Presiden Prabowo Subianto menyoroti koruptor yang melakukan korupsi ratusan triliun rupiah tapi hanya divonis ringan oleh hakim. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pun menanggapi hal tersebut.

"He-he-he, putusan pengadilan itu," kata Yusril di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

Prabowo Minta Koruptor Divonis 50 Tahun

Presiden Prabowo yang minta koruptor divonis 50 tahun itu diucapkan di acara Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (30/12). Prabowo tiba-tiba menyinggung hakim yang memvonis ringan terdakwa yang merugikan negara ratusan triliun rupiah.

"Kalau sudah jelas, jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliun ya semua unsurlah, terutama juga hakim-hakim ya vonisnya jangan terlalu ringanlah, nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi," kata Prabowo, Senin (30/12).

Prabowo lalu memanggil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang juga hadir dalam acara. Prabowo mendorong agak Jaksa Agung naik banding. Kalau bisa, menurutnya, diberi vonis 50 tahun.

"Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung, naik banding nggak? Naik banding ya, naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira," ujar Prabowo.

Simak Video: Momen Prabowo Sentil Hakim yang Vonis Ringan Koruptor

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan kekecewaan publik atas vonis 6,5 tahun terhadap Harvey Moeis dalam kasus korupsi yang merugikan negara Rp300,003 triliun sangat bisa dipahami.

Pigai mengamini pidana badan tersebut melukai rasa keadilan masyarakat.

"Kami menangkap ada kekecewaan publik atas putusan ini dan itu sangat bisa dipahami karena dianggap tak masuk akal melukai rasa keadilan masyarakat. Meski kita juga perlu menghargai dan menghormati independensi hakim yang tidak bisa kita intervensi," kata Pigai di Jakarta, Senin (31/12).

Menurut dia, nuansa kebatinan rakyat belakangan ini sangat terusik di tengah harapan yang sangat besar memperoleh keadilan.

"Karena bagaimana pun masyarakat punya hak atas rasa keadilan. Nuansa itu yang kita tangkap dan sangat bisa dipahami," lanjut dia.

Presiden Prabowo, lanjut Pigai, dalam berbagai kesempatan menyampaikan nilai keadilan sebagai elemen terpenting dalam memberi kepuasan atas tindakan perlawanan hukum yang dilakukan individu yang berada di jalur gelap merampok hak milik publik.

"Oleh karena itu, Kementerian HAM sebagai bagian dari pemerintahan tentu memiliki semangat seirama menghadirkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Rakyat menaruh harapan besar hak atas keadilan," ucap dia.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah membacakan putusan terhadap 14 terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk 2015-2022 dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Meski menilai kerugian negara sejumlah Rp300,003 triliun terbukti, hakim menghukum Harvey Moeis dkk lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Sontak hal tersebut memantik diskusi publik yang merasa geram. Publik menilai putusan hakim tersebut terlalu ringan.

Bahkan, Presiden RI Prabowo Subianto baru-baru ini menyentil keras putusan pengadilan yang terlalu ringan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan negara ratusan triliun.

Menurut dia, hal tersebut menyakiti rasa keadilan masyarakat Indonesia.

"Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun, vonisnya seperti itu. Ini bisa menyakiti rasa keadilan," kata Prabowo dalam pidatonya di Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, Jakarta, Senin (30/12).

Presiden Prabowo Subianto menyinggung vonis majelis hakim yang dianggap terlalu ringan terhadap koruptor yang mengambil uang negara ratusan triliun.

"Terutama juga hakim-hakim vonisnya jangan terlalu ringan lah," kata Prabowo dalam pidatonya di Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, Jakarta, Senin (30/12).

Ia mengaku heran dengan kasus yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun, namun terdakwa hanya dihukum ringan.

Prabowo mengatakan rakyat Indonesia kini tidak bodoh, ia menyebut bahwa publik mengerti akan hal itu. Ia lantas meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memperhatikan soal ini.

"Rakyat di pinggir jalan ngerti, ngerampok triliunan eh ratusan triliun vonisnya sekian tahun, nanti jangan-jangan di penjara pake AC, punya kulkas, pakai tv tolong menteri pemasyarakatan, ya," ujarnya.

Prabowo menilai koruptor yang menyebabkan kerugian negara secara besar, sangat pantas untuk dihukum secara berat.

Meski tak menyebutkan kasus apa yang ia maksud. Namun, Prabowo menyapa Jaksa Agung dan bertanya apakah mereka akan mengambil langkah banding atau tidak.

"Jaksa agung naik banding enggak, bro? naik banding ya, naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira," ucapnya.