Semua pihak diminta hormati proses hukum yang sedang berjalan di Negeri Jiran.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pelaku penembakan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di perairan Malaysia sudah diproses sesuai dengan ketentuan hukum di Malaysia.

"Sudah ditangani juga oleh pemerintah Malaysia dan ada langkah hukum diambil, baik terhadap mereka yang terlibat kesalahan ini maupun terhadap aparat keamanan Malaysia juga dilakukan pemeriksaan, apakah sesuai dengan SOP dalam melakukan tindakan pengamanan tersebut," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa.

Yusril mengungkapkan bahwa pemerintah Malaysia sudah merespons permintaan agar pihak yang terlibat dalam diproses secara hukum.

Ia meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Negeri Jiran.

"Jadi, tidak ada lagi hal yang perlu diragukan, jadi permintaan kita, permintaan banyak pihak supaya diambil satu langkah hukum terhadap baik korban maupun pelaku itu sudah diambil oleh pemerintah Malaysia, dan kita menghormati tindakan hukum yang telah diambil oleh pemerintah Malaysia," ujarnya.

Sebelumnya, 24 Januari, lima WNI menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, yang mengakibatkan dua WNI meninggal dunia.

Penyelidikan atas kejadian tersebut masih terus dilakukan Polisi Diraja Malaysia (PDRM), termasuk memeriksa enam aparat APMM yang diduga terlibat kejadian penembakan tersebut dengan mengenakan pelanggaran Akta Senjata Api 1960.

Hasil penyelidikan akan disampaikan kepada KBRI Kuala Lumpur, menurut pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia.

Di dalam negeri, kementerian/lembaga terkait juga sedang melakukan pendalaman terkait dengan kemungkinan adanya WNI yang melakukan tindakan penyelundupan manusia.

Diketahui bahwa dalam kapal yang membawa WNI tersebut tidak semuanya merupakan penumpang WNI, tetapi ada juga yang secara aktif melakukan penyelundupan manusia ke Malaysia.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

SEMARANG, iNewsSragen.id - Pesawat yang ditumpangi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, terpaksa mendarat darurat di Bandara Ahmad Yani, Semarang, Rabu (29/1/2025). Cuaca buruk menjadi alasan pesawat yang berangkat dari Makassar menuju Jakarta ini harus dialihkan sementara ke Semarang.

Dalam kesempatan tersebut, Yusril memanfaatkan waktu di Semarang untuk menghadiri perayaan Imlek di Klenteng Sam Poo Kong. Ia menilai tempat ini sarat dengan makna toleransi dan keberagaman, terutama antara Islam dan Konghucu yang telah lama hidup berdampingan secara damai.

"Klenteng Sam Poo Kong menggambarkan toleransi. Di masa lalu, Islam dan Konghucu hidup berdampingan secara damai, dan saya yakin di masa depan, toleransi akan terus terjaga," ujar Yusril.

Ia juga mengungkapkan bahwa klenteng ini memiliki nilai sejarah penting, salah satunya adalah keberadaan makam Nakhoda Wang Jing Hong, seorang Muslim yang menjadi tokoh penting dalam sejarah pelayaran Semarang.

Sam Poo Kong juga bukan tempat asing bagi Yusril. Ia pernah berkunjung ke sini saat terlibat dalam pembuatan film Laksamana Cheng Ho pada 2014, di mana ia berperan sebagai Admiral Zheng He.

"Syutingnya memang tidak di sini, tapi di China dan Thailand. Namun, saya tetap datang ke Semarang untuk mempelajari sejarahnya sampai film itu selesai," ujarnya.

Ketua Yayasan Klenteng Sam Poo Kong, Mulyadi, menyambut kedatangan mendadak Yusril dengan antusias. Ia menganggap ini sebagai kehormatan bagi destinasi wisata religi di Jawa Tengah, terutama dalam momentum perayaan Imlek.

"Saya rasa suatu kehormatan bagi kami, destinasi wisata seperti Sam Poo Kong dikunjungi oleh pejabat senior seperti Pak Yusril," kata Mulyadi.

Meski awalnya hanya mendarat darurat, kunjungan ini menjadi momen yang memperkuat nilai toleransi dan keberagaman budaya di Indonesia.

Editor : Joko Piroso

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan wacana pemberian amnesti dilakukan kepada pihak-pihak yang diduga melakukan gerakan makar non-senjata. Andi mengatakan amnesti tidak diberikan kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Kalau yang OPM, yang kriminal bersenjata, kita nggak ada amnesti. Yang kita beri amnesti adalah teman-teman yang diduga melakukan gerakan makar tetapi non-senjata," kata Andi di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2025).

Andi mengatakan wacana pemberian amnesti itu telah disepakati bersama Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia mengaku pihak-pihak penerima amnesti dapat berubah jika terdapat arahan dari Presiden.

"Kita sepakati bahwa yang gerakan bersenjata itu tidak dilakukan," ujarnya.

"Tetapi yang kami laporkan dan kita sudah sepakati bersama dengan Presiden, kecuali nanti ya bahwa setelah kami serahkan ini kemudian Presiden meminta itu (pemberian amnesti ke KKB), kami pasti lakukan," sambung dia.

Andi mengatakan pemberian amnesti tersebut dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Dia pun meminta untuk menunggu hingga pekan depan terkait pemberian amnesti itu.

"Kami memiliki kehati-hatian menyangkut soal 44.000 nama. Nah karena itu tunggu kira-kira minggu depan, saya sudah minta Direktur Pidana, di Ditjen AHU untuk segera menyelesaikan menyangkut verifikasi yang 44.000," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengaku wacana amnesti ke KKB sudah pernah dibahas dengan Presiden Prabowo. Hal itu menjadi salah satu usulan yang dibahas dalam rapat terbatas.

"Salah satu usulan ada kemungkinan memberikan amnesti terhadap warga terlibat dalam kekerasan bersenjata di Papua," ungkap Yusril dilansir dari 20detik.

Yusril menganggap wacana ini menjadi harapan untuk menemukan solusi bagi Papua. Namun pihaknya masih mengkaji rencana tersebut secara hati-hati.

"Tapi yang terpenting itu ada pendekatan baru, yang lebih positif dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengedepankan aspek hukum dan HAM terhadap penyelesaian masalah di Papua," jelasnya.

Simak juga Video soal Wacana Amnesti Bagi KKB Papua, Yusril: Kami Sangat Hati-Hati

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkap wacana pemerintah untuk memberikan amnesti kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Rencana ini masih dikaji secara mendalam dan hati-hati.

Dilansir dari 20detik, Senin (27/1/2025), Yusril mengatakan wacana itu sudah pernah dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu menjadi salah satu usulan yang dibahas dalam rapat terbatas.

"Salah satu usulan ada kemungkinan memberikan amnesti terhadap warga terlibat dalam kekerasan bersenjata di Papua," ungkap Yusril.

Yusril mengatakan wacana ini sedang dalam proses meski tidak dijelaskan progresnya lebih jauh. Wacana pemberian amnesti ini turut mempertimbangkan keberadaan warga Papua yang berada di dalam maupun luar negeri.

"Saya dengar sampai hari ini prosesnya masih sedang berlangsung ya. Karena juga menyangkut warga Papua yang ada di dalam negeri maupun juga yang ada di luar negeri. Jadi memang kita sangat hati-hati menghadapi hal ini.

Yusril menganggap wacana ini menjadi harapan untuk menemukan solusi bagi Papua. Hal ini untuk menyelesaikan masalah secara damai.

"Tapi yang terpenting itu ada pendekatan baru, yang lebih positif dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengedepankan aspek hukum dan HAM terhadap penyelesaian masalah di Papua," jelasnya.

Video Iran Ajukan Permohonan Pemindahan Napi, Yusril Lapor ke Prabowo

Video Iran Ajukan Permohonan Pemindahan Napi, Yusril Lapor ke Prabowo

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya masih mempelajari rencana pemulangan Hambali. Yusril menyampaikan pemerintah tidak memiliki tenggat mengenai rencana pemulangan pelaku Bom Bali 2002 itu.

Yusril mengatakan Hambali ditahan cukup lama di Guantanamo tanpa menjalani proses persidangan. Menurut Yusril, pemerintah bertugas untuk memberikan bantuan dan perlindungan terhadap WNI yang memiliki masalah di luar negeri.

"Hambali itu menjadi fokus perhatian kami, karena beliau adalah seorang warga negara Indonesia yang ditahan di tahanan Guantanamo, wilayahnya Kuba, tapi ditahan oleh militer Amerika Serikat sampai sekarang," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025).

"Dan concern kita adalah kita harus memberikan bantuan dan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia di luar negeri, walaupun kita berbeda pandangan, walaupun yang bersangkutan itu melakukan kejahatan di luar negeri, melakukan kesalahan, tetapi bukan itu yang kita persoalkan, tapi adalah warga negara Indonesia yang ada di luar negeri itu tetap harus kita lakukan pembelaan dan perlindungan," ucapnya.

Yusril menjelaskan pihaknya tidak memiliki tenggat waktu terkait rencana pemulangan Hambali. Dia mengatakan, pemulangan Hambali juga harus disertai dengan kepentingan masyarakat Indonesia di dalam negeri.

"Mengenai Hambali, belum, itu masih kami pelajari dan tentu akan kami negosiasikan, karena menyangkut kepentingan dengan warga negara kita sendiri," katanya.

Menurut Yusril, belum ada keputusan secara resmi mengenai rencana pemulangan Hambali. Dia mengatakan rencana pemulangan Hambali juga masih dibahas dengan kementerian dan lembaga lain.

"Kita sedang mempelajari dan menjajaki dan mengkoordinasikan ini, bukan hanya kami, tapi juga badan, kementerian dan lembaga lain, Kemenlu, Kepolisian dan Mabes TNI, kemudian juga BNPT dan sebagainya, sehingga nanti kita sampai pada satu kesimpulan akan seperti apa yang kita lakukan terhadap Hambali ini ke depannya. Jadi, jangan dianggap kita sudah ada keputusan meminta dia kembali, itu belum sampai ke tingkat itu," ucapnya

Lihat juga Video: Menko Yusril Bicara Terkait Kasus Reynhard yang Dianiaya Napi Lain di Inggris

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Presiden Prabowo Subianto ingin mengumpulkan para kepala daerah terpilih dalam kegiatan semacam 'retreat' menteri sebelum dilantik. Yusril mengatakan kegiatan itu bertujuan menyamakan pandangan antara pemerintah pusat dengan daerah.

"Kita perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," kata Yusril kepada wartawan di Istana Jakarta, Jumat (10/1/2025).

"Supaya kita memiliki perspektif yang sama, yang sekarang dihadapi oleh pemerintah. Apalagi sekarang ini terkait dengan daerah itu, harus ada sinkronisasi antara pusat dan daerah, program-program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan pemerintah daerah," lanjut dia.

Ditanya apakah 'retreat' kepala daerah itu juga akan digelar di Magelang, Jawa Tengah, sebagaimana yang dilaksanakan para menteri, Yusril mengaku belum tahu-menahu.

"He-he-he, belum tau," kata dia.

Berkaitan dengan masalah tersebut, Yusril menyebut pemerintah pun tengah membahas jadwal pelantikan kepala daerah. Dia mengatakan pemerintah menginginkan kepala daerah yang tidak bersengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) dapat digelar lebih dulu.

"Nah pemerintah itu berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth ya, sengketa ini jalan terus di MK, tetapi yang tidak ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk di bagaimana apakah dilantik lebih dulu," kata Yusril.

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

KPK pastikan dalami semua informasi terkait korupsi dana CSR BI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami semua informasi yang diperoleh penyidik terkait penyidikan dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia (BI).

“Yang pasti penyidik akan menggali seluruh informasi yang menurut penyidik berkaitan dan mendukung pembuktian atas pasal sangkaan dalam proses penyidikan,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto melalui pesan singkat di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya klik di sini.

NasDem hormati KPK panggil anggotanya soal dugaan korupsi CSR BI

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menghormati proses hukum oleh KPK yang memanggil salah satu anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI terkait penyidikan dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia (BI).
"Ya kita ikuti proses hukum saja ya, nanti saya akan cek semuanya," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

Selengkapnya klik di sini.

Pemerintah RI dalami surat Prancis soal pemindahan Serge Atlaoui

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah Indonesia tengah mendalami surat pemerintah Prancis soal pemindahan terpidana mati kasus psikotropika Serge Arezki ​​​​​Atlaoui ke negara asalnya.

Yusril saat dikonfirmasi ANTARA via pesan singkat di Jakarta, Minggu, menjelaskan, Prancis telah mengirimkan surat permintaan resmi pemindahan Serge ​​​​​Atlaoui pada Kamis (19/12). Surat tersebut dikirimkan atas nama Menteri Kehakiman Perancis yang ditujukan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

Selengkapnya klik di sini.

Polres Bintan tindak tegas anggotanya diduga terlibat TPPO

Kepala Kepolisian Resor Bintan, Kepulauan Riau, Ajun Komisaris Besar Polisi Riky Iswoyo menyatakan akan menindak tegas salah seorang anggotanya yang diduga terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Hal itu sebagai wujud komitmen Polres Bintan mendukung upaya pemberantasan kasus TPPO yang menjadi atensi pimpinan di tingkat pusat hingga daerah.

"Tak ada toleransi, kami akan memproses dan memberikan tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat pelanggaran pidana, khususnya TPPO," kata Riky di Bintan, Minggu.

Selengkapnya klik di sini.

Pengusaha katering di Kediri tertipu oknum soal makan bergizi gratis

Puluhan pengusaha katering di Kediri, Jawa Timur, tertipu oleh ulah oknum dengan iming-iming untuk persiapan makan bergizi gratis, program yang digelontorkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Salah seorang korban, Diah mengaku awalnya ditawari oleh temannya terkait dengan program makan bergizi gratis tersebut untuk 1.000 kotak. Saat itu, masih belum ada urusan terkait dengan pembayaran.

"Sampai beberapa minggu kemudian ada bayar itu Rp1 juta, katanya untuk perjanjian begitu. Jaminan bahwa kami masuk ke kelompoknya," katanya, di Kediri, Minggu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf jika ke depan terdapat pengajuan perjalanan dinas ke luar negeri. Prasetyo mengatakan pihaknya akan berupaya meminimalkan perjalanan ke luar negeri.

Hal itu disampaikan Prasetyo dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024). Prasetyo mulanya mengatakan pihaknya ingin melakukan efisiensi perjalanan ke luar negeri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Di poin yang ini, kami mohon izin di forum yang terhormat, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kita ingin melakukan efisiensi dan kemarin juga sudah ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri Keuangan untuk kita mau mulai mengefisienkan dan mengurangi perjalanan-perjalanan dinas luar negeri, Bapak Pimpinan," kata Prasetyo.

Prasetyo lantas memohon maaf jika ke depan akan ada beberapa perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan oleh Kemsesneg. Meski begitu, dia memastikan akan mengurangi perjalanan ke luar negeri itu sebagaimana arahan dari Prabowo.

"Sehingga kami mohon izin dalam forum terhormat ini, ingin menyampaikan bahwa kami mohon maaf dan mohon permakluman apabila dalam perjalanan ke depan ada beberapa pengajuan perjalanan-perjalanan dinas luar negeri yang sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden akan coba kita efisienkan," tuturnya.

Prabowo Subianto sebelumnya meminta Kabinet Merah Putih bekerja secara efisien. Menurutnya, meski kabinetnya tergolong besar, harus bekerja efisien.

"Yang penting, kita bekerja dengan efisien. Yang penting, kita bekerja tidak seenaknya," kata Prabowo dalam rapat paripurna perdana Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10).

Dia meminta para menteri hingga menteri koordinator (menko) mengecek kembali alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dia meminta para menteri mempelajari kembali daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sehingga penggunaan anggaran dilakukan dengan efisien.

"Saya minta semua menteri telusuri alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA. Saya minta detail," ucapnya.

Prabowo ingin agar kegiatan bersifat seremonial hingga perjalanan ke luar negeri dikurangi. "Kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, tolong dikurangi," tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - Yusril Ihza Mahendra yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan dinilai menjadi menteri dengan nilai kekayaan yang biasa-biasa saja, bahkan beberapa sumber mengatakan ia adalah menteri termiskin.

Narasi tersebut muncul berdasarkan data laporan yang disampaikan ke LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 31 Mei 2007.

Dalam laporan harta kekayaan tersebut, sosok yang menulis naskah pidato terakhir Presiden Soeharto ini hanya memiliki total kekayaan sebesar Rp1.623.362.911 dan hanya memiliki aset tanah dan bangunan senilai Rp20.310.000.

Sedangkan, harta lain yang dimiliki Yusril adalah transportasi pribadi hingga sektor perkebunan. Yusril juga disebut sering menghibahkan harta pribadinya seperti sebidang tanah yang membuat penyusutan nilai pada harta kekayaannya.

Berikut adalah rincian terbaru harta kekayaan Yusril yang tercatat:

Tanah dan bangunan
Yusril mengakui memiliki satu bidang tanah di Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, dengan luas 1.354 meter persegi. Tanah yang berasal dari hasil usahanya sendiri ini memiliki nilai Rp20.310.000.

Tidak ada bangunan lain yang tercatat sebagai miliknya, tanah ini menjadi satu-satunya harta tidak bergerak yang diakui Yusril dalam laporan kekayaannya.

Alat transportasi dan mesin lainnya
Dalam kategori ini, Yusril memiliki dua unit alat transportasi dengan total nilai Rp105.000.000. Rinciannya:

• Motor antik merek NSU keluaran tahun 1958, yang diperoleh dari hibah pada tahun 1972, dengan nilai Rp5.000.000.
• Mobil Volvo yang dibeli dari hasil sendiri pada tahun 2006, senilai Rp100.000.000.

• Sebidang lahan perkebunan seluas 2,7 hektare yang diperoleh tahun 1999, dengan nilai Rp54.000.000.
• Sebidang lahan lainnya seluas 4 hektare yang diperoleh pada tahun 1998, dengan nilai Rp40.000.000.

Harta bergerak lainnya
Dalam kategori ini, Yusril mencatat berbagai harta bergerak lainnya senilai Rp1.328.677.000. Harta ini meliputi barang-barang seni, antik, logam mulia, dan batu mulia yang dikumpulkan sejak tahun 1984. Aset ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam laporan kekayaannya.

Kas dan setara kas
Yusril mencatat saldo giro dan setara kas lainnya dengan total nilai Rp75.375.911.

Hutang
Tidak ada utang yang dilaporkan dalam LHKPN terbaru Yusril.

Total kekayaan
Dengan rincian harta yang ada, total kekayaan Yusril mencapai Rp1.623.362.911. Jumlah ini membuatnya berada di posisi yang unik sebagai salah satu menteri dengan kekayaan paling sedikit dibandingkan dengan menteri lain di Kabinet Merah Putih periode 2024–2029..

Meski dikenal sebagai pakar hukum dan politikus berpengalaman, kekayaan Yusril tergolong rendah dibandingkan dengan beberapa pejabat tinggi lainnya.

Julukan sebagai "menteri termiskin" di Kabinet Merah Putih tampaknya mencerminkan pilihan hidup Yusril yang lebih fokus pada pengabdian daripada akumulasi kekayaan pribadi.

Namun, sejauh ini belum ada laporan harta kekayaan terbaru yang dapat diakses dari Yusril Ihza Mahendra. Nilai kekayaan yang tertulis merupakan hasil laporan 17 tahun yang lalu atau tempatnya pada tanggal 31 Mei 2007.

Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024