CIKARANG, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli memastikan seluruh peserta magang di luar negeri dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mendapatkan jaminan hukum dan kerja selama menjalani program.

Ia mengatakan, para peserta magang di luar negeri mendapatkan perlindungan hukum secara penuh karena terikat resmi dengan perusahaan tujuan magang.

Dengan demikian, agensi yang mengirim para peserta magang ke luar negeri wajib melakukan pengawasan.

"Ya, kalau magang ini lebih baik sebenarnya, karena masih ada kontrak. Jadi yang mengirim di sini masih berkewajiban juga untuk mengawasi. Jadi itu salah satu advantage, kelebihan dari magang, isu terkait tentang perlindungan mereka sudah sebenarnya ada jaminan," kata Yassierli setelah menghadiri acara Pelepasan 1.500 Lulusan SMK Calon Pekerja Migran Indonesia di SMK Mitra Industri MM2100 Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di Bekasi, Kamis (17/4/2025).

Yassierli menambahkan, program magang ke luar negeri merupakan salah satu strategi Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK. Ia menyebutkan, Kementerian Ketenagakerjaan akan terus mendukung program magang ke luar negeri.

"Kami sedang siapkan bagaimana ketika sudah sampai di Indonesia, mereka tidak akan terlantar karena mereka sudah punya bekal magang di luar negeri," ujar Yassierli.

Sebelumnya, pemerintah bersama pihak swasta siap memberangkatkan 1.500 lulusan SMK dari berbagai jurusan dan daerah di Indonesia untuk mengikuti program magang di luar negeri.

Mereka akan menempati posisi pekerjaan tertentu di berbagai perusahaan di Jepang dan Jerman.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengatakan, pihaknya mendorong penguatan kemampuan kerja dan karakter siswa SMK.

"Kami dari Kemendikdasmen sangat menyadari bahwa di samping memperkuat skill atau hard skill, penting juga untuk memperkuat karakter peserta didik di lingkungan SMK,” kata Fajar dalam acara Pelepasan 1500 Lulusan SMK Calon Pekerja Migran Indonesia yang berlangsung secara hybrid di SMK Mitra Industri MM 2100 Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kamis (17/4/2025).

Fajar menambahkan, program pemberangkatan 1.500 lulusan SMK ini merupakan kolaborasi Kemendikdasmen, Kementerian Ketenagakerja, dan pelaku industri. Program ini menunjukkan pentingnya kolaborasi sektor pendidikan dan ketenagakerjaan di dunia vokasi.

Adapun para peserta magang di luar negeri tersebut telah mendapatkan pembekalan berupa pelatihan bahasa, jasmani, dan budaya dari LPK World Horenso Indonesia. Peserta dari SMK Mitra Industri MM 2100 Cikarang sendiri berjumlah hampir 100 orang.

Para peserta magang di luar negeri tersebut akan berangkat dengan jadwal yang berbeda-beda pada tahun ini. Pemberangkatan menyesuaikan dengan jadwal dan kontrak kerja yang disepakati bersama perusahaan tujuan.

Sementara itu, Founder SMK Mitra Industri MM2100, Yoshiro Kobi Utsman mengatakan, magang di luar negeri, khususnya di Jepang, akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi peserta.

Jepang dikenal sebagai negara dengan teknologi yang maju, pendidikan vokasi yang efisien, serta etos kerja yang tinggi dan disiplin.

"Di sana, peserta tidak hanya akan belajar keterampilan dan pengetahuan teknis, tetapi juga cara kerja yang penuh tanggung jawab, pentingnya komunikasi di tempat kerja, kerja sama tim, dan sikap profesional yang baik. Keterampilan, pengalaman, dan sikap yang peserta pelajari di Jepang akan sangat bermanfaat ketika peserta kembali ke Indonesia," ujar Kobi dalam sambutannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berharap Desk Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan Polri bisa memberikan kepastian hukum bagi para pekerja di Indonesia.

“Desk Ketenagakerjaan Polri ini menjadi satu bagian dari satu ekosistem utuh bagaimana kita hadir, bagaimana kita memberikan ketenangan kepada pekerja, bagaimana kita memberikan kepastian hukum,” ujar Menaker Yassierli dalam konferensi pers di Lobi Utama Bareskrim Polri, Senin (20/1/2025).

Setelah laporan masuk melalui desk ini, Kemenaker akan melakukan pemeriksaan pada laporan yang masuk melalui pengawas ketenagakerjaan yang bertugas.

Petugas akan melakukan penilaian sejauh mana ranah hukum diperlukan dalam memproses laporan itu, apakah cukup di kasus pidana atau permasalahan di aspek administratif.

“Ketika kemudian itu terkait dengan pidana ketenagakerjaan, maka desk ini akan hadir memberikan respons dan kita harap kekhawatiran ataupun keinginan dari pelapor terkait dengan bagaimana ujung kemudian bisa terjawab, desk ketenagakerjaan ini bisa memberikan solusi,” lanjut Yassierli.

Dia mengatakan, kehadiran desk ketenagakerjaan ini diharapkan bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan memberi kepastian bagi para pekerja.

Jika lapangan kerja yang ada sudah nyaman dan punya kepastian hukum yang jelas, diharapkan bisa memberikan dampak positif pada produktivitas pekerja dan daya saing industri.

“Upaya kita untuk kemudian menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, lingkungan kerja yang memberikan kepastian kepada pekerja yang itu kemudian akan berdampak pada produktivitas kerja yang itu akan berdampak pada daya saing industri,” lanjut dia.

Hal ini dinilai penting untuk mencapai tujuan pemerintah untuk mengejar generasi Indonesia Emas tahun 2045.

“Bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh untuk menuju Indonesia Emas 2045, ini menjadi upaya kita bersama. Ini menjadi concern kita bersama,” kata Menaker lagi.

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene yang hadir di lokasi mengapresiasi kolaborasi antar lembaga ini.

“Ketika ini Desk Ketenagakerjaan dibuka, ini ada harapan baru dengan pemerintah baru, harapan baru bagi pekerja Indonesia. Tentunya bagi kami, sebagai wakil rakyat, ini meringankan bagi kami karena ada kepastian hukum bagi pekerja Indonesia,” kata Felly.