putusan dari MK yang terakhir," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

"Bahwa pengajuan itu memang hanya diajukan satu kali oleh presiden sehubungan dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun," lanjut Yusril.

Sebagai informasi, MK mengabulkan gugatan yang kemudian mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Perubahan masa jabatan itu tertera dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022.

Dalam putusannya, MK menyebut kewenangan presiden dan DPR untuk melakukan dua kali seleksi selama periode jabatannya berpotensi memengaruhi independensi dan psikologi pimpinan KPK. MK kemudian memberi contoh presiden yang terpilih pada 2019 dapat melakukan dua kali seleksi capim KPK, yakni pada 2019 dan 2023, jika masa jabatan pimpinan KPK tetap 4 tahun.

Menurut MK, hal itu tak akan terulang lagi jika masa jabatan pimpinan KPK diubah menjadi 5 tahun. MK menyebut perubahan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun membuat seleksi atau rekrutmen akan dilakukan oleh presiden dan DPR periode selanjutnya (2024-2029).

Kembali ke Yusril, dia mengaku akan berbicara dengan DPR terkait persoalan tersebut. Menurutnya, pemerintah dan DPR akan mencari jalan keluar mengatasi persoalan Pansel Capim KPK.

"Sehingga hanya ada satu kali kesempatan bagi presiden untuk mengajukan Pansel itu. Jadi nanti kita akan bicara dengan DPR bagaimana mengatasi persoalan ini," ujarnya.

Pansel Capim KPK 2024-2029 Dibentuk Jokowi

Menjelang akhir jabatan, Jokowi telah membentuk Pansel Capim KPK. Semua tahapan telah dilakukan sampai Pansel Capim KPK menyerahkan hasil akhir ke Jokowi. Ada 20 nama capim dan cadewas KPK yang diserahkan ke Jokowi.

Berikut Daftar 20 nama capim dan cadewas KPK yang diserahkan ke Jokowi:

Capim KPK
1. Agus Joko Pramono
2. Ahmad Alamsyah Saragih
3. Djoko Poerwanto
4. Fitroh Rohcahyanto
5. Ibnu Basuki Widodo
6. Ida Budhiati
7. Johanis Tanak
8. Michael Rolandi Cesnanta Brata
9. Poengky Indarti
10. Setyo Budiyanto

Dewas KPK
1. Benny Jozua Mamoto
2. Chisca Mirawati
3. Elly Fariani
4. Gusrizal
5. Hamdi Hassyarbaini
6. Heru Kreshna Reza
7. Iskandar Mz
8. Mirwazi
9. Sumpeno
10. Wisnu Baroto

Jokowi juga sudah menandatangani laporan hasil akhir calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK yang diserahkan Pansel. Penandatanganan itu dilakukan Jokowi pada Senin (14/10).

"Capim KPK sudah saya tanda tangani kemarin sore," kata Jokowi kepada wartawan di Aceh Besar, Selasa (15/10).

Jokowi tidak menjawab kapan nama-nama itu diserahkan ke DPR. Ia menekankan dirinya menandatangani laporan tersebut karena dibatasi waktu.

"Sudah saya tanda tangani, kalau calonnya, baik calon untuk capimnya maupun untuk Dewasnya, kita dibatasi oleh waktu," ujarnya.

Simak: Video Daftar Nama Capim dan Cadewas KPK yang Sudah Diserahkan ke Jokowi

[Gambas:Video 20detik]