Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Efisiensi itu dimungkinkan untuk memprioritaskan penambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Nanti kita lihat ya (indikasi pangkas anggaran untuk biayai MBG). Sebagaimana yang saudara-saudara ketahui ini alhamdullilah Makan Bergizi Gratis sudah berjalan. Namun presiden merasa agar bisa juga segera mungkin itu bisa penerima manfaatnya lebih banyak dan merata lagi," kata Mensesnet Prasetyo Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Prasetyo mengatakan upaya pemerataan distribusi program MBG ke seluruh wilayah RI pada tahun ini berdampak pada anggaran. Dengan begitu, dia membuka kemungkinan penghematan anggaran diprioritaskan untuk program tersebut.

"Tentu ada konsekuensi mungkin butuh penambahan biaya, sehingga dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program Makan Bergizi Gratis," kata dia.

Diketahui, Prabowo menerbitkan Inpres tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam Inpres itu, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

Pada poin kedua, Prabowo menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Simak juga Video: Kala Prabowo Minta Sunat Perjalanan Dinas: Hemat Rp 20 T, Bisa Perbaiki Sekolah

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Mensesneg, Prasetyo Hadi, menyebut Presiden Prabowo Subianto tak akan mengkaji ulang nama-nama capim dan cadewas KPK yang sebelumnya telah diusulkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke DPR. Prabowo akan mengikuti usulan nama-nama tersebut.

"Saya rasa tidak ya," kata Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024). Prasteyo menjawab akankah pemerintah mengkaji ulang nama-nama capim dan cadewas KPK. Sebab, DPR sudah mengirim surat ke Presiden terkait nama-nama capim dan cadewas KPK.

Prasetyo mengatakan proses itu sudah berjalan. Pihaknya tak ingin lagi buang-buang energi untuk memproses ulang capim dan cadewas KPK. Menurutnya, pilihan sebelumnya sudah yang terbaik.

"Proses itu kan sudah berjalan, sesuai dengan prosedur, dan cara berpikir kita tidak mau buang-buang energi tentu yang dihasilkan pada masa itu juga orang yang terbaik yang diajukan, secara prinsip Presiden Prabowo mengikuti apa yang menjadi usulan Presiden sebelumnya," kata Prasetyo.

Meski begitu, Prasetyo belum bisa memastikan apakah proses penetapan pimpinan lembaga antirasuah itu rampung sebelum Prabowo memulai lawatan ke luar negeri.

"Nanti kami cek ya. Kalau secara administrasi nampaknya sebenarnya sudah berjalan, sudah selesai juga jawaban dari Bapak Presiden juga sudah ada, tinggal proses dilanjutkan oleh teman-teman di DPR," ujarnya.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, sebelumnya mengatakan pimpinan DPR telah mengirim surat kepada Prabowo Subianto terkait kelanjutan seleksi capim KPK. Supratman mengatakan daftar nama capim yang akan dikirimkan oleh Prabowo bisa sama dengan yang telah dikirimkan oleh Jokowi atau bisa berbeda.

"Setahu saya, pimpinan DPR sudah mengirim surat kepada presiden. Presiden juga nanti dalam waktu dekat pasti akan menjawab terkait dengan surat dari pimpinan DPR," kata Supratman kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11).

Tonton juga Video Jokowi Tunggu Administrasi Setneg Sebelum Kirim Nama Capim KPK ke DPR

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan saat ini mobil dinas Maung telah mulai diproduksi. Prasetyo mengatakan nantinya mobil-mobil itu akan dipakai untuk para menteri Kabinet Merah Putih.

"Iya. Mulailah, mulai kita produksi," kata Prasetyo di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

Namun, Prasetyo belum dapat memastikan jumlah mobil Maung yang sedang diproduksi tersebut. Meski begitu, dia menekankan para menteri berkomitmen untuk menggunakan mobil dinas Maung.

"Saya nggak hapal jumlahnya, yang penting semua semangatnya untuk pakai Maung," jelasnya.

Prasetyo menjelaskan jika total mobil dinas Maung yang tengah diproduksi itu cukup, maka wakil menteri pun akan langsung ikut menggunakannya. Namun, kata dia, jika jumlah mobil tersebut kurang, maka akan diproduksi kembali.

"Tahap pertama pasti menteri, wakil menteri, baru setelah itu kalau sudah ada produksi lagi kita lanjutkan, untuk semua lah. Sampai bupati, gubernur, harapannya begitu," tuturnya.