Kita memberikan bantuan di negara konflik adalah fardlu kifayah

Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2025 pada 5-7 Februari 2025 membahas berbagai hal, salah satunya pelibatan diri dalam konflik negara lain.

"Kita memberikan bantuan di negara konflik adalah fardlu kifayah, dalam konteks individu melibatkan diri dalam konflik negara lain," ujar Ketua Komisi Bahtsul Masail Waqiiyah Cholil Nafis di Jakarta, Kamis.

Munas Alim Ulama merupakan forum tertinggi setelah Muktamar yang membahas sejumlah masalah keagamaan yang menyangkut kehidupan sosial kemasyarakatan. Acara ini dibagi ke dalam tiga komisi, yakni waqiiyah, maudluiyah, dan qanuniyah.

Cholil Nafis menyampaikan bahwa forum yang dipimpinnya membahas dua masalah, yakni pelibatan diri dalam konflik negara lain dan penyembelihan dan pendistribusian dam haji tamattu.

Terkait masalah pertama, Kiai Cholil menjelaskan bahwa melibatkan diri pada konflik di negara lain dengan memberikan bantuan adalah fardu kifayah. Bantuan itu dapat berwujud obat-obatan atau pun kebutuhan pangan.

"Boleh dan hukumnya fardu kifayah, artinya kewajiban kolektif di antara kita," kata dia.

Ia menjelaskan bahwa hal tersebut harus mengikuti mekanisme hukum antarnegara sehingga tanpa seizin negara itu haram. Jika tanpa izin negaranya, hal tersebut akan menambah fitnah dan kerusakan.

Sementara itu, Komisi Maudluiyah membahas enam masalah, yakni murur dan tanazul tanpa mabit, mabit di Muzdalifah dan Mina antara taabbudi dan ta'aqquli, problematika pajak dalam Islam, fikih filantropi, baiat sebagai kontrak sosial politik, dan hak dan kewajiban muslim di negara non-Muslim.

Adapun Komisi Qanuniyah akan membahas tiga persoalan, yakni pengendalian minuman beralkohol, problematika pencatatan perkawinan, dan pembatasan larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025