Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menggelar operasi gabungan Wira Waspada di Bali dan Maluku Utara. Operasi digelar untuk memberantas penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan warga negara asing (WNA).

Operasi Wira Waspada tahap pertama telah dilaksanakan pada 14-17 Januari 2025, sedangkan tahap kedua dilaksanakan pada 17-21 Februari 2025. Dalam operasi tersebut, seluruh jajaran Kantor Imigrasi di wilayah Bali dan Maluku Utara serta stakeholder terkait terjun langsung ke lapangan.

Di wilayah Bali, Imigrasi bersama dengan Kepolisian dan BKPM mengamankan titik-titik keramaian dengan volume WNA yang tinggi. Tim gabungan menjaring para WNA dengan penjamin perusahaan yang menjadi target operasi karena telah dicabut Nomor Induk Berusaha (NIB)-nya oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 1 November 2024.

Ditjen Imigrasi memeriksa 267 perusahaan penanam modal asing (PMA) yang telah dicabut NIB-nya pada operasi Wira Waspada Januari lalu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 74 PMA di Bali masih aktif sebagai penjamin 126 orang WNA.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendalaman terhadap para WNA, Ditjen Imigrasi telah melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan kepada 15 WNA, sedangkan kepada 111 orang lainnya akan dilakukan tindakan yang serupa.

Sementara itu, pada tahap kedua, tim berhasil menangkap 186 orang WNA yang disponsori oleh 86 PMA bermasalah. Saat ini para WNA tersebut masih menjalani tahap pemeriksaan lanjutan.

Selain itu, pengawasan keimigrasian dalam periode yang sama dilakukan terhadap 208 orang WNA yang disponsori oleh 43 perusahaan yang diduga fiktif. Saat ini, 48 orang di antaranya telah dideportasi.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menyampaikan bahwa WNA telah dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi. Mayoritas mereka berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Rusia, Pakistan, India, dan Australia dengan bidang usaha perdagangan dan konsultan. Sampai saat ini, pemeriksaan terhadap WNA yang disponsori oleh perusahaan bermasalah masih dilakukan.

"Alasan pencabutan NIB dari 267 perusahaan adalah karena mereka tidak dapat memenuhi komitmen nilai investasi sebesar Rp 10 miliar ke atas sehingga potensi uang yang masuk di Indonesia melalui investasi tersebut tidak sesuai dengan faktanya," jelas Godam melalui keterangan tertulis, Jumat (21/2/2025).

Operasi Wira Waspada pada sektor pertambangan yang mempekerjakan WNA di Wilayah Maluku Utara juga tengah berlangsung. Dalam operasi tersebut, Imigrasi memeriksa 4.656 orang Warga Negara RRT dari 74 perusahaan. Hasilnya, terdapat 41 WNA dari lima perusahaan yang disinyalir melakukan pelanggaran keimigrasian.

"Untuk memastikan setiap WNA mematuhi aturan keimigrasian yang berlaku, Operasi Wira Waspada akan dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, terutama yang memiliki aktivitas WNA yang tinggi," ujarnya.

Wira Waspada merupakan semangat baru yang diangkat Ditjen Imigrasi dalam menegakkan hukum keimigrasian. Istilah tersebut berasal dari kata Wira (वीर) dan Waspada (वद) dalam bahasa Sansekerta. Adapun maknanya adalah 'berani, kuat, atau berjiwa nasionalis dan selalu siap bela negara namun juga tetap siaga, berhati-hati dan waspada serta mengutamakan keselamatan dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas'.

"Imigrasi berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan kontribusi positif. Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar aturan dan mengancam ketertiban," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andriato.

Simak juga Video: 3 WNA Asal Jepang dan China Dideportasi karena Salah Gunakan Visa

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ketua majelis hakim panel 3 Arief Hidayat berkelakar, kuasa hukum pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara nomor urut 2 Aliong Mus dan Sahril Thahir merupakan advokat bodong. Hal itu dikarenakan kuasa hukum belum melampirkan kartu tanda anggota (KTA).

Candaan itu dilontarkan Arief saat sidang sengketa perkara 245/PHPU.GUB-XXIII/2025 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025). Mulanya, kuasa hukum pemohon, Fadly S Tuanany, membacakan perbaikan permohonan.

"Perbaikan permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tanggal 8 Desember 2024. Kewenangan dianggap dibacakan," kata Fadly.

"Ada kewenangan, ya," kata Arief.

Fadly pun mengatakan Mahkamah memiliki kewenangan untuk memutuskan permohonan yang diajukan. Fadly lalu melanjutkan membacakan permohonan Aliong-Sahril.

"Poin C permohonan pemohon..," kata Fadly yang dipotong oleh Arief, mempertanyakan KTA kuasa hukum.

"Sebentar, ini Pak Tuanany malah KTA-nya malah anu ini (belum ada)," kata Arief.

Fadly mengatakan KTA-nya baru selesai diurus. Fadly menuturkan pihaknya akan segera melampirkan KTA kuasa hukum.

"Siap, Yang Mulia, sebentar, kami baru mengurus dan baru diberikan tadi, Yang Mulia, nanti kami lengkapi, Yang Mulia," ujar Fadly.

Arief mengatakan seharusnya kuasa hukum sudah menyampaikan KTA sebelum membacakan permohonan perkara di MK. Arief pun berkelakar kuasa hukum yang belum melampirkan KTA merupakan kuasa hukum bodong.

"Ini boleh bicara di sini (di MK) kalau sudah clear sebetulnya ini. Ini advokat bodong kalau begini, ha-ha...," canda Arief.

"Ya, tapi sudah mengurus ya. Nanti dilampirkan ya," lanjut Arief.

"Siap, Yang Mulia," jawab Fadly.