Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membahas peluang Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal yang mengatur ambang batas masuk DPR atau parliamentary threshold. Golkar mengatakan undang-undang yang mengatur parliamentary threshold belum diubah.

"Terkait dengan parliamentary threshold, kemarin saya sudah sampaikan, ini kan undang-undangnya belum ada perubahan, tetapi yang dikhawatirkan kan kemarin ada gugatan di MK dan ada statement dari Menko, Bapak Yusril, katanya ini bakal berpeluang untuk dihapus juga," kata Waketum Golkar Adies Kadir di kantor DPP Ormas MKGR, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Sebagai informasi, MK sebenarnya telah memutuskan ambang batas parlemen 4% sebagaimana diatur dalam pasal 414 ayat 1 UU Pemilu harus diubah sebelum Pemilu 2029. Namun, DPR dan pemerintah belum mengubah UU yang mengatur ambang batas DPR sebagaimana perintah dalam putusan MK nomor 116/PUU-XXI/2023 itu.

MK juga telah menolak sejumlah gugatan lain terkait parliamentary threshold setelah ada putusan nomor 116 itu. MK menyatakan gugatan pada pasal yang sama telah ada sehingga harus menunggu proses perubahan di DPR.

Kembali ke Adies, dia mengatakan Golkar siap dengan segala kondisi. Dia menyebut Golkar partai yang siap dengan semua cuaca.

"Ya kalau partai kami, Partai Golkar, ada statement, kami partai yang siap dengan semua cuaca, segala cuaca dan segala kondisi. Jadi apa pun yang ini terjadi, kami Partai Golkar harus siap," ujarnya.

Wakil Ketua DPR ini mengatakan Golkar masih merancang skema terkait parliamentary threshold. Golkar, kata dia, menghendaki sistem pemilu yang ideal.

"Bagaimana dengan poin yang menyebutkan harus ada constitutional engineering atau rekayasa konstitusi. Ini semua kami lagi kaji, Partai Golkar lagi mengkaji. Apabila ini A seperti apa, dampaknya kepada pemerintah, dampaknya kepada Partai Golkar dan partai-partai lain," ujarnya.

Adies berharap kajian partainya itu segera rampung. Dia mengatakan kajian tersebut dapat ditawarkan kepada partai lain untuk dipertimbangkan dan dibahas di DPR.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Partai Golkar akan mengumumkan kira-kira sistem yang tepat untuk negara ini menurut Partai Golkar itu bagaimana. Dan itu juga nanti akan ditawarkan kepada teman-teman partai lain untuk dibahas di parlemen," katanya.

Sebelumnya, peluang MK membatalkan ambang batas parlemen itu disampaikan Yusril Ihza Mahendra. Dia menyebut hal itu sebagai konsekuensi dari putusan MK yang telah membatalkan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% kursi DPR.

"Itu adalah konsekuensi dari pembatalan presidential threshold yang juga adalah pembatalan parliamentary threshold. Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai politik, khususnya Partai Bulan Bintang," kata Yusril saat berpidato di Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, dilansir detikBali, Selasa (14/1).

Simak juga Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

[Gambas:Video 20detik]

Partai Bulan Bintang (PBB) menggelar Muktamar VI di Denpasar, Bali, dalam rangka memilih ketua umum (ketum) baru. Pendiri PBB Yusril Ihza Mahendra berharap jabatan Ketum PBB dipegang oleh generasi muda.

"Saya berharap akan lahir pemimpin baru di Partai Bulan Bintang. Kita berikan kesempatan bagi yang muda-muda untuk tampil memimpin Partai Bulan Bintang," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu saat berpidato di Muktamar VI PBB di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025).

Yusril mengaku tidak punya kriteria khusus soal siapa yang pantas memegang tampuk kepemimpinan PBB. Dia menyerahkan semua kriteria pemilihan ketua umum kepada Tim Komite Muktamar PBB.

Tim itu yang akan membahas, merumuskan, dan menyepakati syarat serta kriteria pencalonan Ketum PBB. Jika dalam prosesnya tidak dihasilkan kesepakatan siapa yang pantas jadi Ketun PBB, maka prosesnya dilanjutkan dengan pemungutan suara.

"Kalau tidak tercapai sebuah kompromi atau aklamasi, ya mau tidak mau diadakan pemungutan suara. Saya harap ada pemilihan yang dilakukan secara demokratis, jujur, dan fair," kata Yusril.

Ketua Mahkamah PBB, Gugum Ridho, mengatakan ketua umum baru nanti punya sejumlah tugas. Pertama, Ketum PBB yang baru harus membangun kapasitas partai. Setelah itu, ketua umum yang baru harus memikirkan soal kaderisasi.

"Yang akan diperbaiki adalah pembangunan kapasitas partai dulu," kata Gugum.

Menurutnya, dari demografi penduduk Indonesia, 70 persen dipenuhi generasi milenial dan generasi Z. Sehingga, dua generasi itu yang dilihat PBB sebagai masa depan perpolitikan di Indonesia.

Gugum mengatakan, ada sejumlah program yang akan dirancang PBB agar cocok dengan gaya berpolitik generasi muda. Sehingga, diharapkan banyak generasi muda yang tertarik bergabung ke PBB.

"Jadi, mau tidak mau harus ada perubahan kaderisasi terkait itu. Harus banyak merekrut anak muda ke dalam Partai Bulan Bintang," katanya.

Diberitakan sebelumnya, dua nama mencuat sebagai kandidat kuat yang akan berebut kursi ketua umum partai. Dua nama itu adalah Afriansyah Noor dan Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho.

Afriansyah mengaku tidak mengetahui kandidat lain yang diajukan dalam pemilihan ketua umum. Dia hanya berharap muktamar ini dapat menghasilkan pemimpin yang mampu menyatukan seluruh kader partai.

Video Iran Ajukan Permohonan Pemindahan Napi, Yusril Lapor ke Prabowo

Video Iran Ajukan Permohonan Pemindahan Napi, Yusril Lapor ke Prabowo

Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho Putra mendeklarasikan diri maju sebagai calon Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) periode 2025-2030. Gugum juga merupakan keponakan mantan Ketum PBB, Yusril Ihza Mahendra.

"Dengan ini, saya mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Bulan Bintang periode 2025-2030," kata Gugum seperti dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).

Sebagai informasi, Muktamar VI PBB akan digelar di Bali pada 13 hingga 15 Januari 2025. Salah satu agenda Muktamar yakni pemilih ketua umum pengganti Yusril Ihza Mahendra.

Kembali ke Gugum. Dia menegaskan PBB sebagai partai Islam memiliki peran strategis dalam merepresentasikan aspirasi politik umat Islam di Indonesia. Ia menggarisbawahi pentingnya menyebarkan nilai-nilai Islam yang modern, inklusif, toleran, dan rahmatan lil alamin dalam kerangka kebangsaan.

"Partai Bulan Bintang harus terus menjadi eksponen utama dalam menyuarakan nilai-nilai Islam yang membawa rahmat bagi semesta alam. Keberadaan PBB harus mencerminkan semangat Keindonesiaan yang kuat dan memberikan solusi atas tantangan zaman,"

Gugum juga mengingatkan setelah 26 tahun berdiri sejak era reformasi, PBB menghadapi tantangan baru. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan perubahan demografi pemilih, yang kini didominasi oleh generasi milenial dan Gen-Z, menuntut partai melakukan akselerasi untuk tetap relevan dan menguatkan eksistensinya di tengah masyarakat.

"Generasi muda adalah masa depan bangsa dan partai ini. Kita harus melibatkan mereka secara aktif, menginspirasi mereka untuk percaya bahwa politik adalah jalan luhur untuk memperbaiki bangsa dan negara. PBB harus berani memberikan ruang dan kepercayaan kepada generasi muda untuk memimpin di level nasional maupun daerah," ucap dia.

Muktamar VI PBB di Bali menjadi momentum penting bagi partai ini dalam menentukan arah perjuangan ke depan. Dengan deklarasi ini, Gugum Ridho Putra optimistis mampu membawa Partai Bulan Bintang menjadi lebih progresif dan berdaya saing di kancah politik nasional.