Imigrasi Medan Sosialisasi Pencegahan TPPO dan TPPM di Deli Serdang
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan lakukan sosialisasi bersama perangkat desa di Deli Serdang. Sosialisasi ini berkaitan Pencegahan TPPO dan Tindak TPPM. [404] url asal
#penindakan #khusus #pemkab-deli-serdang #feri-hardian #migran-indonesia #edukasi #tindak #detikers #perluasan-kesempatan-kerja-pemkab-deli-serdang-feri-hardian #gejala #tindak-tppm #cpmi #reny-elisabeth-munthe
Deli Serdang - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan melakukan sosialisasi bersama perangkat desa di Deli Serdang. Sosialisasi ini berkaitan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyeludupan Manusia (TPPM).
"Sosialisasi ini sebagai bentuk peran negara untuk melindungi warga negara dalam upaya pencegahan TPPO dan TPPM melalui edukasi dan penyebaran informasi," ungkap Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Medan Reny Elisabeth Munthe, Kamis (21/11/2024).
Dalam sosialisasi tersebut, Kabid Inteldakim Kantor Imigrasi Medan Josua Pahala juga memaparkan terkait peran dari Desa Binaan Imigrasi yang memiliki peran penting dalam upaya preventif dalam penindakan TPPO dan TPPM.
Tak hanya itu, Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Pemkab Deli Serdang Feri Hardian juga turut memaparkan terkait bagaimana peran pemerintah kabupaten dalam melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang berasal dari Deli Serdang.
Selain sosialisasi, Imigrasi Medan juga melakukan peluncuran Buku Pedoman Pencegahan TPPO dan TPPM. Buku tersebut berisikan pengertian, dampak, tanda dan gejala perdagangan manusia dan penjelasan mengenai langkah-langkah pencegahan.
detikers dapat mengakses buku tersebut dalam bentuk ebook di https://drive.google.com/file/d/1gJCWDN2gyPUl6CyKkHIh4o-jNDCIFjg3/view.
"Dalam buku ini kami jelaskan apa itu TPPO dan TPPM. Berdasarkan survei yang kami lakukan, kami cuma minta 150 orang, 62,6% mengaku tidak mengerti, kalangan mahasiswa yang menjawab banyak yang tidak mengerti. Buku ini penting untuk kami hadirkan," kata Reny.
"Kita mau mencoba menyelamatkan keluarga kita,rakyat Indonesia. Dalam buku ini kita juga jelaskan apa peran masyarakat, peran Direktorat Jenderal Imigrasi dan apa peran Pemkab," pungkasnya.
(mjy/mjy)
Imigrasi Medan Luncurkan Buku Pedoman TPPO/TPPM saat Sosialisasi di Deli Serdang
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan lakukan sosialisasi bersama perangkat desa di Deli Serdang. Sosialisasi ini berkaitan Pencegahan TPPO dan Tindak TPPM. [394] url asal
#pemkab-deli #cpmi #detikers #pemkab-deli-serdang #gejala #edukasi #khusus #migran-indonesia #perluasan-kesempatan-kerja-pemkab-deli-serdang-feri-hardian #kabid-penempatan #josua-pahala #pedoman-pencegahan-tppo-d
Deli Serdang - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan melakukan sosialisasi bersama perangkat desa di Deli Serdang. Sosialisasi ini berkaitan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyeludupan Manusia (TPPM).
"Sosialisasi ini sebagai bentuk peran negara untuk melindungi warga negara dalam upaya pencegahan TPPO dan TPPM melalui edukasi dan penyebaran informasi," ungkap Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Medan Reny Elisabeth Munthe, Kamis (21/11/2024).
Dalam sosialisasi tersebut, Kabid Inteldakim Kantor Imigrasi Medan Josua Pahala juga memaparkan terkait peran dari Desa Binaan Imigrasi yang memiliki peran penting dalam upaya preventif dalam penindakan TPPO dan TPPM.
Tak hanya itu, Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Pemkab Deli Serdang Feri Hardian juga turut memaparkan terkait bagaimana peran pemerintah kabupaten dalam melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang berasal dari Deli Serdang.
Selain sosialisasi, Imigrasi Medan juga melakukan peluncuran Buku Pedoman Pencegahan TPPO dan TPPM. Buku tersebut berisikan pengertian, dampak, tanda dan gejala perdagangan manusia dan penjelasan mengenai langkah-langkah pencegahan.
detikers dapat mengakses buku tersebut dalam bentuk ebook.
"Dalam buku ini kami jelaskan apa itu TPPO dan TPPM. Berdasarkan survei yang kami lakukan, kami cuma minta 150 orang, 62,6% mengaku tidak mengerti, kalangan mahasiswa yang menjawab banyak yang tidak mengerti. Buku ini penting untuk kami hadirkan," kata Reny.
"Kita mau mencoba menyelamatkan keluarga kita,rakyat Indonesia. Dalam buku ini kita juga jelaskan apa peran masyarakat, peran Direktorat Jenderal Imigrasi dan apa peran Pemkab," pungkasnya.
(mjy/mjy)
Komnas HAM Catat Nyaris 1.000 Jenazah PMI NTT Dipulangkan Selama 2019-2024
Komnas HAM ungkap 1.000 jenazah PMI dari NTT dipulangkan antara 2019-2024. Kasus TPPO di NTT masih minim penanganan dan pencegahan dari pemerintah. [340] url asal
#tppo-2023 #penanganan-kasus-tppo #komnas #atensi #migran-indonesia #pemerintah #kekerasan #hilangnya-nyawa #jenazah-pekerja #kurun #anis-hidayah #komnas-ham-catat-nyaris-1-000-jenazah-pmi-ntt #jenazah-pekerja-mig
Kupang - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membeberkan sebanyak 1.000 jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dipulangkan dalam kurun waktu 2019-2024.
"Tercatat selama lima tahun terakhir ini, hampir 1.000 jenazah PMI yang dipulangkan ke NTT, tetapi sebagian besar kasusnya sama sekali tidak terungkap," ujar Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah di Kupang, NTT, Selasa (19/11/2024).
Dalam kasus TPPO, jelas Anis, para korban mengalami eksploitasi, kekerasan, hilangnya nyawa, dan tidak mendapatkan keadilan atau delay in justice, khususnya terkait proses penegakan hukum atas kejadian yang dialami. Walhasil, kasus TPPO di NTT mengalami suatu tantangan yang luar biasa.
Anis mengungkapkan hasil kajian Komnas HAM dalam kasus TPPO 2023 yang baru dilaunching tahun ini. Kajian menyoroti pemerintah dalam penanganan dan pencegahan TPPO di NTT dan Kalimantan Barat (Kalbar).
"Kalau untuk TPPO di NTT, itu ada pada situasi darurat yang mana pencegahan dari pemerintah masih sangat minim," beber Anis.
Kemudian, Anis berujar, setiap pihak berbicara menaruh atensi untuk memberantas TPPO, tetapi yang dilakukan belum kelihatan secara serius dalam penanganan lanjutan. "Ini memang belum serius dalam penanganan kasus TPPO," jelas Anis.
(hsa/hsa)