Oknum aparatur sipil negara (ASN) di Lapas Muara Dua, Sumatera Selatan (Sumsel), berinisial LL, dilaporkan ke polisi atas kasus penggelapan sepeda motor di Palembang, Sumsel. Oknum itu dilaporkan tiga korbannya yang melapor ke Polrestabes Palembang.

Salah satu korban, Dendi Setiawan (32) mengatakan peristiwa yang dialaminya terjadi di Jalan SMB 2, Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Palembang pada Selasa (15/4/2025) lalu sekitar pukul 09.00 WIB.

Menurutnya, terlapor LL adalah oknum ASN yang berdinas di Lapas Muara Dua, Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.

"Dia (LL) ini pinjam motor saya, tapi tidak dikembalikan. Yang saya tahu, dia ini (oknum) ASN di Lapas Muara Dua," ungkap Dendi kepada media, Kamis (17/4).

Dendi mengatakan, LL adalah teman masa kecilnya selama di Muara Dua. Awalnya, terlapor menghubungi Dendi untuk berkunjung ke rumahnya.

"Awalnya dia ini menghubungi malam hari ingin main, tapi tak direspons. Pagi (saat hari kejadian) dia menelepon lagi dan bilang ingin bertemu," jelasnya.

Mereka berdua pun akhirnya bertemu di TKP. Di lokasi, mereka mengobrol dan LL berkata kedatangannya ke Palembang hendak mengejar narapidana yang kabur dari lapas tempatnya bekerja.

"Dia bercerita kalau sedang mengejar tahanan yang kabur. Kalau tidak dapat, katanya dia yang akan di-PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat)," ujarnya.

Kemudian, kata Dendi, LL bercerita ingin pulang ke rumah istrinya sebentar di Kecamatan Sukarami, Palembang. Saat itulah terlapor meminjam motor korban.

"Setahuku, memang dia ini pegawai di Lapas Muara Dua. Karena selama ini berteman, kalau saya ke kampung juga sering bertemu, jadi tidak curiga," ujarnya.

Namun, setelah meminjam motornya, terlapor tak kunjung kembali hingga sore hari. Saat dihubungi, LL beralasan bahwa dirinya kena tilang di Simpang IP Mal dan dibawa ke Polrestabes Palembang.

"Saya sempat curiga dan telepon teman di Muara Dua, ternyata memang dia (LL) ini bermasalah. Akhirnya saya cek ke Polrestabes, ternyata zonk," katanya.

Dendi pun kembali menghubungi LL untuk menanyakan kembali perihal motor bernopol BG-3723-ZM miliknya. Bukan mengaku, terlapor justru mengatakan bahwa motor korban berada di Polda Sumsel dan meminta BPKB dan STNK untuk menebus kendaraannya tersebut.

"Akhirnya saya melapor ke polisi. Semoga (terduga) pelaku tertangkap supaya nama Lapas Muara Dua juga tidak tercoreng," harapnya.

Dua Korban Lainnya Sudah Lapor Polisi

Sebelumnya, dua warga Palembang mengadukan kasus dan terlapor yang sama ke kantor polisi. Diduga, terlapor menarget teman-temannya semasa kecil di Muara Dua sebagai korban.

Pelapor pertama Ardiansyah Putra (31) mengatakan, peristiwa yang dialaminya terjadi di Jalan AKBP Kemas Kailani, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, pada Minggu (6/4/2025) sekitar pukul 22.00 WIB. Saat itu, LL mengajak korban menginap untuk melepas rindu.

"Dia tiba-tiba menghubungi dan ajak menginap, (kami) sudah lama tidak bertemu. Akhirnya kami bertemu di hotel (TKP)," ujarnya, Minggu (13/4).

Malam harinya, LL meminjam motor bernopol BG-6453-ET milik Ardiansyah beserta KTP dan STNK dengan dalih ingin pergi sebentar. Tanpa menaruh curiga, ia pun meminjamkan barang-barang tersebut.

"Tapi sampai pagi, dia tidak pulang ke hotel. Saya sudah ke rumah orang tuanya juga, tapi mereka lepas tangan," ujarnya.

Sementara itu, korban lainnya yakni M Kurniawan (23) menyebut LL meminjam motornya saat mereka berada di Jalan Mayor Ruslan, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, pada Kamis (10/4) sekitar pukul 10.00 WIB. Kepada korban, LL meminta untuk ditemani ke TKP.

"Lalu dia (terlapor) ini pinjam motor, ngakunya mau jemput anak di wilayah KM 10. Karena kami berteman, saya pinjamkan motornya," katanya.

Namun, LL tidak terlihat lagi hingga larut malam. Setelah ditunggu, motor milik Kurniawan itu tak kunjung kembali ke TKP maupun rumahnya.

"Saya sudah konfirmasi ke akun medsos Lapas Muara Dua. Ternyata memang dia ini sudah dua bulan tidak masuk bekerja, orang tuanya pun sudah lepas tangan," ungkapnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Andrie Setiawan membenarkan adanya tiga laporan penggelapan itu. Hingga kini, pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut.

"Iya, benar (sudah kami terima laporannya). Saat ini sedang kami lakukan pendalaman," ungkapnya saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Kamis (17/4).

Video: Heboh Pria Aniaya Mantan dan Ancam Warga Pakai Pistol di Palembang

Video: Heboh Pria Aniaya Mantan dan Ancam Warga Pakai Pistol di Palembang

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) memutus akses kurang lebih sebanyak 3.000 akun media sosial (medsos) yang terkait dengan radikalisme pada tahun 2024.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengungkapkan mayoritas akun tersebut berada di platform media sosial seperti Facebook, Telegram, dan sebagainya.

"Kami setiap hari memonitor perkembangan di media sosial ini, bekerja sama dengan Kemenkomdigi, untuk terus melakukan antisipasi supaya jangan sampai di platform dan situasi seperti ini menjadi penyebab penyebaran paham radikalisme," kata Eddy dalam acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis.

Dengan demikian, kata dia, tidak adanya aksi terorisme di atas permukaan dalam tiga tahun terakhir tidak menjadi alasan BNPT untuk lengah dari pemantauan terhadap penyebaran paham radikalisme.

Untuk itu, Eddy menegaskan pihaknya terus berkolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Badan Intelijen Negara (BIN), dan sebagainya dalam melakukan pemantauan cikal bakal aksi terorisme, utamanya dari paham radikalisme.

Ia menuturkan BNPT mengemban amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, di mana Pemerintah wajib melakukan pencegahan terorisme.

Dengan begitu, BNPT bertugas, dari hulu hingga hilir, dalam merumuskan kegiatan, mengoordinasikan, dan membuat aksi strategis terhadap berbagai langkah pencegahan terorisme.

"Ini yang terus dikembangkan, utamanya kesiapsiagaan nasional," ucap dia.

Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi peluncuran buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan pemutaran film Road to Silence oleh komunitas Kreasi Prasasti Perdamaian.

Menurut dia, film dan buku itu bisa menjadi edukasi dan literasi terhadap masyarakat yang rentan terpapar paham radikal terorisme.

"Buku dan film ini membantu kami untuk melakukan kontra-radikalisasi dan kampanye radikal terorisme," tutur jenderal polisi bintang tiga tersebut.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Akses masyarakat terhadap bantuan hukum yang berkualitas hingga saat ini masih kurang. Berdasarkan data dari Hukumonline.com, rasio keterwakilan masyarakat oleh pengacara di Indonesia masih jauh dari ideal, yakni 1 banding puluhan ribu. Hal ini, kerap menjadi penghalang utama dalam penyelesaian permasalahan hukum yang seringkali dianggap rumit dan sulit dijangkau.

Selain itu, masyarakat Indonesia cenderung mencari informasi hukum melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, dan forum daring lainnya. Padahal, banyak dari informasi tersebut berasal dari sumber yang tidak terverifikasi dan dapat menyesatkan.

Melihat kondisi ini, Fauxell sebagai penyedia layanan one-stop legal service terus berinovasi dengan menyediakan digital akses untuk konsultasi hukum yang mudah dan terjangkau. Yakni, melalui aplikasi Hukum Fauxell. Fauxell yang berdiri sejak 19 Desember 2017, sebelumnya telah dikenal sebagai konsultan hukum yang membantu dalam pengurusan perizinan dan legalitas bisnis bagi para pengusaha.

Namun berkat dorongan dari kebutuhan masyarakat, Fauxell bertransformasi digital untuk memperluas akses layanan konsultasi hukum dengan meluncurkan aplikasi Hukum Fauxell.

Menurut Founder aplikasi Hukum Fauxell, Novannisa, kehadiran aplikasi konsultasi Hukum Fauxell juga diharapkan menjadi solusi saat masyarakat kerap mencari jawaban atas pertanyaan soal hukum dari media sosial (twitter/x, thread, bahkan facebook). Padahal, jawaban yang didapat berasal dari orang awam atau bukan dair pakar hukum sehingga malah menimbulkan masalah baru.

"Kami berharap aplikasi Hukum Fauxell dapat membantu masyarakat berkonsultasi terkait hukum dengan pakar berpengalaman melalui layanan video call, voice call atau chatt," ujar Novannisa, Kamis (20/2/2025).

Sebanyak 20 pakar hukum telah bergabung menjadi partner aplikasi Hukum Fauxell yang siap membantu berkonsultasi terkait hukum perdata, hukum bisnis, hukum ketenagakerjaan, hukum waris, hukum internasional, hukum hak kekayaan, hingga hukum pernikahan.

"Target kami, jumlah partner pakar hukum yang bergabung misa mencapai 100 orang bahkan lebih banyak untuk mengakomodir kebutuhan pengguna," katanya.

Novannisa mengakui aplikasi Hukum Fauxell masih dalam tahap pengembangan sehingga meminta masukan dan kritiknya dari para pengguna. Namun, pihaknya berharap banyak masyarakat yang mendowload dan menggunakan aplikasi tersebut sehingga bisa merasakan manfaatnya.

"Tahap awal kami menargetkan 1.000 downloader. Kami juga akan gencar melakukan sosialisasi," katanya.

Menurutnya, masalah pernikahan dan penyalahgunaan data pribadi menjadi kasus yang paling sering dikonsultasikan oleh masyarakat. Dengan konsultasi melalui aplikasi Hukum Fauxell maka pengguna tidak perlu khawatir dan malu karena kerahasiaan akan tetap terjamin aman. "Selain kerahasiaan tetap aman. Tarif juga cukup terjangkau mulai, bisa memilih pakar yang diinginkan, dan jadwal konsultasi bisa menyesuaikan," katanya.

Pakar hukum sekaligus influencer, Tsurayya Hidayat mengatakan aplikasi Hukum Fauxell akan sangat membantu masyarakat. Ia pun, akan membantu mempromosikan melalui media sosial serta berkolaborasi dengan influencer lainnya. "Kita akan bekerja sama dengan KOLS (tokoh publik) skala nano terutama para pengguna aplikasi Hukum Fauxell," katanya.

Seorang ibu muda berinisial VUS (21) di Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali ditahan setelah baru saja bebas dari penjara. Wanita tersebut kini terpaksa membawa bayinya yang masih berusia 7 bulan ikut masuk ke tahanan.

Momen VUS ditahan lagi terjadi di Rutan Kelas IIB Kolaka pada Minggu (19/1) sekitar pukul 11.00 Wita. Momen VUS diamankan polisi dan diseret kembali ke rutan viral di media sosial.

"Baru lima langkah dia (VUS) keluar dari rutan langsung dipegang tangannya, ditahan kembali," ungkap ibu VUS inisial YN kepada detikcom, Senin (20/1/2025).

YN menjelaskan, kejadian itu bermula saat dirinya hendak menjemput anaknya di rutan. VUS sebelumnya divonis hukuman penjara atas dugaan penganiayaan terhadap suaminya sendiri inisial SU (42).

"Tapi dia (VUS) itu sudah bebas dari (kasus) penganiayaan (terhadap) suaminya," tuturnya.

Informasi yang diterima YN, anaknya dinyatakan bebas setelah masa pidananya berakhir pada 19 Januari. Namun saat tiba di rutan, dia heran mendapati sejumlah aparat kepolisian sudah siaga di rutan.

"Nah di situ memang saya lihat ada pak kanit, polwan, dan intel sedang di depan, saya anggapnya ada yang mau disergap," ujarnya.

Saat keluar dari rutan, VUS langsung dicegat oleh polisi. Dua anggota polwan masing-masing memegang tangan VUS yang melakukan perlawanan saat mau diseret masuk kembali ke rutan.

YN mengatakan, anaknya kembali ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. VUS menjadi tersangka dugaan penganiayaan terhadap istri lain dari suaminya berinisial M.

"Dia dipaksa lagi masuk (rutan) karena katanya sudah ditetapkan tersangka soal pelaporannya M, istri lain dari SU," ungkap YN.

VUS pun kembali masuk Rutan Kelas IIB Kolaka setelah baru saja keluar dari tahanan. Kali ini, VUS terpaksa mengikutkan bayinya menjalani masa penahanan karena buah hatinya masih menyusui.

"Iya, (bayi VUS) masih usia 7 bulan. Jadi VUS di rutan (menjalani penahanan) sama anaknya," imbuhnya.

Suami-Istri Saling Lapor Penganiayaan

Kasi Humas Polres Kolaka Iptu Dwi Arif menjelaskan, wanita inisial VUS sempat saling lapor dengan suaminya inisial SU. VUS lebih dulu melaporkan suaminya atas dugaan penganiayaan pada 15 Juni 2024.

Belakangan, SU melaporkan balik istrinya untuk perkara yang sama pada 21 Juni 2024. Namun kasus keduanya sudah diproses hingga VUS dan SU sama-sama ditetapkan tersangka.

"Terkait kasus tersebut saudara VUS dan SU saling melapor," kata Arif kepada wartawan, Senin (20/1).

Kasus itu pun bergulir di persidangan hingga Pengadilan Negeri (PN) Kolaka memutuskan keduanya bersalah. VUS dijatuhi vonis pidana penjara selama 3 bulan, sedangkan SU divonis penjara 4 bulan 10 hari.

"VUS dan SU sama-sama menjalani putusan PN," ungkap Arif.

Saling Lapor dengan Istri Lain dari Suami

Saat VUS dan SU menjalani masa pidana di rutan, ternyata ada perkara lain yang sedang berproses pihak kepolisian. VUS sempat melaporkan istri lain dari suaminya inisial M atas dugaan pengeroyokan.

Tidak sampai di situ, VUS juga dilaporkan balik oleh M terkait dugaan penganiayaan. Pelaporan VUS dan M sempat dimediasi oleh aparat kepolisian di Rutan Kelas IIB Kolaka, namun upaya tersebut gagal.

"Waktu itu (saat mediasi) VUS menyampaikan, 'keluar dari sini (rutan) saya bunuh'. Perkataan VUS berpotensi mengancam keselamatan orang," imbuh Arif.

Belakangan, VUS ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan dan dijerat Pasal 351 KUHP. Namun VUS baru ditahan setelah masa penahanannya berakhir atau tepatnya pada 19 Januari 2025.

"Dilakukan penangkapan dan penahanan karena adanya potensi yang mengancam keselamatan," ungkap Arif.

Potensi ancaman yang dimaksud terkait perkataan VUS saat mediasi sebelumnya. Arif berdalih Polres Kolaka sudah melakukan penanganan sesuai prosedur.

"Ibu VUS ini pernah mau menyerang ibu M saat dimediasi di rutan," tuturnya.

Arif turut menanggapi soal laporan VUS terhadap M yang dinilai tidak diproses oleh penyidik. Arif menegaskan, laporan VUS sudah naik tahap penyidikan dan masih melengkapi bukti untuk penetapan tersangka.

"Kami tekankan bahwa Polres Kolaka akan bersikap profesional dalam penyelesaian kasus tersebut," ujar Arif.

Rutan Kolaka Siapkan Sel Khusus

Kepala Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Kolaka, Agus Rahman membenarkan wanita VUS kembali ditahan setelah baru saja dinyatakan bebas. VUS berstatus sebagai tahanan titipan Polres Kolaka.

"Iya, masih tahanan titipan Polres Kolaka," kata Agus Rahman kepada detikcom, Minggu (19/1).

Agus menyebut VUS ditahan kembali usai menjadi tersangka kasus penganiayaan. Dia mengaku proses penahanan terhadap VUS dilakukan atas koordinasi penyidik kepolisian.

"Kalau untuk persisnya (kronologi dugaan penganiayaan) mungkin ditanya kepada penyidiknya. Kami rutan menahan berdasarkan surat penahanan dari penyidik," tegasnya.

Agus memastikan penahanan terhadap VUS sesuai prosedur. Pihak rutan menyediakan sel khusus bagi VUS dan bayinya selama masa penahanan.

"Karena bayinya tidak bisa ditinggal sama neneknya. Jadi kami di rutan menempatkan VUS dan bayinya di sel khusus bagi ibu menyusui," jelasnya.

Ibu muda berinisial VUS (21) di Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), yang viral diseret polwan ke rutan ternyata baru bebas dari bui. VUS kini kembali ditahan dalam kasus penganiayaan lain setelah menjalani masa pidananya di kasus dugaan penganiayaan terhadap suaminya sendiri inisial SU.

"Kemarin dia itu sudah bebas dari penganiayaan (terhadap) suaminya," kata ibu VUS inisial YN kepada detikcom, Senin (20/1/2025).

YN mengaku datang ke Rutan Kelas IIB setelah mengetahui anaknya bebas pada Minggu (19/1). Saat hendak menjemput anaknya, YN heran karena sejumlah aparat kepolisian berjaga di depan pintu rutan.

"Dia (VUS) bebas pukul 09.30 Wita. Nah di situ memang saya lihat ada Pak Kanit, polwan, dan intel sedang di depan, saya anggapnya ada yang mau disergap," ujarnya.

Ternyata, polisi hendak menangkap VUS di kasus yang lain. YN mengatakan anaknya tersebut belum lama menghirup udara bebas dan kembali dipaksa masuk ke dalam rutan.

"Baru lima langkah dia keluar dari rutan langsung dipegang tangannya, ditahan kembali," beber YN.

Dia menyayangkan kejadian tersebut karena menilai polisi tidak pernah memberikan surat perintah penahanan. Menurutnya, VUS kembali ditahan setelah ditetapkan tersangka kasus dugaan pengeroyokan terhadap wanita inisial M yang merupakan istri lain suaminya.

"Dia dipaksa lagi masuk karena katanya sudah ditetapkan tersangka soal pelaporannya M, istri lain dari SU," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, VUS diseret polwan ke rutan usai diduga menganiaya suaminya sendiri, SU di Kolaka. VUS kini berada di sel rutan bersama bayinya yang masih berusia 7 bulan menjalani penahanan.

Peristiwa yang viral di media sosial tersebut terjadi di depan Rutan Kelas IIB Kolaka pada Minggu (19/1). Kepala Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Kolaka Agus Rahman mengatakan pihaknya menahan VUS sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan atas koordinasi Polres Kolaka.

"Kalau untuk persisnya (kronologi dugaan penganiayaan) mungkin ditanya kepada penyidiknya. Kami rutan menahan berdasarkan surat penahanan dari penyidik," tutur Agus.

Video: CCTV Detik-detik Gerbang Ponpes di Kolaka Roboh Ditabrak Truk, 1 Tewas

Video: CCTV Detik-detik Gerbang Ponpes di Kolaka Roboh Ditabrak Truk, 1 Tewas

Sakit hati, itulah kondisi perasan yang dirasakan wanita asal Cirebon berinisial L. Tak hanya itu, fisik L juga terluka takala tubuhnya jadi sasaran kekerasan kekasihnya yang merupakan oknum anggota polisi.

Selama dua bulan, tepatnya pada Agustus hingga Oktober 2024, L harus menahan sakit gegara ulah jahat sang kekasih. Tak hanya itu, L juga mendapatkan tekanan dari keluarga sang kekasih untuk tidak membocorkan kekerasan yang menimpanya.

Jengah terhadap hal itu, L menceritakan atas apa yang dialaminya di media sosial (medos) jika L telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan kekasihnya yang merupakan oknum anggota polisi. Dalam unggahannya di medsos, korban mengunggah bukti foto luka di tubuhnya.

Kepada detikJabar, L mengaku, jika sang kekasih ketahuan berselingkuh. "Gak berhenti dia mukulin, hanya karena hal sepele seperti uang kurang atau dia ketahuan selingkuh chat sama cewek lain," kata L.

L mengisahkan, terpaksa membagikan pengalaman pilunya lantaran kesulitan melaporkan dugaan kekerasan tersebut. "Makanya di bulan November-Desember ini saya baru berani speak up karena sudah jauh dari kediaman pelaku," ujarnya.

Menurut L, oknum polisi itu pernah memukulnya di tempat umum, seperti di pinggir jalan hingga sebuah gudang saat oknum polisi itu bertugas di Polresta Cirebon.

"Pas dia masih (tugas) di Cirebon juga dia mukulin saya," ujarnya.

Kasus ini sudah dilaporkan korban ke Polresta Cirebon pada Minggu (23/12) lalu. Dalam laporan tersebut, korban menyebutkan beberapa tindakan kekerasan fisik yang dialaminya, termasuk pemukulan, penjambakan, serta tindak kekerasan lain yang mengakibatkan luka fisik. Pemeriksaan medis menyatakan adanya luka lebam pada beberapa bagian tubuh korban.

Dari laporan tersebut, Propam Polda Jabar melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Bahkan, Bripda AA juga sudah menjalani pemeriksaan kesehatan dengan hasil yang menunjukkan bahwa ia dalam kondisi stabil secara fisik dan mental.

Polda Jabar bergerak cepat menangani kasus ini, oknum polisi berpangkat Bripda sudah diamankan dan ditahan di Propam Polda Jabar. Pihak Propam saat ini masih melakukan serangkaian penyidikan untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan tersebut.

"Saat ini Bripda AA telah dilakukan penahanan. Sedangkan tuntutan korban dan keluarganya berharap supaya diproses hukum sesuai dengan perbuatannya," ujar Kabid Propam Polda Jabar Kombes Adiwijaya dalam keterangan resminya, Kamis (26/12).

Polda Jabar memastikan transparan dalam penanganan kasus ini. Beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan antara lain klarifikasi terhadap korban dan saksi-saksi terkait, pengumpulan bukti tambahan guna mendukung proses hukum, pelaksanaan sidang etik dan disiplin untuk memutuskan sanksi yang sesuai.

Polda Jabar berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. "Kami tidak pernah mentolerir tindakan kekerasan, terlebih yang melibatkan anggota Polri. Setiap pelanggaran akan diproses sesuai aturan hukum dan kode etik yang berlaku," jelasnya.

"Kami juga memastikan penanganan proses hukum terkait kasus ini akan dilakukan dengan profesional, transparan dan berkeadilan," tambahnya.

Video: SM dan LA Diperiksa 11 Jam Terkait Kasus Penganiayaan Koas di Palembang

Video: SM dan LA Diperiksa 11 Jam Terkait Kasus Penganiayaan Koas di Palembang

Pria asal Bogor berinisial JK (40) ditangkap usai menipu warga Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel) sebesar Rp 60 juta. Pelaku mengaku sebagai Kapolres dan Kasat Reskrim Tapin yang dapat membebaskan keluarga korban yang sedang ditahan.

"Pelaku penipuan dengan mengatasnamakan Kasat Reskrim dan Kapolres Tapin memberikan iming-iming kepada keluarga tersangka yang sedang dilaksanakan penahanan akan dibebaskan bila memberikan sejumlah uang," ujar Kasi Humas Polres Tapin Iptu Saepudin kepada wartawan, Sabtu (23/11/2024).

Kasus penipuan itu terjadi pada Selasa (12/11). Saat itu JK yang berada di Bogor mendapat ide menipu usai melihat media sosial adanya kasus yang menjerat keluarga korban.

"Pelaku melihat di medsos bahwa polres Tapin sedang menahan seseorang terkait perkara pupuk subsidi yang sedang ditangani perkaranya oleh Satreskrim Polres Tapin," terangnya.

JK yang mengetahui hal itu kemudian mencari kontak keluarga tahanan. Usai mendapatkan nomor WhatsApp keluarga, pelaku pun meminta uang Rp 60 juta dengan iming-iming dapat membebaskan tahanan tersebut.

"Keluarga tersangka yang tergiur mengirimkan uang Rp 60 juta dalam dua kali transfer yang pertama Rp 50 juta dan yang kedua sebesar Rp 10 juta," sebutnya.

Kasus tersebut terungkap setelah keluarga tersangka mendatangi Polres Tapin mencoba mengonfirmasi ke Satreskrim Polres Tapin. Namun bukannya mendapatkan apa yang diinginkan, keluarga tahanan menyadari bahwa ia baru saja menjadi korban penipuan online oleh orang tidak dikenal.

"Setelah tau menjadi korban penipuan keluarga tahanan ini akhirnya mereka membuat laporan," ungkapnya.

Polisi yang menerima laporan tersebut kemudian melakukan penyelidikan hingga pada Jumat (22/11) pelaku JK dibekuk di rumahnya.

"Pelaku ditangkap di kediamannya di Bogor, penangkapan dipimpin langsung Kasat Reskrim bersama tim," ujar Saepudin.

Saat ini JK telah ditahan di Polres Tapin guna proses lebih lanjut. Atas kejadian ini Polres Tapin mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam dalam segala tindak kejahatan penipuan.

"Terkhusus dalam hal penanganan perkara agar tidak mudah percaya dengan pihak luar, dan sebaiknya langsung datang untuk mengkonfirmasi ke Polres Tapin apabila ditemukan hal hal yang mencurigakan," pungkasnya.

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia