MOSKOW - Negara-negara Barat menargetkan kapal-kapal Rusia dengan semakin banyak aksi sabotase dan terorisme sebagai bagian dari dorongan yang lebih luas untuk memberlakukan blokade maritim di Rusia.

Peringatan itu diungkap Penasihat Keamanan Nasional Presiden Vladimir Putin, Nikolay Patrushev.

Ajudan presiden, yang mengepalai Dewan Maritim Rusia, membuat pernyataan tersebut selama pertemuan badan tersebut pada hari Minggu (27/5/2025).

"Ada peningkatan yang konsisten dalam aktivitas militer NATO di Laut Baltik dan Laut Utara, di Atlantik Utara, dan kawasan Asia-Pasifik," ungkap Patrushev.

"Negara-negara Barat telah memperluas praktik mengambil langkah-langkah yang disengaja untuk membangun blokade laut, termasuk upaya untuk memeriksa kapal-kapal di perairan internasional dan melakukan sabotase dan aksi teroris," papar dia.

Patrushev sebelumnya telah memperingatkan setiap upaya oleh Uni Eropa (UE) dan Inggris untuk mengusir kapal-kapal Rusia dari laut akan ditanggapi dengan pembalasan yang "proporsional".

?Jika hukum dan diplomasi gagal, keamanan pelayaran Rusia akan dijamin oleh angkatan laut kita. Para pemarah di London atau Brussels perlu memahami hal ini dengan jelas,? tegas kepada pers pekan lalu.

Negara-negara Barat memperketat pembatasan maritim terhadap Rusia menyusul eskalasi konflik Ukraina pada tahun 2022, dengan memberikan sanksi kepada sejumlah kapal dan membatasi akses mereka ke asuransi angkatan laut, lembaga keuangan, dan infrastruktur pelabuhan.

Selama satu setengah tahun terakhir, setelah serangkaian insiden yang melibatkan kerusakan jaringan listrik dan komunikasi bawah laut, pejabat Barat menuduh Moskow melakukan ?sabotase? dan melancarkan ?perang hibrida.?

Meskipun ada klaim tentang dugaan keterlibatan kapal-kapal Rusia yang melintasi infrastruktur tersebut, tidak ada bukti konklusif yang diajukan.

Negara-negara NATO secara bertahap meningkatkan kehadiran militer mereka di Laut Baltik setelah adanya tuduhan tersebut.

Menurut Patrushev, blok militer pimpinan AS telah berlatih menerapkan blokade laut di Laut Baltik dan Laut Hitam selama latihan militernya, serta merebut wilayah kantong Rusia di Kaliningrad, setelah melakukan serangan pendahuluan terhadap pasukan pencegah nuklir Moskow.

Jakarta -

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP, Marinus Gea, menyoroti kinerja Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menangani kasus dugaan eksploitasi mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI). Marinus menegaskan Kementerian HAM harus melindungi hak-hak para korban.

"Inilah yang terjadi di OCI kemarin. Kita sudah mulai mengungkap fakta bahwa ada pelanggaran HAM. Tapi Kementerian HAM, apa tindakannya? Apa yang sudah dilakukan?" ujar Marinus kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, Kementerian HAM lamban dalam menindaklanjuti kasus tersebut. Di sisi lain, dia menyebut DPR telah menerima keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan usai para korban mengadukan kasusnya ke Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, beberapa waktu lalu.

Marinus pun mengingatkan pentingnya Kementerian HAM membangun komunikasi langsung dengan masyarakat. Hal itu, menurutnya, agar fungsi kementerian benar-benar dirasakan rakyat Indonesia.

"Perlu ada sosialisasi. Masyarakat harus tahu ke mana mereka melapor, bagaimana mereka bisa mendapatkan perlindungan," ujarnya.

Selain itu, Marinus juga menyinggung terkait tingginya popularitas kementerian HAM saat ini. Namun, kata dia, popularitas itu belum dibarengi dengan pemahaman masyarakat terhadap manfaat yang diberikan.

"Kementerian HAM ini populer karena figurnya. Tapi masyarakat belum paham, perlindungan HAM apa yang sebenarnya bisa mereka dapatkan," ungkap Marinus.

Marinus juga menyoroti laporan penggunaan anggaran Kementerian HAM 2025. Dia mengatakan dari pagu Rp 113 miliar, baru Rp 51 miliar yang terealisasi.

Marinus pun meminta Kementerian HAM untuk menjelaskan terkait realisasi anggaran senilai Rp 51 miliar. Dia mengingatkan anggaran yang dikeluarkan harus bermanfaat untuk masyarakat.

"Apakah realisasi Rp 51 miliar ini hanya untuk kegiatan rutin, atau ada program-program nyata yang berjalan? Ini harus jelas," tuturnya.

"Penggunaan anggaran harus bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Jangan hanya jadi angka di atas kertas," imbuh dia.

'Simak juga Video: Komisi XIII DPR Anggap Eksploitasi Eks Pemain OCI Langgar HAM Berat'

(amw/fca)

Bagian terberat muncul dari irisan keduanya, yakni efek psikososial yang terus membekas, seperti kehilangan martabat, kemiskinan struktural, dan ketimpangan gender

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mengusulkan agar Komisi XIII DPR RI membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Independen untuk investigasi dugaan eksploitasi yang dialami oleh eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

Anggota Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor mengatakan penyelidikan lanjutan terhadap kasus tersebut perlu ditindaklanjuti dengan aspek dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut dia, dampak yang dirasakan oleh korban dugaan eksploitasi itu bisa berjangka panjang.

"Dampak dari kasus OCI tidak hanya dirasakan saat kejadian, tetapi berlanjut hingga masa dewasa para korban," kata Maria saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI membahas kasus OCI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Dari informasi yang diterima pihaknya, dia mengatakan pada masa anak-anak, para korban diduga mengalami kekerasan fisik, psikis, dan seksual, kehilangan akses pendidikan serta identitas hukum.

Menurut dia, hal itu akan berdampak jangka panjang meliputi trauma psikologis berkepanjangan, ketidakjelasan status hukum, hingga keterasingan sosial.

"Bagian terberat muncul dari irisan keduanya, yakni efek psikososial yang terus membekas, seperti kehilangan martabat, kemiskinan struktural, dan ketimpangan gender," kata dia.

Dia mengatakan Komnas Perempuan sudah berpartisipasi aktif dalam rapat koordinasi lintas lembaga bersama Komnas HAM, LPSK, Kementerian Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), hingga Polri, untuk mencari solusi terkait kasus tersebut.

Dia pun merekomendasikan kepada KPPPA untuk memulihkan psikis dan ekonomi para korban. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga diminta untuk melakukan kajian kerugian kerja, investigasi, serta menerbitkan rekomendasi penegakan hukum.

Selain itu, dia meminta agar Jansen Manansang selaku Pemilik OCI untuk memberikan kompensasi ganti rugi kepada para korban. Menurut dia, hal itu perlu keterlibatan para ahli untuk menghitung nilai kompensasi.

Dari kasus tersebut, dia menilai ada beberapa bentuk dugaan pelanggaran HAM berdasarkan dasar hukum nasional maupun internasional, mulai dari eksploitasi anak untuk tujuan ekonomi (child slavery), pelanggaran hak atas pendidikan, penghilangan hak atas identitas dan asal usul keluarga.

Selain itu juga menyangkut kekerasan fisik, psikis, dan seksual, diskriminasi berbasis gender, dan kekerasan berbasis gender dalam konteks reproduksi.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengadakan Silaturahmi dan Halalbihalal Bersama Mitra Deradikalisasi dan Stakeholder Penanggulangan Terorisme di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kegiatan itu dalam rangka Pembinaan Wawasan Kebangsaan.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono menyampaikan BNPT akan terus hadir bersama dengan berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga maupun swasta guna membangun kemandirian mitra deradikalisasi sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2018.

"Kami berkolaborasi dengan pihak-pihak kompeten untuk mewujudkan harapan mitra deredikalisasi dalam mengembangkan kewirausahaan," jelas Eddy dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

Eddy mengatakan deradikalisasi merupakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sehingga BNPT bersama Kementerian/Lembaga terkait perlu terus berkomunikasi dengan sasaran program agar pelaksanaannya semakin optimal.

"Peningkatan program deradikalisasi ini menjadi kegiatan prioritas nasional. Kami bertemu dengan mitra deradikalisasi di wilayah Surabaya berkomunikasi mengidentifikasi permasalahan yang ada kira-kira apa yang perlu dimaksimalkan di dalam pelaksanaan program deradikalisasi," katanya.

Eddy juga mengapresiasi partisipasi dari Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Surabaya yang selama ini telah memfasilitasi mitra deradikalisasi.

Senada dengan Eddy, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dengan mengedepankan rasa empati di dalam proses deradikalisasi.

"Proses deradikalisasi dan reintegrasi sosial memerlukan kolaborasi dari semua pihak, kegiatan semacam ini diharapkan menjadi sarana dialog untuk menguatkan semangat kebangsaan dan keberagaman," ungkapnya.

Dalam rangkaian silaturahmi, BNPT juga mengunjungi Hisyam alias Umar Patek, seorang mantan terpidana terorisme kasus Bom Bali 1.

Umar Patek mengungkapkan bahwa dirinya merasa bersyukur dengan pendekatan yang humanis dan menyentuh hati para mitra deradikalisasi semacam ini.

"Saya bersyukur atas kunjungan Kepala BNPT beserta jajarannya. ini bagian dari program deradikalisasi yang tidak bisa diteorikan karena ini menyangkut hati. Jadi pendekatan humanis seperti ini banyak berpengaruh, menyentuh di hati (mitra deradikalisasi)"ujarnya.

Selanjutnya, Ketua Yayasan Fajar Ikhwan Sejahtera, Anang Rusyanto, mengapresiasi kontribusi BNPT dan berharap dapat berjalan secara berkesinambungan.

"BNPT dalam berkontribusi untuk yayasan sudah cukup bagus artinya dalam hal ini kita diberikan arahan. Harapan kita kedepan kontribusi ini berkelanjutan artinya bahwa program ini berjalan sampai final," ungkapnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara BNPT dan mitra deradikalisasi dalam mewujudkan kemandirian serta memenuhi kebutuhan hidup mitra deradikalisasi, dan menjadi bentuk komitmen untuk menjaga keutuhan dan keberagaman bangsa.

Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan program deradikalisasi dapat berjalan demi terus menghadirkan Indonesia yang aman dan damai.

(anl/ega)

Sanya, Tiongkok, (ANTARA/PRNewswire)- Di 5th Symposium on Global Maritime Cooperation and Ocean Governance, diadakan oleh Huayang Center for Maritime Cooperation and Ocean Governance, National Institute for South China Sea Studies, China Oceanic Development Foundation, serta Hainan Free Trade Port Research Institute, para pembicara berbagi perspektif tentang Tatanan di Laut Tiongkok Selatan. Menurut Dang Dinh Quy, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam, Laut Tiongkok Selatan tengah menghadapi tantangan konvensional, seperti klaim wilayah kelautan dan militerisasi yang berlebihan, serta tantangan nonkonvensional, seperti perompakan, penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi (illegal, unreported, and unregulated/IUU), serta pencemaran lingkungan. Maka, negara-negara di sekitar Laut Tiongkok Selatan harus membuat konsensus yang melindungi keamanan laut. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) harus menjadi dasar hukum dalam mengatasi tantangan-tantangan kelautan. Siswanto Rusdi, Pendiri dan Direktur National Maritime Institute, Indonesia, menilai, Tiongkok adalah mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Untuk itu, kedua negara harus bekerja sama. Indonesia juga dapat membentuk polisi perairan dengan mempelajari pengalaman negara-negara tetangga.

Zheng Zhihua, Associate Professor, Japan Research Center, Shanghai Jiao Tong University, menyatakan, sebagian besar negara di Pasifik Selatan telah menyelesaikan penetapan batas wilayah laut berdasarkan kesamaan regional. Negara-negara ini banyak menerapkan sejumlah praktik yang menyangkut klaim exclusive economic zones (EEZs) dan landas kontinen berdasarkan terumbu karang. Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris juga menjalankan praktik serupa di Pasifik Selatan. Praktik-praktik yang berhubungan dengan klaim wilayah laut ini dapat menjadi referensi bagi wilayah Laut Tiongkok Selatan.

Menurut Zou Keyuan, Profesor Ilmu Hukum, Dalian Maritime University, Tiongkok, terdapat beragam cara untuk menyelesaikan sengketa, dan cara-cara legal merupakan salah satu opsi yang tersedia. Akibat perbedaan latar belakang kebudayaan di Asia Timur, mekanisme penyelesaian sengketa hukum regional hingga kini belum tersedia di Asia Pasifik. Maka, metode hukum seharusnya tidak terlalu diutamakan dalam penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan.

Natalie Klein, Profesor Ilmu Hukum University of New South Wales, Australia, memaparkan aturan spesifik yang berhubungan dengan kebebasan bergerak, termasuk aturan yang terkait dengan batas-batas wilayah laut dan laut lepas, serta menjelaskan makna dan cakupan dari kebebasan bergerak.

SOURCE National Institute for South China Sea Studies, China

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas memastikan akan melanjutkan program yang telah dirintis oleh Yasonna Laoly. Menurut Supratman, tidak akan terjadi banyak perubahan di Kemenkumham di sisa masa jabatannya yang tinggal dua bulan.

"Dalam sisa masa kerja dua bulan ke depan tentu tidak akan banyak yang berubah dan tentu apa yang sudah dikerjakan Prof Yasonna akan jadi kewajiban untuk melanjutkan," kata Supratman di kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).

Supratman juga mengajak jajaran di Kemenkumham bekerja sama dan berkolaborasi guna menuntaskan pekerjaan yang ada di Kemenkumham.

"Bapak-Ibu sekalian saya hanya berharap bahwa apa yang telah dicapai oleh Pak Prof Yasonna mari untuk kita lanjutkan, mungkin ada yang kurang kita perbaiki," katanya.

"Saya harap dukungan bapak ibu sekalian, prinsip keberhasilan hanya satu, adalah kolaborasi tanpa kolaborasi tidak mungkin kita berhasil," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham menggantikan Yasonna Laoly. Supratman mengaku akan berfokus bekerja pada sejumlah hal, termasuk pesan Presiden Jokowi mengenai Undang-Undang Koperasi.

Simak Video: Momen Yasonna Laoly Serahkan Jabatan Menkumham ke Supratman

[Gambas:Video 20detik]

(whn/whn)