Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan langkah reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia di forum diskusi Spring Meetings oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

“Di forum ini, saya bersama Menkes Budi membahas berbagai upaya dan tantangan untuk mengakselerasi terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas dan merata,” kata Sri Mulyani, dikutip dari akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Jumat.

Dari sisi penyediaan fasilitas, Pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk memeratakan akses kesehatan, khususnya di wilayah terpencil.

Penyediaan tenaga kesehatan juga terus diupayakan untuk bisa melengkapi fasilitas yang telah dibangun.

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah pun menjadi sesuatu yang sangat krusial dalam mewujudkan pemerataan sistem kesehatan di negara kepulauan seperti Indonesia.

“Di forum Health Works ini, kami juga membahas pentingnya sanitasi, air bersih, dan program pendukung lainnya. Pendanaan yang inovatif dan berkelanjutan tentu menjadi kunci dari terwujudnya pemerataan akses kesehatan yang layak,” tutur Menkeu.

Menkeu pun mengatakan Pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan langkah-langkah strategis ke depannya.

Sebelumnya, Sri Mulyani dan Budi membahas kebijakan tarif perdagangan hingga kerja sama kesehatan ketika bertemu dengan Chairman Freeport McMoRan Richard Adkerson dan CEO Freeport McMoRan Kathleen Quirk.

Ia mengatakan diskusi bersama pimpinan Freeport itu mengulas bagaimana kebijakan tarif perdagangan berdampak terhadap volatilitas harga komoditas, khususnya tembaga. Kebijakan itu juga diperkirakan bakal menggeser rantai pasok global.

“Kami menyepakati pentingnya membangun kerja sama yang adil dan berimbang sebagai upaya meredam dampak dari gejolak perekonomian yang kian kompleks,” ujar Sri Mulyani.

Selain isu ekonomi, Sri Mulyani dan Budi menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat kerja sama di bidang kesehatan, terutama dalam mendukung program pengentasan malaria di wilayah Papua.

“Hal ini sejalan dengan program kerja Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan,” tutur Sri Mulyani.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Kusfiardi
Analis Ekonomi Politik FINE Institute

SRI Mulyani Indrawati telah menjadi figur utama dalam pengelolaan keuangan negara selama bertahun-tahun. Kiprahnya sebagai Menteri Keuangan diakui secara internasional, bahkan ia meraih gelar Best Finance Minister in Asia-Pacific selama tiga tahun berturut-turut. Penghargaan tersebut diberikan oleh FinanceAsia dengan mempertimbangkan indikator seperti stabilitas makroekonomi dan defisit APBN yang terkendali.

Namun, penghargaan ini tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan dalam semua aspek pengelolaan fiskal. Beberapa indikator utama menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar yang belum teratasi, terutama dalam optimalisasi penerimaan pajak , efektivitas belanja negara, serta penguatan fundamental ekonomi untuk memastikan kesejahteraan rakyat.

Meskipun pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi, hal ini belum cukup untuk menjamin peningkatan kesejahteraan secara merata. Tanpa reformasi fiskal yang lebih mendalam dan strategi yang lebih efektif, Indonesia berisiko mengalami stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja Menteri Keuangan menjadi hal yang sangat penting.

Tax Ratio Tertinggal

Salah satu tantangan utama dalam kebijakan fiskal Indonesia adalah rendahnya tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Tax ratio mencerminkan seberapa besar kontribusi pajak terhadap perekonomian suatu negara, yang menjadi salah satu indikator kapasitas pemerintah dalam membiayai pembangunan.

Dalam beberapa tahun terakhir, tax ratio Indonesia mengalami stagnasi. Pada 2021, angkanya hanya 9,11%, lalu meningkat menjadi 10,38% pada 2022. Namun, pada 2023 justru turun sedikit menjadi 10,31%, dan di 2024 kembali turun ke 10,08%.
Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, capaian ini masih jauh tertinggal. Thailand memiliki tax ratio berkisar 14%-16%, Malaysia 12%-15%, dan Vietnam mencapai 18%-20%. Negara-negara dengan tax ratio yang lebih tinggi memiliki kapasitas fiskal lebih besar untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, serta program sosial lainnya. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi keterbatasan fiskal yang menyebabkan pembangunan berjalan lebih lambat dan tidak merata.

Rendahnya tax ratio ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak masih belum cukup efektif. Ini juga menandakan adanya potensi pajak yang belum tergali secara optimal, baik dari sektor formal maupun informal. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, Indonesia akan semakin sulit untuk bersaing dengan negara-negara tetangga dalam hal pembangunan ekonomi.

Setengah Hati

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya melalui reformasi sistem perpajakan. Namun, hasilnya masih belum optimal karena reformasi yang dilakukan cenderung setengah hati.

Salah satu isu utama dalam reformasi pajak adalah status Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang masih berada di bawah Kementerian Keuangan . Padahal, di banyak negara lain, otoritas pajak berdiri sebagai lembaga independen yang langsung berada di bawah presiden. Model ini memungkinkan lembaga pajak bekerja lebih fleksibel dan efisien dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperluas basis pajak.

Namun, Sri Mulyani enggan melepaskan DJP dari Kementerian Keuangan, yang menyebabkan reformasi perpajakan berjalan lambat. Ketergantungan terhadap sistem birokrasi yang panjang membuat kebijakan pajak sering kali tidak dapat diterapkan dengan cepat dan efektif.

Selain itu, penerapan sistem Coretax yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perpajakan justru menimbulkan banyak kendala. Gangguan teknis dalam sistem ini menyebabkan banyak pelaku usaha kesulitan dalam pelaporan pajak, sehingga berdampak pada anjloknya penerimaan negara.

Pada dua bulan pertama 2025, penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 30% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jika gangguan dalam sistem ini tidak segera diselesaikan, maka stabilitas fiskal akan semakin terganggu dan berpotensi memperburuk kondisi ekonomi nasional.

Defisit Lebih Awal

Defisit APBN merupakan kondisi ketika belanja negara lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara. Biasanya, defisit terjadi pada pertengahan atau akhir tahun, ketika kebutuhan belanja meningkat. Namun, pada 2025, defisit APBN sudah terjadi sejak awal tahun, menunjukkan adanya tekanan besar pada kondisi fiskal.

Hingga 28 Februari 2025, defisit APBN telah mencapai Rp31,2 triliun atau sekitar 0,13% dari PDB. Ini adalah pertama kalinya sejak 2021 APBN mengalami defisit sejak awal tahun.

Pemerintah menyebut bahwa defisit ini disebabkan oleh penurunan harga komoditas utama seperti batu bara, minyak, dan nikel. Namun, faktor lain yang turut berkontribusi adalah kebijakan restitusi pajak yang besar serta masalah dalam penerapan Coretax.

Ketergantungan terhadap penerimaan dari komoditas yang fluktuatif membuat keuangan negara sangat rentan terhadap dinamika pasar global. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah strategis untuk memperluas sumber penerimaan pajak dan mengoptimalkan belanja negara, maka kondisi ini dapat semakin memburuk dalam beberapa tahun ke depan.

Belanja Belum Maksimal

Salah satu tujuan utama dari pengelolaan APBN adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, meskipun anggaran belanja negara terus meningkat, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat masih belum optimal.

Beberapa permasalahan utama dalam belanja negara antara lain adalah pertama, ketimpangan alokasi anggaran. Sebagian besar anggaran masih terserap untuk belanja pegawai dan operasional birokrasi, sementara anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial masih terbatas.

Kedua, Inefisiensi proyek pemerintah. Banyak proyek infrastruktur yang berjalan lambat atau tidak tepat sasaran, sehingga tidak memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Ketiga, Minimnya pengawasan dan transparansi. Masih terdapat banyak kasus penyalahgunaan anggaran dan kebocoran dalam pengelolaan dana negara.

Jika pemerintah ingin memastikan bahwa belanja negara benar-benar memberikan dampak nyata bagi rakyat, maka diperlukan reformasi dalam pengelolaan anggaran. Pengalokasian anggaran harus lebih transparan, efisien, dan fokus pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi Kebijakan Fiskal

Sri Mulyani memang dikenal sebagai teknokrat yang memiliki rekam jejak mengesankan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Namun, tantangan fiskal yang dihadapi Indonesia saat ini membutuhkan pendekatan baru yang lebih inovatif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Reformasi perpajakan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk mempertimbangkan independensi DJP, memperbaiki sistem administrasi pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, belanja negara harus lebih difokuskan pada program yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Jika kebijakan fiskal yang diterapkan saat ini tidak mampu menjawab tantangan yang ada, maka evaluasi terhadap strategi pengelolaan keuangan negara harus menjadi prioritas. Indonesia tidak bisa terus berjalan dengan pola kebijakan yang sama jika ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif.



Langkah konkret dan keberanian dalam melakukan reformasi adalah kunci untuk memastikan stabilitas fiskal serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan se-Jakarta Raya menggelar audiensi dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta di Gedung Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta pada Kamis (6/3/2025). Audiensi dilakukan untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam penegakan hukum di bidang perpajakan dan bea cukai.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat Eddi Wahyudi mengungkap pentingnya kolaborasi yang erat antarlembaga negara. Salah satu poin utama yang dibahas adalah optimalisasi koordinasi antara Kejaksaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menangani pelanggaran perpajakan dan bea cukai.

“Kolaborasi yang sudah berjalan dengan baik harus terus ditingkatkan agar sinergi dalam penegakan hukum perpajakan semakin kuat,” ujar Eddi dalam sambutannya, dikutip dari rilis Kanwil DItjen Pajak Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

Dia berharap dengan adanya sinergi yang lebih erat antara Perwakilan Kemenkeu se-Jakarta Raya dan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, proses penegakan hukum perpajakan dan bea cukai dapat berjalan lebih optimal serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta Patris Yusrian menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung upaya penegakan hukum perpajakan.

Menurutnya, Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta akan terus berkolaborasi dalam penegakan hukum dan bantuan hukum, khususnya kepada para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kemenkeu se-Jakarta Raya.

"Kami siap melanjutkan kerja sama yang telah terjalin selama ini,” kata Patris.

Acara ini dihadiri oleh seluruh kepala Kanwil Perwakilan Kemenkeu se-Jakarta Raya, yang turut memberikan perspektif mengenai tantangan dan peluang dalam kerja samai lintas lembaga.

Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghormati proses hukum yang berjalan di Kejagung.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, dilansir Antara, Jumat (7/22025).

Kejagung diketahui menetapkan Isa Rachmatarwata sebagai tersangka dalam kasus korupsi asuransi Jiwasraya. Isa diduga merugikan negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya.

"Malam hari ini penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh IR, yang saat itu menjabat sebagai Kabiro Asuransi pada Bapepam LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) 2006-2012. Yang bersangkutan saat ini menjabat Dirjen Anggaran pada Kementerian Keuangan RI," kata Direktur Penyidikan Kejagung, Abdul Koharu dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (7/2).

Kohar menjelaskan penetapan tersangka ini berdasarkan laporan pemeriksaan investigasi atas kasus korupsi di PT Jiwasraya. Dia mengatakan kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 16,8 triliun.

"Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigasi penghitungan kerugian negara atas pemulihan keuangan pada PT Jiwasraya 2008-2018 sejumlah Rp 16.807.283.375.000," jelas Kohar.

Kohar juga menyampaikan IR langsung ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba cabang Kejagung. "Terhadap tersangka pada malam ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejagung," imbuhnya.

(rfs/aud)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachamatarwata (IR) sebagai tersangka, Jumat (7/2/2025). Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menetapkan IR sebagai tersangak terkait kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Asuransi Jiwasraya 2008-2018.

Direktur Penyidikan Jampidsus Abdul Qohar mengatakan, IR dijerat tersangka atas perannya sebagai mantan Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) 2009.“Terhadap tersangka IR pada malam ini juga dilakukan penahanan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung,” kata Abdul Qohar di Gedung Kartika Kejagung, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

“Bahwa tersangka IR saat ini menjabat sebagai Dirjen Anggaran pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia,” ujar Qohar. Namun kasus yang menjerat IR sebagai tersangka dalam korupsi PT Jiwasyara, terkait dengan peran dan jabatannya di Bapepam-LK.

“Bahwa tersangka IR saat itu sebagai kepala biro pada Badan Pengawas pasar Modal dan Lembaga Keuangan,” ujar Qohar.

Penyidik, kata Qohar menjerat IR dengan sangkaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 31/1999-20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Kasus korupsi dan TPPU PT Asuransi Jiwasraya dalam penyidikan di Jampidsus-Kejagung sejak 2019. Lima tahun perjalan kasus tersebut, sudah inkrah di pengadilan dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 16,8 triliun sepanjang 2008-2018.

Beberapa dalang utama dari kalangan swasta, terbukti di pengadilan dan dipidana penjara seumur hidup dalam kasus tersebut. Di antaranya, adalah bos dari PT Trada Alam Minera (TRAM) Heru Hidayat (HH), dan bos dari PT Hanson Internasional (MYRX).

Beberapa terpidana lainnya, dari jajaran direksi PT Asuransi Jiwasaraya, pun dihukum penjara. Seperti Hendrisman Rahim dan Harry Prasetyo. Para terpidana tersebut hingga kini masih menjalani pemenjaraan. Adapun terkait dengan tersangka Isa Rachmawartama (IR) merupakan pengembangan penyidikan.

Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pemerintah bisa menghemat anggaran Rp 3,6 triliun berkat arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan perjalanan dinas hingga seminar dikurangi.

"Ada perjalanan dinas, paket meeting dan sebagainya yang diperintahkan oleh bapak presiden untuk dilakukan penghematan. Ini dari catatan teman-teman di perbendaharaan sejauh ini kita menghemat Rp 3,6 triliun," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (6/1/2025).

Sepanjang 2024, Kemenkeu mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp 45,4 triliun. Anggaran tersebut baru bisa dipergunakan jika sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ada Rp 45,4 triliun SiLPA tapi ini kita masih menunggu diaudit BPK, baru kemudian bisa dipakai dan sebagainya," ujar Isa.

Sejak dilantik 20 Oktober 2024, Prabowo meminta APBN betul-betul digunakan dengan efisien. Belanja untuk kegiatan seminar hingga perjalanan dinas luar negeri diminta untuk dikurangi.

"Saya minta menteri keuangan, semua Menko dan menteri telusuri lagi alokasi APBN, pelajari lagi DIPA, saya minta detail. Kegiatan yang seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, banyak konferensi dan perjalanan luar negeri mohon dikurangi," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pun menerbitkan aturan perjalanan dinas luar negeri bagi seluruh instansi pemerintahan. Aturan itu diterbitkan pada 23 Desember 2024 yang ditandatangani Mensesneg Prasetyo Hadi.

"Menindaklanjuti arahan Presiden Republik lndonesia dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024, agar Saudara Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/lnstansi beserta jajaran melakukan penghematan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)," bunyi keputusan tersebut.

(kil/kil)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan, semua buku, baik cetak maupun digital, dinyatakan bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.010/2020. Namun, terdapat pengecualian untuk buku yang mengandung unsur melanggar hukum.

Cakupan buku melanggar hukum adalah bertentangan dengan Pancasila, SARA, pornografi, dan unsur lainnya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Dwi Astuti menyampaikan, ketentuan tersebut bertujuan untuk mendorong akses pendidikan dan literasi yang lebih luas kepada masyarakat.

"Semua buku, termasuk buku pelajaran umum, mendapatkan fasilitas bebas PPN. Namun, buku yang terbukti mengandung unsur negatif seperti yang diatur dalam PMK tersebut tidak akan mendapat pembebasan PPN," ujar Dwi dalam siaran pers di Jakarta, Senin (25/11/2024) malam WIB.

Dwi juga menekankan, pembuktian terhadap kandungan unsur yang melanggar hukum harus melalui putusan pengadilan. "Selama tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa suatu buku mengandung unsur yang bertentangan, maka buku tersebut tetap bebas PPN," jelasnya.

Dengan kebijakan itu, sambung dia, pemerintah berharap masyarakat dapat lebih mudah mengakses buku berkualitas tanpa terbebani oleh PPN. Seiring dengan hal tersebut, menurut Dwi, pengawasan terhadap konten buku tetap menjadi perhatian agar tidak ada konten yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa dan hukum yang berlaku.

Kebijakan bebas PPN ini juga diharapkan dapat mendukung upaya meningkatkan literasi nasional dan memperluas akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dwi juga mengimbau masyarakat untuk bijak dalam memilih buku yang berkualitas dan mendukung pengembangan wawasan, khususnya untuk generasi muda.