Presiden AS terpilih, Donald Trump, menunjuk Marco Rubio sebagai calon menteri luar negeri. Rubio adalah satu dari tiga tokoh yang dikenal keras terhadap Cina, bersama dengan Mike Waltz yang ditunjuk menjadi Penasihat Keamanan Nasional, dan Elise Stefanik yang diusulkan sebagai Duta Besar AS untuk PBB.

Pada tahun 2018, Rubio ikut membuat undang-undang yang melarang pejabat Cina masuk ke AS yang ketahuan melarang warga AS mengunjungi Tibet, wilayah yang diklaim oleh Cina. Rubio juga pernah mengusulkan sanksi terhadap Cina atas penindasan terhadap etnis Uighur dan tindakan keras di Hong Kong. Akibatnya, Cina memasukkan namanya ke daftar hitam.

Pendukung demokrasi

"Dia akan menjadi pendukung kuat bagi bangsa kita, sahabat sejati bagi sekutu kita, dan pejuang yang tidak kenal takut yang tidak akan pernah menyerah kepada musuh kita," tulis Trump tentang Rubio di media sosialnya, Truth Social.

Rubio, yang pernah mencalonkan diri sebagai presiden dari Partai Republik pada 2016, punya rekam jejak panjang dalam mendukung demokrasi dan hak asasi manusia di Asia Tenggara.

Pada 2022, Rubio menyebut bahwa "kediktatoran Hun Sen menghancurkan demokrasi di Kamboja dan membiarkan negara tersebut dieksploitasi oleh Cina." Ia juga pernah mengusulkan beberapa undang-undang untuk mendukung demokrasi di Kamboja, tetapi tidak ada yang berhasil disahkan di Kongres.

Selain itu, Rubio mendukung aturan yang menentang Partai Komunis Vietnam yang mengekang kebebasan berpendapat, dan mendorong AS untuk memberi sanksi lebih berat pada junta militer di Myanmar setelah kudeta pada 2021.

"Selama di Kongres, Rubio selalu menyuarakan hak asasi manusia di Asia dan Pasifik. Diharapkan ia akan terus melakukannya jika menjadi menteri luar negeri," ujar Phil Robertson dari Asia Human Rights and Labour Advocates.

Berbeda dengan gaya Trump?

Rubio juga memahami pentingnya membangun aliansi internasional, berbeda dengan gaya diplomasi Trump yang sering kali hanya mementingkan keuntungan langsung bagi AS.

Trump berencana mengenakan tarif hingga 60% pada barang impor dari Cina, dan 10-20% pada barang dari negara lain.

Rubio, di sisi lain, percaya bahwa AS perlu membantu Filipina melawan Cina di Laut Cina Selatan. Tahun lalu, ia menulis artikel yang menjelaskan pentingnya Filipina bagi AS dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Namun, tantangan terbesar adalah seberapa mandiri Rubio bisa bertindak di kabinet Trump.

"Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa Trump tidak menganggap hak asasi manusia sebagai prioritas dalam kebijakan luar negeri AS di Asia atau di mana pun di dunia. Trump lebih melihatnya sebagai alat tawar-menawar," kata Robertson.

Beberapa ahli juga meragukan apakah Rubio bisa menjalankan kebijakan luar negerinya sendiri. Kenneth Roth dari Human Rights Watch menyebut Rubio dan Waltz sebagai kritikus keras terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh Cina, tetapi mempertanyakan apakah mereka benar-benar bisa fokus pada hak asasi tanpa terpengaruh kepentingan pribadi.

Menurut editorial Washington Post pada 12 November: "Keberhasilan atau kegagalan pemerintahan Trump yang baru mungkin bergantung pada apakah suara seperti Rubio akan didengar."

Rekam jejak HAM Rubio

Pencalonan Rubio sedikit meredakan kekhawatiran Eropa tentang arah kebijakan Trump yang baru.

Pada Februari 2022, setelah Rusia menginvasi Ukraina, Rubio ikut mendukung undang-undang yang bertujuan memperkuat pertahanan Ukraina dan menjatuhkan sanksi pada Rusia. Ia juga membantu membuat aturan yang mencegah presiden AS keluar dari aliansi NATO tanpa persetujuan Senat.

"Uni Eropa ingin bekerja sama dengan pemerintahan Trump berikutnya untuk agenda transatlantik yang kuat," kata juru bicara Uni Eropa, Peter Stano.

"Kerja sama EU-AS sangat penting untuk menghadapi tantangan global. Jika kita gagal, model alternatif yang tidak menguntungkan akan menang," tambahnya.

Pemerintahan Biden sebelumnya dikritik karena kurang vokal dalam menyoroti pelanggaran hak asasi di negara-negara, seperti Vietnam dan Indonesia, yang justru menjadi mitra strategis AS. Dari 11 negara Asia Tenggara, hanya Timor Leste yang dianggap "bebas" menurut indeks kebebasan terbaru dari Freedom House, sementara Laos, Kamboja, Brunei, dan Vietnam dinilai "tidak bebas."

Senat AS akan menentukan apakah akan mengonfirmasi atau menolak nominasi kabinet Trump saat masa jabatannya dimulai Januari mendatang.

Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

Saksikan juga video: AS Tegas Tolak Pendudukan Jangka Panjang Israel di Gaza

[Gambas:Video 20detik]

Presiden terpilih AS, Donald Trump, pada Senin (11/11) menunjuk sejumlah loyalis untuk pemerintahan barunya, termasuk memilih penasihat lamanya, Stephen Miller, sebagai wakil kepala kebijakan.

Penunjukan ini menunjukkan sikap tegas pemerintahan Trump terhadap imigrasi ilegal.

Ajudan lama ditunjuk sebagai Kepala Kebijakan

Miller adalah salah satu ajudan terlama Trump sejak kampanye pertamanya menuju Gedung Putih.

Ia berperan penting dalam banyak keputusan kebijakan Trump sebelumnya, termasuk kebijakan pada 2018 yang memisahkan ribuan keluarga imigran sebagai program pencegahan.

Setelah meninggalkan Gedung Putih usai masa jabatan pertama Trump, Miller menjabat sebagai presiden dari America First Legal, sebuah organisasi konservatif yang menantang pemerintahan Biden, media, universitas, dan kelompok lainnya terkait isu kebebasan berpendapat dan keamanan nasional.

"Ini adalah pilihan fantastis lainnya oleh presiden," kata Wakil Presiden terpilih JD Vance di media sosial.

Waltz ditunjuk sebagai Penasihat Keamanan Nasional

Trump memilih Mike Waltz sebagai penasihat keamanan nasionalnya, menurut sumber dari kantor berita Associated Press dan Reuters.

Waltz, seorang anggota kongres Republik tiga periode dan Green Beret, atau anggota Pasukan Khusus Angkatan Darat Amerika Serikat pertama yang terpilih menjadi anggota DPR AS, baru saja memenangkan pemilihan ulang pekan lalu.

Dia pernah menjabat sebagai ketua Subkomite Angkatan Bersenjata DPR tentang Kesiapan dan anggota Komite Urusan Luar Negeri serta Komite Intelijen DPR.

Sebagai pendukung setia Trump, Waltz telah mengkritik aktivitas Cina di Asia-Pasifik dan menyuarakan perlunya AS bersiap untuk kemungkinan konflik.

Penunjukannya tidak memerlukan persetujuan Senat.

Mantan bos ICE jadi 'Czar Perbatasan' berikutnya

Trump juga mengumumkan penunjukan mantan penjabat direktur Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) sebagai "czar perbatasan," posisi yang tidak memerlukan persetujuan Senat.

"Saya senang mengumumkan bahwa mantan direktur ICE, dan pendukung kuat kontrol perbatasan, Tom Homan, akan bergabung dengan pemerintahan Trump, bertanggung jawab atas perbatasan negara kita," tulis Trump di platform Truth Social miliknya.

Trump menambahkan bahwa Homan "akan bertanggung jawab atas semua deportasi imigran ilegal kembali ke negara asal mereka."

Homan pernah menjabat sebagai penjabat direktur ICE dari 2017 hingga 2018.

Berbicara di Konferensi Konservatisme Nasional di Washington awal tahun ini, Homan berjanji akan menjalankan "operasi deportasi terbesar yang pernah dilihat negara ini" jika Trump terpilih lagi.

Loyalis Trump wakili AS di PBB

Trump juga memilih anggota kongres New York, Elise Stefanik, sebagai duta besar AS berikutnya untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Stefanik duduk di kursi kongres sejak 2014, dan dalam beberapa tahun berikutnya, ia menjadi salah satu sekutu paling setia Trump di DPR, membelanya secara tegas selama dua kali sidang pemakzulan serta empat dakwaan kriminalnya.

Stefanik memiliki pengalaman minimal di bidang kebijakan luar negeri dan keamanan nasional, tetapi ia merupakan pendukung vokal Israel dalam perang melawan Hamas di Gaza.

"Elise adalah pejuang yang sangat kuat, tangguh, dan cerdas dengan semangat 'America First'," kata Trump dalam pernyataannya pada Senin (11/11).

Ini adalah penunjukan pertama Trump yang memerlukan konfirmasi Senat.

rs/pkp (AP, AFP)