Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan narapidana (napi) korupsi dan bandar narkoba tidak akan menerima amnesti. Agus mengatakan amnesti diberikan sesuai klasifikasi napi yang sudah ditentukan.

"Masih naik turun (jumlah penerima amnesti) karena ini kan mau Lebaran, pasti ada juga yang lain sebagainya. Namun kami pastikan bahwa remisi itu ditujukan kepada yang memenuhi klasifikasi yang sudah ditetapkan sebagaimana apa yang disampaikan," kata Agus di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (25/2/2025).

"Nggak mungkin kepada pelaku korupsi yang dampaknya luas kepada masyarakat kita berikan. Demikian juga terhadap bandar narkoba, nggak akan mungkin juga akan diberi amnesti oleh Bapak Presiden," ujarnya.

Agus menyampaikan pemerintah masih mengolah data penerima amnesti. Dia ingin data penerima amnesti nantinya valid.

"Oleh karena itu, asesmen terus kita kerjakan bersama-sama dengan Kementerian Hukum, kemudian Kementerian HAM di bawah koordinasi Pak Menko Hukum HAM dan Imigrasi Pemasyarakatan nanti yang akan melakukan asesmen bersama, sehingga data yang disampaikan betul-betul valid dan tidak menyalahi daripada kriteria yang sudah ditetapkan," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan sebanyak 19 ribu narapidana akan diberi amnesti oleh pemerintah. Supratman mengatakan rencananya pemberian amnesti itu akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum Lebaran.

Mulanya, terdapat 44.589 narapidana yang akan diberi amnesti. Namun hanya 19.337 yang lolos verifikasi dan asesmen.

"Saya ingin menyampaikan data awal berapa jumlah amnesti yang rencananya di tahap awal bersama dengan Kementerian Imipas itu berjumlah sekitar 44 ribu," kata Supratman dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

"Namun, setelah kami, dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum lewat Direktur Pidana, setelah melakukan verifikasi dan asesmen kembali, angkanya turun dari 44 ribu menjadi 19 ribu," sambungnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai kebijakan efisiensi anggaran pada kementerian/lembaga dilakukan karena sekitar 30 persen pengeluaran dari APBN mengalami kebocoran atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyataan Yusril tersebut berkaitan dengan adanya efisiensi anggaran APBN Tahun 2025 sebagai tindak lanjut Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

"Kenapa dilakukan penghematan dan untuk apa uangnya dihemat itu. Presiden tegas mengatakan bahwa sekitar 30 persen dari APBN kita selama ini ternyata itu bocor. Tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terlalu banyak pengeluaran untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu perlu dan mendesak," kata Yusril usai menghadiri pertemuan para hakim dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Yusril menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk melakukan penghematan anggaran di berbagai bidang bertujuan membangun Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Penghematan sebesar 30 persen APBN atau senilai 20 miliar dolar AS itu akan diinvestasikan untuk membiayai program bantuan langsung, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembiayaan 34-35 megaproyek yang dimulai pada tahun ini.

Investasi pada megaproyek itu diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen dalam kurun lima tahun mendatang.

Menurut Yusril, penghematan yang mencakup biaya perjalanan dinas, pembelian alat tulis kantor, hingga kegiatan seminar yang akan berkurang memang akan sangat terasa pada 1-2 tahun pertama pemerintahan, namun akan berdampak positif pada masa depan.

"Diharapkan betul-betul tahun 2045 itu Indonesia betul-betul berada pada posisi negara maju. Jadi pada posisi sekarang pun Indonesia sebenarnya telah naik ke tingkatannya itu menjadi kekuatan ekonomi sekitar nomor 6 di dunia, dan saya kira dampaknya akan sangat besar," kata Yusril.

Adapun arahan Presiden terkait kebijakan efisiensi anggaran ditujukan pada program-program kementerian/lembaga yang tidak bisa diukur manfaatnya untuk masyarakat, seperti perjalanan luar negeri, hingga kegiatan bersifat seremonial.

Namun, efisiensi tidak akan berdampak pada kegiatan yang berhubungan dengan layanan publik serta belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Fathur Rochman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyoroti ada tumpang tindih kewenangan penjagaan laut. Yusril menjelaskan, terkait keamanan laut, ada banyak lembaga yang terlibat.

"Jadi sering kali terjadi misalnya Angkatan Laut menahan kapal asing, entah apa kapal ikan atau apa pun yang melintas di kawasan ini, tapi Angkatan Laut merasa tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan," kata Yusril dalam rapat bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Untuk mengatasinya, Yusril menyebut perlu ada kajian lebih mendalam untuk membuat aturan tersendiri terkait penjagaan laut. Yusril mendorong adanya pembentukan rancangan Undang-Undang Keamanan Laut.

"Urgensi pembahasan pembentukan rancangan UU Keamanan Laut, urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi lebih dari 20 peraturan perundang-undangan UU dan peraturan pelaksanaannya," kata dia.

"Selain itu, terdapat ketidaksinkronan antara perundang-undangan, antara lain irisan peraturan perundang-undangan hingga terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya," tambahnya.

Selain itu, Yusril mengatakan adanya momen efisiensi anggaran ini mungkin bisa dimanfaatkan, yaitu untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan yang ada.

"Saat ini pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran di mana-mana, barangkali juga tumpang tindih tumpang tindih ini dapat kita selesaikan bersama," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Menko Polkam terkait sistem keamanan laut. Yusril hadir langsung dalam rapat tersebut, sedangkan Menko Polkam dihadiri wakilnya, Lodewijk Freidrich Paulus.

Rapat digelar di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I Ahmad Heryawan (Aher).

"Dalam rangka mewujudkan sistem keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif," kata Aher membuka rapat.

Aher mengatakan teritori Indonesia sebagian besar adalah laut. Untuk itu, diharapkan agar pengamanan laut di Indonesia dapat maksimal.

"Tentu kita memahami bersama bahwa lautan kita sangat luas, daerah teritori Indonesia lautannya 2 kali lipat dibanding daratannya atau kurang lebih 2/3 Indonesia adalah kelautan," sebutnya.

Aher mengatakan keamanan laut Indonesia belum optimal. Untuk itu, dirinya berharap hari-hari ke depannya laut Indonesia dapat terjaga dengan baik.

"Tentu saja keamanan atau pengamanan laut kita belum optimal kita ingin di hari-hari ke depan lautan kita terjaga dengan baik, baik itu kedaulatannya ataupun segala kekayaan yang ada di dalamnya," kata dia.

Aher mengatakan ada sejumlah instansi yang menangani masalah keamanan laut. Hal itu ditakutkan akan menyulitkan sinergi yang ada.

"Dengan banyaknya instansi yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing yang spesifik secara operasional ini tampaknya cukup menyulitkan sinergi dan koordinasi instansi tersebut dan instansi lainnya," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pihak Imigrasi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan grasi kepada lima narapidana 'Bali Nine' yang dipulangkan ke Australia. Lima napi itu akan melanjutkan hukuman di negaranya.

"Tidak diberikan grasi oleh pemerintah dan tidak ada sejarahnya pemerintah memberikan grasi kepada narapidana dalam kasus narkoba," ujar Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Hukum, HAM, Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram, dilansir detikBali, Senin (16/12/2024).

Surya menegaskan lima narapidana itu akan melanjutkan hukuman pidananya di Australia.

"Seperti yang saya sampaikan yang bersangkutan tidak diberikan grasi. Yang bersangkutan dipindahkan ke negaranya untuk tetap melanjutkan hukuman di negaranya, bukan dibebaskan di negaranya," tegasnya.

Seperti diketahui, lima terpidana 'Bali Nine' dipulangkan ke negara asalnya, Australia. Para napi penyelundup heroin ini dipulangkan tanpa grasi atau pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto.

Lima gembong narkoba itu telah tiba di Australia pada Minggu (15/12) kemarin. Pemerintah Indonesia dan Australia sepakat untuk memulangkan mereka.

Baca selengkapnya di sini

Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan grasi kepada lima narapidana 'Bali Nine' yang dipulangkan ke Australia. Ternyata, Indonesia tidak pernah memberi grasi kepada narapidana narkoba.

"Tidak diberikan grasi oleh pemerintah dan tidak ada sejarahnya pemerintah memberikan grasi kepada narapidana dalam kasus narkoba," ujar Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Hukum, HAM, Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram kepada detikBali, Senin (16/12/2024).

Surya menegaskan kelima narapidana itu akan melanjutkan hukuman pidananya di Australia. "Seperti yang saya sampaikan yang bersangkutan tidak diberikan grasi. Yang bersangkutan dipindahkan ke negaranya untuk tetap melanjutkan hukuman di negaranya, bukan dibebaskan di negaranya," tegasnya.

Seperti diketahui, lima terpidana 'Bali Nine' dipulangkan ke negara asalnya, Australia. Para napi penyelundup heroin ini dipulangkan tanpa grasi atau pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto.

Lima gembong narkoba itu telah tiba di Australia pada Minggu (15/12) kemarin. Pemerintah Indonesia dan Australia sepakat untuk memulangkan mereka.

Kelimanya yakni Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens. Mereka telah menjalani masa hukuman selama hampir 20 tahun.

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, kelima terpidana itu dipindahkan tanpa pengampunan. Itu artinya, mereka masih berstatus terpidana atau tahanan.

"Kami pindahkan semuanya dalam status tahanan," kata Yusril dalam keterangannya, Minggu (15/12).

Video: Pernyataan PM Australia soal RI Pulangkan 5 Napi Bali Nine

Video: Pernyataan PM Australia soal RI Pulangkan 5 Napi Bali Nine

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaku adanya kabar pemerintah Filipina akan mengganti hukuman terhadap terpidana kasus narkotika Mary Jane Veloso, dari mati ke seumur hidup.

Hal itu diungkapnya usai menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (13/12/2024).

Yusril mengaku mendengar rencana tersebut sejalan dengan proses pengembalian Mary Jane yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia. Saat ini, terangnya, perjanjian antara RI-Filipina soal pengembalian narapidan tersebut sudah rampung.

Untuk diketahui, Jaksa Agung merupakan jaksa eksekutor atas hukuman mati terhadap Mary Jane. Namun, dengan pengembalian Mary Jane ke pemerintah asal negaranya, maka tanggung jawab pembinaan sebagai terpidana kini beralih ke Filipina.

Yusril menyebut pemerintah Filipina menerima status Mary Jane sebagai terpidana hukuman mati. Akan tetapi, dia menyebut ada kemungkinan Presiden Bong Bong Marcos bakal memberikannya amnesti.

"Dengar-dengar mereka akan memberikan pengampunan dan akan mengubah menjadi pidana seumur hidup, dan kita menghormati itu sebagai keputusan dari pemerintah Filipina," kata Yusril usai menghadiri ratas di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Sabtu (14/12/2024).

Pria yang pernah menjabat Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahmad Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri itu lalu menuturkan, pembicaraan dengan pemerintah Filipina mengenai Mary Jane sudah bersifat final.

Pemerintah RI, kata Yusril, siap untuk mengembalikan Mary Jane dalam waktu beberapa hari ke depan. "Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan, minggu ke depan sudah bisa diselesaikan dan akan segera direalisasikan," ujar mantan Ketua Umum Partai Bulang Bintang (PBB) itu.

Adapun Yusril mengungkap terdapat tiga negara yang telah mengajukan pengembalian narapidana asing yang tengah menjalani hukuman di Indonesia, yaitu Filipina, Australia dan Prancis.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia tengah menuntaskan perundingan dengan pemerintah Australia, Filipina dan Prancis terkait pemulangan warga negara mereka yang dijatuhi pidana di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa dalam rapat kabinet terbatas, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepada jajaran untuk merespons permintaan dari sejumlah negara terkait pemulangan warga negara mereka yang dipidana di Indonesia.

"Tiga negara sudah mengajukan kepada pemerintah kita yaitu Filipina, Australia dan Prancis. Dan kita mencapai banyak kemajuan dalam hal ini. Perundingan dengan Australia dan Filipina sudah final, sudah ditandatangani," kata Yusril saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Yusril menjelaskan bahwa kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Filipina dilakukan dengan "practical agreement" untuk pemulangan narapidana dari Indonesia.

Sementara itu, Pemerintah masih menyelesaikan perundingan dengan Australia yang diperkirakan selesai dalam waktu dekat.

"Jadi persoalan ini boleh dikatakan pada level pemerintahan dengan Filipina sudah final, dengan Australia 'on process'. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan, minggu ke depan sudah bisa diselesaikan dan akan segera direalisasikan," kata Yusril.

Yusril mengatakan bahwa kesepakatan pemulangan narapidana dengan pemerintah Prancis dan negara-negara lainnya yang mengajukan permohonan masih didalami dan dianalisis.

Menurut Yusril, dikabulkan atau tidaknya pemulangan narapidana itu membutuhkan pendalaman secara koordinatif dengan instansi penegak hukum lainnya, seperti Jaksa Agung dan Kapolri.

"Semua ini sudah banyak kemajuan yang kita capai, akan direalisasikan dalam waktu yang dekat ini. Mudah-mudahan pada bulan Desember ini sudah selesai semuanya," ujar Yusril.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Hak Asasi Manusia (Menham), Natalius Pigai mengungkap Presiden Prabowo Subianto sangat mendukung HAM di Indonesia. Dia menyebut hal ini dapat dilihat dari poin-poin Asta Cita yang digagas Prabowo.

Pigai menyebut dari delapan poin Asta Cita milik Presiden Prabowo, terdapat empat yang poin yang erat kaitannya dengan HAM.

"Jadi dari delapan poin, kami di khususnya yang menyangkut tentang hak asasi manusia itu adalah empat poin, lima puluh persen dari poin Asta Cita adalah menyangkut tentang hak asasi manusia," sebut Pigai dalam sambutannya pada acara puncak peringatan hari HAM sedunia di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/12/2024).

Pigai meyakini 50 persen dari Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan kepentingan HAM menjadi simbol dukungan penuh terhadap upaya penegakan HAM di Tanah Air. Dia pun menegaskan kepentingan HAM sebagai dasar persatuan bangsa.

"Itu artinya apa? Artinya hak asasi manusia dianggap sangat penting bagi bangsa ini. Karena HAM adalah titik temu peradaban antara nilai-nilai fundamental bangsa berpijak kepada Pancasila dan juga nilai-nilai yang dianut di dunia internasional," tegas Pigai.

Sebagai informasi, Kemenham menggelar acara puncak peringatan Hari HAM sedunia ke-76. Perayaan puncak ini dilakukan di TMII, Jakarta Timur.

Acara ini turut dihadiri oleh Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Selain itu, acara ini juga turut mengundang pejabat negara lainnya mulai dari bupati hingga gubernur seluruh Indonesia.

"Saya tegaskan kepada saudara-saudara, kita nggak melihat kasusnya, kita melihat beratnya hukuman dan itulah yang diminta oleh negara-negara itu,"

Badung, Bali (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan transfer terpidana kasus penyelundupan narkotika, Bali Nine, ke negara asalnya Australia bukan soal jenis kasus pidana yang dilakukan, melainkan menyangkut lamanya masa tahanan.

"Saya tegaskan kepada saudara-saudara, kita nggak melihat kasusnya, kita melihat beratnya hukuman dan itulah yang diminta oleh negara-negara itu," kata Yusril disela-sela acara Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Jimbaran, Bali, Kamis.

Yusril mengatakan yang diminta oleh pemerintah Australia adalah mereka yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan mereka yang dijatuhi hukuman mati untuk dikembalikan.

Hal itu tidak berlaku bagi warga negara Australia yang menjadi terpidana dan menjalani hukuman yang terbilang cepat.

Dia mencontohkan warga negara Australia yang terlibat kasus pencurian dan dipidana beberapa bulan tidak masuk dalam kategori perjanjian kedua belah pihak.

Menurut keterangan Yusril, nasib narapidana Bali Nine itu sekarang ada di pemerintah Australia.

Dia menceritakan pada Selasa (3/12) dirinya telah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke yang datang ke Jakarta didampingi ibu Penny Wiliam Duta Besar Australia di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak mendiskusikan banyak hal terkait dengan peningkatan kerja sama antara pemerintah Australia dan Indonesia dalam kaitannya dengan bidang hukum. Juga secara khusus membicarakan tentang masalah Bali Nine, lima orang WNA Australia yang dipidana seumur hidup yang sekarang masih berada di penjara di Bali dan Jawa Timur.

"Kami sudah menerima permintaan dari Pemerintah Australia untuk memindahkan narapidana itu ke negaranya dan kami sudah mengajukan beberapa syarat," katanya.

Dalam pertemuan dengan Tony di kantornya, Yusril telah menyerahkan draft tentang transfer narapidana antara Indonesia dan Australia.

Menurut Yusril, Pemerintah Australia memerlukan waktu untuk mempelajari draf tersebut. Tanggal pasti pemindahan narapidana Bali Nine, kata dia, sangat tergantung kepada kesepakatan atas draf yang diserahkan kepada Pemerintah Australia.

"Pemerintah Australia sedang mempelajari draf itu dan kami tunggu jawabannya. Kalau mereka setuju dengan draf yang kami ajukan atau kalau pun mereka melakukan adjustment ya kita rundingkan. Kalau sudah disepakati bersama ya kita dapat melakukan pemindahan terhadap narapidana itu ke Australia," katanya.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin.

Kesembilan narapidana itu, antara lain, Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015, sedangkan Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi. Sementara itu, Tan Duc meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada tahun 2018.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Kalau setuju ya kami proses, tapi kalo minta orang itu diampuni di sini, dibebaskan , dipulangkan itu kami tidak dapat memenuhinya karena kita tidak pernah mengampuni atau memberikan grasi terhadap kasus narkotika, bukan hanya kepada orang asing, war

Badung, Bali (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menegaskan terpidana kasus penyelundupan narkotika, Bali Nine, tetap menjalani hukuman di Australia, bukan dibebaskan jika kedua negara sudah mencapai kesepakatan.

Hal itu dikatakan Yusril saat menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

"Kalaupun Bali Nine mau ditransfer ke Australia bukan kita membebaskan mereka. Kita transfer mereka ke Australia tetap sebagai narapidana," kata Yusril didampingi Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.

Namun demikian, kata Yusril, jika gubernur jenderal Australia mau memberikan grasi, remisi, amnesti kepada para terpidana itu sepenuhnya adalah kewenangan mereka.

Tugas pemerintah Australia membina narapidana itu dan Indonesia diberikan akses untuk memantau perkembangan para narapidana.

Masa memberikan grasi kepada warga negara asing. Kita pulangkan dalam status sebagai narapidana terserah pemerintah anda mau kasi grasi, amnesti silahkan, pungkas Yusril.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin.

Kesembilan narapidana itu, antara lain, Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015, sedangkan Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi. Sementara itu, Tan Duc meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada tahun 2018.

Saat ini, tinggal lima narapidana Bali Nine yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia. Mereka adalah Si Yi, Michael, Matthew, Scott, dan Martin.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 325 miliar. Yusril berkelakar tidak bisa membayangkan bekerja satu tahun dengan anggaran Rp 9 miliar.

Hal itu disampaikan Yusril dalam rapat bersama Banggar DPR, Jakarta, Senin (2/12/2024). Mulanya, Yusril menjelaskan terdapat kebutuhan untuk melengkapi struktur organisasi.

"Kami memang sudah memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk melengkapi struktur organisasi yang sedang disusun sekarang ini yaitu meliputi adanya sekretariat dan tiga kedeputian," kata Yusril.

"Itu diperkirakan bahwa sekretariat itu membutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar, kemudian tiga deputi itu masing-masing Rp 75 miliar," sambungnya.

Yusril mengusulkan tambahan anggaran Rp 325 miliar. Diketahui, saat ini, pagu anggaran Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk 2025 sebesar Rp 9 miliar sehingga total keseluruhan anggaran Rp 334 miliar.

"Diharapkan total anggaran yang diusulkan itu sebesar Rp 325 miliar. Kami tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan bekerja satu tahun dengan dana Rp 9 miliar, mudah-mudahan dipahami," tuturnya.

Lihat juga Video 'Rapat Bareng Banggar DPR, AHY Minta Tambahan Anggaran Rp 273 M':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore: