SEMARANG - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menghadiri perayaan Imlek di Kelenteng Sam Poo Kong, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (29/1/2025).

Yusril menyebut agendanya ini mendadak setelah pesawat yang ditumpanginya dari Makassar menuju Jakarta mendarat darurat di Bandara Ahmad Yani Semarang karena faktor cuaca buruk.

"Saya sebetulnya hanya mendarat darurat di Semarang," kata Yusril di lokasi.

Kelenteng Sam Poo Kong, sebutnya, sarat makna toleransi dan keberagaman, terutama antara agama Islam dan Kong Hu Cu yang hidup damai berdampingan.

Sebab, di dalamnya ada makam nakhoda Wang Jing Hong, yang merupakan seorang Muslim. Wang Jing Hong sendiri merupakan tokoh penting dalam sejarah pelayaran di Semarang sekaligus menjadi simbol toleransi beragama.



?Klenteng Sam Poo Kong menggambarkan toleransi, di masa lalu antara agama Islam dan agama Konghucu hidup berdampingan secara damai. Saya kira di masa-masa yang akan datang toleransi akan terus terjaga," jelas Yusril.

Bagi Yusril, Kelenteng Sam Poo Kong juga punya cerita tersendiri, bukan tempat baru baginya. Dia pernah melawat di sana ketika pembuatan film Laksamana Cheng Ho tahun 2014 silam. Yusril di film itu berperan sebagai Admiral Zheng He.

?Syutingnya nggak di sini tapi di China dan Thailand, di sini tetap kami datangi, kami pelajari sampai pembuatan film itu selesai,? lanjutnya.

Ketua Yayasan Kelenteng Sam Poo Kong Mulyadi mengaku senang dengan kunjungan dadakan Yusril.

?Saya rasa suatu kehormatan bagi destinasi wisata di Jawa Tengah seperti kami dihadiri pejabat senior seperti Pak Yusril,? ungkapnya seraya menyebut kunjungan wisatawan selama libur Imlek rata-rata mencapai 1.000 orang.

JAKARTA, investor.id - Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemerintah segera memastikan teknis pelantikan kepala daerah, menyusul adanya perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP) atau sengketa Pilkada 2024.

"Ada 2 putusan Mahkamah Konstitusi yang pertimbangan hukumnya itu agak menimbulkan keragu-raguan. Apakah MK menghendaki pelantikan itu nanti serentak apabila sudah selesai sengketa atau kah bisa dilantik yang tidak sengketa lebih dulu," ujar Yusril usai menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Keperesidenan, Jumat (10/1/2025). 

Menurut Yusril, teknis pelantikan kepala daerah harus segera dipastikan dan dilaksanakan. Sebab, Presiden Prabowo Subianto ingin agar pemerintah pusat segera melakukan sinkronisasi dengan pemerintah daerah.

Tujuannya agar program-program pemerintah pusat dapat dilaksanakan dengan secepatnya oleh pemerintah daerah. Karenanya, lanjut Yusril, pelantikan ini menjadi penting dan karena itu perlu diselesaikan.

Yusril menuturkan, pelantikan kepala daerah yang tak terlibat perselisihan hasil pemlihan kepala daerah (PHP) atau sengketa Pilkada 2024 dapat dipertimbangkan untuk segera dilaksanakan. 

Setelah berkomunikasi dengan Mensesneg, Yusril mengaku akan segera membahas teknis pelantikan kepala daerah dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Mahkamah Konstitusi, dan DPR RI.

"Jadi hanya masalah teknis ini yang kami bicarakan dengan Mensesneg dan kita carikan jalan keluarnya. Ada kemungkinan saya sendiri akan konsultasi lagi dengan Mendagri, baik juga dengan Mahkamah Konstitusi, bagaimana kita bisa memecahkan masalah teknis ini supaya tidak ada masalah ke depan," ungkap Yusril.

Diketahui, pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 direncanakan akan diundur menjadi Maret 2025, dari yang semula dijadwalkan pada Februari 2025. Pelantikan diundur karena Mahkamah Konstitusi (MK) akan menyelesaikan sengketa Pilkada 2024. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang tata cara pelantikan kepala daerah, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih dari Pilkada 2024 dijadwalkan digelar pada 7 Februari 2025.

Sementara itu, pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, wali kota dan wakil wali kota terpilih, dari hasil Pilkada Serentak 2024, dijadwalkan pada 10 Februari 2025.

MK telah merilis Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). MK meregistrasi sebanyak 310 perkara, terdiri dari 23 perkara PHP gubernur dan wakil gubernur yang tersebar di 16 provinsi, 238 perkara PHP bupati dan wakil bupati, serta 49 perkara PHP wali kota dan wakil wali kota yang tersebar di 233 kabupaten/kota. 

Saat ini sidang di MK telah dimulai dengan agenda pemeriksaan pendahuluan yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 8-16 Januari 2025. Kemudian, sidang dengan agenda mendengarkan jawaban KPU selaku pihak termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu, akan digelar pada tanggal 17 Januari–4 Februari 2025.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) mendapat surat permintaan pemindahan narapidana dari Pemerintah Iran . Namun, hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut.

"Kita juga menerima surat dari pemerintah Iran. Cukup banyak orang Iran yang dipidana di sini, lebih 50. Dan belum kita bahas sama sekali," kata Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dalam keterangannya dikutip, Sabtu (21/12/2024).

Yusril menjelaskan, permintaan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Saat ini pihaknya masih mempelajari terkait narapidana Iran tersebut.



"Saya sudah laporkan ke Presiden bahwa ada surat dari pemerintah Iran mengenai hal ini. Dan kami mengatakan kami belum bersikap apa-apa sedang kami pelajari case by case karena begitu banyak orangnya," katanya.

Yusril mengungkapkan bahwa ada dua orang warga negara Indonesia yang menjadi narapidana di Iran. Namun, katanya, kedua orang tersebut telah dipulangkan ke Indonesia.

"Kita hanya mendapat informasi ada 2 orang Indonesia dipidana di Iran dan sudah diberikan grasi oleh Presiden Iran dan sudah kembali ke Indonesia. Jadi kita nggak punya narapidana di Iran," katanya.

Sedangkan, lanjut Yusril, banyak narapidana warga negara Iran yang terjerat kasus narkotika di Indonesia. Meski begitu, Yusril kembali menekankan bahwa belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai pemindahan narapidana Iran tersebut.

"Banyak kasus narapidana Iran yang ada di sini juga terkait dengan narkotika. Jadi belum kita bahas sama sekali," tandasnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menkokumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyinggung Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang berada di angka rendah.

Yusril menyinggung soal UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sudah 20 tahun tidak ada perubahan. Di sisi lain, pemerintah dan DPR RI sudah mengesahkan UU KUHP yang akan berlaku mulai 2026 mendatang.

"Sampai hari ini sudah 20 tahun kita tidak melakukan perubahan apa pun dan tadi jadi komitmen kita bersama bahwa bukan hanya kita harus percepat penyesuaian UU Tipikor dengan UNCAC tapi juga dengan telah disahkannya UU KUHP Nasional yang akan diberlakukan pada awal 2026," kata Yusril di Gedung ACLC KPK, Selasa (10/12/2024).

Yusril berharap, jika UU Tipikor direvisi bisa segera rampung di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, hal itu akan memengaruhi hukuman bagi pelaku tipikor. "Mudah-mudahan selama pemerintahan Prabowo dalam waktu cepat ini terselesaikan," ujarnya.

Yusril melanjutkan, masyarakat berharap di pemerintahan era Presiden Prabowo dapat memperbaiki IPK yang saat ini berada di angka 34/100. Menurutnya, perbaikan sektor pemberantasan korupsi menjadi perhatian era Presiden Prabowo.

"Karena memang menjadi target dari Asta Cita Prabowo Subianto ialah dalam penegakan hukum itu ada 4 poin yang jadi tekanan, pertama adalah masalah korupsi, pemberantasan korupsi, kedua adalah penyelundupan, ketiga pemberantasan narkotika, dan yang keempat judol dan ini dilakukan oleh semua aparat pembangunan hukum," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto membagi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) menjadi dua, yakni Kemenko Bidang Politik dan Keamanan; dan Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Prabowo lalu menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kemudian, mengangkat Budi Gunawan sebagai Menko Bidang Politik dan Keamanan.

Setelah Kemenko Polhukam dibagi dua, lantas kementerian apa saja yang berada di bawah koordinasi Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan?

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, ada tiga kementerian yang berada di bawah koordinasi Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Ketiga kementerian yang sudah pasti berada di bawah koordinasi Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia; serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Namun, dalam Pasal 25 Perpres 139/2024 diatur bahwa Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan bisa mengoordinasikan kementerian atau instansi lainnya jika dianggap perlu. Dengan catatan, masih terkait dengan isu hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Berikut bunyi Pasal 25 Perpres 139/2024, "Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 mengoordinasikan:

1. Kementerian Hukum;
2. Kementerian Hak Asasi Manusia;
3. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
4. Instansi lain yang dianggap perlu.

(2) Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan”.

Sebagaimana diketahui, dalam Kabinet Merah Putih, Prabowo membagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi tiga kementerian, yakni Kementeriah Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM); serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sementara itu, dalam Perpres yang diteken Prabowo pada 21 Oktober 2024 tersebut, Menko Bidang Politik dan Keamanan mengoordinasikan tujuh kementerian/lembaga.

Antara lain, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kejaksaan Agung, TNI, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Namun, sama seperti Menko Hukum, Menko Politik dan Keamanan juga bisa mengoordinasikan instansi lain jika berkaitan dengan isu bidang politik dan keamanan.