AUSTIN, KOMPAS.com — Seorang hakim federal di Texas memutuskan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah melanggar hukum karena menggunakan undang-undang era perang untuk mendeportasi imigran.

Ironisnya, keputusan ini berasal dari hakim yang dulunya ditunjuk secara langsung oleh Trump, Fernando Rodriguez.

Menurut Rodriguez, penggunaan undang-undang Alien Enemies Act (AEA) oleh Trump untuk menahan dan mendeportasi anggota geng Venezuela Tren de Aragua (TdA) melampaui batas kewenangan hukum.

Trump diketahui mulai menggunakan undang-undang langka dari tahun 1798 tersebut pada 15 Maret lalu.

Ia juga mengirim dua pesawat berisi para tersangka ke penjara di El Salvador.

Dalam pernyataan resminya, Trump menyebut geng TdA sebagai ancaman nyata dan telah melakukan hal yang sebanding dengan “invasi” terhadap wilayah AS.

Trump juga menuduh Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebagai dalang di balik kegiatan geng tersebut.

Namun, Hakim Rodriguez menegaskan bahwa seorang presiden tidak bisa secara sepihak menyatakan adanya invasi atau ancaman dari negara asing untuk mengaktifkan AEA.

“Membiarkan presiden mendefinisikan sendiri kondisi untuk menggunakan AEA, lalu menyatakan kondisi itu telah terpenuhi, berarti memberikan kekuasaan tanpa batas pada cabang eksekutif,” tulis Rodriguez dalam putusan setebal 36 halaman itu.

Ia juga menambahkan, pemerintahan Trump tidak memiliki dasar hukum untuk menahan, memindahkan, ataupun mendeportasi warga Venezuela berdasarkan AEA.

Keputusan hakim federal ini disambut baik oleh American Civil Liberties Union (ACLU), organisasi hak sipil yang mengajukan gugatan untuk menghentikan deportasi.

“Pengadilan menegaskan bahwa presiden tidak bisa sembarangan mendeklarasikan invasi dan menggunakan hukum perang di masa damai,” kata Lee Gelernt, pengacara ACLU.

“Undang-undang dari abad ke-18 ini tidak pernah dimaksudkan untuk digunakan seperti ini. Ini adalah keputusan yang sangat penting,” imbuhnya.

ACLU turut mengkritik pengiriman para tersangka ke penjara El Salvador, yang dikenal memiliki kondisi yang keras dan penuh pelanggaran HAM.

Selain itu, para pengacara menyebut bahwa beberapa warga Venezuela yang telah dideportasi ditangkap hanya berdasarkan penampilan fisik, seperti tato, tanpa bukti keanggotaan geng yang jelas.

Kasus yang paling disorot adalah Kilmar Abrego Garcia, warga negara bagian Maryland, yang dideportasi ke penjara El Salvador.

Hingga kini, ia belum dibebaskan meskipun pemerintah telah mengakui penangkapan tersebut sebagai kesalahan administratif.

BENGKULU, KOMPAS.com - Muhammad Dwi Romza, seorang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dapat menghela napas lega.

Ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, disambut petugas imigrasi dan Sudi Simarmata, utusan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Bengkulu, Elisa Ermasari, Jumat (4/5/2025).

Muhammad Dwi Romza menjadi korban penipuan oleh agen penyalur tenaga kerja.

Ia dijanjikan pekerjaan di Jepang dengan iming-iming bahwa administrasi akan menyusul.

Namun, setelah dua tahun berada di Jepang, syarat tersebut tak kunjung tiba, sehingga ia terpaksa bekerja secara ilegal.

"Muhammad Dwi Romza adalah korban penipuan penyalur tenaga kerja."

"Ia diizinkan berangkat ke Jepang dengan janji administrasi menyusul, namun setelah dua tahun, syarat tersebut tidak ada. Korban pun terlunta-lunta," ujar Sudi Simarmata saat dikonfirmasi oleh Kompas.com melalui telepon, Sabtu (5/4/2025).

Selama bekerja serabutan di Jepang, Muhammad Dwi Romza berusaha menghindari petugas imigrasi dan kepolisian setempat.

Namun pada 17 Januari 2024, ia ditangkap saat razia kendaraan.

Saat diminta menunjukkan surat izin, ia mencoba melarikan diri tetapi tertangkap oleh polisi Jepang.

"Korban sempat dijatuhi putusan penjara selama dua tahun. Ia kemudian meminta bantuan pemerintah Indonesia dan anggota DPD RI Dapil Bengkulu, Elisa Ermasari, untuk dipulangkan ke kampung halamannya," tambah Sudi.

Menindaklanjuti laporan tersebut, anggota DPD RI Elisa Ermasari segera berkoordinasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran RI, Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jepang, serta instansi terkait lainnya.

"Berkat upaya diplomasi yang intensif dan komunikasi yang efektif, korban akhirnya berhasil dipulangkan dengan selamat ke kampung halamannya di Seluma," ungkap Sudi.

Dalam keterangannya kepada media, Elisa Ermasari menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran adalah salah satu prioritasnya sebagai wakil daerah di pusat.

"PMI adalah pahlawan devisa yang telah berkontribusi besar bagi negara dan keluarga mereka."

"Sudah menjadi kewajiban kita untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan maksimal, terutama saat menghadapi masalah hukum atau administrasi di luar negeri," ujar Elisa dalam pesan tertulisnya yang diterima oleh Kompas.com, Sabtu (5/4/2025).

Elisa juga mengimbau masyarakat Bengkulu yang ingin bekerja di luar negeri untuk mempersiapkan dokumen secara lengkap dan memahami aturan negara tujuan agar terhindar dari permasalahan serupa.

Ia menekankan pentingnya edukasi bagi calon pekerja migran melalui pelatihan dan sosialisasi sebelum keberangkatan.

Kepulangan Muhammad Dwi Romza disambut haru oleh keluarga dan masyarakat setempat.

Mereka mengapresiasi langkah cepat dan perhatian penuh dari Senator Elisa dalam menangani kasus ini.

"Kami sangat bersyukur atas bantuan Ibu Elisa. Tanpa beliau, mungkin anak kami masih menjadi tahanan di penjara Jepang dan tidak tahu kapan akan pulang ke Indonesia," ungkap salah satu anggota keluarga Muhammad Dwi Romza.

Perdana Menteri (PM) Inggris Inggris Keir Starmer mengatakan telah mengusir 24.000 imigran sejak dirinya menjabat.

Starmer menyampaikan jumlah imigran itu saat berbicara di acara Kejahatan Imigrasi Terorganisasi (Organized Immigration Crime/OIC) di London, Minggu (30/3).

Dia menyebut angka itu merupakan pemulangan imigran tertinggi dalam delapan tahun.

Starmer yang berasal dari Partai Buruh juga menyinggung pembatalan skema Rwanda dan mengkritik pemerintahan sebelumnya.

Skema Rwanda merupakan kebijakan imigrasi Inggris dari Partai Konservatif yang memindahkan pencari suaka dan imigran ilegal ke Rwanda.

Pemerintah sebelumnya, lanjut Starmer, menghabiskan £700 juta untuk skema tersebut. Namun, hanya empat relawan yang dipindahkan ke Rwanda.

"Sekalipun skema ini mulai berjalan dengan baik, hanya sekitar 300 orang per tahun yang akan pergi ke Rwanda," kata Starmer, dikutip Anadolu Agency.

Starmer menyatakan skema Rwanda akan memakan waktu 80 tahun untuk mencapai angka 24.000.

Dalam pidatonya, dia juga "terkejut" saat mengetahui koordinasi yang kurang antara polisi, Pasukan Perbatasan, dan badan intelijen saat menjabat.

"Kami mewarisi fragmentasi total antara kepolisian, Pasukan Perbatasan, dan badan intelijen kami," ungkap Starmer.

Fragmentasi itu menurut dia menciptakan celah sehingga penyelundup bisa menerobos masuk ke Inggris.

"Sejujurnya, seharusnya sudah diperbaiki bertahun-tahun yang lalu," ujar Starmer.

Starmer juga mengumumkan penghentian kebijakan deportasi Rwanda yang selama ini dipandang kontroversial.

Pemerintah sebelumnya memperkenalkan RUU Keamanan Rwanda (Suaka dan Imigrasi) pada Desember 2023.

RUU ini untuk mengklarifikasi hukum domestik bahwa Rwanda negara yang aman untuk mendeportasi pencari suaka.

Undang-undang itu mengamanatkan pengadilan mengabaikan bagian utama Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan hukum Inggris dan internasional lainnya yang relevan, termasuk Konvensi Pengungsi, yang akan menghalangi deportasi ke Rwanda.

Manggarai Barat -

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mendorong peran Imigrasi mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Andreas mendorong Imigrasi memasifkan program Desa Binaan untuk mencegah TPPO. Hal itu disampaikan Andreas seusai enam hari mengunjungi sejumlah Kantor Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan di NTT.

"Saya kira kita semua tahu di NTT ini salah satu isu besar, isu utama, isu pokok yang berkaitan dengan mobilitas manusia itu TPPO dan korban TPPO," kata Andreas seusai berdialog dengan petugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (28/3/2025) sore.

Andreas menyebut masalah TPPO memang bukan domain Imigrasi. Namun, masalah TPPO ini beririsan dengan Imigrasi terkait dengan mobilitas manusia antarnegara.

"Memang ini tidak langsung urusan Imigrasi, persoalan imigrasi, tapi ada persoalan yang berkaitan dengan imigrasi, soal lalu lintas manusia. Imigrasi itu penjaga pintu orang masuk dan orang keluar," kata Andreas.

"Warga negara kita keluar, kembali lagi ke Indonesia. Orang dari luar datang ke Indonesia kembali lagi ke negaranya. Itulah kenapa Imigrasi ini selalu ditanya," lanjut wakil rakyat dari Dapil NTT 1 ini.

Andreas mengatakan Dirjen Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan saat ini memiliki program Desa Binaan. Program ini diharapkan bisa mencegah pekerja migran dari NTT menjadi korban TPPO. I minta program Desa Binaan ini perlu libatkan tokoh agama dan komponen masyarakat lainnya.

"Ini program baru, kita di NTT ini tahu di mana sebenarnya daerah-daerah sumber pekerja migran kita, ini supaya tepat sasaran, dan kita libatkan bicara dengan Romo, kampus, libatkan mahasiswa. Menurut saya akan lebih efektif itu mencegah," kata Andreas.

"Mencegah mereka agar jangan menjadi (pekerja migran) ilegal. Kalau sudah ilegal itu potensi jadi macam-macam. Korban dieksploitasi sampai dengan hal paling menyedihkan dan paling tragis yang kita dengar tapi kita tidak bisa berbuat apa-juga juga ketika mereka pulang dengan peti mati," lanjut politikus PDI Perjuangan ini.

Andreas berjanji akan menyuarakan di pusat terkait program Desa Binaan Imigrasi ini. Diharapkan progam ini dijalankan secara masif di wilayah NTT.

"Dari masukan ini nanti saya juga bicarakan di pusat program ini lebih dimasifkan khususnya untuk wilayah NTT dan yang paling penting tepat sasaran," katanya.

"Kita mungkin tidak harus pergi langsung ke desa-desa itu tapi pakai LO, pastor, mahasiswa yang ada di desanya, kepala desanya untuk membina mereka," tandas Andreas.

(hsa/hsa)

Jakarta -

Pemerintah Amerika Serikat akan mencabut status hukum sekitar 532 ribu imigran, memberi mereka waktu beberapa minggu untuk meninggalkan negara itu.

Presiden Donald Trump sebelumnya telah berjanji untuk melaksanakan kampanye deportasi terbesar dalam sejarah AS dan mengendalikan imigrasi, terutama dari negara-negara Amerika Latin.

Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (22/3/2025), perintah pencabutan status hukum tersebut berdampak pada sekitar 532.000 warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela yang datang ke Amerika Serikat di bawah skema yang diluncurkan pada bulan Oktober 2022 oleh pendahulu Trump, Joe Biden, dan diperluas pada bulan Januari tahun berikutnya.

Mereka akan kehilangan perlindungan hukum mereka 30 hari setelah perintah Departemen Keamanan Dalam Negeri dipublikasikan dalam Federal Register, yang dijadwalkan pada hari Selasa.

Artinya, para imigran yang disponsori oleh program tersebut "harus meninggalkan Amerika Serikat" paling lambat 24 April mendatang, kecuali mereka telah mendapatkan status imigrasi lain yang memungkinkan mereka untuk tetap tinggal di negara tersebut.

Welcome.US, yang mendukung orang-orang yang mencari perlindungan di Amerika Serikat, mendesak mereka yang terdampak oleh langkah tersebut untuk "segera" mencari nasihat dari pengacara imigrasi.

Program Proses untuk Warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela (CHNV), yang diumumkan pada Januari 2023, mengizinkan imigran asal empat negara tersebut masuk ke Amerika Serikat selama dua tahun hingga 30.000 migran per bulan dari keempat negara tersebut, yang memiliki catatan hak asasi manusia yang buruk.

Biden memuji rencana tersebut sebagai cara yang "aman dan manusiawi" untuk meredakan tekanan di perbatasan AS-Meksiko yang padat.

Namun, Departemen Keamanan Dalam Negeri menekankan pada hari Jumat (21/3) waktu setempat, bahwa skema tersebut bersifat "sementara."

Trump minggu lalu menerapkan undang-undang masa perang yang langka untuk menerbangkan lebih dari 200 orang yang diduga anggota kelompok geng Venezuela ke El Salvador, yang telah menawarkan untuk memenjarakan para migran dan bahkan warga negara AS dengan potongan harga.

(ita/ita)

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengungkapkan selama ini BNPT telah berperan dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) dari ideologi kekerasan melalui pembekalan yang diberikan. BNPT ikut meluncurkan Desk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Gedung Utama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat pada Kamis (13/3/2025).

Desk tersebut merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto dan hasil kolaborasi Kemenko Polkam dengan kementerian/lembaga terkait. ?BNPT berperan dalam melindungi PMI dari ideologi kekerasan, kami memberikan pembekalan kepada PMI yang hendak berangkat. Kami berikan info-info seperti apa jaringan teroris itu dan bagaimana saja cara mereka mendapat anggota," ujarnya.

Dia menjelaskan, pembekalan ini penting mengingat PMI rentan menjadi target perekrutan karena beragam modus dan tipu daya yang digunakan jaringan tersebut. "PMI rentan menjadi target dengan berbagai modus. Salah satunya adalah modus nikah online untuk mendapatkan status suami istri yang sah sehingga lebih mudah direkrut," jelasnya.





Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan mengungkapkan, Desk PPMI merupakan bentuk kolaborasi kementerian/lembaga yang akan bekerja secara lintas sektoral.

?Kemenko Polkam bersama dengan K/L terkait termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaaan Agung telah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pembentukan sekaligus meluncurkan desk koordinasi PPMI dengan leading sektor Menteri PPMI bersama Kapolri, Panglima TNI dan Menteri Luar Negeri. Tergabung dalam desk tersebut K/L yang berkolaborasi dan bekerjasama secara lintas sektoral diantaranya BNPT, Kemensesneg, Kemendagri, BIN, PPATK, dan Kementerian Komdigi," ungkapnya.

Dia berharap desk ini dapat memberikan perlindungan yang optimal kepada PMI sebagaimana arahan Presiden. "Bapak presiden sangat memberikan perhatian pada para pekerja migran yang telah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk keluarga dan negara dalam bentuk devisa. Kita berharap desk ini dapat memberikan perlindungan yang maksimal," ujar dia.

Selain peluncuran Desk PPMI, pada kesempatan yang sama Menko Polkam juga meluncurkan Desk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bersama K/L terkait.

Majalengka (ANTARA) - Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan UKM (DK2UKM) Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, telah menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mengupayakan bantuan hukum bagi Linda Yuliana (28), seorang warga Majalengka yang kini ditahan di Ethiopia.

Kepala DK2UKM Kabupaten Majalengka Arif Daryana di Majalengka, Rabu, mengatakan pihaknya sudah mengajukan surat resmi ke Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada Oktober 2024.

Ia menyebutkan dari informasi terbaru, pemerintah telah mengambil langkah pendampingan untuk memastikan hak hukum Linda tetap terlindungi.

“Yang jelas informasi ini telah sampai ke pihak berwenang dan pemerintah telah turun tangan untuk memberikan pendampingan,” katanya.

Menurut dia, Linda berangkat ke Ethiopia menggunakan visa wisata, sehingga memperkuat indikasi kalau keberangkatan wanita asal Majalengka itu tidak melalui jalur resmi sebagai pekerja migran.

“Kami telah menyampaikan informasi mengenai keberadaan Linda kepada kementerian terkait keberangkatannya bersifat nonprosedural. Namanya tidak terdaftar dalam basis data pekerja di kementerian tersebut,” katanya.

Berdasarkan keterangan pihak keluarga, kata dia, Linda diduga dijebak saat mengantarkan sebuah paket yang ternyata berisi barang terlarang yakni narkotika.

Meskipun nonprosedural, Arif menegaskan pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pendampingan hukum bagi setiap warga negara Indonesia yang menghadapi permasalahan di luar negeri.

“Dalam situasi seperti ini, yang menjadi prioritas adalah perlindungan terhadap warga negara kita, bukan sekadar status keberangkatannya,” katanya.

Sementara itu Ketua Forum Migran Majalengka Ida Neni Wahyuni menyebutkan sidang lanjutan terkait kasus yang menimpa Linda, kembali ditunda hingga 12 Maret 2025 setelah pengacara yang ditunjuk pemerintah setempat baru hadir dalam persidangan terakhir.

Sebelumnya, kata dia, Linda sudah menjalani enam kali sidang tanpa didampingi pengacara. Bahkan, hakim meminta pekerja migran itu menghadirkan saksi dari Indonesia untuk meringankan hukuman.

“Namun, pihak keluarga dan komunitas kami kesulitan memenuhi permintaan tersebut,” tuturnya.

Ia mengungkapkan bahwa Linda menghadapi ancaman hukuman 25 tahun penjara serta denda sebesar 500 ribu dolar AS. Jika tidak mampu membayar denda tersebut, hukumannya berpotensi bertambah.

Ida menyampaikan selain persoalan hukum, kondisi Linda di Penjara Kaliti, Ethiopia cukup memprihatinkan.

“Linda dalam keadaan sakit, kekurangan makanan, serta minim pakaian. Dia hanya memiliki tiga potong pakaian dan harus bertahan dengan air pompa,” katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ujar dia, Linda direkrut oleh seseorang bernama Dinda dengan iming-iming pekerjaan sebagai jasa titip (jastip) serbuk emas. Namun, barang yang dikirim ternyata berisi narkoba dalam bentuk coklat dan sabun.

“Linda dijanjikan upah Rp15 juta per perjalanan serta kesempatan untuk berkeliling negara. Ia berangkat ke Ethiopia dengan keyakinan karena direkrut oleh teman sendiri,” ucap dia.*

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Majalengka (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, memastikan mengawal kasus hukum yang menimpa Linda Yuliana (28), warga Desa Liangjulang, Kecamatan Kadipaten, Majalengka, yang saat ini ditahan di Ethiopia.

Bupati Majalengka Eman Suherman di Majalengka, Rabu, mengatakan Linda diduga menjadi korban sindikat narkotika setelah tanpa sadar membawa tas yang berisi barang terlarang.

Ia menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah koordinasi dengan pemerintah pusat, guna memastikan Linda mendapatkan pendampingan hukum yang layak.

“Sebagai pemerintah daerah, kami berkewajiban membantu warga kami. Saya telah menginstruksikan dinas terkait untuk menelusuri kasus ini serta berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu),” ujarnya.

Eman mengatakan Pemkab Majalengka terus berupaya agar Linda mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, selama proses hukum berlangsung di Ethiopia.

“Kami akan mencari tahu apakah Linda benar-benar dijebak atau ada faktor lain. Yang jelas, kami akan berusaha maksimal untuk membantunya,” katanya.

Sementara itu, orang tua Linda, Dede Sumiati (66), menjelaskan anaknya berangkat ke Ethiopia pada Juni 2024 setelah mendapat tawaran pekerjaan sebagai pekerja peleburan emas. Namun, selama hampir satu minggu di sana, pekerjaan yang dijanjikan tidak kunjung ada.

Sebaliknya, kata dia, Linda justru diminta mengantarkan tas berisi cokelat ke Laos oleh seseorang yang dikenalnya di hotel tempatnya menginap.

Menurut dia, tanpa kecurigaan, Linda membawa tas tersebut ke bandara, tetapi saat diperiksa oleh otoritas Ethiopia, ditemukan paket narkotika di dalamnya.

“Linda langsung menelepon kami sambil menangis. Dia mengatakan tidak tahu apa-apa dan merasa dijebak. Saya yakin anak saya tidak bersalah,” katanya.

Dede menuturkan sebelum ke Ethiopia, Linda sempat bekerja sebagai asisten rumah tangga di Taiwan selama dua tahun dan di Cina selama satu bulan.

Di Cina, lanjut dia, anaknya bertemu dengan seseorang bernama Sonia, yang menawarkan pekerjaan di Ethiopia dengan iming-iming gaji besar.

"Sonia ini orang Indonesia, tetapi suaminya di Cina. Dari dia lah Linda mendapat tawaran kerja ke Ethiopia,” katanya.

Ia menambahkan sejak penangkapan, Linda telah menjalani beberapa kali persidangan di Ethiopia, tetapi proses hukum yang dihadapi anaknya itu mengalami kendala karena pergantian pengacara.

“Kami berharap ada bantuan hukum dari pemerintah, supaya anak kami baik-baik saja di sana,” ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Bangkok -

Thailand melakukan deportasi terhadap 40 warga Uighur ke China. Deportasi itu dilakukan meski ada peringatan dari kelompok hak asasi manusia bahwa warga Uighur dapat menghadapi kemungkinan penyiksaan dan bahkan kematian di China.

Dilansir BBC dan Reuters, Minggu (2/3/2025), kelompok tersebut diperkirakan telah diterbangkan kembali ke wilayah Xinjiang di China pada Kamis (27/2) setelah ditahan selama 10 tahun di sebuah pusat penahanan Bangkok.

China telah dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan dan kemungkinan genosida terhadap penduduk Uighur dan kelompok etnis Muslim lainnya di wilayah barat laut Xinjiang. Beijing telah membantah semua tuduhan tersebut.

Ini adalah pertama kalinya Thailand mendeportasi warga Uighur sejak 2015. Deportasi tersebut awalnya dilakukan secara rahasia setelah kekhawatiran serius disampaikan oleh Amerika Serikat (AS) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Media Thailand melaporkan beberapa truk, termasuk dengan jendela yang ditutupi plastik hitam, meninggalkan pusat penahanan imigrasi utama Bangkok pada Kamis pagi waktu setempat. Beberapa jam kemudian, situs pelacak penerbangan Flightrader24 menunjukkan penerbangan tak terjadwal China Southern Airlines meninggalkan Bangkok dan akhirnya tiba di Xinjiang.

Pemerintah Thailand kemudian mengatakan telah memutuskan untuk mengirim 40 warga Uighur kembali ke China. Thailand mengatakan menahan orang lebih dari satu dekade adalah hal yang tidak dapat dibenarkan.

Thailand juga menyebut tidak ada negara ketiga yang mau untuk menerima mereka. Turki, yang telah memberikan suaka kepada warga Uighur di masa lalu, juga tidak menerima.

Delapan warga Uighur masih berada di Thailand, termasuk lima orang yang menjalani hukuman penjara atas kejahatan yang mereka lakukan saat ditahan. Pemerintah Thailand juga mengatakan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra telah diberi jaminan bahwa warga Uighur akan dirawat jika dikembalikan ke China selama kunjungannya baru-baru ini ke negara itu.

"Di negara mana pun di dunia, tindakan harus mematuhi prinsip hukum, proses internasional, dan hak asasi manusia," kata Shinawatra.

Beijing mengatakan 40 imigran ilegal China dipulangkan dari Thailand. Tetapi, China menolak mengonfirmasi bahwa kelompok tersebut adalah warga Uighur.

"Pemulangan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum China dan Thailand, hukum internasional, dan praktik internasional," kata kementerian luar negeri.

Media pemerintah China mengatakan kelompok tersebut telah 'disihir' oleh organisasi kriminal dan terdampar di Thailand setelah meninggalkan China tersebut secara ilegal.

AS pun merespons langkah Thailand. Kedutaan Besar AS di Bangkok mengeluarkan peringatan keamanan bagi warga negara AS di Thailand sehari setelah deportasi rahasia 40 warga Uighur ke China.

"Deportasi serupa telah memicu serangan balasan yang brutal di masa lalu," demikian peringatan keamanan yang diunggah di situs web kedutaan.

Para diplomat dan analis keamanan mengatakan langkah Thailand melakukan deportasi 100 warga Uighur ke China pada bulan Juli 2015 telah menyebabkan pengeboman mematikan sebulan kemudian di sebuah kuil di Bangkok yang menewaskan 20 orang dalam serangan terburuk di Thailand.

Pihak berwenang Thailand saat itu menyimpulkan serangan itu terkait dengan tindakan keras mereka terhadap jaringan perdagangan manusia, tanpa secara khusus menghubungkan kelompok itu dengan orang Uighur. Dua orang etnis Uighur ditangkap terkait dengan insiden itu dan persidangan mereka terus berlanjut meski mengalami penundaan berulang kali.

Kedutaan Besar Jepang di Thailand juga mengirim email peringatan kepada warganya setelah deportasi itu.

"Ini bukan perubahan dalam penilaian risiko tentang Thailand," demikian isi email tersebut.

(haf/haf)

Meksiko City (ANTARA) - Penggunaan pangkalan angkatan laut Teluk Guantanamo oleh Amerika Serikat di wilayah Kuba yang diduduki secara ilegal untuk menahan migran yang dideportasi merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kata Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez Parrilla.

"Seruan pemerintah AS untuk mengubah pangkalan angkatan laut Guantanamo menjadi 'garis depan perang migrasi' membuktikan penggunaan wilayah yang diduduki secara ilegal, yang bukan milik mereka, untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berkelanjutan & memaksakan standar ganda mereka saat menangani masalah ini," kata Parrilla, Jumat (28/2).

Perang melawan migran yang dilancarkan oleh AS di dalam negeri tidak mengatasi penyebab fenomena tersebut, yang terkait dengan "eksploitasi imperialis selama berabad-abad, penjarahan rakyat kita, dan tindakan pencekikan ekonomi untuk menggulingkan pemerintah yang sah," kata Parrilla menambahkan.

Sebelumnya pada akhir Januari, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menginstruksikan Pentagon dan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk mendirikan fasilitas berkapasitas 30.000 orang di Teluk Guantanamo untuk menyediakan "ruang penahanan tambahan bagi para warga asing yang terlibat kejahatan berprioritas tinggi yang berada secara ilegal di Amerika Serikat."

Sumber: RIA Novosti

Penerjemah: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Penundaan ini sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia. Penundaan keberangkatan agar mereka tidak menjadi korban tindak pidana di luar negeri

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Banda Aceh menunda keberangkatan 54 penumpang pesawat terbang yang hendak berangkat ke Malaysia melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, untuk mencega pekerja migran ilegal.

Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh Gindo Ginting di Banda Aceh, Jumat, mengatakan penundaan keberangkatan puluhan penumpang keluar negeri tersebut dilakukan periode 1 Januari hingga 20 Februari 2025.

"Penundaan ini dilakukan setelah petugas imigrasi mendalami indikasi penumpang tersebut berencana berangkat ke luar negeri sebagai pekerja migran secara nonprosedural," kata Gindo Ginting.

Ia menyebutkan modus atau alasan keberangkatan mereka keluar negeri dengan tujuan mengunjungi saudara atau berwisata, namun setelah diperiksa lebih lanjut, mereka tidak dapat membuktikan dan menjelaskan alasan tersebut.

"Penundaan ini sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia. Penundaan keberangkatan agar mereka tidak menjadi korban tindak pidana di luar negeri," katanya.

Gindo Ginting menegaskan penundaan tersebut merupakan bagian dari upaya melindungi calon pekerja migran dari potensi eksploitasi dan memastikan keberangkatan pekerja migran sesuai dengan prosedur yang sah.

"Penundaan keberangkatan ini adalah langkah preventif mencegah tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia. Kami bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait memastikan pekerja migran yang sah yang dapat berangkat keluar negeri," katanya.

Gindo Ginting mengingatkan masyarakat berhati-hati ketika menerima tawaran bekerja di luar negeri, terutama yang tidak jelas asal-usulnya. Pastikan tawaran bekerja di luar negeri tersebut terdaftar resmi dan dilakukan secara prosedural.

"Jangan asal menerima tawaran bekerja di luar negeri. Pastikan dokumen persyaratan bekerja ke luar negeri sudah lengkap, sah, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku,, sehingga tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia," kata Gindo Ginting.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Sebanyak 4.276 Warga Negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat (AS) masuk daftar pemerintahan Presiden Donald Trump untuk segera dideportasi. Di antara mereka adalah WNI yang mengalami masalah dokumen imigrasi, status legal yang kadaluarsa, juga terkena kasus kriminal.

Lebih dari 4.000 WNI tersebut menerima final order removal atau perintah akhir pemindahan.

Mereka dilaporkan tidak memiliki izin legal untuk tinggal sehingga harus angkat kaki dari negara tersebut.

Final order removal ini umumnya diberikan kepada mereka yang memiliki catatan kriminal, pelanggaran imigrasi, serta status legal yang kadaluarsa.

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha menjelaskan, di antara 4.276 orang ini, ada yang tidak memiliki dokumen imigrasi yang sah, dan berstatus belum dihukum.

Judha menambahkan 4.276 orang ini merupakan bagian dari dari keseluruhan 1,4 juta orang yang masuk daftar final order removal.

Getty ImagesSejumlah warga El Salvador yang dideportasi dari Amerika Serikat (AS) membawa barang-barang pribadi mereka saat tiba di kantor Imigrasi di San Salvadir, El Salvador, 12 Februari 2025.

Judha menyebutkan contoh kasus WNI berinisial BK di New York yang ditangkap akhir Januari 2025 lalu.

Ini terjadi saat BK melakukan pelaporan tahunan di kantor Immigration and Custom Enforcement (ICE).

BK diketahui masuk daftar deportasi sejak 2009 silam.

Selain itu, Judha mengungkap ada WNI lain, berinisial TRN yang ditahan di Atlanta, Georgia pada 29 Januari.

"Saat ini hanya dua WNI yang kami dapat informasi ditahan. Kami akan terus monitor," kata Judha kepada media, Kamis (13/02), di Jakarta

Apa yang harus dilakukan ribuan WNI yang terancam dideportasi dari AS?

Judha mengatakan WNI di AS yang masuk daftar ini bisa melapor ke perwakilan diplomatik Indonesia di negeri tersebut.

Ia mengimbau agar para WNI mengetahui hak mereka sesuai hukum AS.

Judha mengatakan perwakilan diplomatik Indonesia di AS bakal memberikan pendampingan hukum.

Sebelum pengumuman daftar deportasi dari Kemenlu, Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra juga sempat menyinggung perihal rencana Presiden AS Donald Trump yang akan melakukan deportasi besar-besaran para imigran.

Ia mengatakan pemerintah Indonesia mengantisipasi kebijakan presiden baru AS tersebut.

"Oleh karena kita harus bertindak melindungi warga negara kita yang ada di luar negeri. Saya kira itu normalnya kita akan lakukan," kata Yusril, seperti dikutip dari detikcom.

Baca juga:

• 'Saya tidak mau mati sebagai orang Indonesia' Cerita tiga anak muda Indonesia yang tinggal dan bekerja di Korsel, AS dan Thailand
• Delapan WNI dan ratusan warga negara asing dibebaskan dari pusat penipuan online Myanmar
• Lima WNI ditembak aparat Malaysia di perairan Selangor, pemerintah Indonesia diminta bersikap tegas 'Hampir terjadi tiap tahun dan tidak pernah tuntas'

Apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia?

Akhir Januari lalu, pemerintah Indonesia juga berencana membentuk tim khusus untuk mengantisipasi isu deportasi WNI dari AS, pasca Trump terpilih.

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan kementeriannya bakal bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan perlindungan yang bisa diberikan para WNI yang terimbas deportasi.

Ia sempat menyebut bahwa pada masa kampanye menjelang pemilihan presiden AS, pihaknya mendengar ada sejumlah WNI yang mengaku resah di negara itu.

Salah satu penyebabnya karena mereka mengalami masalah dokumen imigrasi, katanya.

"Misalnya saja ada yang menetap dengan bekal visa turis atau menggunakan modus pencari suaka politik, tetapi ternyata dokumennya palsu. Ini kejadiannya ada yang terkait WNI kita juga," kata Pigai, seperti dikutip dari Antara.

Apakah pemerintah Indonesia perlu mengakomodasi pemulangan ribuan WNI?

Dengan kondisi ini, pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana mengimbau pemerintah Indonesia perlu memastikan akomodasi para WNI sekiranya kebijakan deportasi sudah final dan siap dieksekusi pemerintahan Trump.

"Siapa tahu mereka tidak punya uang. Kalau mereka tidak punya uang, ya kita bisa pick up mereka dalam satu pesawat untuk kembali ke Indonesia," kata Hikmahanto kepada wartawan Johanes Hutabarat yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Jumat (14/02).

Hikmahanto mengatakan kebijakan ini tak terhindarkan karena umumnya mereka yang masuk daftar tersebut "visanya expired ataukah mungkin mereka sudah tidak sesuai dengan izin tinggalnya."

Apa perbedaan kebijakan imigran pemerintahan Trump dan Biden?

Hikmahanto mengatakan isu imigran yang mengalami masalah terkait dokumen keimigrasian ini sudah lama terdengar, namun menurutnya belum ditindak secara masif.

Pergantian rezim di AS ikut mengubah kebijakan terkait imigran, katanya.

Getty ImagesMereka yang masuk daftar deportasi ini adalah yang masa tinggalnya sudah kadaluarsa, mengalami masalah dokumen keimigrasian, dan punya catatan kriminal.

Dia menilai pemerintahan Trump lebih keras dalam mengambil kebijakan bagi para imigran, dibanding Joe Biden.

Dugaan Hikmawanto, AS di bawah Biden lebih kendur dalam menindak para imigran.

Alasannya, menurutnya, kehadiran tenaga kerja para imigran ini memang dibutuhkan untuk mendongkrak kegiatan ekonomi di AS.

"Banyak yang tahu tapi dianggap oleh pemerintah Amerika tidak terjadi, sehingga ya mereka enggak mengalami deportasi," kata Hikmahanto.

Berita ini akan diperbarui.

• 'Saya tidak mau mati sebagai orang Indonesia' Cerita tiga anak muda Indonesia yang tinggal dan bekerja di Korsel, AS dan Thailand
• Empat WNI akan dideportasi dari Amerika Serikat
• Warga Kristen Indonesia di AS yang 'diusir' Trump ajukan gugatan hukum

Saksikan Live DetikSore:

(ita/ita)