JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) berbicara mengenai betapa banyaknya orang yang mengaku bagian dari Nahdlatul Ulama (NU).

Sebab, menurut Yahya, selama ini NU dibayangkan sebagai kekuatan yang bertarung demi mendapatkan kekuasaan sebesar-besarnya.

Hal tersebut disampaikan Yahya dalam penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2025 di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (6/2/2025) malam.

"Selama ini kan NU dibayangkan sebagai kekuatan yang bertarung melawan kekuatan-kekuatan yang lain untuk mendapatkan kekuasaan sebesar-besarnya," ujar Yahya.

"Sampai kemarin itu orang yang ditanyakan, menteri yang NU itu berapa? Pak Prabowo saja nanya, 'ternyata banyak juga orang NU yang jadi menteri'. Ini NU ini diimajinasikan sebagai kekuatan politik untuk merebut kekuasaan," sambungnya.

Yahya mengungkapkan, dirinya saja selama ini diminta banyak orang untuk mengambil kesempatan melakukan konsolidasi, mengingat statusnya sebagai Ketum PBNU.

Dia membeberkan, orang-orang itu menyuruhnya untuk berkonsolidasi demi bisa maju sebagai capres atau cawapres.

"Dan ini sejak awal seperti itu, sejak lama seperti itu. Sejak lama," ucapnya.

Yahya menyatakan, sampai saat ini, siapapun yang mendapat jabatan, entah itu menteri ataupun kepala daerah, pasti akan mengaku sebagai NU.

"Yang enggak ngaku NU cuma karena enggak mungkin saja. Kayak kalau Sekjen Muhammadiyah ngaku NU, kan enggak mungkin. Jadi makanya dia enggak ngaku," kata Yahya.

Sementara pejabat lain yang masih memungkinkan untuk mengaku sebagai NU, Yahya yakin mereka pasti akan berkoar-koar NU.

Dia lantas menyebut Menteri HAM Natalius Pigai yang mengaku NU setelah mendapat jabatan.

"Tapi yang lain yang masih mungkin ngaku NU, dia akan bilang NU. Wong Natalius Pigai saja bilang 'saya NU'," tukas Yahya disambut tawa hadirin.

"Imajinasi NU sebagai sumber daya politik. Ini sebetulnya dalam jangka panjang, bukan hanya tidak menguntungkan bagi NU, tapi juga berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) berbicara mengenai betapa banyaknya orang yang mengaku bagian dari Nahdlatul Ulama (NU).

Sebab, menurut Yahya, selama ini NU dibayangkan sebagai kekuatan yang bertarung demi mendapatkan kekuasaan sebesar-besarnya.

Hal tersebut disampaikan Yahya dalam penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2025 di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (6/2/2025) malam.

"Selama ini kan NU dibayangkan sebagai kekuatan yang bertarung melawan kekuatan-kekuatan yang lain untuk mendapatkan kekuasaan sebesar-besarnya," ujar Yahya.

"Sampai kemarin itu orang yang ditanyakan, menteri yang NU itu berapa? Pak Prabowo saja nanya, 'ternyata banyak juga orang NU yang jadi menteri'. Ini NU ini diimajinasikan sebagai kekuatan politik untuk merebut kekuasaan," sambungnya.

Yahya mengungkapkan, dirinya saja selama ini diminta banyak orang untuk mengambil kesempatan melakukan konsolidasi, mengingat statusnya sebagai Ketum PBNU.

Dia membeberkan, orang-orang itu menyuruhnya untuk berkonsolidasi demi bisa maju sebagai capres atau cawapres.

"Dan ini sejak awal seperti itu, sejak lama seperti itu. Sejak lama," ucapnya.

Yahya menyatakan, sampai saat ini, siapapun yang mendapat jabatan, entah itu menteri ataupun kepala daerah, pasti akan mengaku sebagai NU.

"Yang enggak ngaku NU cuma karena enggak mungkin saja. Kayak kalau Sekjen Muhammadiyah ngaku NU, kan enggak mungkin. Jadi makanya dia enggak ngaku," kata Yahya.

Sementara pejabat lain yang masih memungkinkan untuk mengaku sebagai NU, Yahya yakin mereka pasti akan berkoar-koar NU.

Dia lantas menyebut Menteri HAM Natalius Pigai yang mengaku NU setelah mendapat jabatan.

"Tapi yang lain yang masih mungkin ngaku NU, dia akan bilang NU. Wong Natalius Pigai saja bilang 'saya NU'," tukas Yahya disambut tawa hadirin.

"Imajinasi NU sebagai sumber daya politik. Ini sebetulnya dalam jangka panjang, bukan hanya tidak menguntungkan bagi NU, tapi juga berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara," imbuhnya.

Jakarta (ANTARA) - Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) memaparkan tiga runtutan hukum berkenaan dam haji tamattu yang bisa menjadi opsi saat musim haji.

"Adapun persoalan kedua berkenaan dam haji tamattu, ada tiga runtutan hukum dalam hal ini," ujar Ketua Komisi Bahtsul Masail Waqiiyah Cholil Nafis di Jakarta, Kamis.

Pertama, ikhtiar normal dam disembelih dan dibagikan di Tanah Haram. Kedua, dam wajib disembelih di Tanah Haram selama masih bisa. Namun karena ada kebutuhan, boleh didistribusikan di luar Tanah Haram.

Ketiga, ketika terjadi ketidakmampuan pengelolaannya karena Rumah Pemotongan Hewan (RPH), berkenaan dengan penyembelihannya maupun mendatangkan kambing, boleh disembelih dan didistribusikan di luar Tanah Haram dan didistribusikan di luar Tanah Haram.

"Namun, kondisi mudarat, itu harus atas keputusan imam, negara. Negaralah yang memberikan kondisi ini," kata Rais Syuriyah PBNU itu.

Menurut dia, penyembelihan dan distribusi dam di luar Tanah Haram ini merupakan jalan keluar ketika memang dam diputuskan tidak boleh diganti dengan uang, di Tanah Haram tidak ada kambingnya, RPH tidak ada, dan uzur lainnya. Misalnya, penyembelihan di Indonesia.

"Yang menentukan tidak mampu atau tidak ideal ini adalah imam. Di sini adalah keputusan negara. Negara bisa dua pihak, Arab Saudi dan Indonesia," katanya.

Mengutip sebuah teori, ia menegaskan bahwa hukum yang ditetapkan imam atau negara adalah menghapus segala perselisihan.

Selain membahas daging dam, Komisi Waqiiyah juga membahas persoalan lain, seperti sertifikasi dan kepemilikan tanah di laut, perdagangan karbon, properti tidak bergerak yang dibisniskan di atas tanah wakaf, dan dinamika zakat uang.

"Sertifikasi dan kepemilikan tanah di laut serta perdagangan karbon menunggu di pleno saja. Namun, properti tidak bergerak yang dibisniskan di atas tanah wakaf dan dinamika zakat uang akan dibahas," kata dia.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025