KOMPAS.com - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer menuai kontroversi.

Seorang orangtua murid, Adhel Setiawan, secara resmi melaporkan Dedi ke Komnas HAM karena menilai kebijakan tersebut melanggar hak asasi manusia dan menyimpang dari tujuan pendidikan.

Dilansir Kompas.com (10/05/2025), Adhel, yang juga seorang pengacara dari Defacto & Partners Law Office, menyatakan keberatannya secara terbuka terhadap program pendidikan militer bagi siswa yang dianggap nakal.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," ungkap Adhel, Jumat (9/5/2025).

Tiga Alasan Penolakan Program Barak Militer untuk Siswa

Adhel menyampaikan tiga alasan utama penolakannya terhadap kebijakan tersebut.

1. Bertentangan dengan Nilai Pendidikan

Menurutnya, pendekatan militer justru menyimpang dari tujuan pendidikan yang sejatinya memanusiakan manusia.

"Alasannya adalah saya melihat Dedi Mulyadi ini enggak ngerti atau enggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia, artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang atau bakatnya," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kenakalan siswa sering kali muncul karena kurangnya ruang untuk didengar, yang seharusnya menjadi tanggung jawab guru, orangtua, dan pemerintah.

"Bukan ujug-ujug dibawa ke militer," tegas Adhel.

2. Kekhawatiran Soal Kekerasan dan Efektivitas Program

Adhel mempertanyakan kurikulum yang digunakan dalam pelatihan militer untuk siswa dan mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya kekerasan atau intimidasi selama proses pelatihan.

3. Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Ia juga menyoroti tidak adanya dasar hukum yang membolehkan keterlibatan militer dalam pendidikan siswa.

"Enggak ada satu pun payung hukum yang membolehkan militer ikut andil menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu enggak ada satupun pasalnya," tegasnya.

"Dilihat dari sini, kami menduga Dedi Mulyadi ini sudah melakukan penyalagunaan wewenang. Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai Gubernur karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar HAM," lanjut Adhel.

Dedi Mulyadi: Program Atas Permintaan Orangtua

Menanggapi kontroversi, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa program pendidikan militer tersebut merupakan hasil dari permintaan sejumlah orangtua siswa yang sudah tak sanggup menangani anak-anak mereka.

"Yang mengarah ke tindakan-tindakan kriminal, dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orangtua di rumahnya sudah tidak mampu lagi mendidik. Jadi kalau orangtuanya tidak menyerahkan, kita tidak menerima," jelas Dedi.

Dedi juga mengklaim bahwa para siswa yang berada di barak militer merasa bahagia dan nyaman.

"Gimana gak happy, gizinya cukup, istirahat cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolah cukup," katanya.

Menteri HAM Dukung Program, Usul Diterapkan Nasional

Program ini juga mendapatkan dukungan dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, yang menyatakan bahwa program tersebut bukan merupakan bentuk kekerasan fisik.

"Menurut saya, keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab," ungkap Pigai.

Ia bahkan menyarankan agar kebijakan tersebut diadopsi secara nasional bila terbukti efektif.

"Kami meminta menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia kalau bagus," pungkasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Orangtua Murid Laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM karena Kirim Siswa ke Barak Militer, Klik untuk baca: https://bandung.kompas.com

Polisi menetapkan Wahyudin (40) sebagai tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur di Sudimara, Ciledug, Kota Tangerang. Guru ngaji bejat itu kini resmi ditahan.

Pantauan detikcom, Wahyudin dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (31/1/2025). Dia tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan mengenakan masker.

Wahyudin tampak memalingkan wajahnya saat disorot kamera. Tak ada sepatah kata pun yang terucap dari guru ngaji cabul tersebut.

Korban 20 Orang

Sebelumnya, polisi mengungkap kasus pencabulan yang dilakukan Wahyudin (40), guru ngaji cabul di Sudimara, Ciledug, Kota Tangerang. Wahyudin ternyata telah mencabuli puluhan anak.

"Korban sudah mencapai 20 orang," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta.

Wira mengatakan tersangka Wahyudin sudah bertahun-tahun melakukan aksi cabul tersebut. Pencabulan ini dilakukan di rumahnya di Sudimara, Kecamatan Ciledug.

"Tersangka W alias I berdasarkan keterangan yang ada telah melakukan perbuatan pencabulan ini mulai tahun 2017 sampai 2024," ujar Wira.

"Seluruh kejadian tersebut dilakukan di rumah tersangka W alias I," sambungnya.

Kasus ini sebelumnya dilaporkan oleh orang tua korban pada 23 Desember 2024. Tetapi, sebulan sebelum dilaporkan, Wahyudin melarikan diri dari rumahnya di Sudimara, Ciledug, Kota Tangerang.

Wahyudin ditangkap oleh tim gabungan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota, pada Rabu (29/1) di tempat persembunyiannya di Serang, Banten.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

MEDAN, KOMPAS.com - Yayasan Abdi Sukma, Kota Medan, menskors guru SD berinisial H.

Hal ini buntut dari video viral, di mana H menghukum muridnya, AM, dengan cara belajar di lantai karena belum membayar tunggakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) selama tiga bulan.

Sanksi skors itu disampaikan langsung oleh Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan.

"Kesimpulan kita tadi, yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengejar, skorsing sampai waktu yang ditentukan," ujar Ahmad kepada wartawan di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sabtu (11/1/2025).

Disinggung apakah kemungkinan H akan dipecat, pihaknya masih akan berdiskusi dengan petinggi yayasan lainnya.

"Nanti akan kami lihat, karena dia juga bagian dari yang mendapatkan sertifikasi (guru), kita juga tidak mau (itu terjadi pemecatan), tapi kalau ada pembinaan nanti kita buat," ungkap Ahmad.

Selain itu, Ahmad mengatakan, pihaknya sama sekali tidak pernah memerintahkan H untuk menghukum siswa tersebut dengan cara duduk di lantai.

"Dia buat sendiri, jadi tidak ada (instruksi dari kami), yayasan pun tak tahu. Saya tanya kepada kepala sekolah pun tak ada aturan itu, dia (H) bikin sendiri," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan siswa SD dihukum duduk di lantai karena menunggak SPP.

Ibu bocah tersebut, Kamelia, merekam kejadian itu sambil menangis.

Kamelia mengatakan anaknya memang menunggak uang SPP selama tiga bulan, totalnya Rp 180.000.

Kata dia, salah satu faktor anaknya menunggak SPP adalah karena dana Program Indonesia Pintar (PIP) di tahun akhir 2024 belum cair.

Kemudian, Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu (8/1/2025).

Dia ingin menjual handphone-nya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah.

Namun, sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena sudah dua hari dihukum belajar di lantai oleh gurunya dari jam masuk sekolah pukul 08.00 hingga 13.00.

Kala itu, Kamelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu (8/1/2025), dia langsung datang ke sekolah.

Lalu, saat tiba di ruang kelas, Kamelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi.

"Saya bilang ke anak saya, 'kejam kali guru mu nak'," baru datang wali kelasnya dan langsung bilang peraturannya," ujar Kamelia menirukan ucapan wali murid anaknya.

Ivan Sugiamto ditetapkan sebagai tersangka usai memaksa EN, siswa SMAK Gloria 2 Surabaya, bersujud dan menggonggong karena tak terima anaknya diejek korban. Kuasa hukum siswa SMAK Gloria 2 Surabaya menegaskan antara korban dan anak Ivan tak pernah saling ejek.

"Terkait dengan kronologi awal mula kasus ini, sesuai dengan fakta yang kami terima dari korban, tidak pernah terjadi perkelahian dan tidak pernah terjadi saling ejek," ujar kuasa hukum korban, Reifon Cristabella, kepada wartawan, dilansir detikJatim, Minggu (17/11/2024).

Bella menyebut kedua anak tersebut bahkan baru mengenal dan bertatap muka saat Ivan mendatangi korban dan keluarga korban ke sekolah. Pun begitu, Bella menegaskan tidak pernah ada aksi bullying ataupun perkelahian.

"Kami justru mempertanyakan, orang-orang dewasa yang datang itu siapa dan kapasitasnya sebagai apa dan untuk apa datang di situ," tutur Bella.

Setelah kejadian ini, korban diskors dari sekolahnya. Namun, Bella tidak mau menjelaskan perihal alasan skorsing yang diterima EN.

"Dari data yang kami terima (tentang skors), memang betul EN diskors, alasannya mungkin tanyakan ke pihak sekolah, karena bukan kapasitas saya untuk menanggapi hal itu," ungkap Bella.

Simak selengkapnya di sini

Simak Video Wali Murid Paksa Siswa Menggonggong Jadi Tersangka

[Gambas:Video 20detik]

Kuasa hukum siswa SMAK Gloria 2 Surabaya korban Ivan Sugiamto membeberkan fakta mencengangkan di kasus yang menyeret pengusaha hiburan malam, Ivan Sugiamto yang memaksa siswa bersujud dan menggonggong.

Ia menyebut, anak pelaku dan korban tak pernah saling ejek. Apalagi, keduanya baru mengenal dan bertatap muka saat Ivan Sugiamto beserta pihaknya mendatangi korban.

"Terkait dengan kronologi awal mula kasus ini, sesuai dengan fakta yang kami terima dari korban, tidak pernah terjadi perkelahian dan tidak pernah terjadi saling ejek," ujar kuasa hukum korban, Reifon Cristabella kepada wartawan, Minggu (17/11/2024).

Bella menyebut, kedua anak tersebut bahkan baru mengenal dan bertatap muka saat Ivan mendatangi korban dan keluarga korban ke sekolah. Pun begitu, Bella menegaskan tidak pernah ada aksi bullying ataupun perkelahian.

"Kami justru mempertanyakan, orang-orang dewasa yang datang itu siapa dan kapasitasnya sebagai apa dan untuk apa datang di situ," jelasnya.

Tak hanya itu, setelah kejadian tersebut, EN menerima skorsing dari pihak sekolah. Namun, Bella tidak mau menjelaskan perihal alasan skorsing yang diterima EN. Sebab, ia tidak mempunyai kapasitas menanggapi itu.

"Dari data yang kami terima (tentang skors), memang betul EN diskors, alasannya mungkin tanyakan ke pihak sekolah, karena bukan kapasitas saya untuk menanggapi hal itu," ungkap Bella.

"Tetapi terkait dengan surat skorsnya, ada dan kami terima," pungkas dia.

Sebelumnya, sebuah video yang berisi tentang percekcokan antara seorang pria dewasa dengan anak sekolah berdurasi satu menit empat detik viral di media sosial (medsos). Mirisnya, dalam video tersebut, terlihat seorang pria berkemeja putih tengah menghukum anak berbaju putih abu-abu untuk bersujud sambil menggonggong layaknya seekor anjing.

Dalam video, terlihat di menit awal terdengar suara perempuan meminta siswa SMA tersebut meminta maaf.

"Ya ini minta maaf," ucap perempuan tersebut.

Lalu, pria berkemeja putih meminta siswa SMA itu bersujud dengan nada suara keras dan memintanya menggonggong seperti anjing.

"Sujud, ayo sujud. Menggonggong lu, menggonggong," teriaknya.

Informasi yang dihimpun, kasus ini terjadi pada Senin (21/10) lalu. Peristiwa ini bermula dari saling ejek antara siswa SMA Gloria 2 Surabaya dengan SMA Cita Hati Surabaya.

Pria yang terekam menyuruh seorang murid SMA untuk bersujud dan menggonggong seperti anjing itu diketahui bernama Ivan Sugiamto. Kasus ini telah berakhir damai dengan mediasi, namun, korban tetap melaporkan ke polisi hingga pengusaha hiburan malam di Surabaya ini ditetapkan sebagai tersangka.

Video Wali Murid Paksa Siswa Menggonggong Jadi Tersangka

Video Wali Murid Paksa Siswa Menggonggong Jadi Tersangka