Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ingin anggaran kementerian sebesar Rp 20 triliun. Natalius Pigai kemudian menjelaskan program-program yang ingin dieksekusinya.

"Rombak itu. Dari Rp 20 T (pagu anggaran) cuma Rp 64 M. Tidak bisa. Tidak tercapai cita-cita dan visi keinginan Presiden Indonesia," ujar Natalius Pigai saat acara penyambutan di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

Pigai mengatakan ingin anggaran Rp 20 triliun jika negara menyanggupi. Hal itu agar pekerjaan membangun di bidang HAM dapat maksimal.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp 20 triliun. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp 20 triliun," sebutnya.

Alasan Menteri HAM Ingin Anggaran Rp 20 Triliun

Dihubungi terpisah pada Selasa (22/10), Natalius Pigai menjelaskan terkait program-program yang akan dilakukan kementeriannya dengan anggaran Rp 20 triliun itu. Pertama, Pigai ingin memperkuat pemenuhan HAM.

"Saya rancang program untuk satu tahun ke depan, contoh tentang penghormatan. Saya melihat instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional yang perlu diperkuat, mana yang perlu diadopsi, mana yang perlu ditindaklanjuti dan lain sebagainya, itu dari sisi instrumen hukum," kata Natalius.

Pigai juga mengatakan pihaknya akan memperkuat perlindungan HAM. Dia ingin kebutuhan HAM warga terpenuhi.

"Anggaran yang ada kan Rp 64 miliar ya, anggaran yang dikasih ini mereka berpikir Kementerian HAM hanya mengawasi pekerjaan-pekerjaan pemerintah, tidak, Kementerian HAM itu pembangunan hak asasi manusia. Sesuai dengan amanat konstitusi salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan HAM, kebutuhan akan sandang, pangan dan papan," kata Natalius.

Mantan Komisioner Komnas HAM itu juga menyampaikan ide pendirian Universitas Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, Unham akan memberi kontribusi penting bagi penguatan HAM di Indonesia.

"Saya mau mendirikan Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, pusat laboratorium HAM di situ, pusat studi HAM di situ, itu anggarannya berapa itu yang saya butuh, itu akan satu-satunya di dunia lho," katanya.

Piga juga menjamin Kementerian HAM terlibat langsung dalam eksekusi program-program pemerintah. Dia mengatakan pihaknya ingin memastikan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat bisa dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai HAM.

"Bagaimana Kementerian HAM itu berpartisipasi di dalam memberikan spirit nilai-nilai hak asasi manusia dalam program pemerintah, makan siang bergizi, kan kita yang nanti ikut itu. Terus pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah, nanti kita memberikan dukungan dari sisi hak asasi manusianya, supaya apa? Kalau kami tidak mantau program ini belum tentu bisa jalan, karena ini hak rakyat untuk mendapatkan perumahan, karena kami bagian dari pemerintah kita ikut mendorong," jelas dia.

"Kami menjalankan audit hak asasi manusia, kabupaten kota, provinsi dan pusat dan kementerian lembaga. Kita meminta semua membuat, misalnya, ketika memasukkan program itu harus berdasarkan nilai-nilai HAM, bagaimana implementasinya udah dimasukkan atau belum kan kami harus audit," sambungnya.

Simak Video 'Menteri HAM Ingin Anggaran Rp 20 T, DPR Bilang Begini':

[Gambas:Video 20detik]

Pigai juga akan membuat program sosialisasi dan kesadaran HAM di tingkat desa. Menurutnya, ada 79 ribu desa yang akan membuat program sadar HAM dengan personel 20 orang.

"Saya punya program salah satunya adalah sadar HAM, programnya itu langsung kita turunkan program sosialisasi dan kesadaran HAM di 79 ribu desa di seluruh Indonesia, yang kita targetkan adalah bagaimana membangun manusia dijiwai oleh nilai hak asasi manusia, keadilan perdamaian. Target kami diutamakan usia 15 tahun ke bawah," tutur.

Atas dasar itu, Pigai berharap Kementerian HAM mendapat anggaran Rp 20 triliun. Dia ingin membumikan hak asasi di Indonesia sehingga bisa dilihat langsung oleh dunia.

"Oleh karena itu saya meminta 20 triliun itu sebenarnya untuk saya membumikan hak asasi manusia di seluruh Indonesia dengan program-program yang sebenarnya kita bisa berdiri tegak lurus di dunia internasional," kata dia.

Tanggapan Pimpinan DPR

Wakil Ketua DPR Adies Kadir menanggapi terkait keinginan Menteri HAM Natalius Pigai agar anggaran kementeriannya mencapai Rp 20 triliun. Adies mengatakan pihaknya perlu melihat terlebih dulu kebutuhan apa saja yang diperlukan dari anggaran tersebut.

"Kita belum lihat ya apa-apa saja yang diajukan dari Rp 60 miliar sampai Rp 20 triliun. Nanti kita akan lihat apakah masuk akal atau tidak," kata Adies di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).

Adies menyampaikan, jika kebutuhan dari anggaran tersebut masuk akal, DPR akan mempertimbangkannya. Namun, kata dia, pemenuhan anggaran itu harus disesuaikan kembali dengan keuangan negara.

"Sebenarnya apa pun yang diajukan, selama masuk akal, itu harus bisa dipenuhi, tinggal kita lihat kekuatan dari dana negara kita, apakah APBN kita memenuhi atau tidak untuk memenuhi anggaran tersebut," ujarnya.

"Misalnya seperti BNN, badan penanggulangan narkotika nasional, nah ini kan juga anggarannya mestinya kalau memenuhi keinginan mereka, itu juga mungkin naiknya juga akan berlipat-lipat. Tapi kan pemerintah mengatur bagaimana supaya narkotika bisa dikendalikan, tetapi juga dengan anggaran yang menyesuaikan keadaan dari badan negara kita," sambungnya.

Simak Video 'Menteri HAM Ingin Anggaran Rp 20 T, DPR Bilang Begini':

[Gambas:Video 20detik]

Wakil Ketua DPR Adies Kadir menanggapi terkait keinginan Menteri HAMNatalius Pigai agar anggaran kementeriannya mencapai Rp 20 triliun. Adies mengatakan pihaknya perlu melihat terlebih dulu kebutuhan apa saja yang diperlukan dari anggaran tersebut.

"Kita belum lihat ya apa-apa saja yang diajukan dari Rp 60 miliar sampai Rp 20 triliun. Nanti kita akan lihat apakah masuk akal atau tidak," kata Adies di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Adies menyampaikan, jika kebutuhan dari anggaran tersebut masuk akal, DPR akan mempertimbangkannya. Namun, kata dia, pemenuhan anggaran itu harus disesuaikan kembali dengan keuangan negara.

"Sebenarnya apa pun yang diajukan, selama masuk akal, itu harus bisa dipenuhi, tinggal kita lihat kekuatan dari dana negara kita, apakah APBN kita memenuhi atau tidak untuk memenuhi anggaran tersebut," ujarnya.

"Misalnya seperti BNN, badan penanggulangan narkotika nasional, nah ini kan juga anggarannya mestinya kalau memenuhi keinginan mereka, itu juga mungkin naiknya juga akan berlipat-lipat. Tapi kan pemerintah mengatur bagaimana supaya narkotika bisa dikendalikan, tetapi juga dengan anggaran yang menyesuaikan keadaan dari badan negara kita," sambungnya.

Natalius Pigai sebelumnya mengatakan kementeriannya mendapatkan anggaran Rp 64 miliar. Natalius pun mengusulkan agar anggaran untuk kementeriannya dirombak.

"Rombak itu. Dari Rp 20 T (pagu anggaran) cuma Rp 64 M. Tidak bisa. Tidak tercapai cita-cita dan visi keinginan Presiden Indonesia," ujar Natalius Pigai saat acara penyambutan di gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (21/10).

Pigai mengatakan ingin anggaran Rp 20 triliun jika negara menyanggupi. Hal itu agar pekerjaan membangun di bidang HAM dapat maksimal.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp 20 triliun. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp 20 triliun," sebutnya.