Menko Yusril: Pemberantasan Korupsi Penting untuk Tercapainya Pemerintahan Bersih
Indonesia perlu melakukan penguatan langkah hukum dalam memberantas korupsi, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. [186] url asal
#korupsi #kolusi #menko-bidang-hukum-dan-ham #yusril-ihza
(IDX-Channel) 10/02/25 15:05
v/72868/
IDXChannel - Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sangat penting dilakukan untuk mencapai pemerintahan yang bersih.
Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra dalam Workshop and TECHNICAL Discussion Support Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Toward Accession OECD Anti-briberry Convention, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).
Dia menambahkan, kolusi dan penyuapan adalah kejahatan yang merusak tatanan sosial.
"Menghancurkan integritas institusi publik, dan menghalangi pembangunan yang berkelanjutan," kata Yusril.
Yusril mengatakan, Indonesia perlu melakukan penguatan langkah hukum dalam memberantas korupsi, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.
"Setiap upaya dalam memperkuat langkah hukum dan sistem peradilan, guna pemberatasan korupsi adalah langkah yang sangat penting bagi tercapainya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan," kata dia.
"Indonesia sangat berkomitmen untuk menghapuskan praktik korupsi dan penyuapan dari berbagai sektor, baik di tingkat pemerintahan maupun di tingkat swasta," lanjut Yusril.
Indonesia, kata Yusril, terus-menerus melakukan pembaruan legislasi dan anti korupsi untuk menjawab tantangan baru dalam praktek korupsi dan penyuapan.
"Sebagai mana kita ketahui, pemberantasan korupsi membutuhkan kolaborasi antar sektor yang kuat, antar pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, bahkan kerjasama internasional," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)
Yasonna Minta Pigai dan Yusril Duduk Bareng Bahas Kasus HAM Masa Lalu
Yasonna Laoly meminta Menteri HAM Natalius Pigai duduk bersama Menko Yusril untuk menyamakan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. [242] url asal
#eks-menkumham #pendidikan #menteri-ham-natalius-pigai #menkumham #dpr-fraksi #pigai #menko-bidang-hukum-dan-ham #korban #pdip #rapat #pelanggaran #joko-widodo #eks #talangsari #kementerian-ham #pandan
(CNN Indonesia) 31/10/24 14:00
v/7139/
Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDIP Yasonna Laoly meminta Menteri HAM Natalius Pigai duduk bersama Menko Bidang Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra untuk menyamakan pandangan soal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.
Ia menyinggung omongan Yusril beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa peristiwa 1998 bukanlah pelanggaran HAM berat. Padahal, peristiwa kerusuhan Mei 1998 dan Peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan Semanggi II 1998 masuk dalam 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang diakui oleh Presiden Joko Widodo.
"13 peristiwa pelanggaran HAM berat. Nah ini barangkali jangan sampai beda pendapat dengan Bapak Menko Hukum Yusril, karena ada statement beliau juga kemarin, antara bapak dengan beliau harus duduk bersama dulu supaya ada kesepakatan. Jangan nanti tidak harmoni," kata Yasonna dalam rapat dengan Pigai, Jakarta, Kamis (31/10).
Ia lantas bertanya ke Pigai pendekatan non yudisial apa yang akan ia gunakan untuk menyelesaikan 13 pelanggaran HAM berat masa lalu.
Eks Menkumham itu pun mengulas balik upaya penyelesaian non yudisial yang diambil kala ia masih menjadi menteri dulu. Ia mencontohkan dulu dengan penyelesaian kasus Talangsari yang memberikan korban pelanggaran HAM berat program bantuan pendidikan dan ekonomi.
"Diberikan pendidikan bahkan ada waktu itu PNS yang sudah dipecat karena dituduh, kita pulihkan kembali hak-haknya," ucapnya.
Pada hari ini, Menham Natalius Pigai didampingi wakil menterinya, Mugiyanto menghadiri rapat perdana dengan mitra kerjanya di DPR, Komisi XIII. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi XIII Willy Aditya. Ia menyebut rapat perdana ini untuk perkenalan mereka dengan Kementerian HAM sebagai mitranya.