Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Setjen MPR RI, Anies Mayangsari Muninggar menghadiri acara Sarasehan Kehumasan MPR RI Menyapa Sahabat Kebangsaan di Politeknik eLBajo Commodus, Labuan Bajo, hari ini.

Mengusung tema 'Kebangsaan di Tengah Globalisasi: Menjadi Jati Diri Bangsa di Era Modern', kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila, serta memperkokoh sendi-sendi utama lain seperti Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika secara konsekuen.

Anies mengatakan saat ini Indonesia berada dalam era revolusi industri 4.0 yang mana digitalisasi semakin masif. Beberapa sektor pun sudah menjalankan proses pekerjaannya dengan berbasis digital seperti sektor pemerintahan dan pendidikan.

"Hal itu menjadi tantangan kita di masa kini karena dengan informasi yang sangat terbuka kita harus mawas diri dan tidak boleh lalai terhadap nilai-nilai yang ada terutama nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila," kata Anies dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

Anies menambahkan di era digitalisasi ini, perlu adanya peningkatan terhadap literasi sehingga masyarakat akan lebih pandai untuk menyaring berita-berita di internet.

"Dan kita juga perlu mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, agar dapat menghadapi tantangan zaman dengan bijak dan percaya diri," lanjutnya.

Sementara itu, narasumber Direktur Politeknik eLBajo Commodus I Nengah Dasi Astawa menguraikan tentang pentingnya Empat Pilar untuk memperkuat keutuhan Bangsa Indonesia.

Menurutnya, semakin masyarakat memahami tentang nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika maka Indonesia akan utuh dan jauh dari perpecahan.

Sebagai informasi, turut hadir pada kesempatan ini antara lain, Direktur Politeknik eLBajo Commodus, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., Ketua Yayasan Bangkit Anak Negeriku, Noviana Halim, civitas akademik Politeknik eLBajo Commodus, dan mahasiswa Politeknik eLBajo Commodus. Dalam kesempatan ini dilakukan pertukaran plakat antara Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Setjen MPR RI, Anies Mayangsari Muninggar dengan Direktur Politeknik eLBajo Commodus.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Anggota DPR RI sekaligus Dosen Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN) Bambang Soesatyo menyoroti obesitas regulasi yang menjadi persoalan serius dalam kompleksitas sistem hukum di Indonesia. Menurutnya, obesitas regulasi terjadi karena banyaknya peraturan yang tumpang tindih, desentralisasi pembentukan regulasi, dan kurangnya koordinasi antar instansi.

"Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi regulasi yang komprehensif dengan pendekatan penyederhanaan regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan partisipasi publik dalam proses legislasi. Upaya terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang lebih efisien, terintegrasi, dan mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (12/4/2025).

Hal ini disampaikannya saat mengajar mata kuliah 'Pembaharuan Hukum Nasional', Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur di Jakarta, Sabtu (12/4).

Fenomena ini terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari undang-undang (UU) di tingkat pusat hingga peraturan daerah (Perda) di tingkat lokal. Dampaknya tidak hanya menghambat efisiensi pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Diketahui, total jumlah regulasi di Indonesia ada 42.161. Terdiri dari 131 undang-undang, 526 Peraturan Pemerintah, 839 Peraturan Presiden, 8.684 Peraturan Menteri, 15.982 Peraturan Daerah dan 4.711 Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).

Bamsoet menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, struktur regulasi di Indonesia terdiri dari berbagai tingkatan mulai dari UUD hingga peraturan daerah.

Saat ini terdapat lebih dari 43.800 regulasi aktif di Indonesia terdiri dari peraturan pusat, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Dengan jumlah terbesar diantaranya peraturan menteri dan peraturan daerah.

Banyaknya instansi yang berwenang dalam merumuskan regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, turut menyebabkan terjadinya ketidakteraturan dan konflik antar peraturan. Hal ini diperparah oleh perbedaan interpretasi dan kurangnya koordinasi antara produk hukum dari berbagai instansi, sehingga menciptakan duplikasi dan inkonsistensi.

"Obesitas regulasi akan memberikan dampak luas. Diantara, menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, menghambat pelayanan publik serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan litigasi. Banyak investor enggan menanam modal di Indonesia karena ketidakpastian regulasi yang kompleks," ungkapnya.

Ia juga menambahkan tumpang tindih peraturan membuat birokrasi tidak efisien, mempersulit implementasi kebijakan dan memperlambat respon pemerintah terhadap permasalahan di masyarakat.

Bamsoet menjelaskan untuk mengatasi obesitas regulasi perlu dilakukan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi. Konsep omnibus law merupakan salah satu terobosan hukum untuk mengintegrasikan berbagai peraturan sektoral menjadi satu undang-undang yang komprehensif, sederhana, dan terintegrasi.

Penerapan omnibus law dapat mengurangi jumlah regulasi yang bertumpang tindih dan menyederhanakan mekanisme perizinan serta tata kelola hukum secara keseluruhan.

"UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi obesitas regulasi, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Data realisasi investasi pasca UU Cipta Kerja menunjukkan tren positif, meskipun banyak faktor lain yang mempengaruhi. Namun, tantangan implementasi peraturan turunannya, baik berupa PP, Perpres dan Permen, masih perlu menjadi perhatian. Termasuk memastikan sinkronisasi dengan Perda," kata Bamsoet.

Dosen tetap Universitas Pertahanan dan Universitas Jayabaya ini menguraikan, pemerintah perlu melakukan simplifikasi melalui evaluasi menyeluruh terhadap peraturan yang ada dan pencabutan regulasi yang tidak perlu. Harus dilakukan inventarisasi dan evaluasi regulasi secara berkala untuk mencabut atau merevisi peraturan yang sudah tidak relevan, tumpang tindih, atau kontraproduktif.

"Peningkatan koordinasi di antara kementerian dan lembaga pemerintah merupakan langkah strategis untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan penyusunan regulasi yang harmonis," pungkasnya.

Ia juga menegaskan perlu juga dibentuk lembaga tunggal (single centered body) yang mengurusi peraturan perundang-undangan dan berada di bawah pengawasan langsung presiden untuk memastikan integrasi, konsistensi, serta efektivitas regulasi.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pascabanjir sejumlah fasilitas di Lapas Tolitoli tidak mengalami kerusakan parah

Tolitoli (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman mengunjungi Lapas Kelas IIB Tolitoli sekaligus memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) akibat banjir yang menerjang daerah itu beberapa waktu lalu.

"Bantuan ini harapannya dapat membantu meringankan beban para korban yang mengalami kesulitan akibat bencana alam banjir di Kabupaten Tolitoli," kata Akbar di Kecamatan Baolan, Kamis.

Ia mengemukakan, pascabanjir sejumlah fasilitas di Lapas Tolitoli tidak mengalami kerusakan parah.

"Kami juga berdialog dengan warga binaan pemasyarakatan untuk mendengar langsung berbagai permasalahan serta kondisi kehidupan di dalam Lapas," ucapnya.

Ia menuturkan pihaknya mengunjungi bengkel kerja warga binaan pemasyarakatan di Lapas Tolitoli tersebut.

"Di bengkel itu kami secara langsung menyaksikan proses pembuatan kerajinan tangan dari tempurung kelapa karena memang ini merupakan bagian dari pembinaan keterampilan bagi WBP agar dapat memiliki bekal saat kembali ke masyarakat," sebutnya.

Sementara itu Kepala Lapas Tolitoli Muhammad Ishak mengapresiasi kunjungan dan bantuan yang diberikan oleh Wakil Ketua MPR RI tersebut.

"Kami sangat berterima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Wakil Ketua MPR RI dan rombongan. Ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik dalam mendukung pemasyarakatan serta meningkatkan kesejahteraan pegawai yang terdampak banjir," ujarnya.

Menurut dia, pentingnya membangun sinergitas dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kinerja organisasi.

"Jadi program ini juga untuk mendukung 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, serta sejalan dengan Sapta Cita Presiden Prabowo Subianto," katanya.

Ia menjelaskan, kunjungan ini dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas pembinaan bagi warga binaan serta kesejahteraan pegawai yang terdampak bencana.

Pewarta: Moh Salam/Rangga Musabar
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Anggota Komisi III DPR RI sekaligus dosen tetap Pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan) Bambang Soesatyo (Bamsoet) memberikan kuliah 'Ideologi dan Isme-isme Modern', di Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan, di Jakarta. Dia menekankan peran ideologi Pancasila sebagai benteng dalam melawan ancaman radikalisme dan intoleransi yang dapat memecah belah bangsa.

Bamsoet menegaskan ideologi Pancasila adalah rasionalitas bangsa. Apabila ingin menelaah Pancasila dalam kaitannya dengan 'isme-isme' modern, maka harus kembali kepada sejarah pemikiran. Dalam filsafat 'ideologi' berarti sebuah sistem 'ide', yang identik dengan rasionalitas itu sendiri.

Bamsoet menjelaskan menurut filsuf Plato, terminologi 'idea' dan 'logos' memiliki makna yang mendalam. 'Idea' bukanlah gambaran pengertian yang ada dalam akal budi. Demikian juga 'Logos' bukanlah sebuah ilmu seperti layaknya ilmu fisika atau matematika, karena Ideologi mencakup keseluruhan dari apa yang disebut rasionalitas.

Sementara, Descartes memiliki konsep yang mengaitkan rasionalitas dengan kesadaran. 'Aku berpikir (rasionalitas) berarti aku menyadari', artinya berpikir itu berarti memiliki kesadaran akan realitas, akan dunia, akan hidupnya, akan eksistensi dirinya.

"Jika kita kaitkan dengan pandangan Plato maupun Descartes, bukan tidak mungkin pikiran itulah yang memberikan inspirasi kepada Soekarno dalam menggali Pancasila dari konsep-konsep kesadaran batin, jiwa dari bangsa Indonesia. Rasionalitas Soekarnian berarti kesadaran akan realitas hidup bangsa, kedalaman kulturnya, dan sadar akan eksistensi siapa diri bangsa ini," kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (14/3/2025).

"Sebab, Pancasila menjadi landasan filosofis yang mempersatukan keragaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa juga memiliki peran yang sangat fundamental dalam menjaga keutuhan, identitas, dan kemajuan negara," imbuhnya.

Ketua MPR RI ke-15 ini menjelaskan Indonesia adalah negara dengan keragaman yang sangat tinggi. Terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau.

Dengan perbedaan tersebut, menurutnya tanpa ideologi yang kuat maka bisa menimbulkan potensi perpecahan. Karena itu Pancasila dengan lima sila yang menekankan nilai universal memainkan peranan penting sebagai panduan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat merasa diakui dan dilindungi.

"Di era globalisasi, ancaman radikalisme dan intoleransi semakin menguat. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), terdapat peningkatan kasus radikalisme di kalangan muda Indonesia pada tahun 2023. Pancasila, dengan sila pertama 'Ketuhanan Yang Maha Esa' dan sila ketiga 'Persatuan Indonesia', menekankan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap semua suku, agama, dan golongan. Ini menjadi benteng utama dalam melawan paham-paham yang ingin memecah belah bangsa," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia memaparkan Pancasila juga menjadi fondasi pembangunan ekonomi dan sosial. Sila kelima Pancasila yang berbunyi 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia', kata dia, menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi yang inklusif.

Bamsoet mengatakan Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan seperti Program Kartu Prakerja dan Dana Desa, berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia turun menjadi 8,5% pada akhir 2024. Salah satu faktor pendorongnya adalah kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila," jelasnya.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan,Pancasila juga mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sebagai contoh, komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan mengembangkan energi terbarukan, sejalan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila.

"Di tengah arus globalisasi dan revolusi industri 4.0, Pancasila menjadi panduan bagi Indonesia untuk tetap menjaga kedaulatan dan identitasnya. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan musyawarah mufakat menjadi pembeda dari individualisme dan kapitalisme yang sering kali dibawa oleh globalisasi," pungkas Bamsoet.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menghadiri konferensi Liga Muslim Dunia bertajuk 'Menuju Persatuan Islam yang Efektif' di Mekkah, Arab Saudi pada Kamis (6/3). Dalam sambutannya, Muzani menyampaikan tentang dasar negara Pancasila yang berperan penting di awal kemerdekaan bangsa Indonesia.

Di awal kemerdekaan, Muzani mengatakan banyak para tokoh bangsa Indonesia yang berdebat tentang dasar negeri Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Islam, nasionalis atau sekuler. Namun, pada akhirnya Pancasila dipilih sebagai jalan Tengah untuk menyatukan perbedaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Berbulan-bulan pemimpin-pemimpin kami, tokoh-tokoh kami bahkan para ulama kami berdebat untuk menemukan dasar negara Republik Indonesia yang akan merdeka. Akhirnya setelah lama kita berdebat, kita bisa merumuskan jalan tengah yakni Pancasila. Pancasila adalah jalan tengah yang bisa mempertemukan di antara kami karena sesungguhnya kami adalah bangsa yang dengan rumpun berbeda-beda," kata Muzani dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

Muzani menjelaskan saat ini, Indonesia merupakan negara Islam terbesar kedua di dunia dengan jumlah penduduk muslim 230 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari total 280 juta jiwa penduduk Indonesia. Indonesia juga menjadi negara besar yang terdiri dari 17 ribu pulau, 13 ribu suku, dan 700 bahasa yang berbeda.

Adapun hal ini menjadi bukti bahwa perbedaan menjadi identitas dan kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Perbedaan itu, lanjut Mazani, kemudian diikrarkan dalam satu bahasa, yakni bahasa Indonesia, yang berasal dari rumpun melayu.

"Ikatan yang pertama kami lakukan adalah kami mengikatkan diri dalam bahasa yang sama. Di antara kami, kami menyepakati rumpun bahasa Melayu. Bahasa yang bukan bahasa mayoritas menjadi bahasa persatuan. Itulah cikal bakal bahasa Indonesia yang sampai sekarang digunakan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia," ungkap Muzani.

Meski demikian, Muzani mengatakan berbagai pergolakan yang didasarkan ideologi pernah terjadi dan dialami oleh bangsa Indonesia. Pergolakan juga terjadi diakibatkan perbedaan visi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Namun, pengalaman-pengalaman itu dijadikan pembelajaran oleh Presiden Prabowo Subianto agar kedepan hal-hal serupa tidak terjadi lagi. Menurutnya, Prabowo sangat memberi perhatian terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Bagi Prabowo, kata Muzani, persatuan bangsa Indonesia adalah segala-galanya. Seluruh pembangunan dan kekayaan alam yang ada di Indonesia hanya bisa dilakukan jika ada persatuan dan kebersamaan di antara rakyat dan pemimpinnnya.

"Bagi presiden Prabowo bahwa persatuan adalah segala-galanya. Seluruh kekayaan dan sumber daya alam serta Pembangunan dalam bentuk apapun akan berhasil jika kita tetap utuh dan bersatu. Itulah yang sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Maka beliau sekarang sedang menggalakkan makan bergizi gratis bagi seluruh anak pelajar dan santri dari seluruh Indonesia," jelas Sekjen Partai Gerindra itu.

"Target untuk memberi makan bergizi ini adalah 82 juta anak setiap hari. Ini adalah upaya kami untuk meningkatkan sumber daya manusia bangsa Indonesia pada masa-masa yang akan datang. Kami ingin menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bangsa yang sehat, bangsa yang pintar dan bangsa yang bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain," sambungnya.

Pada kesempatan ini, Muzani juga menyampaikan tentang nilai Islam bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, nilai Islam turut memberi semangat bagi keberlangsungan bangsa Indonesia.

"Kami menyadari sepenuhnya bahwa agama memberi dorongan terhadap hal itu. Islam memberi semangat terhadap hal itu. Kami menyadari sepenuhnya bahwa nilai Islam adalah nilai yang luhur dan tinggi. Karena itu kami tidak kecil hati dan harus percaya diri dengan semangat Islam bangsa Indonesia bisa bersatu dengan kekuatan-kekuatan yang sama dengan bangsa lain," tutup Muzani.

Sebagai informasi, konferensi ini turut menghadirkan beberapa pembicara antara lain, Sekjen Liga Muslim Dunia, Muhammad Abdul Karim Al-Isa. Turut hadir para mufti, cendekiawan, dan imam besar dari negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI.

Konferensi ini juga telah berjalan dua kali. Adapun konferensi pertama saat itu bertajuk "Membangun Jembatan antara Mahzab-mahzab Islam".

Lihat juga video: Jokowi Ungkap RI Sukses Lewati Krisis Dunia: Karena Fondasi Pancasila

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Ahmad Muzani berbicara tentang dasar negara Pancasila yang berperan penting dalam awal kemerdekaan bangsa Republik Indonesia, saat menghadiri konferensi Liga Muslim Dunia yang bertajuk “Menuju Persatuan Islam yang Efektif” di Mekkah, Arab Saudi, Kamis malam waktu setempat.

Di awal kemerdekaan, menurut dia, banyak tokoh bangsa Indonesia yang berdebat tentang pemilihan dasar negara Indonesia, baik berlandaskan nilai-nilai Islam, atau nasionalis, atau bahkan sekuler. Namun, pada akhirnya Pancasila dipilih sebagai jalan Tengah untuk menyatukan perbedaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Pancasila adalah jalan tengah yang bisa mempertemukan di antara kami karena sesungguhnya kami adalah bangsa yang dengan rumpun berbeda-beda,” kata Muzani dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan saat ini Indonesia merupakan negara Islam terbesar kedua di dunia dengan jumlah penduduk Muslim 230 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari total 280 juta penduduk Indonesia.

Menurut dia, Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari 17 ribu pulau, 13 ribu suku, dan 700 bahasa yang berbeda dan menjadi bukti bahwa perbedaan menjadi identitas dan kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Perbedaan itu kemudian diikrarkan dalam satu bahasa yakni bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang berasal dari rumpun melayu.

“Kami menyepakati rumpun bahasa Melayu, bahasa yang bukan bahasa mayoritas menjadi bahasa persatuan. Itulah cikal bakal bahasa Indonesia yang sampai sekarang digunakan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia,” kata dia.

Namun, dia mengungkapkan bahwa berbagai pergolakan yang didasarkan ideologi pernah terjadi dan dialami oleh bangsa Indonesia. Pergolakan juga terjadi diakibatkan perbedaan visi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Untuk itu, dia mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman tersebut dijadikan pembelajaran oleh Presiden Prabowo Subianto agar ke depannya hal-hal serupa tidak terjadi lagi.

Menurut dia, Presiden Prabowo sangat memberi perhatian terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bagi Prabowo, kata dia, persatuan bangsa Indonesia adalah segala-galanya, dan seluruh pembangunan dan kekayaan alam yang ada di Indonesia hanya bisa dilakukan jika ada persatuan dan kebersamaan di antara rakyat dan pemimpinnya.

“Kami ingin menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bangsa yang sehat, bangsa yang pintar dan bangsa yang bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain,” katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Ahmad Muzani berbicara tentang dasar negara Pancasila yang berperan penting dalam awal kemerdekaan bangsa Republik Indonesia, saat menghadiri konferensi Liga Muslim Dunia yang bertajuk “Menuju Persatuan Islam yang Efektif” di Mekkah, Arab Saudi, Kamis malam waktu setempat.

Di awal kemerdekaan, menurut dia, banyak tokoh bangsa Indonesia yang berdebat tentang pemilihan dasar negara Indonesia, baik berlandaskan nilai-nilai Islam, atau nasionalis, atau bahkan sekuler. Namun, pada akhirnya Pancasila dipilih sebagai jalan Tengah untuk menyatukan perbedaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Pancasila adalah jalan tengah yang bisa mempertemukan di antara kami karena sesungguhnya kami adalah bangsa yang dengan rumpun berbeda-beda,” kata Muzani dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan saat ini Indonesia merupakan negara Islam terbesar kedua di dunia dengan jumlah penduduk Muslim 230 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari total 280 juta penduduk Indonesia.

Menurut dia, Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari 17 ribu pulau, 13 ribu suku, dan 700 bahasa yang berbeda dan menjadi bukti bahwa perbedaan menjadi identitas dan kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Perbedaan itu kemudian diikrarkan dalam satu bahasa yakni bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang berasal dari rumpun melayu.

“Kami menyepakati rumpun bahasa Melayu, bahasa yang bukan bahasa mayoritas menjadi bahasa persatuan. Itulah cikal bakal bahasa Indonesia yang sampai sekarang digunakan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia,” kata dia.

Namun, dia mengungkapkan bahwa berbagai pergolakan yang didasarkan ideologi pernah terjadi dan dialami oleh bangsa Indonesia. Pergolakan juga terjadi diakibatkan perbedaan visi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Untuk itu, dia mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman tersebut dijadikan pembelajaran oleh Presiden Prabowo Subianto agar ke depannya hal-hal serupa tidak terjadi lagi.

Menurut dia, Presiden Prabowo sangat memberi perhatian terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bagi Prabowo, kata dia, persatuan bangsa Indonesia adalah segala-galanya, dan seluruh pembangunan dan kekayaan alam yang ada di Indonesia hanya bisa dilakukan jika ada persatuan dan kebersamaan di antara rakyat dan pemimpinnya.

“Kami ingin menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bangsa yang sehat, bangsa yang pintar dan bangsa yang bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain,” katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Setelah berlangsung selama dua hari, Pameran Kampung Hukum 2025 yang digelar oleh Mahkamah Agung (MA) RI resmi ditutup. Pameran ini sukses menarik perhatian publik dengan menghadirkan beragam informasi dan edukasi hukum dari berbagai lembaga.

Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI Anies Mayangsari Muninggar menyampaikan, Pameran Kampung Hukum yang ditutup pada Rabu (19/2) kemarin itu menjadi wadah yang strategis bagi MPR RI, sebab menarik banyak perhatian untuk hadir.

Hal itu menurutnya menjadi bentuk kolaborasi erat dalam membantu MPR RI untuk memperkenalkan produk-produknya.

"Pameran Kampung Hukum sangat strategis bagi MPR RI karena pameran hukum diikuti oleh banyak kementerian/lembaga serta dihadiri para mahasiswa dari fakultas hukum. Sehingga MPR RI dapat lebih memperkenalkan lembaga MPR RI dan produk-produknya kepada Kementerian/Lembaga dan generasi muda," ujar Anies, dalam keterangan tertulis Kamis (20/2/2025)

Lebih dari itu, kata dia, dengan pameran ini mewujudkan Sekretariat Jenderal MPR RI dapat lebih memperluas jejaring kerjanya. Sekaligus memperkuat kerja sama antar lembaga dalam hal pelayanan publik, perumusan kebijakan, hukum, termasuk good governance atau tata kelola pemerintahan.

Anies juga mengapresiasi Ketua MA Sunarto yang sempat mengunjungi booth MPR. Menurutnya, kedatangannya tersebut telah mendorong agar tidak lelah dalam mensosialisasikan kelembagaan MPR RI secara lebih luas.

"Apresiasi yang mulia Ketua MA tersebut sangat penting bagi Setjen MPR RI dan juga mendorong serta memotivasi Setjen MPR RI utk dapat secara terus menerus memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kelembagaan MPR, produknya serta pelayanan publik yang selama ini dijalankan oleh Setjen MPR RI," sambung Anies.

Sementara itu, Sunarto turut mengapresiasi partisipasi MPR RI dalam pameran ini sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Pelaksanaan Laporan Tahunan MA.

"Kehadiran MPR RI di pameran ini juga memiliki tujuan yakni, agar masyarakat lebih mengenal lembaga MPR RI ini dan produk-produknya," ucap Sunarto.

Di hari terakhir, pameran Kampung Hukum 2025 telah menyuguhkan beragam kegiatan menarik, seperti talkshow, pertunjukan seni tradisional, band performance, dan pembagian doorprize bagi pengunjung.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Subondo menyampaikan pameran tahun ini merupakan yang paling meriah daripada tahun-tahun sebelumnya. Ia pun mengapresiasi antusiasme para mahasiswa dan mahasiswi yang hadir dan turut memberikan pertanyaan kritis dalam talkshow yang diselenggarakan.

Ditambah, kata dia, para peserta pameran bekerja keras dan kreatif membuat para pengunjung tertarik mendalami produk-produk yang dipamerkan.

"Semakin memotivasi kita semua untuk terus memberikan edukasi dan pelayanan terbaik untuk masyarakat, untuk itu kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta dan panitia. Seluruh pihak yang berkontribusi untuk kesuksesan acara kampung hukum, kerja keras kita bersama telah menjadikan pameran sebagai ajang yang memperkenalkan hukum kepada masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran hukum yang lebih baik," tutur Subondo.

Dengan ditutupnya Pameran Kampung Hukum 2025, diharapkan masyarakat semakin memahami peran lembaga-lembaga negara dalam sistem hukum Indonesia serta mendapatkan manfaat dari berbagai informasi yang telah disajikan selama acara berlangsung.

Sebagai informasi, pada hari pertama pameran dibuka secara resmi oleh Ketua MA Sunarto, yang turut dihadiri oleh para Wakil Ketua MA, panitera, pejabat eselon I, II serta para pejabat dan pegawai di lingkungan kerja MA.

Kemudian, ada sekitar 23 institusi dan internal MA yang menjadi peserta pameran. Antara lain, Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI Anies Mayangsari Muninggar mengatakan Pameran Kampung Hukum yang digelar oleh Mahkamah Agung menjadi wadah yang strategis bagi Setjen MPR dalam membantu MPR memperkenalkan produk-produknya.

"Pameran Kampung Hukum sangat strategis bagi MPR RI karena pameran hukum diikuti oleh banyak kementerian/lembaga serta dihadiri para mahasiswa dari fakultas hukum sehingga MPR RI dapat lebih memperkenalkan lembaga MPR RI dan produk-produknya kepada kementerian/lembaga dan generasi muda," kata Anies dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Anies Mayangsari saat Pameran Kampung Hukum 2025 yang resmi ditutup pada Rabu (19/2).

Lewat pameran itu, kata dia, Setjen MPR RI juga dapat lebih memperluas jejaring kerjanya, sekaligus memperkuat kerja sama antarlembaga dalam hal pelayanan publik, perumusan kebijakan, hukum, termasuk tata kelola pemerintahan (good governance).

Anies mengapresiasi Ketua MA Sunarto yang sempat mengunjungi stand MPR yang dinilai memberikan motivasi Setjen MPR RI agar tidak lelah dalam mensosialisasikan kelembagaan MPR RI secara lebih luas.

"Memotivasi Setjen MPR RI untuk dapat secara terus menerus memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kelembagaan MPR, produknya serta pelayanan publik yang selama ini dijalankan oleh Setjen MPR RI," katanya.

Sebelumnya, Ketua MA Sunarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi MPR RI dalam pameran itu sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pelaksanaan laporan tahunan MA.

"Kehadiran MPR RI di pameran ini juga memiliki tujuan yakni agar masyarakat lebih mengenal lembaga MPR RI ini dan produk-produknya," ujar Sunarto.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Subondo menyampaikan bahwa pameran tahun ini merupakan yang paling meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Semakin memotivasi kita semua untuk terus memberikan edukasi dan pelayanan terbaik untuk masyarakat, untuk itu kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta dan panitia," katanya.

Dia juga mengapresiasi antusiasme para mahasiswa yang hadir memeriahkan talkshow serta para peserta pameran yang bekerja keras dan kreatif dalam membuat produk-produk yang dipamerkan menjadi menarik.

"Seluruh pihak yang berkontribusi untuk kesuksesan acara kampung hukum, kerja keras kita bersama telah menjadikan pameran sebagai ajang yang memperkenalkan hukum kepada masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran hukum yang lebih baik," paparnya.

Selain MPR RI, ada sekitar 23 institusi dan internal MA yang menjadi peserta pameran, di antaranya Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai hubungan yang kuat antara tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi harus mampu diwujudkan oleh para pemangku kepentingan di tingkat pusat serta daerah. Hal itu bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara.

Hal itu diungkapkan olehnya dalam acara ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)-MPR RI Collaboration to Host Rountable Discussion on SDGs, Human Rights and Democracy in Indonesia, di Kompleks MPR RI/DPR RI/DPD RI di Senayan, Jakarta, hari ini. Turut hadir dalam acara itu, antara lain Mercy Chriesty Barends (Chairperson of APHR) dan Yuyun Wahyuningrum (Executive Director APHR).

"Politisi memikul tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan perlindungan hak-hak individu dalam proses pembangunan," kata Lestari dalam keterangan, Rabu (19/2/2025).

Pada kesempatan itu, Lestari mengungkapkan, MPR RI pada 26 November 2024 lalu telah membentuk Kaukus Nasional SDG's. Kaukus Nasional SDG's hadir sebagai wadah untuk mengawal kebijakan yang sejalan dengan demokrasi, keberlanjutan, dan hak asasi manusia.

Dia menjelaskan pemahaman masyarakat terhadap SDGs baru sebatas singkatannya dan 17 tujuan SDGs semata, tetapi belum memahami tujuan setiap programnya. Temuan tersebut didaparkan pada saat salah satu kegiatan kaukus berlangsung.

"Salah satu problem kesenjangan dalam pembangunan disebabkan keengganan kita untuk melakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi dan pemahaman terhadap penerapan HAM dalam proses pembangunan," ungkapnya.

Dia menjelaskan para pemangku kepentingan harus mampu mewujudkan SDGs dalam proses pembangunan. Dia berharap kolaborasi semua pihak terkait upaya mewujudkan pelaksanaan SDGs, HAM, dan demokrasi harus konsisten dibangun.

"Setiap individu, harus bisa mengambil peran aktif secara bersama agar proses pembangunan yang dilakukan saat ini mampu memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara," tutupnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID – Senyum bahagia terlihat di wajah Puti Guntur Soekarno saat hadir di hadapan para kader PDI Perjuangan Surabaya pada acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Rumah Makan Joss Gandos, Surabaya, 26 November 2024. Kebahagiaan tersebut muncul setelah kabar gembira datang: pemerintah akhirnya mencabut TAP MPR yang selama ini menuduh Bung Karno sebagai dalang dari peristiwa G30S PKI.

Dalam pidato virtualnya, Puti, yang juga anggota MPR RI, dengan tegas menyampaikan rasa bangga atas keputusan tersebut. “Kini, TAP MPR yang menuduh Bung Karno sebagai dalang G30S PKI sudah dicabut. Kita patut bangga karena ini membuktikan bahwa Bung Karno tidak terlibat sedikit pun dalam organisasi terlarang itu,” ungkap Puti melalui Zoom kepada kader PDI Perjuangan.

Menyusul pencabutan TAP MPR tersebut, Puti pun menyerukan kepada seluruh kader PDI Perjuangan untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. "Cita-cita Bung Karno adalah menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, mari terus bergerak dan aplikasikan Pancasila dalam setiap langkah kita. Sekarang nama Bung Karno sudah bersih, kita harus semakin bersemangat!" ujar Puti yang juga merupakan cucu dari Presiden pertama RI, Soekarno.

Acara tersebut juga menjadi momentum bagi Puti untuk memberikan penguatan kepada PAC dan ranting PDI Perjuangan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, dalam mengimplementasikan Pancasila. Aliyudin, Staf Ahli Puti, menambahkan bahwa tujuan dari acara sosialisasi ini adalah untuk memperkokoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan nyata.

“Mbak Puti ingin agar Pancasila benar-benar dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai konsep yang tertulis," kata Aliyudin.

Lebih lanjut, Aliyudin mengungkapkan bahwa pencabutan TAP MPR yang selama ini menuduh Bung Karno terlibat dalam G30S PKI juga dipertegas oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dalam pidato ulang tahun partai. "Secara logika, tidak mungkin Bung Karno yang saat itu menjabat sebagai Presiden terlibat dalam kudeta terhadap dirinya sendiri," tegas Aliyudin.

Aliyudin juga menekankan bahwa langkah konkret dari Puti dalam mengamalkan Pancasila dapat dilihat dari program-program beasiswa seperti PIP dan KIP Kuliah. Ini adalah bagian dari upaya untuk mencerdaskan bangsa, yang merupakan bagian dari cita-cita Bung Karno.

“Program beasiswa ini adalah bentuk nyata dari upaya Mbak Puti untuk mewujudkan cita-cita Bung Karno. Mari kita dukung langkah-langkah nyata ini agar semakin banyak generasi penerus bangsa yang bisa maju dan berprestasi,” ujar Aliyudin.

Dengan semangat baru dan keyakinan bahwa nama Bung Karno telah dipulihkan, Puti mengajak semua kader PDI Perjuangan untuk lebih solid dan aktif dalam menjaga marwah partai. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya sekadar wacana, tetapi harus menjadi kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Inilah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa semangat perjuangan Bung Karno tetap hidup dalam setiap langkah kita.

Editor : Arif Ardliyanto

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyambut positif Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold karena merupakan amanat reformasi yang selama ini konsisten diperjuangkan dalam berbagai agenda dan kebijakan politik.

"Dalam UUD NRI 1945 sangat jelas bahwa calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Apa yang diputuskan MK sesungguhnya menegaskan apa yang termaktub dalam UUD NRI 1945," kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan sejak awal pihaknya memperjuangkan agar ruang demokrasi dibuka seluas-luasnya dengan memberikan kesempatan pada putra-putri terbaik bangsa sebagai capres dan cawapres.

"Sudah seharusnya pemilihan presiden menjadi ruang adu ide dan gagasan putra-putri terbaik bangsa yang diajukan melalui partai politik dan tidak dihalangi oleh ambang batas," ujarnya.

Selain itu, Eddy mengatakan dengan semakin terbukanya kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk maju dalam pilpres maka rakyat memiliki kesempatan untuk memilih yang terbaik diantara kandidat-kandidat terbaik.

"Rakyat sebagai pemilih akan lebih selektif dalam memilih kandidat berbasis pada ide, gagasan dan visi misi yang disampaikan. Keputusan MK ini memberikan kedaulatan yang lebih luas untuk rakyat sebagai pemilih dalam memutuskan yang terbaik," pungkas dia.

Sebelumnya, MK memutuskan penghapusan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis.

MK memandang presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Selanjutnya, MK mempelajari bahwa arah pergerakan politik Indonesia cenderung selalu mengupayakan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon.

Menurut MK, kondisi ini menjadikan masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang mengancam keutuhan Indonesia apabila tidak diantisipasi.

Oleh karena itu, MK menyatakan presidential threshold yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025