Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S Marunduri buka puasa bersama (bukber) dengan para tahanan. Ia mengajak para tahanan introspeksi diri selama bulan suci Ramadan.

Daniel didampingi sejumlah pejabat utama (PJU) Polres Mojokerto Kota bukber dengan 15 tahanan. Mereka duduk lesehan sembari menyantap takjil, lalu nasi kotak.

Menurutnya, bukber dengan tahanan ini wujud kepedulian Polres Mojokerto Kota kepada masyarakat. Ia memberikan motivasi kepada para tahanan agar tetap kuat menghadapi proses hukum masing-masing.

"Bulan suci Ramadhan ini isi dengan kegiatan positif meskipun berada di dalam tahanan," ujarnya kepada para tahanan di Rutan Polres Mojokerto Kota, Sabtu (15/3/2025).

Salah satu kegiatan positif, lanjut Daniel, melakukan introspeksi diri. "Ramadan juga menjadi momentum untuk merenungi kesalahan sehingga tidak terulang kembali," terangnya.

Para tahanan mengaku senang mendapatkan perhatian dari Kapolres Mojokerto Kota. Seperti yang disampaikan AI (21), tahanan kasus penganiayaan.

"Terima kasih Bapak Kapolres telah mengajak kami buka bersama dan memberikan dukungan moral secara langsung. Semoga menjadi ladang keberkahan dalam Bulan Ramadan ini," tandasnya.

Video: Ngabuburit Berburu Takjil di Benhil

Video: Ngabuburit Berburu Takjil di Benhil

Peredaran uang palsu (upal) menyasar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto. Beruntung peredaran upal melalui tahanan baru ini berhasil digagalkan.

Kepala Lapas Kelas IIB Mojokerto Rudi Kristiawan menuturkan uang palsu dibawa salah satu tahanan baru yakni Reandre Erwin Fahrezi (22), tahanan kasus penganiayaan pasal 351 KUHP.

Awalnya, Erwin bersama 5 tahanan lainnya dibawa ke lapas oleh petugas pengawal tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto sekitar pukul 16.00 WIB. Enam tahanan itu dititipkan ke lapas setelah tahap 2 di kejaksaan, atau tahap pelimpahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian.

Sekitar pukul 16.15 WIB, petugas Lapas Mojokerto pun menggeledah badan dan barang bawaan 6 tahanan baru tersebut. Saat itu lah petugas menemukan 6 lembar upal pecahan Rp 100.000 di dompet Erwin.

"Temuan barang bukti diduga uang palsu sejumlah 6 lembar pecahan Rp 100.000 kami tindaklanjuti dan laporkan kepada Polres Mojokerto Kota guna diproses lebih lanjut," terangnya kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

Rudi pun mengapresiasi jajaran KPLP Lapas Mojokerto yang menerapkan penggeladah secara ketat dan teliti kepada setiap orang yang akan masuk lapas. Pihaknya berkomitmen mencegah berbagai barang terlarang masuk lapas. Mulai dari upal, senjata, ponsel, hingga narkoba.

"Temuan ini kami laporkan ke polisi supaya menjadi shock therapy bagi tahanan dan narapidana lainnya supaya tidak menyelundupkan barang terlarang ke dalam lapas," tandasnya.

Video: Sempat Kecelakaan, Bocah SMP di Bekasi Ternyata Dijadikan Kurir Uang Palsu

Video: Sempat Kecelakaan, Bocah SMP di Bekasi Ternyata Dijadikan Kurir Uang Palsu

MOJOKERTO, iNewsSurabaya.id - Kasus dugaan penggelapan senilai Rp12 miliar yang melibatkan Herman Budiyono terus menjadi sorotan di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Dalam perkembangan terbaru, penasihat hukum Herman, Michael SH MH CLA, CTL, CCL, dengan tegas mengajukan banding atas vonis tiga tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim pada Senin (16/12/2024). Ia menuding putusan tersebut mengabaikan fakta-fakta krusial yang terungkap selama persidangan.

Michael memaparkan sejumlah fakta yang, menurutnya, tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Salah satu poin utama adalah aliran dana yang dituduhkan sebagai bentuk penggelapan, ternyata mengalir ke pelapor sendiri, Juliati Sutjhajo, yang merupakan kakak kedua terdakwa. Berdasarkan bukti transfer, Herman mengirim Rp1,44 miliar ke rekening Juliati pada 26 Mei 2023 melalui Bank BCA.

Selain itu, Herman juga mentransfer Rp5 miliar kepada kakak pertamanya, Hadi Poernomo, pada 2 Agustus 2022, serta USD26.040,71 pada 25 Januari 2023. Bahkan, kakak ketiga terdakwa, Lidyawati, memiliki utang hingga miliaran rupiah kepada perusahaan Herman. “Lidyawati memiliki utang di Kartika Motor sebesar Rp878,48 juta, dan di CV Mekar Makmur Abadi (MMA) sebesar Rp5,17 miliar,” ujar Michael.

Michael menegaskan bahwa aliran dana ke pihak-pihak tersebut menunjukkan perkara ini bukanlah penggelapan, melainkan masalah perdata terkait sengketa warisan. Namun, majelis hakim beranggapan aliran dana tersebut tidak relevan dengan perkara. “Hakim seharusnya cermat menelusuri tujuan dan alasan perpindahan dana tersebut. Bukti ini jelas menunjukkan kejanggalan,” tegas Michael.

Michael juga mempertanyakan dasar pertimbangan hakim yang menyebut adanya audit dalam kasus ini. “Ahli auditor yang dihadirkan dalam persidangan secara jelas menyatakan tidak melakukan audit karena belum ada kontrak dengan penyidik. Lalu, dari mana hakim menyimpulkan adanya audit?” tanyanya. 

Dalam persidangan, ahli pidana yang dihadirkan menyebutkan bahwa kasus ini lebih layak dikategorikan sebagai perkara perdata. “Jika hanya ada perpindahan uang, itu tidak serta merta menjadi tindak pidana. Tapi hakim justru menyatakan klien kami melakukan perbuatan melawan hukum. Ini keliru,” lanjut Michael.

Selain itu, Michael menyoroti tidak adanya bukti kuat yang menunjukkan mens rea (niat jahat) dalam kasus ini. Ia mengingatkan bahwa untuk memenuhi unsur tindak pidana, harus ada mens rea dan actus reus (tindakan fisik). “Perkara ini murni perdata. Kami berharap Pengadilan Tinggi dapat melihat hal ini secara objektif dan membebaskan Herman,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada 16 Desember 2024, majelis hakim PN Mojokerto yang diketuai Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja memvonis Herman dengan hukuman tiga tahun penjara. Herman dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) tentang Penggelapan dengan Pemberatan.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi sistem peradilan. Apakah fakta baru yang diungkapkan dalam banding akan mengubah arah perkara ini? Semua mata kini tertuju pada Pengadilan Tinggi.

Editor : Arif Ardliyanto