Pemerintah segera Bahas RUU Perampasan Aset dengan DPR
Menkum Supratman Andi Agtas mengungkapkan, pembahasan RUU Perampasan Aset butuh keterlibatan semua pihak termasuk partai politik. - Halaman all [165] url asal
#berita-terkini #berita-hari-ini #menkum-supratman-andi-agtas #ruu-perampasan-aset #partai-politik #memiskinkan-koruptor #prolegnas #berita-ekonomi-terkini
(InvestorID) 15/04/25 14:00
v/117465/
JAKARTA, investor.id - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk partai politik (parpol).
Menurutnya, dinamika politik yang terjadi membuat DPR belum membahasa RUU ini. Padahal, RUU ini sudah menjadi wacana sejak lama.
Supratman mengatakan, RUU ini penting untuk dibahas sebagai tindak lanjut semangat Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi koruptor.
"Komunikasi dengan seluruh partai politik sangat diperlukan untuk menentukan nasib pembahasan RUU Perampasan Aset. Pemerintah akan melakukan komunikasi itu," katanya di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025).
Supratman menyebut, RUU Perampasan Aset akan segera dibahas secara komprehensif dengan DPR dalam waktu dekat. Pemerintah pun akan kembali mengajukan RUU itu dalam program legislasi nasional (Prolegnas) yang akan datang.
"Pada waktunya, seperti harapan seluruh masyarakat Indonesia, saya yakin ini akan sesegera mungkin diajukan dalam revisi Prolegnas yang akan datang," paparnya.
Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)
Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id
Baca Berita Lainnya di Google News
Diksi Memiskinkan Koruptor Belum Disepakati Masuk Draf RUU Perampasan Aset
Menkum Supratman Andi Agtas mengungkapkan belum ada kata sepakat terkait penggunaan diksi memiskinkan koruptor antara pemerintah dan DPR. - Halaman all [207] url asal
#berita-terkini #berita-hari-ini #menkum-supratman-andi-agtas #ruu-perampasan-aset #memiskinkan-koruptor #dpr #berita-ekonomi-terkini
(InvestorID) 15/04/25 14:00
v/117524/
JAKARTA, investor.id – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas salah satu yang disoroti dalam draf Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset adalah diksi memiskinkan para narapidana kasus korupsi, dengan merampas aset mereka dan mengembalikan ke negara.
Namun, Supratman mengungkapkan, diksi tersebut menuai perdebatan antara parlemen dan pemerintah. Masyarakat menginginkan diksi tersebut masuk dalam draf RUU Perampasan Aset, namun pemerintah masih mendiskusikan ke DPR ihwal memasukkan narasi memiskinkan koruptor.
"Nah sekarang bagi pemerintah yang paling penting adalah memastikan sebelum kami ajukan ke parlemen, ini ada kesepakatan lebih awal," kata dia.
Mantan Ketua Badan Legislasi DPR itu menambahkan, kesepakatan itu diperlukan karena RUU Perampasan Aset dikhawatirkan menimbulkan polemik dari segi politik.
"Jadi ini soal politik saja nih ya, soal politik. Di pemerintah (legal) standing-nya sudah jelas, belum berubah seperti di pemerintahan sebelumnya, juga sama dengan pemerintahan sekarang," ucap dia.
"Jadi itu concern dari pemerintah. Namun karena pembentuk Undang-undang itu adalah DPR, maka tentu kewajiban kami untuk melakukan komunikasi dengan teman-teman di parlemen. Komunikasi politik antara parlemen dan pemerintah soal RUU Perampasan Aset ini harus dilakukan agar terjadi kesepakatan dalam isi draf RUU Perampasan Aset," pungkasnya.
Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)
Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id
Baca Berita Lainnya di Google News