Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ulu (OKU), Choirun Parapat menghentikan kasus pencurian motor yang dilakukan tersangka Robet dengan restorative justice. Kasus ini dihentikan usai korban mau berdamai dan saling memaafkan.

Peristiwa pencurian yang dilakukan tersangka terjadi pada Selasa (4/2), sekitar pukul 21.40 WIB, di Desa Penyandingan, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Robet ditangkap karena terbukti mencuri satu unit sepeda motor milik warga setempat bernama Maddiyah.

Namun dalam proses hukum yang berjalan, Kejari OKU melihat adanya potensi penyelesaian perkara ini secara damai antara korban dan pelaku, yang menjadi prasyarat utama dalam penerapan keadilan restoratif.

Kepala Kejaksaan Negeri OKU, Choirun Parapat, mengatakan bahwa penghentian penuntutan terhadap tersangka Robet mengacu pada ketentuan peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yang diperkuat dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: 01/E/Ejp/02/2022.

"Perkara ini memenuhi seluruh syarat yang diatur, termasuk adanya kesepakatan damai antara korban dan tersangka. Maka dari itu, terhadap perkara atas nama Robet dapat diajukan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif," katanya kepada detikSumbagsel, Jumat (16/5/2025).

Dalam rangka mewujudkan perdamaian antara kedua belah pihak, Kejari OKU menunjuk seorang Jaksa Fasilitator yang bertugas sebagai mediator. Proses mediasi berjalan lancar, dan akhirnya korban Maddiyah bersedia memaafkan tindakan tersangka Robet.

Kesepakatan damai ini menjadi pondasi kuat untuk melanjutkan proses penghentian penuntutan.

"Setelah melalui tahap ekspos perkara secara internal, permohonan penghentian penuntutan diajukan ke Jaksa Agung Muda Pidana Umum melalui Direktur A dan mendapat persetujuan resmi dari Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan. Persetujuan ini menandakan bahwa proses hukum telah memenuhi seluruh ketentuan formal dan substantif yang berlaku," ungkapnya.

Choirun Parapat menyampaikan bahwa keputusan ini juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kondisi sosial ekonomi tersangka.

"Robet diketahui sebagai tulang punggung keluarga yang harus menghidupi istri yang tengah hamil, anak-anak yang masih kecil, dan orang tua yang sedang sakit," ungkapnya

"Dengan dikabulkannya penghentian penuntutan ini, Robet bisa kembali menjalankan peran penting dalam keluarganya. Ini adalah bentuk nyata bahwa hukum tidak hanya soal penghukuman, tapi juga soal pemulihan dan harapan," sambungnya.

Dia menambahkan proses penghentian penuntutan secara resmi ditutup dengan penyerahan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) kepada tersangka Robet.

"Saya berharap penerapan keadilan restoratif ini dapat menjadi contoh penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi sosial, bukan semata-mata pembalasan," tutupnya.

Video: Sederet Fakta Bagi-bagi Fee Proyek Pejabat OKU Jelang Lebaran

Video: Sederet Fakta Bagi-bagi Fee Proyek Pejabat OKU Jelang Lebaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian RI (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pemerintah sedang mereformasi aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Reformasi TKDN ini merupakan upaya pemerintah dalam deregulasi, yang mana nantinya mempercepat atau mempermudah pelaku usaha dalam melakukan kegiatan. Sehingga industri otomotif dalam negeri terlindungi di tengah tekanan global.

"Pokoknya sekarang kita sedang membahas bagaimana mereformasi tata kelola, mereformasi bisnis proses, mereformasi cara perhitungan sertifikat TKDN," ujar Agus di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

KOMPAS.com/Ruly Kurniawan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam gelaran New Energy Vehicle Summit 2025 di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Agus mengklaim, pemerintah lebih afirmatif terhadap kebijakan TKDN seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025.

Secara perinci, ia menyoroti Pasal 66 Ayat 1 yang menegaskan bahwa Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah / Institusi lainnya wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.

Kemudian, Pasal 2 mengatur tentang kewajiban penggunaan produk dalam negeri, yakni sebagai berikut:

(a) menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%.

(b) dalam hal produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40% tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25%.

(c) dalam hal produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN kurang dari 25%.

Artinya, berdasarkan aturan tersebut, pemerintah wajib menggunakan produk dengan TKDN 40 persen jika barang itu tersedia dan sesuai program yang diperlukan.

ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho Pekerja merakit mobil pick up di Pabrik Mobil Esemka, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (6/9/2019). Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik mobil PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) untuk mulai beroperasi memproduksi mobil. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/foc.

Jika barang tersebut tidak tersedia atau volume tidak mencukupi, maka wajib memakai produk dengan TKDN 25 persen.

"Pasal 66 Ayat 2 (b) tadinya tidak ada. Diatur secara eksplisit apabila tidak ditemukan atau volumenya kurang untuk produk TKDN plus BMP 40 persen, maka yang harus dibeli itu produk-produk yang memenuhi TKDN 25 persen, ini merupakan ayat yang lebih afirmatif dari pemerintah," ujar Agus.

Maka nantinya reformasi ini akan membuat iklim investasi dan dunia usaha menjadi lebih baik, sekaligus mengurangi beban biaya sertifikat TKDN akan lebih cepat, mudah dan murah.

"Kita harapkan dan kita yakin setelah nanti ini terbit menjadi regulasi, maka pelaku usaha di dalam mengurus sertifikat TKDN akan lebih cepat, lebih mudah dan akan lebih murah," ucapnya.

Lebih lanjut, Agus menyampaikan pihaknya terus melakukan pembahasan internal dan berharap bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kemenperin juga akan melakukan uji publik dan melibatkan para stakeholders.

"Jadi ini bukan karena latah, bukan karena tekanan dari siapapun. Memang kami menganggap perlu bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kemudahan produksi dalam negeri yang mengarah ke TKDN itu, harus kami evaluasi, harus kami reformasi, bisnis prosesnya memang harus lebih baik," tutupnya.

Oknum aparatur sipil negara (ASN) di Lapas Muara Dua, Sumatera Selatan (Sumsel), berinisial LL, dilaporkan ke polisi atas kasus penggelapan sepeda motor di Palembang, Sumsel. Oknum itu dilaporkan tiga korbannya yang melapor ke Polrestabes Palembang.

Salah satu korban, Dendi Setiawan (32) mengatakan peristiwa yang dialaminya terjadi di Jalan SMB 2, Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Palembang pada Selasa (15/4/2025) lalu sekitar pukul 09.00 WIB.

Menurutnya, terlapor LL adalah oknum ASN yang berdinas di Lapas Muara Dua, Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.

"Dia (LL) ini pinjam motor saya, tapi tidak dikembalikan. Yang saya tahu, dia ini (oknum) ASN di Lapas Muara Dua," ungkap Dendi kepada media, Kamis (17/4).

Dendi mengatakan, LL adalah teman masa kecilnya selama di Muara Dua. Awalnya, terlapor menghubungi Dendi untuk berkunjung ke rumahnya.

"Awalnya dia ini menghubungi malam hari ingin main, tapi tak direspons. Pagi (saat hari kejadian) dia menelepon lagi dan bilang ingin bertemu," jelasnya.

Mereka berdua pun akhirnya bertemu di TKP. Di lokasi, mereka mengobrol dan LL berkata kedatangannya ke Palembang hendak mengejar narapidana yang kabur dari lapas tempatnya bekerja.

"Dia bercerita kalau sedang mengejar tahanan yang kabur. Kalau tidak dapat, katanya dia yang akan di-PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat)," ujarnya.

Kemudian, kata Dendi, LL bercerita ingin pulang ke rumah istrinya sebentar di Kecamatan Sukarami, Palembang. Saat itulah terlapor meminjam motor korban.

"Setahuku, memang dia ini pegawai di Lapas Muara Dua. Karena selama ini berteman, kalau saya ke kampung juga sering bertemu, jadi tidak curiga," ujarnya.

Namun, setelah meminjam motornya, terlapor tak kunjung kembali hingga sore hari. Saat dihubungi, LL beralasan bahwa dirinya kena tilang di Simpang IP Mal dan dibawa ke Polrestabes Palembang.

"Saya sempat curiga dan telepon teman di Muara Dua, ternyata memang dia (LL) ini bermasalah. Akhirnya saya cek ke Polrestabes, ternyata zonk," katanya.

Dendi pun kembali menghubungi LL untuk menanyakan kembali perihal motor bernopol BG-3723-ZM miliknya. Bukan mengaku, terlapor justru mengatakan bahwa motor korban berada di Polda Sumsel dan meminta BPKB dan STNK untuk menebus kendaraannya tersebut.

"Akhirnya saya melapor ke polisi. Semoga (terduga) pelaku tertangkap supaya nama Lapas Muara Dua juga tidak tercoreng," harapnya.

Dua Korban Lainnya Sudah Lapor Polisi

Sebelumnya, dua warga Palembang mengadukan kasus dan terlapor yang sama ke kantor polisi. Diduga, terlapor menarget teman-temannya semasa kecil di Muara Dua sebagai korban.

Pelapor pertama Ardiansyah Putra (31) mengatakan, peristiwa yang dialaminya terjadi di Jalan AKBP Kemas Kailani, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, pada Minggu (6/4/2025) sekitar pukul 22.00 WIB. Saat itu, LL mengajak korban menginap untuk melepas rindu.

"Dia tiba-tiba menghubungi dan ajak menginap, (kami) sudah lama tidak bertemu. Akhirnya kami bertemu di hotel (TKP)," ujarnya, Minggu (13/4).

Malam harinya, LL meminjam motor bernopol BG-6453-ET milik Ardiansyah beserta KTP dan STNK dengan dalih ingin pergi sebentar. Tanpa menaruh curiga, ia pun meminjamkan barang-barang tersebut.

"Tapi sampai pagi, dia tidak pulang ke hotel. Saya sudah ke rumah orang tuanya juga, tapi mereka lepas tangan," ujarnya.

Sementara itu, korban lainnya yakni M Kurniawan (23) menyebut LL meminjam motornya saat mereka berada di Jalan Mayor Ruslan, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, pada Kamis (10/4) sekitar pukul 10.00 WIB. Kepada korban, LL meminta untuk ditemani ke TKP.

"Lalu dia (terlapor) ini pinjam motor, ngakunya mau jemput anak di wilayah KM 10. Karena kami berteman, saya pinjamkan motornya," katanya.

Namun, LL tidak terlihat lagi hingga larut malam. Setelah ditunggu, motor milik Kurniawan itu tak kunjung kembali ke TKP maupun rumahnya.

"Saya sudah konfirmasi ke akun medsos Lapas Muara Dua. Ternyata memang dia ini sudah dua bulan tidak masuk bekerja, orang tuanya pun sudah lepas tangan," ungkapnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Andrie Setiawan membenarkan adanya tiga laporan penggelapan itu. Hingga kini, pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut.

"Iya, benar (sudah kami terima laporannya). Saat ini sedang kami lakukan pendalaman," ungkapnya saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Kamis (17/4).

Video: Heboh Pria Aniaya Mantan dan Ancam Warga Pakai Pistol di Palembang

Video: Heboh Pria Aniaya Mantan dan Ancam Warga Pakai Pistol di Palembang

Kuasa hukum pihak keluarga menyebut ada saksi yang melihat prajurit TNI AL, Kelasi Satu Jumran masuk ke dalam mobil dalam kasus pembunuhan jurnalis perempuan bernama Juwita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Dedi Sugianto selaku kuasa hukum pihak keluarga mengatakan saksi mata itu merupakan seorang kakek yang tengah berada di dalam pendoponya untuk menyadap karet.

"Saksi kemudian melihat ada mobil dan korban," kata Dedi seperti dikutip dari Detik, Sabtu (5/4).

Dedi menyebut saat ini masih pihaknya menunggu pengungkapan motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka.

"Untuk motif memang harus mendapatkan peristiwa secara utuh, ini masih proses penyidikan berjalan. Kami terus berkoordinasi untuk bisa mendapatkan peristiwa itu secara utuh," ucap dia.

Pada hari ini, Denpomal telah menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan tersebut di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru. Total ada 33 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi.

Proses rekonstruksi dimulai dengan adegan Jumran membawa Juwita di dalam mobil. Kemudian, dilanjutkan dengan adegan yang memperlihatkan aksi Jumran menghabisi nyawa Juwita.

Dalam rekonstruksi terlihat Jumran membunuh Juwita dengan cara memiting korban kemudian mencekik leher korban. Korban juga sempat terpentok tali sabuk pengaman.

Jumran melakukan aksi pembunuhan berencana itu seorang diri. Ia mengeksekusi Juwita di dalam mobil, sedangkan sepeda motor korban berada di pusat perbelanjaan.

Lalu, adegan berikutnya adalah saat tersangka memberhentikan orang yang melintas untuk mengambil motor korban di lokasi lain tersebut.

Kemudian, dari pusat perbelanjaan, tersangka kembali lagi ke TKP menggunakan sepeda motor korban. Setelahnya, tersangka Jumran membuat sepeda motor korban seakan-akan rusak akibat terjatuh.

Adegan selanjutnya, Jumran menghancurkan ponsel milik Juwita. Dalam ponsel itu terdapat video bukti pemerkosaan yang dilakukan tersangka beberapa waktu sebelumnya. Tersangka sengaja menghancurkannya untuk menghilangkan barang bukti.

Tak berselang lama, Jumran lantas mengeluarkan Juwita dari dalam mobil dan menempatkannya di pinggir jalan bersama sepeda motor yang sudah dicuci untuk menghilangkan sidik jarinya.

Setelah semuanya selesai, tersangka Jumran kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan mobil yang ia sewa.

Kapolres Jembrana, AKBP Endang Tri Purwanto, meminta maaf terkait adanya polisi berinisial MC (49) yang mengendarai motor di Desa Sumbersari, Kecamatan Melaya, saat Nyepi, Sabtu (29/3/2025). Endang memastikan polisi itu diproses hukum.

Endang mengatakan MC telah dijemput oleh Unit Profesi dan Pengamanan (Propam) Polsek Gilimanuk untuk dibawa ke Mapolres Jembrana. MC dijemput sekitar pukul 06.00 Wita.

"Selanjutnya, (MC) ditempatkan di tempat khusus guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sudah kami tahan," tegas Endang saat ditemui detikBali seusai menghadiri Rapat Koordinasi FKUB di Rumah Jabatan Bupati Jembrana, Minggu (30/3/2025)

Seksi Propam Polres Jembrana juga akan memeriksa sejumlah saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Endang menegaskan akan memberikan sanksi berat jika anggotanya terbukti bersalah melanggar Kode Etik Kepolisian.

"Memang benar anggota meninggalkan posnya saat bertugas. Tidak profesional," ujar Endang.

Polres Jembrana juga telah berkoordinasi dengan bendesa adat setempat terkait sanksi adat dan menyerahkan bantuan beras 100 kilogram (kg) kepada Desa Adat Gilimanuk dan Desa Adat Sumbersari.

Namun, Bendesa Adat Gilimanuk, I Ketut Subanda, menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Subanda juga meminta anggota Polri tersebut membuat klarifikasi permintaan maaf sebagai bentuk pertanggungjawaban.

"Karena kepedulian kapolres yang begitu bagus merespons kejadian ini, kami serahkan sepenuhnya kejadian ini kepada pihak kepolisian," ujar Subanda.

Video: Umat Muslim di Bali Salat Tarawih dalam Kondisi Gelap saat Nyepi

Video: Umat Muslim di Bali Salat Tarawih dalam Kondisi Gelap saat Nyepi

Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, memeriksa seorang warga negara asing (WNA) asal Inggris. WNA itu diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan membuka usaha penyewaan kendaraan bermotor.

"Mereka targetnya konsumen WNA yang berlibur di Nusa Penida," kata Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra di Denpasar, Bali, dilansir Antara, Selasa (4/2/2025).

WN Inggris itu adalah seorang pria berinisial KSM memegang izin tinggal kunjungan (ITK) yang berlaku hingga 11 Februari 2025. KSM diciduk petugas Imigrasi saat melakukan pengawasan WNA pada 25 Januari 2025.

KSM diperkirakan sudah melakukan kegiatan usaha sewa menyewa kendaraan jenis sepeda motor selama enam bulan hingga satu tahun terakhir.

"Dari hasil penyelidikan kami, KSM hanya mengoperasikan sewa menyewa motor di Nusa Penida," ucap Ridha.

Dalam menjalankan aksinya, KSM mengiklankan usaha sewa kendaraan bermotor itu melalui media sosial. Setiap hari, KSM menyewakan rata-rata tiga hingga empat unit motor dengan tarif per hari mencapai Rp 150 ribu untuk satu unit motor.

Ridha menambahkan, KSM diketahui memiliki seorang istri berkewarganegaraan Indonesia (WNI).

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, izin tinggal kunjungan diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan.

Selain itu, kepada anak yang baru lahir di wilayah Indonesia serta pada saat lahir ayah dan atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan.

Pada pasal 61 dijelaskan bahwa WNA dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya kepada WNA yang memegang izin tinggal terbatas (Itas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf (e), yakni orang asing yang kawin secara sah dengan WNI.

Sedangkan Ridha menambahkan KSM memegang izin tinggal kunjungan.

Sementara itu, selain WNA dari Inggris dalam rilis kepada awak media itu, Imigrasi Denpasar menghadirkan WNA pria asal Ghana berinisial RM yang diciduk pada 20 Januari 2025 karena sudah melebih lama tinggal (overstay) di Indonesia dengan izin tinggal berupa visa saat kedatangan (VOA) sudah berakhir pada 2019.

Kemudian, pria asal Kanada berinisial CBY yang sebelumnya ditangkap polisi dari Polsek Denpasar Selatan karena melakukan pencurian di salah satu toko seni di kawasan Sanur, Denpasar, pada 30 Januari 2025.

CBY kemudian diserahkan kepada Imigrasi Denpasar dan sebelumnya sempat melakukan percobaan melarikan diri.

Selanjutnya, ada juga tiga WNA asal India yang melakukan penipuan daring (scamming) kepada sesama warga India di negaranya.

Imigrasi Denpasar akan memberikan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan kepada enam WNA tersebut sesuai dengan Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Seorang warga Inggris, KSM, ditangkap petugas Imigrasi karena membuka usaha rental motor di Nusa Penida. KSM ditangkap pada Sabtu (25/1/2025) lantaran diduga menyalahgunakan izin tinggal.

"Yang bersangkutan menyalahgunakan izin tinggal karena mengiklankan dan menyewakan kendaraan motor ke orang asing," kata Kepala Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra di kantornya, Selasa (4/1/2025).

KSM masuk ke Indonesia menggunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) yang berlaku hingga 11 Februari 2025. Ia memiliki istri warga negara Indonesia dan telah tinggal di Bali selama enam bulan sebelum membuka usaha persewaan motor khusus bagi orang asing di Nusa Penida.

Dalam menjalankan bisnisnya, KSM hanya menyewakan motor kepada wisatawan asing dengan tarif Rp 150 ribu per hari. Setiap hari, ia melayani sekitar tiga hingga empat penyewa.

"Yang bersangkutan hanya mengoperasikan sewa motor ini di Nusa Penida," kata Ridha.

Ridha menjelaskan, KSM melanggar aturan karena menjalankan usaha berbadan hukum sementara visanya masih ITK. Sesuai ketentuan, hanya pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) penyatuan keluarga yang diperbolehkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

"Jadi, pemegang Kitas investor, sepanjang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dibolehkan. Yang tidak apabila (pemegang) Kitas penyatuan keluarga, bekerja di suatu badan hukum. Diatur dalam undang-undang yang lain," jelasnya.

Atas pelanggaran tersebut, KSM akan dideportasi dan diusulkan masuk dalam daftar pencekalan.

Video: WNA di Bali Berulah Lagi, Kini Terlibat Pencurian hingga Penipuan

Video: WNA di Bali Berulah Lagi, Kini Terlibat Pencurian hingga Penipuan

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim, menegaskan komitmen DPRD dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda).

Selain itu, pihaknya juga mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota.

Pernyataan ini disampaikan sebagai bagian dari implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum.  

Dalam pernyataannya, Aslim menyampaikan tiga poin utama yang menjadi sikap resmi DPRD Kota Tasikmalaya. 

1. Dukungan terhadap Supremasi Hukum

DPRD Kota Tasikmalaya mendukung sepenuhnya tindakan tegas yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota dalam menegakkan hukum. 

Penegakan hukum yang adil dan transparan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan sosial serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, kepastian hukum juga menjadi faktor penting dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.  

"Kami mengapresiasi upaya kepolisian dalam menegakkan supremasi hukum, baik dalam kasus yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai. Hal ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keadilan bagi masyarakat Kota Tasikmalaya," ujar Aslim, belum lama ini.  

2. Penanganan Geng Motor yang Meresahkan  

DPRD juga memberikan dukungan penuh terhadap langkah kepolisian dalam menangani aksi brutal geng motor yang semakin mengkhawatirkan di Kota Tasikmalaya. 

Keberadaan geng motor yang sering terlibat dalam tindakan kriminal, seperti penganiayaan dan perusakan fasilitas umum, telah meresahkan masyarakat.

"Kami mendukung langkah kepolisian dalam menangani geng motor secara tegas dan sistematis. Masalah ini perlu ditangani dengan pendekatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat agar bisa menjadi model nasional dalam menciptakan sistem penanganan geng motor yang efektif," tegasnya.  

3. Apresiasi terhadap Penegak Hukum

Selain itu, DPRD Kota Tasikmalaya juga memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota, Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, dan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang telah menjalankan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.  

Khususnya, DPRD mengapresiasi penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor di Jalan Mayor SL Tobing, Kota Tasikmalaya. Kasus tersebut telah sampai ke tahap putusan Pengadilan Negeri, dengan vonis hukuman penjara 1 tahun 8 bulan bagi terdakwa.  

"Kami mengapresiasi kerja keras aparat penegak hukum yang telah memastikan kasus ini diproses secara adil dan transparan. Ini menjadi bukti bahwa hukum tetap ditegakkan dengan tegas di Kota Tasikmalaya," ungkapnya.   

Dengan adanya dukungan dari DPRD Kota Tasikmalaya, diharapkan upaya penegakan hukum dapat semakin optimal, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Tasikmalaya. 

DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian serta instansi terkait dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat.

Editor : Asep Juhariyono

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Ketiadaan rumah tahanan (rutan) khusus anak di Kota Tasikmalaya mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, terutama Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Moh Faruk Rozi.

Kapolres Tasikmalaya, AKBP Moh Faruk Rozi mengatakan, perlu adanya rutan khusus anak setelah munculnya kasus pengeroyokan dan pembacokan yang melibatkan anggota geng motor di bawah umur.

"Keberadaan rutan anak sangat diperlukan untuk menangani kasus hukum yang melibatkan anak di bawah umur secara lebih tepat," kata AKBP Moh Faruk kepada wartawan di Polres Tasikmalaya Kota, Jumat (31/1/2025) lalu.

Bahkan, dikatakaan Faruk, rutan khusus anak itu menjadi bahan diskusi antara pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun lembaga pemasyarakatannyang ada di Kota Tasikmalaya.

Ia menambahkan, bahwa saat ini penanganan kasus anak harus tetap mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menekankan aspek pembinaan dibandingkan hukuman pidana.

"Mudah-mudahan ke depan dengan adanya kasus ini, baik pemerinta pusat maupun daerah dapat bekerja sama untuk mewujudkan rutan khusus anak yang memang layak," ungkapnya.

Editor : Asep Juhariyono

JAMBI, iNews.id - Pelaku pencurian motor (curanmor) bersenjata api (senpi) kabur dari tahananPolres Muarojambi. Pelaku  bernama Zulkarnain (26) yang kini diburu polisi.

Dugaan sementara, pelaku kabur dengan memanfaatkan kelengahan petugas penjaga sel Polres Muarojambi.

"Betul. Saat ini keberadaannya sedang dicari petugas," ujar seorang anggota polisi saat dikonfirmasi, Selasa (28/1/2025).

Informasi diperoleh iNews, pelaku Zulkarnain sebelumnya diamankan tim Reskrim Polsek Sekernan, Muarojambi beberapa waktu lalu bersama dua rekannya. Dia menjadi salah satu komplotan bandit curanmor yang meresahkan masyarakat Sekernan.

Dalam melancarkan aks kejahatanny, pelaku kerap menakut-nakuti warga dengan menggunakan senpi rakitan. Seusai beraksi, senpi tersebut disimpan pelaku di rumah kontrakan. Sementara hasil kejahatannya digunakan untuk mengonsumsi narkoba.

Editor: Donald Karouw

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id – Menjelang pergantian tahun, Polres Tasikmalaya Kota menggelar refleksi akhir tahun 2024 pada Senin (30/12/2024). Acara ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Joko Sulistiono, di Mako Polres Tasikmalaya Kota.

AKBP Joko Sulistiono memaparkan, bahwa sepanjang tahun 2024, Polres Tasikmalaya Kota telah melaksanakan berbagai operasi kepolisian, baik yang bersifat rutin maupun khusus, seperti Operasi Mantap Brata 2024 dan Operasi Mantap Praja 2024. 

Kedua operasi tersebut berjalan sukses, menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.

“Selama tahun 2024, kami fokus pada upaya preemtif, preventif, dan represif, guna memastikan wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota tetap aman. Meski demikian, ada sejumlah kasus menonjol yang menjadi perhatian masyarakat,” ujar Joko.

AKBP Joko mengungkapkan, Polres Tasikmalaya Kota menerima 405 laporan kasus sepanjang 2024, dengan 295 kasus berhasil diselesaikan. 

Jenis kasus yang paling banyak dilaporkan adalah pencurian dengan pemberatan (191 kasus), pencurian kendaraan bermotor roda dua (52 kasus), penggelapan (101 kasus), penganiayaan (135 kasus), dan penipuan (135 kasus).

“Kami terus berupaya menyelesaikan setiap laporan, terutama kasus-kasus yang berdampak besar terhadap masyarakat,” tegas Joko.

Beberapa kasus kriminal menonjol yang terjadi sepanjang tahun 2024 juga menjadi perhatian khusus. 

Salah satunya adalah penganiayaan di sebuah perusahaan leasing pada 26 Maret 2024, di mana korban dipukul hingga mengalami luka serius. 

Kasus ini ditangani berdasarkan Pasal 351 jo 170 KUHPidana tentang penganiayaan.

Selain itu, pada 10 April 2024, terjadi insiden pembakaran sepeda motor setelah korban terjatuh akibat menabrak trotoar.

Pelaku menghampiri korban, memukulnya, lalu membakar kendaraan korban. Kasus ini juga diproses menggunakan Pasal 351 jo 170 KUHPidana.

Kasus lain yang menonjol adalah penganiayaan berujung kematian di Jalan Letjen Mashudi, Kecamatan Cibeureum.

Korban yang melintas dipukul hingga terjatuh dan mengalami penganiayaan berat, mengakibatkan satu korban meninggal dunia. Pelaku dijerat dengan Pasal 170 KUHPidana dan UU Perlindungan Anak.

Penanganan Kasus Narkotika

Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota juga mencatat keberhasilan dalam menangani 85 kasus penyalahgunaan narkotika selama tahun 2024. 

Dari total kasus tersebut, sebanyak 105 tersangka diamankan, dengan barang bukti meliputi sabu, ganja, tembakau sintetis, ekstasi, dan psikotropika jenis lain.

“Kami berkomitmen memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum kami. Penanganan kasus ini akan terus menjadi prioritas,” tambah Joko.

AKBP Joko Sulistiono menegaskan komitmen Polres Tasikmalaya Kota untuk terus menjaga keamanan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kami berharap langkah-langkah ini dapat menekan angka kriminalitas dan menciptakan rasa aman di Kota Tasikmalaya. Profesionalisme dan dedikasi akan selalu menjadi pedoman kami dalam melayani masyarakat,” tutup Joko.

Editor : Asep Juhariyono

JAKARTA, KOMPAS.com - Viral di media sosial video yang memperlihatkan emak-emak mengendarai sepeda motor dengan gaya bebas alias freestyle.

Rekaman tersebut diunggah oleh akun Instagram @jabodetabek24info, Minggu (30/12/2024). Dalam tayangan itu, terlihat seorang emak-emak menggunakan hijab berwarna abu-abu mengendarai motor dengan gaya bebas.

Emak-emak tersebut terlihat lepas tangan sambil sesekali berjoget di atas motor yang sedang melaju. Tak hanya itu, ia juga melakukan aksi berbahaya dengan menirukan gaya Superman terbang.

Aksi ini tentu sangat berbahaya dilakukan di jalan raya, sebab tak hanya berpotensi mencelakai diri sendiri tetapi juga pengguna jalan lain.

Pemerhati masalah transportasi dan hukum, Budiyanto, mengatakan, gagal atau berhasil, freestyle sembarangan di jalan raya dilarang sebab membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain.

View this post on Instagram

A post shared by Jabodetabek24info (@jabodetabek24info)

“Freestyle di jalan raya merupakan cara mengendarai motor yang tidak wajar, demonstratif, membahayakan keselamatan berlalu lintas, dan berpotensi terjadinya lalu-lintas,” KATA Budiyanto, belum lama ini kepada Kompas.com.

Budiyanto mengatakan, freestyle dilarang karena bertentangan dengan Undang-Undang lalu-lintas dan angkutan Jalan No 22 tahun 2009 tentang LLAJ, soal tata cara berlalu lintas yang benar.

Pasal 105
- Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

• Berperilaku tertib, dan/atau
• Mencegah hal - hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan.

Pasal 106
Ayat 1

• Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Ayat 4 huruf d

• Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan Gerakan lalu lintas.

Ayat 8

• Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia