JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemindahan terpidana mati Mary Jane Veloso ke Filipina memicu perhatian publik, terutama mengenai dasar hukumnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut kebijakan transfer narapidana ini masih minim regulasi. Meski belum ada undang-undang khusus yang mengatur, kebijakan ini didasarkan pada sejumlah perjanjian internasional dan diskresi presiden.

Kerangka hukum transfer narapidana

Menurut Yusril, Indonesia tidak memiliki aturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur transfer narapidana atau pertukaran tahanan.

Meski begitu, kerja sama internasional melalui Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters yang diteken oleh anggota Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) menjadi dasar hukum yang digunakan.

MLA mencakup bantuan hukum timbal balik antarnegara dalam penanganan kasus pidana.

Yusril menjelaskan kebijakan transfer narapidana tetap memungkinkan meski tidak diatur undang-undang, karena undang-undang tidak melarang atau mewajibkan.

Presiden memiliki diskresi mengambil kebijakan berdasarkan perjanjian internasional dan kesepakatan antarnegara.

Syarat transfer narapidana meliputi permintaan resmi dari negara asal, pengakuan terhadap putusan pengadilan Indonesia, serta penghormatan terhadap sisa hukuman yang harus dijalani di negara asal.

Transfer ini bersifat timbal balik. Artinya, jika permintaan Filipina dipenuhi, negara tersebut harus mempertimbangkan permintaan serupa dari Indonesia di masa depan.

Latar belakang kasus Mary Jane

Mary Jane ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada April 2010 karena membawa 2,6 kilogram heroin. Pada Oktober 2010, ia dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman. Permohonan grasinya ditolak pada 2014 oleh Presiden Joko Widodo.

Eksekusi yang dijadwalkan pada 2015 ditangguhkan setelah pihak berwenang Filipina menangkap perekrut yang diduga menjebaknya dalam kasus narkoba. Hingga 2024, Mary Jane masih menjalani pidana di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

Batasan hukum transfer narapidana

Indonesia memiliki kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Undang-undang ini memberikan landasan kerja sama hukum internasional, tetapi tidak mencakup transfer narapidana. Pasal 4 UU tersebut secara eksplisit menyatakan pengalihan narapidana tidak termasuk dalam wewenang yang diberikan.

Selain UU tersebut, Indonesia juga menyetujui pakta MLA dengan negara-negara ASEAN sejak 2019.

Meski mencakup berbagai jenis kejahatan seperti narkoba, perdagangan manusia, hingga cybercrime, pasal dalam pakta MLA juga tidak memberikan kewenangan untuk memindahkan narapidana yang sedang menjalani hukuman.

Ketiadaan dasar hukum eksplisit terkait transfer narapidana membuat kebijakan ini bergantung pada perjanjian internasional, diskresi presiden, dan kerja sama bilateral.

Meski kontroversial, kebijakan ini dianggap langkah diplomatis dalam konteks hubungan Indonesia-Filipina, meski harus tetap mengacu pada prinsip timbal balik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa belum ada dasar hukum dari kebijakan pemindahan narapidana atau transfer of prisioner dan exchange of prisioner.

Diketahui, rencana pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina, merupakan bagian dari kebijakan transfer of prisioner.

Dalam kasus Mary Jane, Yusril menyebut bahwa yang menjadi dasar hukum adalah perjanjian kerja sama dua negara atau Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Namun, Yusril mengatakan, pemerintah bakal mendorong agar payung hukum transfer of prisioner dan exchange of prisioner bisa dibicarakan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Memang ke depannya tentu kita harapkan pemerintah maupun Badan Legislasi DPR nanti ketika rapat menyusun prioritas Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk dibahas dengan DPR,” kata Yusril dalam keterangan video yang diterima pada Kamis (21/11/2024).

“Maka sangat mungkin sekali nantinya akan dilakukan pembicaraan dengan DPR untuk menyusun undang-undang tentang transfer of prisioner atau exchange of prisoner ini yang memang sebenarnya itu diamanatkan oleh undang-undang pemasyarakatan kita sekarang tetapi belum ada undang-undangnya,” ujarnya lagi.

Oleh karena itu, menurut Yusril, selama belum ada undang-undang yang spesifik mengatur maka Presiden berhak membuat kebijakan khusus.

“Maka Presiden berwenang untuk merumuskan satu kebijakan atas dasar kemanfaatan, pertimbangan kemanusiaan, hubungan baik kedua negara, pertimbangan-pertimbangan hak asasi manusia dan lain-lain. Itu dapat saja dilakukan oleh negara kita,” kata Yusril.

Sebelumnya, Yusril menjelaskan perihal kebijakan transfer of prisioner yang disebutnya memiliki beberapa syarat.

Pertama, negara yang bersangkutan meminta atau memohon kepada pemerintah Indonesia supaya warga negaranya di transfer ke negaranya.

Kedua, Yusril mengatakan, negera itu mengakui keputusan pengadilan Indonesia dan tidak mempersoalkannya. Lalu, menghormati putusan pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia.

Ketiga, narapidana itu dikembalikan ke negaranya untuk menjalani sisa hukumannya. Meskipun, jika sudah diserahkan maka pembinaan terhadap narapidana itu menjadi kewenangan sepenuhnya kepada negara yang bersangkutan.

Yusril juga menegaskan bahwa kebijakan transfer of prisioner tersebut bersifat resiprokal.

“Artinya, jika sekarang ini permintaan negara yang bersangkutan kita penuhi maka suatu saat apabila nanti ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipidana di negara yang bersangkutan, mereka juga wajib mempertimbangkan permohonan dari negara kita untuk mengembalikan narapidana warga negara kita itu,” katanya.

Yusril pun menyinggung soal banyaknya WNI yang dipidana di negara lain seperti Malaysia dan Arab Saudi.

“Itu mungkin suatu saat setelah kita menelaah nanti, mungkin kita yang megajukan permohonan kepada pemerintah Malaysia atau kepada pemerintah Saudi Arabia supaya narapidana itu ditransfer atau dikembalikan ke Indonesia untuk menjalani sisa pidananya di Tanah Air,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tetap akan meminta akses pemantauan setelah Mary Jane Veloso dipindahkan ke Filipina.

Diketahui, Mary Jane Veloso adalah terpidana mati kasus penyelundupan narkotika. Warga Negara Filipina itu divonis oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman.

Menurut Yusril, akses memantau tersebut akan dimasukan dalam perjanjian kerja sama pemindahan narapidana dengan Pemerintah Filipina.

"Dalam kesepakatannya nanti yang akan kita rumuskan dengan Filipina, dalam konteks Mary Jane ini adalah Pemerintah Indonesia itu tetap memiliki akses untuk memantau perkembangan dari Mary Jane ini,” kata Yusril dalam keterangan video yang diterima pada Kamis (21/11/2024).

Yusril mengatakan, pemantauan tersebut penting untuk memastikan narapidana yang dipindahkan tetap menjalankan hukuman yang menjadi tanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

“Tidak bisa kita katakan, ini kita serahkan transfer ke Filipina terus datang ke sana orangnya dibebasin saja. Itu enggak bisa. Jadi, dia tetap harus menjalani sisa hukuman,” ujarnya.

Menurut Yusril, akses pengawasan dan pemantauan tersebut bisa dilakukan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di Manila.

“Kita tetap mempunyai akses untuk mengetahui perkembangan ini. kan kita punya kedutaan di Manlia yang bisa membantau perkembangan ini,” kata Yusril.

Tanggung jawab Filipina

Sementara itu, Yusril mengatakan, terkait kelanjutan pemidanaan Mary Jane menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pemerintah Filipina.

“Saya dengar di Filipina, dia (Mary Jane) akan ditempatkan di penjara Mandaluyong. Saya tahu tempat itu di tengah-tengah kota Manila dan katanya akan dibina di sana,” ujarnya.

Bahkan, menurut Yusril, jika Presiden Filipina akan memberikan grasi kepada Mary Jane maka sudah menjadi kewenangan Filipina setelah dipindahkan.

“Kemungkinan besar Presiden (Filipina) akan mengubah status hukuman matinya menjadi hukuman seumur hidup lebih dahulu. Setelah itu, dia mungkin akan dikurangi 20 tahun, dikurangi menjadi tahanan rumah, tahanan kota itu sepenuhnya sudah kita serahkan kepada Pemerintah Filipina sendiri,” katanya.

Sebelumnya, Yusril menjelaskan bahwa pemindahaan Mary Jane termasuk dalam kebijakan transfer of prisioner yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

Kebijakan itu didasarkan pada kerja sama perjanjian kerja sama dengan sejumlah negara sahabat untuk menjalankan kebijakan pemindahan narapidana itu. Salah satunya, adalah Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meluruskan bahwa Pemerintah Indonesia bukan dalam posisi memberi persetujuan kepada Pemerintah Filipina terkait pemberian grasi bagi terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso.

Diketahui, Pemerintah Indonesia menyetujui pemindahan Mary Jane ke Filipina. Tetapi, tetap sebagai narapidana yang harus menjalani hukumannya.

Menurut Yusril, begitu dipindahkan, pemidanaan hingga pembinaan Mary Jane Veloso menjadi tanggung jawab Pemerintah Filipina.

“Sebenarnya tidak dalam artian persetujuan karena kita akan menyerahkan kepada Pemerintah Filipina sendiri kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana,” kata Yusril dalam keterangan video yang diterima pada Kamis (21/11/2024).

“Jadi, narapidana itukan dijatuhi pidana (bukan) supaya untuk digebuki, disiksa, kan enggak. Supaya dibina jadi orang baik kan. Kalau sudah baik kembali lah mereka ke masyarakat,” ujarnya melanjutkan.

Oleh karena itu, Yusril menyebut, kewenangan terkait pembinaan hingga dijalankannya hukuman menjadi tanggung jawab Filipina setelah pemindahan Mary Jane dilakukan.

“Saya dengar di Filipina, dia (Mary Jane) akan ditempatkan di penjara Mandaluyong. Saya tahu tempat itu di tengah-tengah kota Manila dan katanya akan dibina di sana,” katanya.

Bahkan, menurut Yusril, jika Presiden Filipina akan memberikan grasi kepada Mary Jane maka sudah menjadi kewenangan Filipina setelah dipindahkan.

“Kemungkinan besar Presiden (Filipina) akan mengubah status hukuman matinya menjadi hukuman seumur hidup lebih dahulu. Setelah itu, dia mungkin akan dikurangi 20 tahun, dikurangi menjadi tahanan rumah, tahanan kota itu sepenuhnya sudah kita serahkan kepada Pemerintah Filipina sendiri,” ujarnya.

Akses pengawasan

Namun, Yusril menekankan bahwa pemerintah Indonesia bakal meminta akses untuk memantau perkembangan pemidanaan Mary Jane dalam perjanjian kerja sama dengan Filipina terkait pemindahan atau transfer narapidana tersebut.

“Dalam kesepakatannya nanti yang akan kita rumuskan dengan Filipina dalam konteks Mary Jane ini adalah Pemerintah Indonesia itu tetap memiliki akses untuk memantau perkembangan dari Mary Jane ini,” katanya.

Yusril mengatakan, pemantauan tersebut penting untuk memastikan narapidana yang dipindahkan tetap menjalankan hukuman yang menjadi tanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

“Tidak bisa kita katakan, ini kita serahkan transfer ke Filipina terus datang ke sana orangnya dibebasin saja. Itu enggak bisa. Jadi, dia tetap harus menjalani sisa hukuman,” ujarnya.

Menurut Yusril, akses pengawasan dan pemantauan tersebut bisa dilakukan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di Manila.

“Kita tetap mempunyai akses untuk mengetahui perkembangan ini. kan kita punya kedutaan di Manlia yang bisa membantau perkembangan ini,” kata Yusril.

Sebelumnya, Yusril menjelaskan bahwa pemindahaan Mary Jane termasuk dalam kebijakan transfer of prisioner yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

Kebijakan itu didasarkan pada perjanjian kerja sama dengan sejumlah negara sahabat untuk menjalankan kebijakan pemindahan narapidana itu. Salah satunya, adalah Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Mary Jane Veloso akan dipindahkan ke Filipina dalam status masih sebagai narapidana.

Diketahui, Mary Jane Veloso adalah terpidana mati kasus penyelundupan narkotika. Warga Negara Filipina itu divonis oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman.

Yusril menjelaskan bahwa Mary Jane bukan dibebaskan dari hukuman. Pemerintah Indonesia memindahkan yang bersangkutan ke negara asalnya atau dikenal dengan istilah transfers of prisoner dalam hukum pidana.

"Jadi bukan pembebasan, bukan pengampunan, tapi dikembalikan atau dipulangkan ke Filipina dalam status sebagai narapidana," kata Menko Yusril dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Rabu (20/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Selain itu, Yusril mengatakan, pemindahan Mary Jane dilakukan dengan sejumlah syarat. Antara lain, Pemerintah Filipina harus mengakui putusan pengadilan Indonesia yang menghukum mati Mary Jane.

Kemudian, Filipina juga berkewajiban untuk melaksanakan sisa hukuman Mary Jane jika nantinya telah dipindahkan.

Pemerintah Filipina, menurut Yusril, juga bertanggung jawab menjamin keamanan Mary Jane saat pemindahan.

"Kita akan menyerahkan (Mary Jane), misalnya di bandara di Indonesia, dan selanjutnya tanggung jawab pengamanan-nya ada pada negara yang bersangkutan,” ujar Yusril.

Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan, pemindahan Mary Jane dilakukan atas permintaan Pemerintah Filipina.

Menurut Yusril, Pemerintah Indonesia menerima permohonan pemindahan Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina Jesus Crispin Remulla pada beberapa hari yang lalu.

Kemudian, kebijakan pemindahan Mary Jane telah disetujui Presiden Prabowo Subianto.

"Insya Allah, mudah-mudahan, pada bulan Desember yang akan datang kebijakan ini sudah dapat kita laksanakan,” kata Yusril.

Masih ditahan di Lapas Yogyakarta

Sementara itu, terbaru Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan (PAS) pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan bahwa Mary Jane Veloso saat ini masih berada di Tanah Air dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

“Saat ini terpidana mati Mary Jane Veloso masih menjalani pidana dan mengikuti kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta,” kata Ketua Kelompok Kerja Humas Ditjen PAS Deddy Eduar Eka Saputra ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, dikutip dari Antaranews.

Eduar lantas menjelaskan bahwa Menko Yusril sempat mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Gina Alagon Jamoralin pada Senin, 11 November 2024.

“Salah satu isi pertemuan tersebut adalah membahas penyelesaian masalah hukum yang dialami Mary Jane Veloso yang divonis mati,” ujar Eduar.

Untuk diketahui, Mary Jane ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada bulan April 2010 karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin.

Kemudian, pada Oktober 2010, Mary Jane Veloso divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman.

Mary Jane lantas sempat mengajukan grasi. Tetapi, pada tahun 2014, permohonan grasi itu ditolak oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Namun, Mary Jane tak juga dieksekusi hingga 2024. Eduar pun menjelaskan alasan kenapa eksekusi tak kunjung dilakukan.

“Pada tahun 2015, eksekusi mati Mary Jane Veloso ditangguhkan di menit-menit terakhir setelah adanya penangkapan di Filipina terhadap seorang perempuan yang dicurigai merekrut Mary Jane Veloso terkait narkoba,” kata Eduar.

Sebelumnya, pada 20 November 2024, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menyebut bahwa Mary Jane akan kembali ke Filipina.

Marcos Jr mengatakan, Mary Jane akan diserahkan ke Filipina setelah dilakukan negosiasi bertahun-tahun dengan Indonesia.

Bahkan, Marcos Jr menyebut upaya pemulangan Mary Jane sebagai “perjalanan yang panjang dan sulit”.

“Setelah lebih dari satu dekade melakukan diplomasi dan konsultasi dengan pemerintah Indonesia, kami berhasil menunda eksekusi matinya. Cukup lama untuk mencapai kesepakatan dan akhirnya (kami akan) membawanya kembali ke Filipina,” kata Marcos Jr dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, hukuman terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso bisa saja berubah menjadi penjara seumur hidup, ketika dipulangkan dari Indonesia ke Filipina.

Menurut Yusril, hal tersebut menjadi kewenangan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, apakah dirinya akan memberi grasi kepada Mary Jane atau tidak.

Apalagi, kata dia, hukuman mati sudah dihapus di Filipina.

"Dalam kasus Mary Jane, yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia, mungkin saja Presiden Marcos akan memberikan grasi dan mengubah hukumannya menjadi hukuman seumur hidup, mengingat pidana mati telah dihapuskan dalam hukum pidana Filipina, maka langkah itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden Filipina," ujar Yusril kepada Kompas.com, Rabu (20/11/2024).

Yusril menjelaskan, Presiden Indonesia selalu menolak permohonan grasi Mary Jane selama ini.

Dia menyebut Presiden yang menjabat di Indonesia tidak pernah memberikan grasi kepada napi narkotika.

"Presiden kita sejak beberapa tahun yang lalu telah menolak permohonan grasi Mary Jane, baik yang diajukan oleh pribadi yang bersangkutan, maupun diajukan oleh pemerintahnya. Presiden kita sejak lama konsisten untuk tidak memberikan grasi kepada napi narkotika," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr pada Rabu (20/11/2024) menyebut, Mary Jane akan kembali ke Filipina.

Yusril pun telah mengonfirmasi bahwa Prabowo mentetujui pemulangan itu.

Mary Jane F. Veloso adalah perempuan warga negara Filipina yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia atas tuduhan narkoba.

Macros Jr mengatakan, Mary Jane akan diserahkan ke Filipina setelah dilakukan negosiasi bertahun-tahun dengan Indonesia.

Ia menyebut upaya pemulangan Mary Jane sebagai “perjalanan yang panjang dan sulit”.

Mary Jane diketahui ditangkap di bandara Yogyakarta pada April 2010 setelah kedapatan membawa koper berisi 2,6 kilogram heroin.

Ia kemudian mendapatkan penangguhan hukuman dari regu tembak pada menit-menit terakhir pada 2015, setelah seorang perempuan yang dicurigai merekrutnya ditangkap di Filipina.

“Setelah lebih dari satu dekade melakukan diplomasi dan konsultasi dengan pemerintah Indonesia, kami berhasil menunda eksekusi matinya. Cukup lama untuk mencapai kesepakatan dan akhirnya (kami akan) membawanya kembali ke Filipina,” kata Marcos Jr dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebijakan 'transfer of prisoner' untuk memulangkan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina.

Hal itu dikonfirmasi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Yusril menyebut, pemulangan Mary Jane ini atas permintaan pemerintah Filipina.

"Saya sendiri beberapa hari yang lalu telah menerima permohonan pemulangan narapidana Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina. Dengan Dubes Philipina di Jakarta Gina Gamoralin hal itu juga sudah dibahas," ujar Yusril kepada Kompas.com, Rabu (20/11/2024).

"Semua telah kami bahas internal di kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas. Dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo yang telah menyetujui kebijakan transfer of prisoner ini," sambungnya.

Yusril menjelaskan, bukan hanya Filipina yang mengajukan transfer of prisoner, melainkan juga Australia dan Prancis.

Dia mengatakan, dalam ajang KTT APEC di Peru, PM Australia Anthony Albanese telah menyampaikan permintaan itu kepada Prabowo langsung.

"Dan beliau menjawab, 'sedang mempertimbangkan dan memproses permohonan itu'," ucap Yusril.

Yusril mengatakan, Indonesia akan melakukan pemulangan narapidana ke negara asal, sepanjang pemerintah negara asal itu memohonnya kepada pemerintah Indonesia.

Syaratnya, kata Yusril, negara itu harus mengakui dan menghormati putusan final pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang terbukti melakukan tindak pidana di wilayah negara Indonesia.

Lalu, napi tersebut dikembalikan ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman di sana sesuai putusan pengadilan Indonesia.

Terakhir, biaya pemulangan dan pengamanan selama perjalanan menjadi tanggungan negara asal.

"Bahwa setelah kembali ke negaranya dan menjalani hukuman di sana, kewenangan pembinaan terhadap napi tersebut beralih menjadi kewenangan negaranya. Kewenangan memberikan remisi, grasi dan sejenisnya telah menjadi kewenangan kepala negara dari negara tersebut," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr pada Rabu (20/11/2024) menyebut, Mary Jane akan kembali ke Filipina.

Mary Jane F. Veloso adalah perempuan warga negara Filipina yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia atas tuduhan narkoba.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Perempuan terpidana mati asal Filipina Mary Jane Veloso disebut akan segera pulang ke negaranya.

Itu disampaikan Presiden Filipina Ferdinan Marcos Jr pada Rabu (20/11/2024).

Merespons pengumuman itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Yogyakarta, Evi Loliancy, mengatakan, pihaknya belum mengetahui terkait kabar itu.

Ia juga mengungkapkan, belum ada petunjuk dan arahan terkait pembebasan Mary Jane dari pemerintah pusat.

"Kami sampaikan kami tidak tahu pemberitaan tersebut, dan memang belum ada pemberitahuan petunjuk atau arahan," kata Evi saat dihubungi wartawan melalui telepon, Rabu.

Dikatakannya, hingga kini belum ada komunikasi khusus terkait Mary Jane dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kedutaan Filipina, maupun Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

Evi mengatakan, wewenang perihal perkara Mary Jane masih berada di Kejaksaan Tinggi DIY.

"Sampai hari ini Mary Jane dalam kondisi sehat dan sedang beraktivitas," kata dia.

Masih membatik

Evi mengatakan, selama ini Mary Jane beraktivitas sama seperti warga binaan lain, seperti membatik, hingga beribadah.

Terakhir Mary Jane dikunjungi perwakilan Kedutaan Filipina pada Agustus lalu.

"Dari kedutaan Filipina, rutin mengunjungi Mary Jane dalam setahun dua sampai tiga kali datang," kata Evi.

Mary Jane F. Veloso adalah perempuan warga negara Filipina yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia dalam kasus penyelundupan narkoba.

Ia ditangkap di bandara Yogyakarta pada April 2010 setelah kedapatan membawa koper berisi 2,6 km heroin.

Mary Jane tercatat mendapatkan penangguhan hukuman dari regu tembak pada menit-menit terakhir pada 2015, setelah seorang perempuan yang dicurigai merekrutnya ditangkap di Filipina.

Kabar Mary Jane dipulangkan ke Filipina turut dibagikan Marcos Jr. di akun Instagram resminya @bongbongmarcos. Dalam postinganya, Marcos menegaskan bahwa Mary Jane akan pulang atas kesepakatan pemerintah Filipina dan RI.

Disetujui Presiden Prabowo

Dari Jakarta, Menteri Koordinator Hukum, HAM, dan Imigrasi, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebijakan 'transfer of prisoner' untuk memulangkan Mary Jane ke Filipina.

Yusril menyebut, pemulangan Mary Jane ini atas permintaan pemerintah Filipina.

"Saya sendiri beberapa hari yang lalu telah menerima permohonan pemulangan narapidana Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina. Dengan Dubes Philipina di Jakarta Gina Gamoralin hal itu juga sudah dibahas," ujar Yusril kepada Kompas.com, Rabu.

"Semua telah kami bahas internal di kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas. Dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo yang telah menyetujui kebijakan transfer of prisoner ini," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebijakan 'transfer of prisoner' untuk memulangkan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina.

Hal itu dikonfirmasi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Yusril menyebut, pemulangan Mary Jane ini atas permintaan pemerintah Filipina.

"Saya sendiri beberapa hari yang lalu telah menerima permohonan pemulangan narapidana Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina. Dengan Dubes Philipina di Jakarta Gina Gamoralin hal itu juga sudah dibahas," ujar Yusril kepada Kompas.com, Rabu (20/11/2024).

"Semua telah kami bahas internal di kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas. Dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo yang telah menyetujui kebijakan transfer of prisoner ini," sambungnya.

Yusril menjelaskan, bukan hanya Filipina yang mengajukan transfer of prisoner, melainkan juga Australia dan Prancis.

Dia mengatakan, dalam ajang KTT APEC di Peru, PM Australia Anthony Albanese telah menyampaikan permintaan itu kepada Prabowo langsung.

"Dan beliau menjawab, 'sedang mempertimbangkan dan memproses permohonan itu'," ucap Yusril.

Yusril mengatakan, Indonesia akan melakukan pemulangan narapidana ke negara asal, sepanjang pemerintah negara asal itu memohonnya kepada pemerintah Indonesia.

Syaratnya, kata Yusril, negara itu harus mengakui dan menghormati putusan final pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang terbukti melakukan tindak pidana di wilayah negara Indonesia.

Lalu, napi tersebut dikembalikan ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman di sana sesuai putusan pengadilan Indonesia.

Terakhir, biaya pemulangan dan pengamanan selama perjalanan menjadi tanggungan negara asal.

"Bahwa setelah kembali ke negaranya dan menjalani hukuman di sana, kewenangan pembinaan terhadap napi tersebut beralih menjadi kewenangan negaranya. Kewenangan memberikan remisi, grasi dan sejenisnya telah menjadi kewenangan kepala negara dari negara tersebut," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr pada Rabu (20/11/2024) menyebut, Mary Jane akan kembali ke Filipina.

Mary Jane F. Veloso adalah perempuan warga negara Filipina yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia atas tuduhan narkoba.

Macros Jr mengatakan, Mary Jane akan diserahkan ke Filipina setelah dilakukan negosiasi bertahun-tahun dengan Indonesia.

Ia menyebut upaya pemulangan Mary Jane sebagai “perjalanan yang panjang dan sulit”.

Mary Jane diketahui ditangkap di bandara Yogyakarta pada April 2010 setelah kedapatan membawa koper berisi 2,6 kilogram heroin.

Ia kemudian mendapatkan penangguhan hukuman dari regu tembak pada menit-menit terakhir pada 2015, setelah seorang perempuan yang dicurigai merekrutnya ditangkap di Filipina.

“Setelah lebih dari satu dekade melakukan diplomasi dan konsultasi dengan pemerintah Indonesia, kami berhasil menunda eksekusi matinya. Cukup lama untuk mencapai kesepakatan dan akhirnya (kami akan) membawanya kembali ke Filipina,” kata Marcos Jr dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.