Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan alasan terkait rencana pemanfaatan lahan penjara untuk pembangunan perumahan rakyat.

"Bagaimana penjara itu rata-rata ada di tengah kota, artinya strategis. Yang kedua, penjara rata-rata sudah sangat penuh, sehingga tidak manusiawi," ujar Ara dikutip Antara, Selasa, 20 Mei 2025.

Dengan demikian terdapat gagasan bagaimana penjara yang tanah dan asetnya dimiliki negara serta berada di wilayah perkotaan, bisa dipindahkan apakah ke pulau atau ke lokasi lainnya.

Ara menyampaikan, saat ini pihaknya menunggu arahan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk langkah-langkah berikutnya.

Baca juga: Lapas Bakal Disulap Jadi Rumah Rakyat

"Kita akan menunggu dari Mensesneg, mudah-mudahan bisa segera mengundang kita terkait apa arahannya untuk langkah-langkah berikutnya," kata dia.

Rencana pemanfaatan lahan penjara untuk pembangunan perumahan rakyat merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian PKP siap menjalankan perintah Presiden untuk bagaimana penjara-penjara di daerah strategis yang sudah penuh bisa dipindahkan dan digunakan untuk perumahan.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan siap memanfaatkan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan rumah bagi rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis.

Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan, maka diupayakan negara diuntungkan, dan bisa digunakan untuk rumah rakyat.

Rencana tersebut merupakan gagasan Presiden, yakni bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruilslag dengan tata kelola dan aturan yang benar.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta -

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengakui kesulitan dalam mencegah warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke Kamboja untuk bekerja secara ilegal. Salah satu pekerjaan ilegal yang kerap dijalani WNI di sana adalah menjadi admin situs judi online (judol).

"(Orang) Indonesia banyak yang berangkat ke Kamboja kemudian bekerja di tempat yang menurut (hukum) di Indonesia tidak diperbolehkan. Contoh, di tempat judi online," kata Plt Dirjen Imigrasi, Brigjen Yuldi Yusman, seusai pertemuan dengan delegasi Kamboja di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (19/5/2025).

Yuldi menjelaskan, kesulitan utama terletak pada tidak adanya penerbangan langsung dari Indonesia ke Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Akibatnya, banyak WNI yang memilih transit terlebih dahulu ke negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Singapura, atau Filipina sebelum melanjutkan perjalanan darat ke Kamboja.

"Kita itu tidak ada direct flight ke Kamboja. Sehingga, mereka yang berangkat ke Kamboja itu, ada yang ke Thailand dulu, ada yang ke Filipina, ada juga yang ke Malaysia dulu. Karenanya, kami sulit mendeteksi (sejak) awal. Ujung-ujungnya, tujuannya ke Kamboja," jelas Yuldi.

Yuldi menyebut para WNI yang terlibat sindikat judi online umumnya tergiur tawaran gaji besar. Pada 2025, tercatat sudah ada 80 permohonan paspor yang ditolak karena diduga akan digunakan untuk bekerja secara ilegal di Kamboja.

"Tidak ada konfirmasi dari sana (pemerintah Kamboja), tapi dari kami ada 80 pekerja (yang permohonan paspornya) ditolak," ujarnya.

Meski demikian, Yuldi menegaskan tidak semua WNI yang berangkat ke Kamboja terlibat dalam industri perjudian. Ada pula WNI yang bekerja secara legal.

Untuk mencegah lebih banyak WNI terlibat pekerjaan ilegal di luar negeri, Ditjen Imigrasi juga menjalankan program desa binaan. Melalui program ini, warga diberi pemahaman serta pelatihan kerja sebelum berangkat ke luar negeri.

"Dengan desa binaan itu kami memberikan pemahaman dan bekal ataupun pelatihan. Sehingga pada saat mereka berangkat (ke luar negeri) sudah dibekali dengan kemampuan dan ilmu yang bermanfaat untuk (diterapkan) di negara tujuan," jelas Yuldi.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Indonesia dan delegasi Imigrasi Kamboja menggelar pertemuan bilateral di Nusa Dua. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu keimigrasian seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kerja sama berbagi informasi, hingga pengadaan atase imigrasi.

Yuldi mengatakan, Kamboja merespons positif usulan tersebut. Keberadaan atase dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan TPPO dan persoalan keimigrasian lainnya.

(dpw/dpw)

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Andrianto menggelar pertemuan dengan Direktur Jenderal Imigrasi Kamboja, Sok Veasna. Dalam pertemuan bilateral ini, keduanya membahas isu tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Kami berharap dapat mencapai hasil yang signifikan, terutama dalam upaya melindungi warga negara kita dan memerangi kejahatan transnasional," tutur Menteri Agus dalam keterangan tertulis pada Senin (19/5/2025).

Didampingi Pelaksana tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi, Yuldi Yusman, Menteri Agus menerangkan tujuan pertemuan untuk menyepakati kerjasama di bidang perdagangan orang, serta mengatasi berbagai tantangan keimigrasian yang dihadapi kedua negara.

"Pertemuan ini menjadi platform penting untuk memperdalam pemahaman bersama, berbagi pengalaman, dan merumuskan solusi inovatif terhadap isu-isu keimigrasian yang menjadi kepentingan kedua negara," kata Menteri Agus.

Pertemuan Bilateral Kedua (The 2nd Bilateral Meeting) dengan Imigrasi Kerajaan Kamboja yang digelar di Bali ini digelar mengingat terjadi peningkatan jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke Kamboja dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia mencatat maraknya kasus-kasus WNI yang terindikasi bekerja secara non-prosedural yang terjerat dalam online gambling dan scamming.

Sehingga disepakati Letter of Intent (LoI) Indonesia-Kamboja dalam pertemuan kali ini. Agus menjelaskan dokumen kerjasama ini menjadi upaya perlindungan terhadap warga kedua negara dari migrasi ilegal. Dalam LoI disepakati kerjasama dalam hal pertukaran informasi, bantuan teknis, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

"Kami juga membantu membangun kesadaran untuk waspada dalam merespons tawaran bekerja di luar negeri, terutama jika mereka diminta memberi keterangan yang tidak benar untuk mendapatkan paspor. Saat ini, ada 185 desa binaan yang kami miliki," jelas Menteri Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Yuldi menyampaikan Pemerintah Indonesia maupun Kamboja menilai perlu adanya penempatan atase imigrasi Indonesia di Kamboja guna memperkuat koordinasi dan kerja sama Indonesia-Kamboja di bidang Keimigrasian.

"Sebagai upaya memerangi TPPO, kami akan menunjuk focal point di masing-masing negara, juga mengintensifkan pertukaran informasi keimigrasian serta sharing best practice penyelesaian permasalahan keimigrasian WNI di Kamboja," terang Yuldi.

Yuldi menerangkan Indonesia secara aktif terlibat dalam memerangi penyelundupan manusia melalui strategi komprehensif, yang melibatkan kerja sama di forum bilateral, regional, maupun internasional. Langkah signifikan, lanjut dia, telah diambil dengan memasukkan klausul tindak pidana penyelundupan manusia ke dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memberikan sanksi tegas kepada penyelundup dan fasilitatornya.

Yuldi selanjutnya menjelaskan Imigrasi berperan dalam pencegahan dari hulu keberangkatan pekerja migran non-prosedural melalui penundaan penerbitan paspor atau penolakan dan penundaan keberangkatan bagi WNI yang terindikasi sebagai pekerja migran nonprosedural.

Dia mengungkapkan selama Januari-April 2025, tercatat petugas di tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI) bandara dan pelabuhan internasional se-Indonesia telah menunda keberangkatan terhadap 5.000 orang calon pekerja migran Indonesia non-prosedural. Sementara itu, imbuh dia, hingga saat ini tercatat sebanyak 303 penundaan penerbitan paspor yang telah dilakukan oleh kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.

Yuldi menegaskan Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas RI tak sekadar aktif mencegah TPPO di perlintasan dan pada proses penerbitan paspor, akan tetapi juga menginisiasi program Desa Binaan Imigrasi, yakni program edukasi keimigrasian kepada masyarakat pedesaan, terutama yang diketahui merupakan penyumbang PMI dengan jumlah besar.

"Agar memahami pentingnya melengkapi dokumen dalam permohonan paspor. Keterlibatan masyarakat dan peningkatan kesadaran publik melalui kampanye edukasi di daerah rentan menjadi komponen utama strategi pencegahan," ujar Yuldi.

Simak juga Video: 46 WNI Korban TPPO di Myawaddy Myanmar Dipulangkan ke RI

(aud/azh)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim menyerahkan proses hukum kepada kepolisian usai anggotanya ditangkap atas kasus pemerasan di Bojongsari, Kota Depok.

Lutfi meyakini, aksi kriminal merupakan tindakan pribadi seseorang, bukan mewakili kelompok atau organisasinya.

“Biarkan proses hukum yang berbicara, sebab tindak kriminal itu soal manusianya, bukan etnis, agama atau organisasinya,” kata Lutfi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (17/5/2025).

Meski begitu, FBR tetap menghormati proses hukum yang berlaku.

Di sisi lain, Lutfi mengaku akan mengevaluasi anggotanya dengan cara pembinaan, pembangunan karakter, dan jati diri.

“Jelas punya (mekanisme internal untuk menindak anggota yang nakal), seperti pencabutan KTA (Kartu Tanda Anggota) sementara hingga pemberhentian,” tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, tim Subdit Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap empat pria atas kasus dugaan pemerasan di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).

Empat orang yang terjerat kasus pemerasan itu terdiri atas Ketua Umum FBR Cabang Bojongsari berinisial M, Sekretaris Jenderal berinisial AK alias W, serta dua anggota ormas, yakni NN dan RS.

Sementara, satu anggota ormas berinisial IM alias P berstatus buron atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Dari penangkapan tersebut, polisi mengantongi sejumlah barang bukti, antara lain tiga kuitansi dari korban sebagai bukti pemberian uang, dua bundel kuitansi dari tangan M, dua stempel ormas, lima unit ponsel milik para pelaku, serta satu bundel catatan dan proposal milik ormas tersebut.

Kini, para pelaku sedang menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk pengembangan lebih lanjut.

Pelaku dijerat dengan Pasal 368 dan atau Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menciduk 170 WNA dari 27 negara yang dinilai bermasalah sejak Operasi Wira Waspada digelar di daerah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek).

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman mengemukakan dari 170 WNA tersebut, 25 orang di antaranya tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan, lalu 25 lainnya memberikan keterangan tidak benar 24 orang mengaku dijamin tetapi penjamin fiktif, dan 10 orang telah overstay.

Dia menjelaskan bahwa ratusan WNA itu berhasil diamankan setelah Ditjen Imigrasi mendapatkan laporan dari masyarakat dan petugas memantau langsung di lapangan.

"Petugas berhasil menjaring 170 WNA yang diduga bermasalah secara keimigrasian dan saat ini semuanya sedang kami lakukan pendalaman di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi," tutur Yusman di Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Menurutnya, ratusan WNA tersebut dijaring di sejumlah lokasi seperti di apartemen, lalu kafe dan beberapa pusat perbelanjaan di Jadetabek.

"Kami menyambangi lokasi para WNA yang berada di apartemen di Jadetabek yang menjadi target operasi. Tim menyambangi beberapa kafe di Jakarta Pusat serta pusat perbelanjaan di Jakarta Barat," katanya.

Dia merinci WNA yang diamankan dalam operasi ini paling banyak berasal dari Nigeria sebanyak 61 orang, Kamerun 27 orang, Pakistan 14 orang, Sierra Leone Afrika Barat 12 orang, Pantai Gading Afrika Barat 8 orang dan Gambia Afrika Barat 8 orang.

Menurutnya, ratusan WNA tersebut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, antara lain Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai Orang Asing Pemegang Izin Tinggal yang beradadi wilayah Indonesia dan melebihi masa berlakunya.

Ditambah lagi melanggar Pasal 123 yang menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 juta.

"Para WNA tersebut juga dapat dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa Pendeportasian dan Pencantuman dalam Daftar Penangkalan," ujarnya.

Pekanbaru -

Tim gabungan Polda Riau dan Polres Kampar telah menangkap kembali para tahanan yang melarikan diri. Dari 11 tahanan yang kabur, saat ini sudah 6 tahanan yang ditangkap dan sisanya masih diburu.

"Saat ini sudah enam tahanan yang ditangkap kembali dan lima lainnya masih dalam perburuan," ujar Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto, Jumat (15/5/2025).

Berikut identitas enam tahanan yang sudah ditangkap kembali:

1. Okta Epandri
2. Feri Rahmadi alias Feri bin Suhali
3. Ahmad Zahri Andika Ginting
4. Roni Mahardika
5. Otrianus
6. Rohman alias Uuk bin Taufik

Kombes Anom mengatakan saat ini tim gabungan masih memburu 5 tahanan yang melarikan diri. Pihak kepolisian terus berupaya mengejar pelaku sampai dapat.

"Tim masih terus bergerak di lapangan. Upaya pencarian dan pengejaran lima tahanan lainnya dilakukan secara intensif dan terkoordinasi di seluruh wilayah hukum Polda Riau," ujar Kombes Anom.

Diketahui, sebanyak 11 tahanan di Polres Kampar, Riau kabur dini hari kemarin. 11 tahanan kabur merupakan tersangka kasus narkoba dan pencurian dengan pemberatan.

Polda Riau langsung membentuk Timsus untuk memburu pelaku. Tim dipimpin langsung Wakapolda Riau Brigjen Adrianto Jossy yang merupakan jenderal bintang satu yang dikenal sebagai polisi Reserse dan Densus 88 Antiteror Polri.

12 Polisi Diperiksa

Sementara itu, Kabid Propam Polda Riau Kombes Edwin L Sengka mengatakan pohaknya memeriksa 12 polisi terkait kaburnya 11 tahanan Polres Kampar. Personel diperiksa sesuai tanggungjawab masing-masing dan piket saat insiden terjadi.

"12 orang diperiksa. Ya, mereka yang piket saat kejadian," ujar Sengka.

(mea/zap)

Pekanbaru -

Polda Riau masih melakukan perburuan terhadap tahanan yang melarikan diri dari dalam sel Polres Kampar. Wakapolda Riau Brigjen Andrianto Jossy Kusumo mengultimatum tahanan kabur untuk segera menyerahkan.

"Kami beri peringatan keras kepada lima tahanan yang masih melarikan diri, segera menyerahkan diri. Jangan tunggu sampai kami datang menjemput paksa. Polda Riau akan memburu tanpa henti, di mana pun kalian bersembunyi," tegas Brigjen Jossy dalam keterangannya, Jumat (15/4/2025).

Brigjen Jossy juga memperingatkan kepada pihak-pihak yang mencoba menyembunyikan para tahanan yang kabur untuk segera menyerahkan pelaku. Ia mengingatkan ada konsekuensi pidana bagi pihak-pihak yang menyembunyikan tahanan kabur.

"Siapa pun yang terbukti membantu, melindungi, atau menghalangi proses penegakan hukum, akan kami proses pidana. Tidak ada kompromi terhadap siapa pun yang mencoba mengganggu upaya kepolisian," imbuhnya.

Polda Riau mengerahkan kekuatan penuh dalam pengejaran ini, dengan melibatkan tim gabungan dari Polda Riau dan Polres Kampar.

Meski situasi ini menimbulkan perhatian publik, Wakapolda memastikan kondisi keamanan di wilayah hukum Polda Riau tetap terkendali.

"Kami imbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada. Jika ada informasi tentang keberadaan para tahanan yang masih buron, segera laporkan. Keamanan masyarakat adalah prioritas kami, dan identitas pelapor akan kami lindungi sepenuhnya," ujarnya.

Diketahui, sebanyak 11 tahanan Polres Kampar melarikan diri pada Rabu (14/5) dini hari tadi. Saat ini sudah 6 tahanan Polres Kampar yang telah berhasil ditangkap kembali.

"Saat ini sudah enam tahanan yang ditangkap kembali dan lima lainnya masih dalam perburuan," ujar Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto, Jumat (15/5/2025).

Berikut identitas enam tahanan yang sudah ditangkap kembali:

1. Okta Epandri
2. Feri Rahmadi alias Feri bin Suhali
3. Ahmad Zahri Andika Ginting
4. Roni Mahardika
5. Otrianus
6. Rohman alias Uuk bin Taufik

(mei/zap)

Pekanbaru -

Lima tahanan Polres Kampar di Riau yang kabur berhasil ditangkap. Saat ini tersisa enam tersangka yang sedang diburu Tim Khusus Polda Riau.

"Siang ini ada penambahan tiga orang lagi diamankan. Total saat ini sudah lima yang diamankan," kata Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto saat dikonfirmasi, Kamis (15/5/2025).

Ketiga tahanan yang baru ditangkap adalah Ahmad Zahri, Roni Mahardika dan Otrianus. Sedangkan tahanan yang sudah ditangkap lebih dulu, Ferry Rahmadi dan Okta Epandri.

Ferry dan Okta ditangkap saat pelarian di Air Tiris. Sedangkan Zahri, Roni dan Oktrianus ditangkap di Desa Tambang.

Adapun enam tahan lain yang masih diburu adalah Nederlansen, Haiz Zulhakim, Asep Irawan, Rohman, Joni Afliyadi dan Marianto Damanik. Seluruhnya merupakan tersangka kasus narkoba dan pencurian.

Sebelumnya 11 tahanan kabur dari Polres Kampar, Rabu (14/5) dini hari. Mereka kabur dengan menggergaji besi di ventilasi sel Mapolres Kampar.

Setelah tahanan kabur, Polda Riau langsung membentuk Tim Khusus untuk memburu 11 tahanan itu. Tim dipimpin langsung Waka Polda Riau Brigjen Pol Andrianto Jossy.

(astj/astj)

Jakarta -

Kuasa Hukum Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara, merespons pernyataan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk menunjukkan ijazah publik. Rivai mengatakan polemik ijazah telah dipolisitir.

"Persoalan ini tidak sesimpel yang dipahami, namun sudah dipolitisir dan bertujuan menjatuhkan klien kami," kata Rivai kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

Rivai mengatakan pihaknya pun menyerahkan proses tersebut kepada penegak hukum. Dia mengatakan saat ini Jokowi tak bisa langsung membuka ijazah tersebut, lantaran telah diserahkan ke Bareskrim Polri.

"Untuk itu, agar tidak membuat gaduh maka kami serahkan pada proses hukum dan kemarin juga ijazah aslinya sudah diserahkan pada Bareskrim," ujarnya.

Lebih lanjut, Rivai mengatakan sejak awal pihaknya telah menduga jika permintaan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) agar Jokowi membuka ijazahnya bukan untuk menguji kebenaran. Namun, kata dia, mereka berniat untuk memojokkan dan mendiskreditkan.

"Dugaan mana terbukti, di mana UGM melalui Rektor dan Dekannya sudah menunjukan copynya dan menjelaskan jika ijazah tersebut sah. Namun yang terjadi mereka mempermasalahkan font (huruf) dan fotonya, sehingga dugaan kami benar adanya," tuturnya.

Megawati Singgung Ijazah Jokowi

Sebelumnya, Megawati menyinggung hebohnya tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Megawati menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku 'Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)' di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5).

Mega mengungkit ramainya kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Mega mengatakan, jika ijazahnya benar, tunjukkan saja ke publik agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

"Yo orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener opo nggak?" ujarnya.

"Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, 'ini ijazah saya' gitu lho," lanjutnya.

(amw/dhn)

Jakarta -

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyinggung soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan menyarankan untuk menunjukkan ijazahnya agar tak berkepanjangan. Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan sebaiknya publik menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

"Polemik soal ijazah Pak Jokowi sudah masuk ke proses hukum. Biar nggak makin gaduh, kita tunggu saja aparat hukum bekerja," kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

Sarmuji mengaku awalnya berharap bahwa polemik ini tidak berkepanjangan. Namun, dia berharap proses di pengadilan nantinya akan menunjukkan jawaban.

"Saya sendiri mulanya berharap polemik ini disudahi karena tidak produktif, tetapi karena terus berlanjut, pengadilan diharapkan bisa menjadi juri yang adil," katanya.

Megawati Singgung Ijazah Jokowi

Sebelumnya, Megawati menyinggung hebohnya tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Megawati menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku 'Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)' di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5).

Mega mengungkit ramainya kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Mega mengatakan, jika ijazahnya benar, tunjukkan saja ke publik agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

"Yo orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener opo nggak?" ujarnya.

"Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, 'ini ijazah saya' gitu lho," lanjutnya.

Simak juga Video Megawati soal Kisruh Ijazah Palsu: Kok Susah Amat, Kalau Ada Kasih Saja

(azh/jbr)

Solo -

Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), sempat menawarkan bantuan hukum kepada dosen pembimbing akademik semasa dirinya kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Ir Kasmudjo. Tawaran itu diberikan oleh Jokowi karena mengingat usia Kasmudjo yang tak lagi muda.

Diketahui, gugatan terhadap Kasmudjo teregister di PN Sleman dengan nomor perkara 106/Pdt.G/2025/PN Smn tertanggal 5 Mei 2025 dengan pihak penggugat, yakni Ir. Komardin.

Gugatan itu dilayangkan kepada Rektor Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 1 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 2 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 3 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 4 Universitas Gadjah Mada, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, dan Ir. Kasmudjo.

"Ya, saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Insinyur Kasmudjo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah sudah tua, sudah sepuh," katanya ditemui di rumah makan di Laweyan, Rabu (14/5/2025).

Karena melihat kondisi Kasmudjo yang tidak lagi muda dan sudah berumur 75 tahun, Jokowi menawarkan bantuan hukum. Namun saat datang ke sana, Jokowi menyabut bahwa Kasmudjo sudah mendapat bantuan hukum dari Fakultas Kehutanan.

"Saya ke sana untuk mengonfirmasi apakah mungkin saya bisa Bantu dari sisi tim hukumnya. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM," ungkap Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu menyebut bahwa Kasmudjo tidak merespons atas gugatan ijazah tersebut. Jokowi menyebut persoalan ijazah palsu merupakan kasus ringan namun harus segera diselesaikan.

"Beliau ya biasa saja. Ya, memang ini sebetulnya Hal yang ringan tetapi ya memang harus diselesaikan di ranah hukum karena kalau nggak berkepanjangan terus," terangnya.

Selain menawarkan bantuan hukum, Jokowi juga sempat bernostalgia dengan Kasmudjo.

"Ya, bicara mengenai pelajaran-pelajaran dulu. Karena beliau ini yang memegang penuh di lab-nya sama di teorinya mengenai struktur dan sifat kayu. Ngecek kayu satu per satu," terangnya.

"Ini kayu apa, Kayu jati. ini kayu apa, Kayu mahoni. baunya seperti apa, Beliau, Pak, Kasmudjo itu jagonya," pungkasnya.

Sebelumnya dilansir detikNews, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi dosen pembimbing akademik semasa dirinya kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM). Jokowi mengatakan datang untuk bersilaturahmi.

"Hari ini, saya berkunjung untuk bersilaturahmi dengan dosen pembimbing akademik saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Ir. Kasmudjo," kata Jokowi dalam unggahan di Instagram @jokowi, Selasa (13/5).

Dalam video yang diunggah, Jokowi tampak bertemu dengan Kasmudjo, yang menyambut bersama istrinya. Jokowi terlihat sempat mencium tangan Kasmudjo.

(apu/ahr)

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal ini disampaikan Supratman merespons pertanyaan wartawan soal aksi premanisme berbadan ormas yang marak terjadi di Indonesia.

Menurut dia, Kementerian Hukum akan menindaklanjuti apabila sudah ada keputusan resmi dari pemerintah.

“Kan kita tahu bersama, untuk pengawasan yang terkait ormas itu tugasnya Kementerian Dalam Negeri,” kata Supratman saat ditemui di kantor Kemenkum, Selasa (14/5/2025).

Supratman menjelaskan, bila ada keputusan pemerintah terkait penertiban ormas, termasuk yang melibatkan kementerian lain, maka akan disampaikan Kemenkum untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Politikus Partai Gerindra ini menekankan bahwa jika ada ormas yang bermasalah bisa saja dibekukan izinnya setelah ada tindakan dari Kemendagri.

“Kalau nanti ada keputusan pemerintah, termasuk dari Kementerian Dalam Negeri yang melibatkan kementerian-kementerian yang lain, karena sesuai. Saya rasa arahan Presiden sudah jelas ya, bahwa badan hukumnya dibekukan, nah itu pasti disampaikan ke kami,” ucapnya.

Supratman menambahkan, pembekuan badan hukum ormas nantinya akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), namun saat ini pihaknya masih menunggu langkah konkret dari Kemendagri jika ditemukan ada pelanggaran.

“Nanti di AHU yang akan melakukan itu. Tapi sampai saat ini kita menunggu dari Kementerian Dalam Negeri,” ucapnya.